Articles
<![CDATA[Government Cooperation with Business Entities in the Procurement of Infrastructure based on the Presidential Regulation Number 38 Year 2015 Study Drinking Water Supply System (Spam) in Umbulan ]]>
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>;
<![CDATA[Sabela Gayo]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i4.2724
<![CDATA[Development of infrastructure is necessary, the concept of Government Cooperation with Business Entities could be a solution, the rules of this concept is mutual cooperation. On the scheme of Government Cooperation with Business Entities, state-owned companies and private support each other in the fund and accelerate the growth of infrastructure. Government Cooperation with Business Entities also known as Public Private Partnership is the concept of collaboration in the construction of infrastructure that involve private parties, so that the main obstacle to infrastructure development in the setting up of funds and human resources are limited through the Government Cooperation with Business Entities is a good opportunity to overcome these obstacles. Government cooperation With Business Entities In the Procurement of the Infrastructure is regulated in Presidential Regulation No. 38 of 2015. Drinking Water Supply system (SPAM) Umbulan East Java is the first project in the water sector that utilizes the scheme of Government Cooperation with Business Entities. The problems in this article is about the concept of the program of Government Cooperation with Business Entities in the procurement of infrastructure, Government guarantees on infrastructure projects through the scheme of Government Cooperation with Business Entities and the implementation of Government Cooperation with Business Entities in the system of procurement of drinking water in Umbulan East Java based on presidential Regulation No. 38 of 2015. ]]>
<![CDATA[PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BIDANG PENYEDIAAN BARANG DAN JASA ]]>
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>
<![CDATA[ Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.817 KB)
|
DOI: 10.25105/hpph.v1i2.5486
<![CDATA[Dalam Penyediaan barang dan jasa khususnya pada sektor publik atau pemerintah, adanya tata pemerintahan yang baik dan bersih merupakan suatu keharusan. Untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik atau good governance Pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan memberdayakan sumber daya dibidang pengadaan barang dan jasa beserta aparatur yang melakukan audit atau pengawasan. Kinerja organisasi pemerintah khususnya dalam pengadaan barang atau jasa pada sektor publik atau pemerintah sudah saatnya lebih mendapatkan prioritas untuk diperhatikan yang salah satunya melalui kewenangan dan kegiatan pengawasan yang tepat tujuan dan sasaran dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah kerap kali dijadikan momentum untuk mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang yang berujung pada korupsi.Dalam penerapan good governance pada pengadaan barang/jasa pemerintah maka yang perlu ditelusuri adalah bagaimana aspek hukum pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara dan bagaimana peran dan wewenang APIP dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang penyediaan barang dan jasa. Pada akhirnya melalui kewenangan APIP diharapkan harus lebih berperan didalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.Kata kunci : Penyediaan barang dan jasa, Korupsi, Good Governance ]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KORUPSI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERMA RI NO. 13 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>
<![CDATA[ Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/hpph.v5i1.15874
<![CDATA[Salah satu cara atau modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana korupsi. Hingga saat ini banyak pengurus korporasi cq. Perseroan Terbatas yang diajukan ke persidangan dengan tuntutan melakukan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan ditetapkannya pengurus saja sebagai orang yang dapat dipidana tidaklah cukup. Banyaknya masalah, kendala, hambatan, dan tantangan dalam melakukan pencegahan dan melawan korupsi masih melingkupi proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika banyak proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai besar di instansi pemerintahan menjadikan kegiatan itu sebagai ladang sasaran untuk melakukan korupsi. Persoalan regulasi dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi merupakan salah satu kendala utama yang dilakukan oleh penegak hukum. Pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, korupsi atau KKN sangat memungkinkan terjadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan persekongkolan untuk memenangkan atau memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang notabene menjadi pihak penyedia. Dalam konteks itulah, Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk suatu produk hukum salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN KESEHATAN ANTARA DOKTER DAN PASIEN PASCA PUTUSAN MK NO.14/PUU-XII/2014 MELALUI KEADILAN RESTORATIF ]]>
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/prio.v19i2.16652
