Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.076
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Madani Legal Review Jurnal Kewarganegaraan Semarang Law Review Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JUDGE: Jurnal Hukum At-Tanwir Law Review Journal of Law Justice Legal Advice Jurnal Hukum
Asram A.T. Jadda
Universitas Muhammadiyah Parepare
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Tentang Efektifitas Bank Sampah Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pinrang Farhan Maspul , Rhaflie; A.T Jadda, Asram
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3493

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pengelolaan bank sampah terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang, dan untuk mengetahui alternatif solusi terhadap pelaksanaan bank sampah ditinjau dari peraturan menteri LHK Nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah pada bank sampah di kabupaten pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi pustaka dan metode wawancara. Berdasarkan penelitian ini bank sampah merupakan langkah yang efektif terhadap pencegahan pencemaran lingkungan di kabupaten pinrang
PENEGAKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TERHADAP KASUS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KPPBC PAREPARE Rizkika Astha Shifa; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i1.11900

Abstract

The circulation of ilegal cigarettes in the working are of the Parepare Customs and Excise Supervision and Service Office KPPBC) is a problem that has an impact on state revenue and healthy business competition. Illegal cigarettes, both those without excise and those using counterfeit excise tapes, harm the state in terms of tax revenue and have the potential to endanger public health. This study aims to analyze law conferment efforts carried out by customs in tackling the circulation of illegal cigarettes in Parepare, including supervision strategies, prosecution and obstacles faced in policy implementation. The method used is a qualitative approach with data analysis from official customs reports, interviews with relevant parties and documentation. The results showed that Parepare Customs has taken various preventive and repressive measures suchs as market operations, land and sea patrol and cooperation with other agencies to suppress the circulation of illegal cigarettes. Howover, there are still several challanges such as limited resources and increasingly complex illegal distribution networks. Therefore, further synergy between the government, law enforcement officials and the community is needed in combating the circulation of illegal cigarettes in order to create a fair trading environment and increase state revenue from the excise sector.   Abstrak Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare menjadi permasalahan yang berdampak pada penerimaan negara serta persaingan usaha yang sehat. Rokok ilegal, baik yang tidak bercukai maupun menggunakn pita cukai palsu, merugikan negara dari sisi penerimaan pajak serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal di wilayah kerja KPPBC Parepare, termasuk strategi pengawasan, penindakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari laporan resmi Bea Cukai, wawancara dengan pihak terkait serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bea Cukai Parepare telah melakukan berbagai langkah preventif dan represif seperti operasi pasar, patroli darat dan laut serta kerja sama dengan instansi lain untuk menekan peredaran rokok ilegal. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan jaringan distribusi ilegal yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih lanjut antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas rokok ilegal guna menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan meningkatkan penerimaan negara dari sketor cukai.
Effectiveness of Pinrang Regency Regional Regulation on Entertainment Tax in an Effort to Increase Regional Original Revenue Sri Handayani; Asram A.T. Jadda; Wahyu Rasyid; Asrul Hidayat
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 3 No 1 (2025): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v3i1.4246

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of Pinrang Regency Regional Regulation Number 9 of 2018 which amends Regional Regulation Number 3 of 2011 concerning Entertainment Tax, with a focus on efforts to increase local original income. Apart from that, this research also aims to understand the factors that influence the effectiveness of implementing these Regional Regulations. This study applies a normative-empirical research approach. This study applies data analysis through a qualitative descriptive approach, which aims to describe or photograph an issue related to existing patterns and challenges. Then, the researcher presents information that has been collected from literature research and interviews, which can be used as a reference in solving problems. The findings from this research indicate that the implementation of Pinrang Regency Regional Regulation Number 9 of 2018 regarding Entertainment Tax in order to increase Regional Original Income (PAD) is still not optimal. Several factors that influence the effectiveness of implementing these regulations consist of internal, external, regulatory and legal culture factors. Internal factors include limited human resource capabilities and infrastructure, such as a lack of training for officers and a lack of technology that supports the tax system. External factors include low awareness and involvement of business actors in the entertainment sector, the economic situation at the local level, and geographical constraints that complicate the monitoring process.
Analisis Hukum Lingkungan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Dalam Penanggulangan Dampak Abrasi Aliran Sungai Sarasa Di Kabupaten Enrekang Jusri, jusri; Jadda, Asram A.T.; Hidayat, Asrul
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2025): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam menanggulangi abrasi aliran Sungai Sarasa sesuai dengan ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa di wilayah terdampak abrasi masih menghadapi tantangan, terutama terkait kurangnya pemahaman hukum lingkungan, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya pendampingan dari pemerintah daerah. Meskipun regulasi seperti UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah tersedia, implementasinya di tingkat desa belum optimal. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas hukum dan teknis pemerintah desa serta penguatan pengawasan agar pengelolaan dana desa untuk mitigasi abrasi sungai dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENEBANGAN LIAR YANG MENGAKIBATKAN BENCANA ALAM DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG Risal Amram, Muhammad; A.T. Jadda, Asram; Hidayat, Asrul; Hamzah, Hartono
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i2.4659

