Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.648
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Sociological Jurisprudence Journal Ensiklopedia of Journal Jurnal Mantik Res Nullius Law Journal Enrichment : Journal of Management Jurnal Hukum Sasana Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Konstitusi KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara i-Latinnotary Journal: Internasional Journal of Latin Notary Jurnal Smart Hukum (JSH) Innovative: Journal Of Social Science Research Lentera: Multidisciplinary Studies Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Lentera: Multidisciplinary Studies
Elli Ruslina
Universitas Pasundan
Religion Arts Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
TRANSFORMASI HUKUM SEBAGAI PONDASI EKONOMI DIGITAL SERTA INOVASI DALAM ANALISIS REGULASI DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI Rachmat, Sandi Pradeka; Alhady, Izaz; Redra, Imay Dyna; Ruslina, Elli
Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial Vol 8 No 1 (2025): KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Globalwriting Academica Consulting & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jk.v8i1.1248

Abstract

Transformasi hukum dalam ekonomi digital menjadi elemen krusial dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak pelaku usaha dan konsumen, serta mendorong inovasi. Perkembangan pesat teknologi digital menuntut regulasi yang adaptif agar dapat mengakomodasi perubahan serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada analisis regulasi dan kebijakan hukum yang diterapkan di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Peraturan Pemerintah terkait transaksi digital telah diterapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, termasuk ketidakharmonisan regulasi antar lembaga, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam bidang penegakan hukum digital. Dengan strategi ini, diharapkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing global.
PERAN HUKUM DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI EKONOMI BERBASIS KEADILAN Merdiani, Wentri; Ruslina, Elli
Res Nullius Law Journal Vol 7 No 1 (2025): Volume 7 No 1 Januari 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/rnlj.v7i1.15524

Abstract

Social justice is a fundamental principle in achieving welfare as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution. However, socio-economic inequality and uneven wealth distribution remain significant challenges in Indonesia. This study aims to analyze the role of law in supporting welfare improvement through a justice-based economy. Using normative research methods and a qualitative approach, this study evaluates legislation, government policies, and relevant legal practices in realizing social justice principles. The findings indicate that law plays a strategic role in reducing social inequality and ensuring equitable wealth distribution through policies such as agrarian reform, progressive taxation, MSME empowerment, and workers' rights protection. However, the implementation of these policies is often hindered by weak law enforcement, bureaucratic inefficiency, and corruption. Strengthening law enforcement, reforming bureaucracy, and increasing community involvement in policy oversight are crucial steps. This study highlights that synergy between the government, private sector, and society is necessary to create a legal system that supports an inclusive and socially just economy.
Telaah kebijakan pemerintah tentang pertambangan dan percepatan kendaraan listrik Nugraha, Candra; Permadi, Gilang Satria; Artiwi; Ruslina, Elli
Green Governance: Exploring Politics, Social Justice, and the Environment Vol. 1 No. 1: (February) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/gg.v1i1.2024.697

Abstract

Latar Belakang: Isu pemanasan global disikapi dengan berbagai cara oleh setiap negara, dengan tujuan utama adalah menurunkan tingkat emisi gas ke udara yang kemudian dapat mempengaruhi temperatur dunia. Penelitian ini disusun untuk mengkaji langkah Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Metode: Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan desk study. Temuan: Hasil kajian menyimpulkan bahwa terdapat paling tidak 2 (dua) kebijakan penting yang terkait dengan langkah Pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat emisi ke udara, yaitu Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan bagi para produsen otomotif yang mengembangkan sepeda motor dan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari kemudahan berinvestasi yang dicita-citakan melalui UU Cipta Kerja, termasuk investasi di bidang pertambangan dan pengolahan mineral nikel. Nikel adalah salah satu bahan baku utama untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Kesimpulan: Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan kedua cita-cita peraturan tersebut. Di hulu, pada kegiatan pertambangan, sampai saat percepatan proses perizinan masih banyak kendala baik secara teknis maupun administrasi. Sedangkan di hilir, infrastruktur untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik masih terbatas atau kurang memadai, seperti stasiun pengisian baterai (SPB) yang masih jarang dijumpai di jalan raya atau area parkir umum.
Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Penerapan Sinergi Hukum Dan Kebijakan Ekonomi Di Era Globalisasi Nugraha, Agung; Rosinawati, Ernni; Ruslina, Elli
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 2 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i2.148

Abstract

Studi ini memeriksa bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja berfungsi sebagai cara untuk menerapkan hukum dan kebijakan ekonomi yang selaras di era globalisasi. Namun, untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, kebijakan ekonomi Indonesia memerlukan kerangka hukum yang jelas dan konsisten. Untuk menyederhanakan aturan di berbagai industri, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Meskipun demikian, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah dan hambatan, seperti ketidaksesuaian regulasi dan masalah implementasi di lapangan. Evaluasi dan penyesuaian perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja di masyarakat. Di era globalisasi, pemerintah harus terus memperbarui kebijakannya untuk menciptakan iklim investasi yang baik.
Harmonization of Health Law Number 17 of 2023 with the Legal Status of Hospitals as Legal Entities Abdillah, Zaini; Ruslina, Elli; Azalia, Miliani; Pramulita, Ni Kadek Ayu; Wiguna, Andri
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 3 No. 3 (2025): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v3i3.1284

