Articles
<![CDATA[Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Novanto, Arya Setya]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2022): MAY ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v5i1.5084
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the role of the rules governing the Job Creation Act which are effective in legal development in Indonesia. After the rules governing the Job Creation Law were passed, there were quite a lot of opposition given by people from various circles in Indonesia because they considered that many of the regulations contained therein were detrimental to some people and were made in a fairly fast time so that they created a negative impression in the community. In fact, the rules governing the Job Creation Law have a fairly good role in realizing effective legal development in Indonesia, therefore the author intends to raise this theme in order to find out the role of the rules governing the Job Creation Law in the development of effective Indonesian law. The urgency of this research is for the public to be able to see the phenomenon of the rules governing the Job Creation Act holistically, so that a positive side can be found from the formation of the rules governing the Job Creation Act. Furthermore, the research method that will be used in this research is the normative juridical research method. The novelty of this research lies in the analytical knife used, one of which refers to the theory of law and development from Mochtar Kusumaatmadja. The result of this research is that the rules governing the job creation law have effectiveness in the development of Indonesian law.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran aturan yang mengatur UU Cipta Kerja yang efektif dalam pembangunan hukum di Indonesia. Setelah aturan yang mengatur UU Cipta Kerja disahkan, cukup banyak pertentangan yang diberikan oleh masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia karena menganggap banyak regulasi yang termuat didalamnya merugikan sebagian masyarakat dan dibuat dengan waktu yang cukup cepat sehingga menimbulkan kesan negatif dimasyarakat. Sebetulnya aturan yang mengatur UU Cipta Kerja memiliki peran yang cukup baik dalam merealisasikan pembangunan hukum yang efektif di Indonesia, oleh sebab itu penulis bermaksud untuk mengangkat tema ini guna mengetahui peran aturan yang mengatur UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia yang efektif. Urgensi penelitian ini adalah agar masyarakat mampu melihat fenomena aturan yang mengatur UU Cipta Kerja secara holistik, Sehingga dapat ditemukan sisi positif dari pembetukan aturan yang mengatur UU Cipta Kerja. Selanjutnya, metode peneltian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada pisau analisis yang digunakan yang salah satunya merujuk pada teori hukum dan pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja. Hasil penelitian kali ini adalah aturan yang mengatur UU Cipta Kerja memiliki efektivitas dalam pembangunan hukum Indonesia.Kata kunci: Cipta Kerja; Efektivitas; Hukum; Pembangunan ]]>
<![CDATA[MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERDIFERENSIASI UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI GURU ]]>
<![CDATA[Hartini, Hartini]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>;
<![CDATA[Wahyuningsih, Hartati Dyah]]>;
<![CDATA[Haryanto, Haryanto]]>
<![CDATA[ JICS : Journal Of International Community Service Vol 3 No 01 (2024): JICS : Journal Of International Community Service ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi Ekonomi, Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62668/jics.v3i01.1174
<![CDATA[Differentiated interactive learning media are innovative teaching aids that can be tailored to the individual needs of each student. By integrating technology and different teaching strategies, this media allows teachers to deliver subject matter in a way that is more interesting, effective, and in accordance with the learning styles and abilities of each student. This Community Service activity was organized in collaboration with SMK N 1 Musuk Boyolali and the Faculty of Computer Science, Dharma AUB University Surakarta. The results of community service where training is carried out, teachers prefer to create interactive learning materials using WordWall tools. Because there are many themes and choices, the form of making interesting material for students. Wordwall is a web-based platform that can be used to create learning media, the use of differentiated interactive learning media, teacher competence can be improved, so they can provide a more meaningful learning experience for students.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Diamantina, Amalia]]>;
<![CDATA[Wisnaeni, Fifiana]]>;
<![CDATA[Saraswati, Retno]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>;
<![CDATA[Anggun, Sekar]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v1i1.24
<![CDATA[Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam praktiknya masih sajamendapat pertentangan, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara itu sendiri.Penghinaan terhadap lambang-lambang negara masih banyak dilakukan. Oleh karena itu, perludilakukan pengkajian apakah materi muatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah selaras dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila atau belum, mengingat undang-undang ini merupakan saranapemersatu, identitas, dan eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatannegara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Metode yang digunakan adalahmetode yuridis normatif dengan menganalisis konsep dan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan topik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studipustaka dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi muatan UUNomor 24 Tahun 2009 banyak mengalami tabrakan dengan peraturan lainnya dan kurang sesuaidengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, jugaterdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu adanya upaya harmonisasi dari badan negara yang memiliki kewenangan untuk itu terhadapperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.]]>
