Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

2.919

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah

Sampara Lukman

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Author-ID : 3762917

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1 2

E-READINESS DALAM PENERAPAN E-PLANNING DI KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA Nesty Epa; Sampara Lukman; Ella Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 4 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur E-Readiness Kabupaten Mamberamo Tengah Dalam Penerapan E-Planning. Kabupaten Mamberamo Tengah secara geografis termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses, namun Di sisi lain harus melakukan inovasi yang tidak biasa untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. Penelitian ini akan membahas eksisting kondisi serta syarat-syarat apa saja yang harus disiapkan oleh Kabupaten Mamberamo Tengah untuk menerapkan pelaksanaan perencanaan berbasis elektronik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam mengukur e-readiness yaitu metode e-readiness yang dikembangkan dari model hubungan variabel e-readiness menurut Musa (2010). Indikator-indikator yang diintegrasikan ke dalam kerangka pengukuran e-readiness dalam tool dipetakan ke dalam tiga faktor penting yang memengaruhi e-readiness yaitu faktor teknologi, faktor manusia dan faktor institusional khususnya di tingkat lokal (pemerintah daerah). Hasil pengukuran e-readiness menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah belum siap dalam menerapkan e-planning baik diukur dari faktor teknologi, faktor manusia maupun faktor institusional, sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah agar lebih serius dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur dan juga pemerintah daerah perlu membangun kerja sama antarpemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat serta perlu adanya regulasi yang secara khusus berbicara tentang Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) agar lebih baik ke depannya dan pelaksanaan e-planning dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku secara efektif dan efisien.

PENERAPAN BUDAYA ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH Muhammad Akbar Agung Pratama; Murtir Jeddawi; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 2 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Dalam pembangunan nasional, aspek kependudukan merupakan dasar untuk tercapainya tujuan pembangunan. Akan tetapi, di Kabupaten Banjarnegara, ada puluhan ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Hal ini disebabkan oleh berbelit-belitnya proses pelayanan administrasi kependudukan. Dalam konsep manajemen, salah satu upaya untuk mendorong kinerja adalah dengan memperhatikan budaya yang melekat pada organisasi tersebut yang mampu memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait penerapan budaya organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Fokus kajian pada penelitian ini adalah penerapan budaya kerja, kinerja dinas, faktor penghambat dalam peningkatan kinerja dan penerapan budaya organisasi. Penelitian ini memilih partisipan dalam wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling. Selain itu juga dilakukan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja dinas telah memenuhi target sasaran dari dinas yang dituangkan dalam RPJMD. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran kedua adalah meningkatnya tertib administrasi kependudukan masyarakat Banjarnegara. Sementara dalam konteks penerapan budaya organisasi Dinas secara umum telah melaksanakan komponen budaya organisasi sesuai dengan teori Robbins. Ada beberapa faktor penyebab hal tersebut bisa diterapkan, yakni pertama, adalah ukuran organisasi dinas yang tidak terlalu besar. Perputaran pegawai di lingkup dinas juga tidak terlalu sering dilaksanakan sehingga budaya organisasi tertanam dengan baik.

PENGARUH SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Fitdina Aprianto; Ngadisah; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Perubahan paradigm khususnya dalam otonomi daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Upaya-upaya yang dilakukan untuk menunjang hal tersebut di antaranya adalah dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal pada setiap SKPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja aparatur sipil negara dan Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sampel penelitian sebanyak 269 orang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dan statistik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Kepegawaian berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Efektif, dan berdasarkan analisis inferensial secara parsial berpengaruh sebesar 60,9% terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Sistem Pengendalian Internal berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Diterapkan, dan berdasarkan analisis inferensial secara parsial berpengaruh sebesar 42,7% terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kinerja pegawai berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini termasuk dalam kategori Kompeten, dan berdasarkan analisis inferensial Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh sebesar 78,5% terhadap kinerja Aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

