Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DODOL KENTANG DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA LUBUKNAGODANG KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Irma Anitia Dinita; Sampara Lukman; Kusworo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.445 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.433

Abstract

Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kabupaten Kerinci. Pemberdayaan UMKM dilakukan di Desa Lubuknagodang sebagai sentra produksi Dodol Kentang yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Kerinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang, mengetahui dan menganalisis faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaannya serta menganalisis dan menyusun tindak lanjut yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM Dodol Kentang agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Lubuknagodang. Teori yang digunakan adalah teori Pemberdayaan yang dikemukakan oleh Pranarka dan Prijono (1996), yaitu Fase Pemberdayaan: (1) Fase Inisial (2) Fase Partisipatoris, (3) Fase Emansipatoris. Penelitian ini juga menggunakan Metode kualitatif deskriptif serta teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Lubuknagodang Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci belum optimal, karena ditemukannya beberapa faktor penghambat, yaitu Keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemberian Diklat yang tidak merata, Pemasaran produk yang masih sederhana dan terbatas di sekitar tempat produksi. Selain itu, alat-alat pembuat Dodol Kentang yang masih manual dan sederhana, serta kualitas SDM yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya inovasi terhadap produk UMKM Dodol Kentang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran dalam Pemberdayaan UMKM Dodol Kentang dalam meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Lubuknagodang yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci hendaknya mengalokasikan anggaran yang lebih banyak, Pelaksanaan monitoring atas pengembangan Dodol Kentang baik pada aspek inovasi produk maupun pemasarannya, memberikan pelatihan administrasi keuangan untuk menunjang perkembangan UMKM Dodol Kentang. Memanfaatkan media informasi yang baik untuk mempromosikan produk Dodol Kentang, serta Membuat Peraturan mengenai Dodol Kentang sebagai wujud perlindungan atas produk lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (PIPPK) DI KELURAHAN PELINDUNGHEWAN KECAMATAN ASTANAANYAR KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Muhammad Try Ardian; Sampara Lukman; Layla Kurniawati
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.409 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.436

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung dan mengetahui model implementasi kebijakan yang cocok dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Dalam menyelesaikan tesis ini, penelitian menggunakan teori dari E.S. Quade. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, situasi dan kondisi dari lokal di mana penelitian ini dilakukan. Pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Dari data yang didapat peneliti terkait anggaran realisasi pada kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung belum terealisasi secara optimal. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kelurahan Pelindunghewan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung berjalan dengan kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh Pertama adalah variabel Kebijakan yang diimpikan di mana sudah tersedia petunjuk teknis dan kemudahan dalam menjalankan PIPPK tetapi pada kenyataannya masyarakat belum memahami prosedur yang tepat untuk melaksanakan kegiatan PIPPK, Kedua adalah variabel Kelompok Target di mana belum memiliki staf yang memadai, akan tetapi staf yang ada sudah memiliki kompetensi dan mau untuk melaksanakan tugasnya dengan baik tetapi belum berjalan dengan optimal karena terbatasnya dan kurangnya pengawasan dari masyarakat. Ketiga adalah variabel Organisasi yang melaksanakan di mana Kelurahan sudah siap melaksanakan PIPPK, Keempat adalah Faktor Lingkungan di mana sudah efektif dalam implementasi di bidang sosial karena dengan adanya pemberdayaan pada masyarakat dapat meningkatkan pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.
IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT R. Haitami Lutfiatus Sahlah; Ermaya Suradinata; Sampara Lukman
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.563 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.441

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan kebijakan nasional pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah penambahan permodalan simpan pinjam bagi kelompok usaha perempuan melalui program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya serta upaya strategis dalam meningkatkan keterlaksanaan dan keberhasilan PNPM Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif agar dapat menjawab permasalahan dengan lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui alur kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun upaya strategis peningkatan implementasi PNPM Mandiri dirumuskan menggunakan analisis ASOCA (Ability, Strengths, Opportunities, Culture, Agility). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan belum efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam upaya meningkatkan kesesuaian program nasional pemberdayaan masyarakat tersebut agar harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sukasari dapat tercapai.
STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT (Studi di BKPSDM Kabupaten Sumedang) Sonia Sugian; Sampara Lukman; Ella L. Wargadinata
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.434 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i3.476

