Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Jurnal Hukum Prioris Reformasi Hukum Trisakti Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat (IJPM) Amicus Curiae
Alfianto, Dwi
Universitas Trisakti
Religion Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : amicus curiae

 1 
PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN: Comparative Study of Employment Termination Dispute Resolution in Indonesia and South Korea Ballah, Altiara Nazma Aulia; Alfianto, Dwi
AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 1 (2025): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/wgzd7z42

Abstract

The relationship between workers and employers doesn’t always go well, many problems arise such as disputes over rights, and interests, termination of employment, and disputes between trade unions/labor unions in one company. Disputes in industrial relations cannot be avoided because we must have different opinions as humans. Termination of employment dispute is the most common dispute in Indonesia compared to the other three industrial relations disputes. Termination of employment disputes occurs not only in Indonesia but also in South Korea. The problem in this study is to compare the regulations for resolving employment termination disputes In both Countries. This research uses normative research type, namely legal comparison, and descriptive which requires secondary data. Data for this research will be collected using a literature study with qualitative analysis and a deductive method. The results obtained in this study show the differences and similarities of regulations in resolving employment termination disputes where the process of resolving layoff disputes in South Korea and Indonesia both prioritize negotiations, and the difference is that in South Korea the Labor Relations Commission (LRC) institution is known to get to the court stage, which must pass an examination through the regional LRC after the National LRC then goes to the administrative court.
ANALISIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN Abbas, Nurul Mukhlisya; Dwi Alfianto
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25627

Abstract

indonesia: Penelitian ini membahas kewenangan penuntut umum dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Korea Selatan dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perbedaan sistem hukum acara pidana di kedua negara, khususnya terkait peran jaksa dalam tahap penyidikan. Di Indonesia, kewenangan penyidikan tindak pidana pembunuhan pada umumnya berada pada kepolisian, sedangkan penuntut umum berperan melalui mekanisme prapenuntutan. Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum Korea Selatan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada jaksa untuk terlibat langsung sejak tahap awal penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kewenangan penuntut umum dalam proses penyidikan antara Indonesia dan Korea Selatan dipengaruhi oleh sistem hukum dan kebijakan penegakan hukum masing-masing negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan kewenangan kejaksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.english: This study examines the authority of public prosecutors in the investigation process of murder crimes in Indonesia and South Korea using a comparative law approach. The background of this research is based on differences in criminal procedural law systems between the two countries, particularly regarding the role of prosecutors during the investigation stage. In Indonesia, the authority to investigate murder cases is primarily vested in the police, while public prosecutors are involved through a pre-prosecution mechanism. In contrast, South Korea’s legal system grants broader authority to prosecutors to be directly involved from the early stages of investigation. This research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical nature, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that differences in prosecutorial authority in the investigation process are influenced by each country’s legal system and law enforcement policies. This study is expected to contribute to the development of Indonesian criminal procedural law, particularly in formulating policies regarding prosecutorial authority in murder investigations.
ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PIDANA PENIPUANJUAL BELI RUKO BIDA TRADE CENTER(STUDI PUTUSAN NOMOR 67/PID.B/2024/PN BTM JOPUTUSAN  NOMOR 1253 K/PID/2024) Benu, Valerio Thomas; Alfianto, Dwi
AMICUS CURIAE Vol. 3 No. 1 (2026): Amicus Curiae
Publisher : Faculty of Law, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/amicus.v3i1.25690

Abstract

Tindak pidana penipuan berpotensi diklasifikasikan dalam ranah perdata sehingga Terdakwa tidak dijatuhi putusan pemidanaan melainkan putusan lepas. Hal ini sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/Pn Btm Jo Putusan 1253 K/Pid/2024. Proses pembuktian yang ada menjadikan pelaku dijatuhi putusan lepas karena majelis hakim menganggap bukan perbuatan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum atas penilaian alat bukti oleh hakim dalam tindak pidana penipuan jual beli ruko Trade Center berdasarkan Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Btm jo. Putusan Kasasi Nomor 1253 K/Pid/2024. Hasil penelitian ini merupakan penilaian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyatakan penilaian alat bukti oleh majelis Hakim dalam Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Btm dan Kasasi Nomor 1253 K/Pid/2024 tidak tepat karena mengabaikan keterkaitan alat bukti sah sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP. Bukti surat, keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sudah cukup membuktikan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP. Pendekatan hakim hanya melihat permasalahan wanprestasi kontraktual tanpa mempertimbangkan niat jahat yang dilakukan oleh pelaku dengan mengurangi nilai pembayaran bea perolehan hak atas tanah (BPHTB)  serta biaya akta jual beli (AJB) dan brosur pembuatan AJB gratis tetapi tidak sesuai yang dikenakan pada korban yang menyebabkan kerugian materiil bagi pada korban.  
Co-Authors Abbas, Nurul Mukhlisya Agus Susanto Ali Rido Andi Widiatno Hummerson Arrosida, Hanum Ballah, Altiara Nazma Aulia Benu, Valerio Thomas Busori, Akhmat Citra Kirana Citra Kirani Ermania Widjajanti Gayo, Sabela Ismiyati, Ismiyati Luru, Marselinus Nirwan Noorsakti Wahyudi Rahel Situmorang Rido, Ali Rilo Pambudi Shahab, Dahris Soltip, Fadlun Vience Ratna Multiwijaya Wijaya, Geraldo Valento Wisely Yahya