Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.429
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains Journal Evidence Of Law Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora J-CEKI PESHUM
Rusdianto Sesung
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peranan Notaris dalam Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Berdasarkan Permenkumham Nomor 13 Tahun 2018 M. Haris Hasyim; Rusdianto Sesung
JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS) Vol. 2 No. 2 (2024): APRIL : JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jupendis.v2i2.1663

Abstract

The increasingly rapid development of globalization will have good and even bad impacts on social life. This is in line with the process of the birth of a legal entity which confirms the evidence that law involves several stages, and the role of a notary is crucial in the initial stages of forming a legal entity. Beneficial Ownership can be a serious issue in the business world. A beneficial owner is an individual or entity who ultimately owns, controls, or obtains economic benefits from a company or business entity. In Indonesia, BO is regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation (Permenkumham) Number 13 of 2018. The aim of this research is to explain the role of notaries in legal certainty regarding the principle of beneficial ownership based on Permenkumham Number 13 of 2018. The research method uses descriptive , namely research that describes or explains the problems discussed. The results of this research are that based on Government Regulation Number 13 of 2018 concerning the Actual Beneficial Owners of Corporations, this is a regulation that stipulates the obligation to record and report information regarding the beneficial owners of a company. Notaries have the obligation to record information regarding beneficial owners in the deed of establishment of a company. This information includes the name, identification number, address and amount of ownership of the beneficial owner. The role of a notary in the principle of beneficial ownership covers various aspects that support legal certainty and transparency in the ownership of a company or business entity.
Kedudukan Hukum Agen Asuransi Dalam Pemasaran Produk Asuransi Stefani Margareta; Rusdianto Sesung; Febrian Rizki Pratama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i1.7151

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum agen asuransi dalam pemasaran produk asuransi di Indonesia. Agen asuransi memiliki peran penting sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan konsumen. Namun, kedudukan hukum mereka sering kali dipertanyakan, terutama dalam hal perlindungan hukum, hubungan kontraktual, dan tanggung jawab dalam pemasaran produk asuransi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan doktrin hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kedudukan agen asuransi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, masih terdapat kekosongan hukum terkait perlindungan dan tanggung jawab agen. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum untuk memperkuat posisi agen asuransi dan memberikan keadilan bagi konsumen. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur peran dan tanggung jawab agen asuransi dalam pemasaran produk.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Paten Domestik Terhadap Pemegang Hak Paten Asing Yang Sejenis Aissha Amanda As Zahra; Rusdianto Sesung; Febrian Rizki Pratama
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.8261

Abstract

Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam mempertahankan kekayaan intelektual suatu negara dan mendorong investasi asing. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 di Indonesia mempengaruhi pengakuan internasional terhadap paten yang terdaftar, serta tantangan yang dihadapi pemegang hak paten domestik dalam memahami perlindungan hak mereka di negara lain. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan bagi pemegang hak paten yang memiliki hak paten serupa di luar negeri dengan menyelaraskan ketentuan TRIPs untuk meningkatkan perlindungan hak paten domestik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional seperti PCT memberikan dampak signifikan dalam memperluas perlindungan hak paten di pasar internasional, serta efisiensi proses pendaftaran yang menghemat waktu dan biaya bagi pemohon. Selain itu, meskipun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 telah mencakup aspek penting seperti durasi perlindungan selama 20 tahun, masih diperlukan perhatian lebih terhadap implementasi ketentuan TRIPs. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum agar sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan oleh TRIPs.
Tanggung Jawab PPAT Atas Kerugian Keuangan Negara Terkait Pajak Yang Lahir Dari Perolehan Dan Peralihan Hak Atas Tanah Syarif Budi Santoso; Rusdianto Sesung
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2278

Abstract

Besarnya dana pajak yang dipercayakan kepada PPAT menimbulkan risiko tinggi karena seringkali terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT. Situasi ini menuntut ketelitian dan akurasi tinggi dalam setiap proses pengelolaan pajak atas hak tanah, sebab kesalahan sekecil apa pun dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu lahirnya utang pajak dari perolehan dan peralihan hak atas tanah serta bentuk pertanggungjawaban PPAT terhadap kekurangan pembayaran pajak yang berdampak pada kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui telaah terhadap peraturan pajak, agraria, dan jabatan PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak terutang atas peralihan hak atas tanah lahir saat PPAT melakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan/BPN setempat dengan data pendukung yang sah. Dalam hal ditemukan kekurangan pembayaran pajak, PPAT memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada wajib pajak agar melunasi kekurangan sesuai hasil pemeriksaan Kantor Pelayanan Pajak. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas PPAT guna mencegah terjadinya kerugian keuangan negara di bidang perpajakan tanah.
REKONSTRUKSI KETENTUAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK EKONOMI KORBAN KDRT Nur Farida; Rusdianto Sesung; Febrian Rizki Pratama
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 8 (2026): Januari 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Domestic violence not only causes physical and psychological injuries to victims, but also results in economic losses. Article 10 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence stipulates that the rights of victims focus solely on the recovery of physical and psychological injuries, while economic rights are not the focus of protection. The purpose of this study is to examine the considerations for regulating the economic rights of victims of domestic violence and to examine the forms of economic rights that victims can obtain. The research method is a normative juridical method using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. From this research, it can be concluded that the regulation of economic rights in the Law on the Elimination of Domestic Violence is a legal instrument to ensure that victims are not only physically protected but also have the financial resilience to continue living independently, whereby the regulation requires the fulfilment of rights that are adaptive to the status of the victim's relationship
Tinjauan Yuridis terhadap Tanda Tangan Digital Berlisensi oleh Para Pihak dalam Akta Notaris Syaiful Aqram; Rusdianto Sesung
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1801

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperdalam mengenai status tanda tangan berlisensi yang dibubuhkan pada akta notariil. Dalam hal ini lisensi diperoleh melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Peraturan yang digunakan mencakup perundang-undangan seperti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanda tangan digital yang memiliki sertifikasi dari Kominfo dapat dijadikan sebagai alat elektronik dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sama dengan kekuatan hukum atas tanda tangan basah atau konvensional dengan syarat memenuhi segala persyaratan teknis dan prosedural yang telah ditetapkan. Meskipun yang menjadi catatan adalah tantangan untuk memastikan bahwa identitas pihak yang menandatangani adalah orang yang sama dengan yang para pihak dalam akta tersebut. Diperlukan penafsiran lebih lanjut dari notaris untuk dapat menjadikan dokumen dengan tanda tangan digital menjadi alat bukti yang sempurna.
Co-Authors Achmad Rafi Resaf Pratama Aissha Amanda As Zahra Akhmad Anshari Aldi Pradana Muhammad Citra Mayasari Dicky Fachrul Ulum Febrian Rizki Pratama Hamdani, Muhammad Iqbal Laili Putri Rahayu M. Haris Hasyim Mogi Ksatria Prayogi MOH. SALEH Nur Farida Siti Sundari Stefani Margareta Syaiful Aqram Syarif Budi Santoso Yohanes Franklin