Abstract

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pelaksanaan manajemen kepegawaian dilaksanakan atas dasar merit system. Era reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance membutuhkan aparatur yang berkualitas dan profesional. Berdasarkan pemahaman tersebut maka pemerintah daerah harus mampu membangun sebuah sistem manajemen kepegawaian yang tertata dengan baik, khususnya dalam proses pengembangan Pegawai Negeri Sipil. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data triangulasi untuk penentuan strategi dengan analisis SWOT. Pada umumnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang baik. Namun saat ini masih ada kendala sehingga masih belum optimal. Pelaksanaan Diklat masih belum sesuai kebutuhan organisasi, dan masih berorientasi pada pendekatan anggaran. Untuk mutasi Pegawai Negeri Sipil merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Manfaat optimalisasi perencanaan penataan sumber daya aparatur dalam peningkatan kualitas kinerja aparatur.
EFEKTIVITAS PENERAPAN E-KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA Renald Christo Lembong; sampara lukman; Udaya Madjid
Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Vol 6 No 2 (2021): JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SUARA KHATULISTIWA
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipsk.v6i2.1742

Abstract

In order to improve the performance of the apparatus and competence of human resources as well as foster creativity and higher work innovation in employees, North Sulawesi Province implements a web-based application called e-Kinerja. Performance appraisal is very influential on the effectiveness of the work of employees at the Regional Personnel Board of North Sulawesi Province. This is to find out whether the performance result of an employee is increasing or decreasing. The low quality of the performance of employees can be caused by several aspects including the not yet optimal main tasks and functions in the work in each field and also the lack of timeless in the implementation of e-kinerja, with an indicator of effectiveness measurement, namely Punctuality which is one of the inhibiting factors in the implementation of e-kinerja. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach by conducting observations, interviews, and documentation of the data sources that have been determined. The result obtained indicate that the application of e-kinerja at the Regional Personnel Agency of North Sulawesi Province has a positive and significant effect on employee work performance and is able to increase job satisfaction obtained
The Effect Job Analysis and Workload Analysis of performance of Regional Civil Service Agency In west Java Province Triyanto Triyanto; Sampara Lukman; Kusworo Kusworo
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i1.1346

Abstract

Job Analysis and Workload Analysis have a very important role in shaping and improving the quality and quantity of employee performance. Because it has this important role, this study directs its study of how to improve employee performance through Job Analysis and Workload Analysis. This study aims to prove and explain the effect of Job Analysis and Workload Analysis on employee performance at the Regional Personnel Agency West Java Province. The study population was all employees of the Regional Personnel Agency as many as 121 respondents. The sample in this study was selected using the proportionate stratified random sampling method of 93 respondents. Data collection through the distribution of questionnaires using a Likert scale with statistical analysis using Multiple Linear Regression. The results showed that: (1) Job Analysis had a positive and significant direct effect on the performance of West Java Provincial BKD employees by 0.508 (50.8%) the first hypothesis was proven to be significant, so the better the position analysis the better the employee performance, (2) Load Analysis Work positive and significant direct effect on employee performance of 0.183 (18.3%), the second hypothesis proved significant so the better the workload analysis the employee performance increases, (3) Job Analysis and Workload Analysis are proven simultaneously (together) affect the performance of employees by 0.402 (40.2%) the third hypothesis proved significant so that the better the Job Analysis and Workload Analysis will be able to improve the Employee Performance of the Regional Civil Service Agency of West Java Province.
Implementasi Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kota Depok Provinsi Jawa Barat Darmawaty Darmawaty; Murtir Jeddawi; Sampara Lukman
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i1.1349