Abstract

This study aims to determine the legal responsibility for illegal logging perpetrators that result in natural disasters, and to determine the challenges faced in enforcing the law against illegal logging perpetrators in Anggeraja District, Enrekang Regency. The research method used is a normative-empirical approach, namely combining a study of applicable laws and regulations with field findings. Data collection techniques are carried out through literature studies, observations, interviews, and documentation with sources from the Environmental Service, Forestry Service, village officials, NGOs, and the Anggeraja District community. The results of the study show that law enforcement against illegal logging perpetrators still faces many obstacles, both in terms of the weakness of law enforcement officers, the involvement of individuals in illegal networks, and low public awareness. Illegal logging has been proven to be the main cause of natural disasters such as floods and landslides in the area. Although there are regulations that regulate it such as Law No. 18 of 2013 and Law No. 32 of 2009, their implementation has not been optimal. Therefore, strategic steps are needed in the form of increased supervision, firm legal action, and ongoing public education.
Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Dikabupaten Pinrang Patmawati W, Herlina; Asram A.T Jadda; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1551

Abstract

This research aims to determine the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency and the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency. This research was carried out in Pinrang Regency, interviews with relevant officials at the Pinrang Regency Environmental Service Office, namely agency leaders, staff in the environmental sector, community leaders, and from the results of analysis and study and interpretation of legal materials which resulted in a discussion and then conclusions were drawn in the form of arguments. Data analysis was carried out using Qualitative Descriptive. The findings obtained from the research include: (1) The Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency is based on the 3R principle: Reduce, Reuse and Recycle. This concept has great potential to reduce the impact of environmental pollution, save natural resources, and encourage more responsible consumption paterns in line with existing laws, such as Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. (2) the effectiveness of existing regulations in supporting the implementation of the Zero Waste concept in overcoming environmental pollution due to waste in Pinrang Regency will be more effective if existing regulations are supported by awareness and active participation from all levels of society, as well as government involvement in providing adequate infrastructure.
ANALISIS HUKUM TERHADAP KERUSAKAN LIGKUNGAN YANG DI AKIBATKAN OLEH LIMBAH PABRIK KOPI DI DESA SARURAN KABUPATEN ENREKANG Nasrul; Jadda, Asram A.T.; M.S, Muthmainna; Hidayat, Asrul
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum terhadap kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah pabrik kopi dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pihak pemilik pabrik kopi terhadap pencemaran limbah di Desa Saruran Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan melakukan wawancara serta observasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuangan limbah pabrik kopi ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai telah mengakibatkan pencemaran air dan kerusakan lahan pertanian masyarakat. Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Izin Lingkungan. Pemilik pabrik memiliki kewajiban hukum untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana apabila mengabaikan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih besar.
Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Kesehatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Barru Handayani; Jadda, Asram A.T.; Rasyid, Wahyu; Hamzah, Hartono
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 2 No 3 (2025): Legal Advice Journal Of Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51454/

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Palanro, Kabupaten Barru, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai langkah, termasuk pemasangan tanda larangan merokok, sosialisasi mengenai bahaya rokok, dan penerapan aturan internal bagi pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yang mencakup kajian regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan kepala puskesmas, tenaga kesehatan, staf, pasien, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum dan komitmen dari pihak puskesmas, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia untuk pengawasan, serta belum adanya sanksi tegas di tingkat puskesmas. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan KTR, diperlukan penguatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas pendukung, edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Pendekatan yang bersifat persuasif dan partisipatif juga sangat penting agar kebijakan dapat berjalan dengan efektif, adil, dan berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang sehat dan bebas dari asap rokok.
Co-Authors Asrul Hidayat Buhaerah Farhan Maspul , Rhaflie Hamzah, Hartono HANDAYANI Hartono Hamzah Ibrahim Fattah Jusri, Jusri M.S, Muthmainna Mutmainnah Mutmainnah Nasrul Patahuddin Patahuuddin Patmawati W, Herlina Pirda, Pirda Rasyid, Wahyu Risal Amram, Muhammad Rizkika Astha Shifa Sri Handayani Suherman, Suherman Wahyu Rasyid Yadi Arodhiskara, Yadi