EFEKTIVITAS PENERAPAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)-ONLINE DI LINGKUNGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI Nila Apriani; Ngadisah; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fokus dari penelitian ini adalah melihat efektivitas penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)- Online di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam penerapan SKP-Online untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara secara optimal di Lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Penelitian menggunakan teori oleh Gibson, Donnelly, dan Ivancevich terkait efektivitas organisasi, kemudian dibatasi pada penerapan SKP-Online dan perilaku pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen yang terkaitdalam penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SKP-Online di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jambi belum berjalan dengan baik dan optimal, terlihat dari proses pelaksanaannya dan pengawasan dalam penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP)-Online. Kemudian lingkungan kerja yang kurang produktif dan sumber daya aparatur yang masih kurang kompeten serta rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam penerapan SKP-Online antara lain: 1. Membuat suatu inovasi dengan membentuk grup pegawai dalam satu aplikasi “Whatsapp”; 2. Melakukan sosialisasi kembali kepada seluruh pegawai dan menginformasikan adanya tutorial pengoperasian SKP-Online; 3. Memotivasi pegawai agar mau belajar cara penggunaan sarana teknologi. Akan tetapi upaya tersebut masih belum menunjukkan hasil yang signifikan sehingga perlu adanya upaya lain dalam meningkatkan kinerja pegawai agar penerapan SKP-Online dapat berjalan secara optimal.

EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI MALUKU Muflihun Waliulu; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapannya, serta mengetahui solusi apa yang diberikan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan penggunaan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place,dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penerapan E-Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku belum efektif. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori efektivitas menurut Makmur, masih ada beberapa faktor penghambat yang ditemukan, yaitu kemampuan adaptasi, belum adanya aturan khusus yang mengatur, dan kurangnya saran dan prasarana. Oleh karena itu, untuk mengatasi faktor penghambat penerapan E-kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur beberapa solusi yang dilaksanakan, yaitu penunjukan admin E-kinerja, aturan khusus terkait E-kinerja, dan pembaharuan E-kinerja berbasis androiddan IOS sehingga proses penerapan E-kinerja dapat berjalan efektif.

PEMBERDAYAAN REMAJA PUTRUS SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN DI BIDANG OTOMOTIF DI PANTI SOSIAL HITI-HITI HALA-HALA PROVINSI MALUKU Alifia Pinning; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemberdayaan remaja putus sekolah di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala. Melalui pendidikan setiap individu yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan remaja putus sekolah di Provinsi Maluku ditangani langsung oleh dinas sosial Provinsi Maluku melalui Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala dengan kegiatan pelatihan kepada remaja putus sekolah sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan di bidang otomotif. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan remaja di Indonesia mengalami putus sekolah, namun dapat dipastikan faktor utama penyebab terjadinya remaja putus sekolah adalah faktor Ekonomi keluarga. Teori 5P (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan) dari Suharto (2014: 67-68) digunakan sebagai alat penganalisis hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengambilan data penelitian melalui wawancara dan observasi, serta tinjauan dari beberapa dokumen dan literatur dan dilanjutkan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan remaja putus sekolah dalam meningkatkan keterampilan di bidang otomotif di Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala Provinsi Maluku telah terlaksana cukup optimal. Hal ini tampak pada aspek: (1) Pemungkinan, memberdayakan remaja putus sekolah dengan baik melalui program-program yang telah disediakan; (2) Penguatan, kegiatan yang dilakukan Panti Sosial Hiti-Hiti Hala-Hala sangat berguna untuk remaja putus sekolah dan masyarakat di sekitarnya; (3) Perlindungan, berupaya untuk melindungi remaja putus sekolah dari kejahatan-kejahatan yang dapat mereka lakukan dengan cara pendekatan kemudian mengenalkan kegiatan yang ada di Panti Sosial; (4) Penyokongan, menyosialisasikan mengenai pelatihan yang mereka jalani dengan tujuan remaja putus sekolah lainnya dapat mengikuti pelatihan; (5) Pemeliharaan, melaksanakan monitoring ke setiap kabupaten/kota untuk melihat sejauh mana perkembangan remaja putus sekolah di bidang otomotif.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PUSKESMAS SUGIHMUKTI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Melani Pusparani; Sampara Lukman; Devi Irena
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 1 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dapat terlaksana dengan baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang data yang digunakan penulis yakni triangulasi data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu menunjukkan bahwa adanya faktor penghambat seperti terlewatinya beberapa birokrat pengelola barang, ketidakkonsistenan komunikasi, adanya laporan penggandaan kepemilikan barang, keterbatasan staf, tidak adanya gudang, adanya rangkap jabatan pegawai, dan penatausahaan barang yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Puskesmas Sugihmukti sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum terpenuhinya empat indikator implementasi kebijakan yang mengacu pada teori Edwards III menunjukkan bahwa pertama mengenai komunikasi transmisi sering terjadinya miss dan adanya ketidakkonsistenan informasi yang dapat, kedua mengenai sumber-sumber yakni adanya ketidaklinieran Pendidikan pengelola BMD., ketiga yakni mengenai informasi terlihat adanya kesalahan informasi dalam pencatatan barang dan keempat yakni mengenai fasilitas-fasilitas yaitu belum adanya gudang kotor dan belum adanya SOP penatausahaan barang.

