Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penerapan Mesin Pengering Sistem Rotary untuk Membantu Diversifikasi Produk Kunyit di Desa Bedingin Susanto, Agus; Arrosida, Hanum; Shahab, Dahris; Wahyudi, Noorsakti; Pambudi, Rilo; Alfianto, Dwi; Ismiyati, Ismiyati; Busori, Akhmat
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 16, No 3 (2025): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v16i3.20756

Abstract

Bedingin merupakan salah-satu desa di Kabupaten Ponorogo yang dapat menghasilkan kunyit mencapai 5 Ton/hektar. Para petani di desa ini digerakkan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) “Argo Dingin Lestari”. Hasil panen tersebut dijual langsung kepada pengepul untuk menghindari pembusukan yang berakibat pada kerugian. Akan tetapi harga yang diberikan oleh pengepul umumnya cukup rendah. Sebenarnya para petani telah melakukan peningkatan produk kunyit melalui pengeringan kunyit. Pengolahan ini dapat meningkatkan nilai tambah karena dapat dijual kepada industri jamu, obat, makanan, minuman, dan bahan kosmetik. Namun, diversifikasi kunyit basah tersebut membutuhkan mesin untuk mengurangi kadar air dalam kunyit menjadi sekitar 10%. Metode tradisional dengan cara menjemur langsung dibawah matahari memiliki banyak kekurangan, diantaranya; dapat merusak kualitas obat karena suhu yang pancarkan tidak sesuai untuk kharakteristik tanaman obat, dapat terkontaminasi bakteri karena metode pengeringan terbuka. Hal ini akan berakibat ditolaknya produk tersebut oleh industri. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang dapat digunakan untuk mengeringkan kunyit dengan cepat dan tepat sehingga dapat mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan. Pada program ini, pengusul mendesain mesin, memanufaktur, dan, mendesiminasikan mesin pengering kunyit otomatis yang dilengkapi sistem sangrai otomatis, dan implementasi kontrol temperatur cerdas dengan tujuan untuk menghasilkan produk kunyit kering sehingga dapat didistribusikan ke industri maupun apotek.
Penyuluhan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 di Kelurahan Tomang, Jakarta Barat Luru, Marselinus Nirwan; Situmorang, Rahel; Yahya, Wisely; Alfianto, Dwi; Soltip, Fadlun
Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 3 (2023): IJPM - Desember 2023
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/ijpm.130

Abstract

Produk penataan ruang belum sepenuhnya bertransformasi sebagai upaya praktik meruang masyarakat. Akibatnya, rencana tata ruang belum membumi. Penyebab cukup beragam, antara lain partisipasi masyarakat yang rencah dalam proses perencanaan ruang. Sebagian besar masyarakat belum atau bahkan tidak mengetahui dan memahami peruntukkan lahan di wilayahnya sendiri, serta rencana pembangunan apa yang akan dilakukan pada wilayah tersebut. Padahal, pengetahuan mengenai Tata Ruang diperlukan untuk dipahami dan dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menyebarluaskan produk rencana tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang yang merupakan operasionalisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode penyuluhan, tatap muka dengan para mitra sasaran. Para mitra memperoleh materi peraturan tata ruang, substansi penataan ruang, dan pelatihan membaca peta rencana tata ruang dengan total durasi 120 menit. Untuk mengetahui pemahaman materi, para peserta mengisi pretest dan post-test yang selanjutnya diolah menggunakan metode klasifikasi pesentase. Adapun hasil menunjukan bahwa masyarakat memperoleh pengetahuan baru mengenai proses dan produk rencana tata ruang pada wilayah dan lingkungan tempat tinggalnya. Hal tersebut tergambarkan dari hasil angket pada setiap sesi kegiatan. Para peserta memahami mengenai pentingnya rencana tata ruang sebagaimana pada agenda pertama, lalu para peserta memperoleh pengetahuan mengenai substansi rencana tata ruang, lalu para peserta dapat berhasil mempraktekan pengetahuannya pada pelatihan membaca peta rencana tata ruang.
Personal Data Protection According to the Implemented Law in Indonesia and Japan Ermania Widjajanti; Andi Widiatno Hummerson; Vience Ratna Multiwijaya; Dwi Alfianto
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 002 (2024): Pena Justisia (Special Issue)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4340

Abstract

The rapid development of technology creates various new things that can make human life easier, one of which is the cyber world which involves the internet. The presence of the cyber world brings many benefits to human life, with cyber, humans can do various things without being limited by distance and time. However, apart from bringing many positive things, the presence of the cyber world certainly creates new opportunities for crime, one of the threats in the cyber world is personal data. Indonesia and Japan, two countries that have significant economic and technological development in the Asian region, are not immune from the threat of personal data theft. Although both have different legal and cultural frameworks, both strive to protect the personal data of their citizens from increasingly complex cyber threats. In this way, a comparison will be made regarding the crime of personal data theft between Indonesia and Japan starting from the cultural history of respecting personal data in each country, the birth of regulations in each country, the criminal law system in each country, and also the regulations governing and has criminal sanctions in each country. The methodology used in this writing is a normative research. It is concluded that theft of personal data poses a significant challenge in the digital era, causing identity fraud, financial loss, and privacy violations. Indonesia and Japan, both Asian nations, have varying legal frameworks but both strive to protect citizens' data from cyber threats. Indonesia's regulations, passed in 2008, cover information and electronic transactions, intellectual property rights, and protection. Japan, on the other hand, has been addressing data protection since 2000, with regulations like APPI, My Number Act, and Act on Prohibition of Unauthorized Computer Access.