<![CDATA[Dalam pelayanan kesehatan, konflik atau perselisihan dapat terjadi antar dokter dengan pasien, pasien mengajukan komplain atas pelayanan kesehatan yang dianggap tidak memuaskan, bahkan tidak membawa hasil sama sekali dan atau lebih jauh lagi menakala justru berujung pada kegagalan medis, meski pasien merasa telah mengikuti saran maupun petunjuk dokter, baik sejak dalam rangka penegakan diagnosa hingga treatment tindakan medis. Dokter berkewajiban memberikan serangkaian langkah-langkah upaya kesehatan tertentu berdasarkan norma standar profesi yang merupakan pedoman dalam menjalankan profesi secara baik yang sudah ditetapkan dalam standar pelayanan medis. Perlindungan hukum diberikan kepada dokter sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan dan pada pasal 50 undang-undang Praktik Kedokteran. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No./14-PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 66 ayat (3) undang-undang praktik kedokteran telah menolak permohonan pemohon, lalu bagaimana dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan khususnya dokter yang telah melaksanakan praktik kedokteran dengan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dan bagaimana penyelesaian perselisihan kesehatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XII/2014 untuk memberikan rasa tenang tenaga kesehatan khususnya dokter dalam menjalankan profesinya dan bagi pasien yang merasa kepentingannya dirugikan dapat dipulihkan kerugiannya. Penyelesaian perselisihan kesehatan secara keadilan restoratif (restorative justice) dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kata Kunci : Dokter, Pasien, Keadilan Restoratif]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KORUPSI PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERMA RI NO. 13 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>
<![CDATA[ Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/hpph.v5i1.15874
<![CDATA[Salah satu cara atau modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai sarana, subjek maupun objek dari tindak pidana korupsi. Hingga saat ini banyak pengurus korporasi cq. Perseroan Terbatas yang diajukan ke persidangan dengan tuntutan melakukan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan ditetapkannya pengurus saja sebagai orang yang dapat dipidana tidaklah cukup. Banyaknya masalah, kendala, hambatan, dan tantangan dalam melakukan pencegahan dan melawan korupsi masih melingkupi proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika banyak proyek pengadaan barang dan jasa dengan nilai besar di instansi pemerintahan menjadikan kegiatan itu sebagai ladang sasaran untuk melakukan korupsi. Persoalan regulasi dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi merupakan salah satu kendala utama yang dilakukan oleh penegak hukum. Pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, korupsi atau KKN sangat memungkinkan terjadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan persekongkolan untuk memenangkan atau memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang notabene menjadi pihak penyedia. Dalam konteks itulah, Mahkamah Agung Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk suatu produk hukum salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERSELISIHAN KESEHATAN ANTARA DOKTER DAN PASIEN PASCA PUTUSAN MK NO.14/PUU-XII/2014 MELALUI KEADILAN RESTORATIF ]]>
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prioris Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Trisakti University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/prio.v19i2.16652
<![CDATA[Dalam pelayanan kesehatan, konflik atau perselisihan dapat terjadi antar dokter dengan pasien, pasien mengajukan komplain atas pelayanan kesehatan yang dianggap tidak memuaskan, bahkan tidak membawa hasil sama sekali dan atau lebih jauh lagi menakala justru berujung pada kegagalan medis, meski pasien merasa telah mengikuti saran maupun petunjuk dokter, baik sejak dalam rangka penegakan diagnosa hingga treatment tindakan medis. Dokter berkewajiban memberikan serangkaian langkah-langkah upaya kesehatan tertentu berdasarkan norma standar profesi yang merupakan pedoman dalam menjalankan profesi secara baik yang sudah ditetapkan dalam standar pelayanan medis. Perlindungan hukum diberikan kepada dokter sebagai tenaga kesehatan berdasarkan Pasal 24 ayat (1) PP No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, yaitu perlindungan hukum diberikan kepada tenaga Kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan dan pada pasal 50 undang-undang Praktik Kedokteran. Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No./14-PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 66 ayat (3) undang-undang praktik kedokteran telah menolak permohonan pemohon, lalu bagaimana dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan khususnya dokter yang telah melaksanakan praktik kedokteran dengan memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dan bagaimana penyelesaian perselisihan kesehatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XII/2014 untuk memberikan rasa tenang tenaga kesehatan khususnya dokter dalam menjalankan profesinya dan bagi pasien yang merasa kepentingannya dirugikan dapat dipulihkan kerugiannya. Penyelesaian perselisihan kesehatan secara keadilan restoratif (restorative justice) dapat menjadi alternatif penyelesaian perselisihan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Kata Kunci : Dokter, Pasien, Keadilan Restoratif]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JKT.BRT TENTANG DAKWAAN PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK: Analysis Of Decision Number 9/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Jkt.Brt Regarding The Criminal Charge Of Sexual Intercourse By A Child Against A Child ]]>
<![CDATA[Citra Kirani]]>;
<![CDATA[Citra Kirana]]>;
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>
<![CDATA[ Reformasi Hukum Trisakti Vol 6 No 3 (2024): Reformasi Hukum Trisakti ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/refor.v6i3.21127