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH DALAM PROSES PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 Ali Rahman Rumaloak; Sampara Lukman; Etin Indrayani
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Kinerja Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Penulis menemukan masalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur masih lemah memanajemen kinerja organisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2019 hal tersebut terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya serta Strategi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses pemilihan Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur . Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan teori Dwiyanto. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Proses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas masih kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya anggaran serta sulitnya sarana dan prasarana penyeberangan laut. Saran kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Poses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur antara lain: perlu pengelolaan anggaran yang baik, meningkatkan sosialisasi, melakukan komunikasi dan kerja sama dengan instansi lain yang terkait.

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DODOL KENTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA LUBUKNAGODANG KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Irma Anitia Dinita; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci. Pemberdayaan UMKM dilakukan di Desa Lubuknagodang sebagai sentra produksi Dodol Kentang yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya serta menganalisis dan menyusun tindak lanjut yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM Dodol Kentang agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang. Teori yang digunakan adalah teori Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pranarka dan Prijono (1996), yaitu Fase Pemberdayaan: (1) Fase Inisial (2) Fase Partisipatoris, (3) Fase Emansipatoris. Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci belum optimal, karena ditemukannya beberapa faktor penghambat, yaitu Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemberian Diklat yang tidak merata, Pemasaran produk yang masih sederhana dan terbatas di sekitar tempat produksi. Selain itu, alat-alat pembuat Dodol Kentang yang masih manual dan sederhana, serta kualitas SDM yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya inovasi terhadap produk UMKM Dodol Kentang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran dalam Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Lubuknagodang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci hendaknya mengalokasikan anggaran yang lebih banyak, Pelaksanaan monitoring atas pengembangan Dodol Kentang baik pada aspek inovasi produk maupun pemasarannya, memberikan pelatihan administrasi keuangan untuk menunjang perkembangan UMKM Dodol Kentang. Memanfaatkan media informasi yang baik untuk mempromosikan produk Dodol Kentang, serta Membuat Peraturan mengenai Dodol Kentang sebagai wujud perlindungan atas produk lokal.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN PELINDUNGHEWAN KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Muhammad Try Ardian; Sampara Lukman; Layla Kurniawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan mengetahui model implementasi kebijakan yang cocok dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam menyelesaikan tesis ini, penelitian menggunakan teori dari E.S. Quade. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokal di mana penelitian ini dilakukan. Pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Dari data yang didapat peneliti terkait anggaran realisasi pada kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung belum terealisasi secara optimal. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berjalan dengan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh Pertama adalah variabel Kebijakan yang diimpikan di mana sudah tersedia petunjuk teknis dan kemudahan dalam menjalankan PIPPK tetapi pada kenyataannya masyarakat belum memahami prosedur yang tepat untuk melaksanakan kegiatan PIPPK, Kedua adalah variabel Kelompok Target di mana belum memiliki staf yang memadai, akan tetapi staf yang ada sudah memiliki kompetensi dan mau untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi belum berjalan dengan optimal karena terbatasnya dan kurangnya pengawasan dari masyarakat. Ketiga adalah variabel Organisasi yang melaksanakan di mana Kelurahan sudah siap melaksanakan PIPPK, Keempat adalah Faktor Lingkungan di mana sudah efektif dalam implementasi di bidang sosial karena dengan adanya pemberdayaan pada masyarakat dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Co-Authors Agung Ilmu Mangkunegara Akhmad Gibran Akbar Ali Rahman Rumaloak Alifia Pinning Aries Djaenuri Bahrullah Akbar Dairul . Darmawaty Darmawaty Devi Irena Ela Lesmanawaty Wargadinata Ermaya Suradinata Etin Indrayani Fernandes Simangunsong Fitdina Aprianto Iis Sandra Yanti Irma Anitia Dinita Irwan Tahir Khasan Effendy Kurniawati, Layla Kusworo Kusworo Kusworo Madjid, Udaya Maryam Trenggano Melani Pusparani Muflihun Waliulu Muh. Ilham Muh. Ilham Muhammad Akbar Agung Pratama Muhammad Ilham Muhammad Try Ardian Muhi, Ali Hanafiah Murtir Jeddawi Nesty Epa Ngadisah Nila Apriani R. Haitami Lutfiatus Sahlah Renald Christo Lembong Sonia Sugian Triyanto Triyanto Yosya Rizal

Title Search

Found 12 Documents Search Journal : Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia