Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.555
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Madani Legal Review Jurnal Kewarganegaraan Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum At-Tanwir Law Review Journal of Law Justice Legal Advice Jurnal Hukum
Asram A.T. Jadda
Universitas Muhammadiyah Parepare
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Tentang Efektifitas Bank Sampah Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pinrang Farhan Maspul , Rhaflie; A.T Jadda, Asram
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3493

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pengelolaan bank sampah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang, dan untuk mengetahui alternatif solusi terhadap pelaksanaan bank sampah ditinjau dari peraturan menteri LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah di kabupaten pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka dan metode wawancara. Berdasarkan penelitian ini bank sampah merupakan langkah yang efektif terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang
Effectiveness of Pinrang Regency Regional Regulation on Entertainment Tax in an Effort to Increase Regional Original Revenue Sri Handayani; Asram A.T. Jadda; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 3 No 1 (2025): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v3i1.4246

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of Pinrang Regency Regional Regulation Number 9 of 2018 which amends Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Entertainment Tax, with a focus on efforts to increase local original income. Apart from that, this research also aims to understand the factors that influence the effectiveness of implementing these Regional Regulations. This study applies a normative-empirical research approach. This study applies data analysis through a qualitative descriptive approach, which aims to describe or photograph an issue related to existing patterns and challenges. Then, the researcher presents information that has been collected from literature research and interviews, which can be used as a reference in solving problems. The findings from this research indicate that the implementation of Pinrang Regency Regional Regulation Number 9 of 2018 regarding Entertainment Tax in order to increase Regional Original Income (PAD) is still not optimal. Several factors that influence the effectiveness of implementing these regulations consist of internal, external, regulatory and legal culture factors. Internal factors include limited human resource capabilities and infrastructure, such as a lack of training for officers and a lack of technology that supports the tax system. External factors include low awareness and involvement of business actors in the entertainment sector, the economic situation at the local level, and geographical constraints that complicate the monitoring process.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Dikabupaten Pinrang Patmawati W, Herlina; Asram A.T Jadda; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1551

Abstract

This research aims to determine the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency and the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency. This research was carried out in Pinrang Regency, interviews with relevant officials at the Pinrang Regency Environmental Service Office, namely agency leaders, staff in the environmental sector, community leaders, and from the results of analysis and study and interpretation of legal materials which resulted in a discussion and then conclusions were drawn in the form of arguments. Data analysis was carried out using Qualitative Descriptive. The findings obtained from the research include: (1) The Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency is based on the 3R principle: Reduce, Reuse and Recycle. This concept has great potential to reduce the impact of environmental pollution, save natural resources, and encourage more responsible consumption paterns in line with existing laws, such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. (2) the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency will be more effective if existing regulations are supported by awareness and active participation from all levels of society, as well as government involvement in providing adequate infrastructure.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LIGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN OLEH LIMBAH PABRIK KOPI DI DESA SARURAN KABUPATEN ENREKANG Nasrul; Jadda, Asram A.T.; M.S, Muthmainna; Hidayat, Asrul
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru Handayani; Jadda, Asram A.T.; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Palanro, Kabupaten Barru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi mengenai bahaya rokok, dan penerapan aturan internal bagi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yang mencakup kajian regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, staf, pasien, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen dari pihak puskesmas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, serta belum adanya sanksi tegas di tingkat puskesmas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang bersifat persuasif dan partisipatif juga sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang sehat dan bebas dari asap rokok.
Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Ibrahim Fattah; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4044

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa. AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy
PROBLEMATIKA HUKUM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PEKERJA LOKAL Besse Rabiatul Adawia; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
At-Tanwir Law Review Vol 6, No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v6i1.5530

Abstract

Presidential Regulation Number 20 of 2018 on the Employment of Foreign Workers was enacted to promote investment and national economic growth. However, its implementation has raised various legal issues, particularly concerning the protection of local workers. This study aims to analyze the conformity of Presidential Regulation Number 20 of 2018 with Law Number 13 of 2003 on Manpower and to examine its impact on employment opportunities and career development of local workers in Indonesia. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that several provisions of Presidential Regulation Number 20 of 2018 potentially conflict with the Manpower Law and the principle of the hierarchy of laws and regulations, thereby creating unequal competition between foreign workers and local workers. Furthermore, the implementation of technology and skill transfer has not been carried out optimally. This study concludes that strengthening supervision and policies for the protection of local workers is necessary to ensure justice and legal certainty within the national manpower system.
Penggunaan Jasa Endorser pada Penjualan Produk Kecantikan di Kota Parepare dalam Perspektif Penerapan Hukum Hamriana Hamriana; Asram A.T Jadda; Hartono Hamzah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.967

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana hukum diterapkan pada praktik penggunaan jasa endorser untuk produk kecantikan di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif-empiris, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka sebelum dilakukan analisis kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang dalam praktik endorsement produk kecantikan di Kota Parepare belum berjalan optimal karena tidak didukung regulasi teknis di tingkat daerah, keterbatasan kewenangan aparat, kesenjangan sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran hukum endorser, serta minimnya literasi hukum konsumen dan pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi teknis daerah yang mengatur pengawasan endorsement, perluasan kewenangan aparat, serta sosialisasi hukum yang menjangkau seluruh pihak dalam rantai promosi digital.
Co-Authors Asrul Hidayat Asrul Hidayat Besse Rabiatul Adawia Buhaerah Farhan Maspul , Rhaflie Hamriana Hamriana Hamzah, Hartono HANDAYANI Hartono Hamzah Hartono Hamzah Ibrahim Fattah M.S, Muthmainna Nasrul Patahuddin Patahuuddin Patmawati W, Herlina Pirda, Pirda Rasyid, Wahyu Sri Handayani Suherman, Suherman Wahyu Rasyid Wahyu Rasyid Yadi Arodhiskara, Yadi