Abstract

Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health, it is stated that a hospital is a health service facility that provides comprehensive individual health services through promotive, preventive, curative, rehabilitative, and/or palliative health services by providing inpatient, outpatient, and emergency services. Referring to the provisions contained in Law Number 17 of 2023 concerning Health, hospitals can be organized by the central government, regional governments, or the community. Hospitals organized by the central government or regional governments in providing health services can apply the financial management pattern of public service agencies in accordance with the provisions of laws and regulations. In contrast, hospitals established by the community must be in the form of a legal entity whose business activities are only engaged in health services, except for hospitals organized by non-profit legal entities.
Maqashid Syariah as a Foundation Social Based Crowdfunding (Comparison of Indonesian and Malaysian Sharia Economic Law) Kusmiadi, Kusmiadi; Maruf, Irma Rachmawati; Ruslina, Elli; Noor, Zakhiri Md
LEGAL BRIEF Vol. 14 No. 1 (2025): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v14i1.1250

Abstract

Maqashid Sharia, which is the purpose and basic principle of Sharia, serves as a moral and ethical foundation in the development of various economic activities. The method used is a qualitative approach to explore the relevance of Maqashid Syariah in Social Based Crowdfunding contracts. This method was chosen to obtain an in-depth understanding of the concept of Maqashid Syariah and its application in the context of Islamic economic law in Indonesia and Malaysia.  Based on the analysis conducted, it can be concluded that Maqashid Syariah has significant relevance as a foundation in Social Based Crowdfunding contracts in Indonesia and Malaysia. Maqashid Syariah, which focuses on achieving the goals and benefits of society, can ensure that every Crowdfunding transaction is not only financially beneficial, but also in accordance with sharia principles. Social Based Crowdfunding based on Maqashid Syariah is able to answer the needs of the community by providing access to financing for beneficial projects, such as social, education, and health. This approach also promotes justice and equality in resource distribution, reduces inequality, and supports small entrepreneurs who need support. Agreements structured based on Maqashid Syariah principles emphasise the importance of transparency and accountability, so that all parties involved can be held accountable for their roles and contributions
Undang-Undang Cipta Kerja Sebagai Penerapan Sinergi Hukum Dan Kebijakan Ekonomi Di Era Globalisasi Nugraha, Agung; Rosinawati, Ernni; Ruslina, Elli
Lentera: Multidisciplinary Studies Vol. 3 No. 2 (2025): Lentera: Multidisciplinary Studies
Publisher : Publikasiku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/lentera.v3i2.148

Abstract

Studi ini memeriksa bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja berfungsi sebagai cara untuk menerapkan hukum dan kebijakan ekonomi yang selaras di era globalisasi. Namun, untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, kebijakan ekonomi Indonesia memerlukan kerangka hukum yang jelas dan konsisten. Untuk menyederhanakan aturan di berbagai industri, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Meskipun demikian, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja melalui penyederhanaan regulasi, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaannya masih menghadapi berbagai masalah dan hambatan, seperti ketidaksesuaian regulasi dan masalah implementasi di lapangan. Evaluasi dan penyesuaian perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja di masyarakat. Di era globalisasi, pemerintah harus terus memperbarui kebijakannya untuk menciptakan iklim investasi yang baik.
Harmonisasi Regulasi : Kunci Stabilitas Hukum Dalam Investasi dan Pembangunan Ekonomi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja Alfiqri, Khadafi; Khadafi; Indra Rathana; Dewi Indriani Jusuf; Elli Ruslina
Siyasah Vol. 5 No. 1 (2025): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : IAIN Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/xe754d38

Abstract

Legal politics is an important element when creating a number of policies and regulations that will be enforced in society. Economic development is a process that is carried out on an ongoing basis to achieve prosperity and progress for the nation. In an effort to encourage economic growth and increase global competitiveness, the Indonesian government introduced the Job Creation Law (UU Job Creation). This research method is normative legal research, with data sourced from library research. This research can provide benefits in the form of input, especially in economic development and investment. The Job Creation Law also increases transparency in the licensing process by requiring all licensing information and requirements to be openly available and accessible online. However, in investment policy after the Job Creation Law, there is still legal uncertainty and the potential for overlapping regulations at the central and regional levels. The government needs to increase harmonization and synchronization between regional regulations and higher laws and regulations. Coordination is very important as an effort to harmonize regulations, because licensing issues are not only at the central and regional levels but cross-sectoral at a national level.. 
Co-Authors Abdillah, Zaini Agung Nugraha Alfiqri, Khadafi Alhady, Izaz Ananda Oviana, Rurri Artiwi Azalia, Miliani Aziz Hakim, Syaefa Bangsa Diria, Arya Ahmad Benny Wulur Chandrawati, Diana Farida Dewangga, Ridzky Nur Dewi Indriani Jusuf Dirga Saputra, Dekrit Eka Pratiwi, Desi Firmansyah, Ihsan Indra Rathana Khadafi Kusmiadi, Kusmiadi M Candra Nugraha Deni Mahardika Efendi, Candra Manggala Yudha, Fernando Manulang, Murdani Maruf, Irma Rachmawati Melyawati, Cahyani Naufal Fadillah, Rozan Nawawi, Riza Noor, Zakhiri Md Nuraeni, Ummi Onasis, Rindang Parulian, Samuel Permadi, Gilang Satria Pramulita, Ni Kadek Ayu Pribadi, Handi Rachmat, Sandi Pradeka Rafi Billah, Muhammad Rai Adriani, Gusti Ramdhani, Rizki Redra, Imay Dyna Risnandar, Ahmad Rita Sekarsari Rizky Adiputra Rokhmat, Farid Rosinawati, Ernni Santoso, Ichsan Saputra Nasution, Muhammad Sakti Sembiring, Roy Andika Stevanus Siti Rodiah Siti Rodiah Surwita, Tata Suryani, Meria Syahrul, Cik Muhamad Vitaria, Berlian Wahyuni, Syaefa Wentri Merdiani Wiguna, Andri Yogaswara, Yanuardi Yunus Andianto, Agung