Abstract

The purpose of this study is directed at to find out and analyze the process of implementing the Government Agency Performance Accountability Policy policies carried out by the Regional Secretariat of the City of Depok. This study used a qualitative research method with a descriptive approach using the theory of Van meter and van horn policy implementation. Data sources obtained from primary data and secondary data. Data Analysis Techniques using the SWOT analysis strategy. The technique of collecting data through interviews, observation and documentation carried out at the Depok City Secretariat, informants as informants in this study include the Mayor of Depok, the Regional Secretary of Depok City, the Head of Section and several Head of Subdivisions at Depok City Secretariat. The results show that the Government Accountability System Policy Implementation Process has not reached the predetermined target due to inaccurate understanding of the substance of the main tasks and functions of measures, targets, policy program objectives of the implementers, lack of budget allocation, inadequate quality of human resources for implementing policies, unavailability of facilities supporting infrastructure, ineffective communication, coordination, limited support for authority and low discipline. Strategies that can be carried out to increase the target and realization of SAKIP by providing intervention and authority support, increasing resources to finance the SAKIP program, increasing the quality and quality of facilities and infrastructure and increasing the quality and professionalism of policy implementers in realizing excellent service.
Faktor-faktor yang Menyebabkan Target Indeks Pembangunan Manusia Sulit Tercapai: Sebuah Analisis terhadap Lingkungan Strategis Iis Sandra Yanti; Muhammad Ilham; Khasan Effendy; Sampara Lukman
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i2.1353

Abstract

Human Development Index (HDI) is still used for determining the quality of human life in local government. In local government, specially in industrial region, HDI is to hard to be achieved. Bekasi regency as the biggest industrial region of the South-East Asia also has same problem about achieving HDI target annually. With qualitative method, this research tries to identify factors that causing HDI target of Bekasi Regency is not achieved in 2012-2017 period. Some results shows that the factors are natural environment, social environment, and task environment.
Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Buru Provinsi Maluku Maryam Trenggano; Khasan Effendy; Irwan Tahir; Sampara Lukman
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i2.1362

Abstract

This research analyzed the implementation processing of Remote Indigenous Communities Empowernment in Buru District by using variable of Van Horn, They are; 1) The policy standarts and objectives; 2) resources ; 3) the communication Among organizations; 4) the characteristic of the implementing agency; 5) sosial, economic and political conditions, 6) implementor disposition. Furthermore, the researcher identified factors that become strength and weakness in the implementation. After that, formulate strategies and models that can applied in the implementation of empowernment. This research used qualitative design with analysis descriptive approach. Informants are determined by purposive sampling. Data collection was carried out by observation, interview, and documentatiom methods. Furthermore, data analysis ia carried out by steps: data reduction, presenting data, drawing conclusions and analyzing new models. The result showed that the implementation of sosial Empowernment to the residents of Remote Indigenous Communities in Wanfudinar Village, Buru District went well, it can be seen in some indicators such as There were semi permanent houses for residents, and the other publik facilities. Ini addition, the implementation Empowernment was also seen through behavior changes of residents who increasingly received change, awareness of embracing religion. Based on the results, the researcher formulate a strategy implementation of Remote Indigenous Communities Empowernment with ASOCA analysis method, and Formulate MARYAM model. (Manage, Acceptable, Review, Yield, Accountability, Measurable) that supports three requirement in the design namely understanding ,commitment, and synergy.
Implementation of Village Financial Management Policy Yosya Rizal; Fernandes Simangunsong; Sampara Lukman; Ali Hanafiah Muhi
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i2.5505

Abstract

There is still a lack of competence of the Human Resources machinery of the village financial managers in the district of Pesawaran and there is no technical regulation at the District level as the guidelines that refer to the implementation of village financial management, resulting in delays in the establishment of the APBDesa, delay in the proposal for the distribution of village funds, and low absorption and use of villages funds in the District of Pasawaran. The purpose of this research is to analyze the implementation of the village financial management policy in the district of Pesawaran Province of Lampung. To analyze the implementation of rural financial management policies in the district of Pesawaran Province of Lampung, researchers used Hamdi's public policy implementation theory consisting of productivity, linearity, and efficiency. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach, namely by describing and analyzing the implementation of the Village Financial Management Policy in the district of Pesawaran Province of Lampung. As for the data-gathering techniques used are interviews, observations, and documentation. The results of the research show that the implementation of the village financial management policy in the district of Pesawaran Province of Lampung has not been fully implemented efficiently, linearly, and productively. This is due to the non-implementation of the financial management procedures of the village regulated in the Peremendagri Number 20 Year 2018 and the Perbup district of Pesawaran Number 55 Year 2018 by the Government of the district. So then the researchers found that the government of the district of Pesawaran district to make the Bupati Regulations related to the technical guidelines for the preparation of APBDes so that the implementation of village management from the beginning of the planning phase, until responsibility can run in a transparent, accountable, and implemented in an orderly and budget discipline.