<![CDATA[Sexual intercourse with children is an act that occurs quite often in Indonesia today. This incident continues to increase over time, so it needs special attention from a legal perspective in Indonesia. The problem formulation of charges existence against the crime of sexual intercourse with children must be handled carefully and thoroughly by implementing applicable laws in order to get a fair decision. So the purpose of this study is to analyze the decision number 9 / pid.sus-anak / 2023 / pn, jkt.brt concerning the criminal charge of sexual intercourse by children against children. This analysis was carried out using the normative legal method with an analytical descriptive approach. The results and conclusions obtained in the decision Number 9 / Pid.SusAnak / 2023 / PN.Jkt.Brt, the Public Prosecutor filed an alternative charge against Children in Conflict with the Law using Article 81 paragraph (2) as the First Charge and Article 82 paragraph (1) Jo. Article 76E as the Second Charge. The appropriate article to be charged with ABH is Article 81 paragraph (1) which clearly describes the rule that everyone is prohibited from committing violence or threats of violence and forcing a child to have sexual intercourse with another person.]]>
<![CDATA[Formulasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Badan Usaha Milik Daerah Dalam Rangka Mitigasi Masalah Hukum ]]>
<![CDATA[Dwi Alfianto]]>;
<![CDATA[Ali Rido]]>
<![CDATA[ Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 7 No. 1 (2024): Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development (Novembe ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Research ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/rrj.v7i1.1170
<![CDATA[Implementing the principles of good corporate governance is a necessity for Regionally Owned Enterprises. However, this is often overlooked so that many Regional Owned Enterprises are not anticipatory in facing legal problems. Through this article, a formulation for preventing legal problems is offered which includes: 1). Preparation of document and enforcement of a code of ethics; 2). Whistle blowing system guidelines; 3). Anti-Corruption, Collusion and Nepotism guidelines; and 4). Guidelines for public information disclosure. Through these guidelines, it is hoped that the existence of Regional Owned Enterprises can provide benefits to the general public or local communities, regional economic development, and the existence of Regional Owned Enterprises must be based on regional needs and feasibility.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum ]]>
<![CDATA[Alfianto, Dwi]]>;
<![CDATA[Rido, Ali]]>;
<![CDATA[Wijaya, Geraldo Valento]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 4, No 6 (2024): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Penerbit Widina, Widina Media Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59818/jpm.v4i6.986
<![CDATA[In Indonesian civil law, there is the concept of civil liability and liability in cases of default and unlawful acts. This research aims to provide answers regarding civil liability and liability in the context of default and unlawful acts, as well as to prepare lawsuits related to these matters. The purpose of this study is to explain civil liability, liability in cases of default and unlawful acts, and to address issues related to default and unlawful acts, to effectively prepare lawsuits for these situations. This study uses a normative juridical approach, using secondary data that includes primary and secondary legal materials. This study found that parties who feel aggrieved can file a lawsuit for breach of contract and unlawful acts. The conclusion of this study is that any party facing a lawsuit must consider the civil law system in Indonesia to effectively defend their rights against claims that do not correspond to the actual losses incurred.ABSTRAKDalam hukum perdata Indonesia, terdapat konsep tanggung jawab perdata dan tanggung gugat dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai tanggung jawab perdata dan tanggung gugat dalam konteks wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, serta untuk mempersiapkan gugatan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tanggung jawab perdata, tanggung jawab dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, untuk mempersiapkan tuntutan hukum secara efektif untuk situasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setiap pihak yang menghadapi gugatan harus mempertimbangkan sistem hukum perdata di Indonesia untuk secara efektif mempertahankan hak-hak mereka terhadap klaim yang tidak sesuai dengan kerugian yang sebenarnya terjadi.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN: Comparative Study of Employment Termination Dispute Resolution in Indonesia and South Korea ]]>
<![CDATA[Ballah, Altiara Nazma Aulia]]>;
<![CDATA[Alfianto, Dwi]]>
<![CDATA[ AMICUS CURIAE Vol. 2 No. 1 (2025): Amicus Curiae ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Trisakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25105/wgzd7z42
<![CDATA[The relationship between workers and employers doesn’t always go well, many problems arise such as disputes over rights, and interests, termination of employment, and disputes between trade unions/labor unions in one company. Disputes in industrial relations cannot be avoided because we must have different opinions as humans. Termination of employment dispute is the most common dispute in Indonesia compared to the other three industrial relations disputes. Termination of employment disputes occurs not only in Indonesia but also in South Korea. The problem in this study is to compare the regulations for resolving employment termination disputes In both Countries. This research uses normative research type, namely legal comparison, and descriptive which requires secondary data. Data for this research will be collected using a literature study with qualitative analysis and a deductive method. The results obtained in this study show the differences and similarities of regulations in resolving employment termination disputes where the process of resolving layoff disputes in South Korea and Indonesia both prioritize negotiations, and the difference is that in South Korea the Labor Relations Commission (LRC) institution is known to get to the court stage, which must pass an examination through the regional LRC after the National LRC then goes to the administrative court.]]>
