Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT R. Haitami Lutfiatus Sahlah; Ermaya Suradinata; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.563 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.441

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan nasional pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah penambahan permodalan simpan pinjam bagi kelompok usaha perempuan melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya serta upaya strategis dalam meningkatkan keterlaksanaan dan keberhasilan PNPM Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif agar dapat menjawab permasalahan dengan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui alur kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun upaya strategis peningkatan implementasi PNPM Mandiri dirumuskan menggunakan analisis ASOCA (Ability, Strengths, Opportunities, Culture, Agility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan belum efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kesesuaian program nasional pemberdayaan masyarakat tersebut agar harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukasari dapat tercapai.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi di BKPSDM Kabupaten Sumedang) Sonia Sugian; Sampara Lukman; Ella L. Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.434 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i3.476

Abstract

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pelaksanaan manajemen kepegawaian dilaksanakan atas dasar merit system. Era reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance membutuhkan aparatur yang berkualitas dan profesional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pemerintah daerah harus mampu membangun sebuah sistem manajemen kepegawaian yang tertata dengan baik, khususnya dalam proses pengembangan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data triangulasi untuk penentuan strategi dengan analisis SWOT. Pada umumnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang baik. Namun saat ini masih ada kendala sehingga masih belum optimal. Pelaksanaan Diklat masih belum sesuai kebutuhan organisasi, dan masih berorientasi pada pendekatan anggaran. Untuk mutasi Pegawai Negeri Sipil merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Manfaat optimalisasi perencanaan penataan sumber daya aparatur dalam peningkatan kualitas kinerja aparatur.