<![CDATA[Peran Perputaran Modal Kerja, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas ]]>
<![CDATA[Habsari, Alya Cantika]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>;
<![CDATA[Durya, Ngurah Pandji Mertha Agung]]>;
<![CDATA[Septriana, Ira]]>
<![CDATA[ Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech) Vol 9 No 1 (2026): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32500/jematech.v9i1.9710
<![CDATA[Maksud dilakukannya penelitian ini ialah guna menganalisa hubungan dari perputaran modal kerja, struktur modal, serta ukuran perusahaan terhadap tingkat profitabilitas pada perusahaan subsektor Food and Baverage yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun waktu 2022 hingga 2024. Pentingnya penelitian ini dilaksanakan ialah agar memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi serta mengkaji faktor-faktor keuangan yang dapat memengaruhi profitabilitas, sehingga dapat membantu dalam mengambil tindakan untuk meminimalisir masalah yang mungkin muncul. Sejumlah 44 perusahaan subsektor Food and Baverage yang terdaftar pada BEI pada kurun waktu yang di tetapkan dijadikan populasi untuk penelitian ini. Seleksi sampel berlandaskan metode purposive sampling menghasilkan total 141 data sebagai sampel penelitian. Data tersebut kemudian dianalisa melalui penerapan metode analisisi statistik deskriptif, regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji kelayakan model dengan memanfaatkan bantuan perangkat lunak SPSS 27. Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwasanya secara bersama-sama perputaran modal kerja, struktur modal, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan subsektor Food and Baverage tahun 2022 – 2024. Akan tetapi, secara parsial hanya perputaran modal kerja dan struktur modal yang memberikan pengaruh pada tingkat profitabilitas sementara ukuran perusahaan tidak.]]>
<![CDATA[DETERMINAN FINANCIAL DISTRESS, THIN CAPITALIZATION, KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, DAN MULTINATIONALITY TERHADAP PRAKTIK TAX AVOIDANCE ]]>
<![CDATA[Ningrum, Nadila Ayu]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>;
<![CDATA[Isthika, Wikan]]>;
<![CDATA[Setyowati, Lilis]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 9 No 1 (2025): Edisi Januari - April 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIE Muhammadiah Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31955/mea.v9i1.5225
<![CDATA[Penghindaran pajak yang dilakukan oleh badan usaha saat ini menjadi landasan utama penelitian. Berdasarkan fenomena yang terjadi dimana presentasi penerimaan pajak yang tidak stabil dan menurun, penelitian kuantitatif ini untuk menganalisis pengaruh financial distress, thin capitalization, karakteristik eksekutif, multinationality terhadap praktik tax avoidance pada perusahaan property dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Penelitian ini menerapkan metode purposive sampling dengan data yang memenuhi kriteria sampel diperoleh sejumlah 114. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dan diproses melalui perangkat analisis Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25. Hasil penelitian ini menyatakan Financial Distress dan Thin Capitalization berpengaruh terhadap praktik Tax Avoidance, sedangkan Karakteristik Eksekutif dan Multinationality tidak berpengaruh terhadap praktik Tax Avoidance.]]>
<![CDATA[Regulating the Witness and Victim Protection Agency: Managing Safe Houses for Victims in Indonesia ]]>
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>;
<![CDATA[Hanum, Willy Naresta]]>;
<![CDATA[Nurjanah, Neni]]>
<![CDATA[ LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pasundan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.22510
<![CDATA[The state is obliged to protect victims of sexual violence, especially those who are most vulnerable, and this obligation is also a fundamental right of victims. One of these rights is access to temporary housing, often called a safe house, provided by LPSK. However, the governance of safe house management in the regions is not optimal, especially in the relationship between institutions at the center and regions and the representation of institutions in the regions, so it is not optimal in guaranteeing victims' rights. The urgency of this study is to analyze the LPSK policy in managing safe houses throughout Indonesia, the various challenges of institutional relations, and the distribution of representative safe houses in the regions. This study uses doctrinal research with analytical-descriptive specifications and utilizes secondary data. The legislative approach is used to examine laws and regulations on protecting victims of violence and developing LPSK institutions. The conceptual approach analyzes the concept and theory of state institutions, authority, and victim protection. This study shows that legal protection for victims of sexual violence to fulfill the right to a safe house by LPSK does not yet have integrated cooperation with the regional office managing the safe house. Cooperation is actually carried out with other institutions. The implementation of LPSK protection for victims of sexual violence has experienced institutional problems that have affected the formation of LPSK representatives at the regional level and coordination between regional institutions, which is exacerbated by the lack of quantity and quality of human resources...]]>
<![CDATA[PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020-2022 ]]>
<![CDATA[Cahyani, Keken Suci Adi]]>;
<![CDATA[Oktafiyani, Melati]]>;
<![CDATA[Septriana, Ira]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>
<![CDATA[ Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan Vol 12 No 2 (2023): Vol. 12 No. 2 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Economic and Business Universitas STIKUBANK ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35315/dakp.v12i2.9768
<![CDATA[This analysis aims to examine the influence of tax planning and GCG on firm value in sector energy companies listed on the IDX for the period 2020-2022. The independent variable uses tax planning and GCG, while the dependent variable is firm value. Data obtained from consolidated financial reports of energy sector companies listed on the IDX for three research periods, namely 2020 - 2022, so that 51 samples were obtained for processing. Multiple liniear regression analysis was carried out to show the influence of the independent variable on the dependent variable. The results of the analysis show that tax planning has an effect on firm value, while institutional ownership, managerial ownership, independent commissioners and audit committees have no effect on firm value.]]>
<![CDATA[Political Ethics As A Human Political Dimension In Creating A Democratic Law State ]]>
<![CDATA[Maria Ulfa, Farah Diba]]>;
<![CDATA[Herawati, Ratna]]>
<![CDATA[ ARISTO Vol 10 No 2 (2022): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ars.v10i2.4887
<![CDATA[Political ethics is needed in all conditions of a country, whether they are normal, chaotic, or under control. To discuss authority in chaotic circumstances, it needs political ethics, in which every political action requires legitimacy based on values, norms, and laws. The discussion on political ethics is related to law and state power. The role of law is as a normative community institution, while power takes a role as an effective community organizing institution. The questions in this research are how do political ethics take a role in creating a modern democratic state?And what is the form of political ethics in the human political dimension? The research method used is a literature study approach. This study concludes that the human political dimension is a dimension of society as a whole. In terms of political ethics, the human political dimension can be studied in three cases. Those are humans as social beings, humans with their social dimensions, and the political dimensions of human life. Democracy is understood that state power is in the hands of the people. Thus, the people have the freedom to speak up their opinion in public. Power is needed to determine that humans obey the norms in the law. This research suggests that it is important to pay attention to the balance between the law and power to create a modern democratic state.]]>
<![CDATA[Proporsi Kepemilikan Institusional, Beban Pajak Tangguhan, Capital Intensity, dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak ]]>
<![CDATA[Mistlu Ladiyana Fidela Latifa]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Retno Indah Hernawati]]>;
<![CDATA[Purwantoro]]>
<![CDATA[ Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 7 No. 8 (2025): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i8.7873
<![CDATA[This study aims to empiricaly prove the infIuence of InstitutionaI Ownership, Deferred Tax Burden, Capital Intensity, Profit Management on Tax Avoidance. The independent variabIes in this study are lnstitutional Ownership (X₁), Deferred Tax Burden (X₂), Capital Intensity (X₃), Profit Management (X₄) and the dependent variabIe is Tax Avoidance (Y). This type of research is quantiitative research and the type of data used is secondary data in the form of financiaI statements of companies in the consumer non-cyclicals sectore that have been pubIished by the IDX (Indonesia Stock Exchange) in 2019-2023. SampIing was conducted using the purposive sampIing method and the population of 129 was obtained which was used as a sample of 29 companies and data processing using the SPSS 26 .]]>
<![CDATA[Peran Mekanisme Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perbankan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Alifiya Zahra Irmaya Fani]]>;
<![CDATA[Melati Oktafiyani]]>;
<![CDATA[Purwantoro]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 7 No. 10 (2025): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47467/alkharaj.v7i10.8966
<![CDATA[This study aims to examine the effect of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) on the financial performance of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021 to 2023. GCG in this study is proxied through five indicators, namely the board of directors, independent board of commissioners, audit committee, external audit quality, and institutional ownership. Meanwhile, financial performance is measured using Return on Assets (ROA). The number of samples in this study was 87 companies, and the analysis method used was multiple linear regression. The results showed that only the board of directors variable had a significant effect on ROA. This shows that the role of the board of directors is quite important in determining the efficiency and financial performance of the company. Meanwhile, the variables of independent commissioners, audit committees, and institutional ownership do not show a significant influence on the company's financial performance.]]>
