Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.906

P-Index

This Author published in this journals

All Journal ASEAN Journal of Systems Engineering Indonesian Journal of Geography Jurnal Planologi Sultan Agung Inersia : Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur Jurnal Presipitasi : Media Komunikasi dan Pengembangan Teknik Lingkungan ELKHA : Jurnal Teknik Elektro KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE Jurnal Teknosains Majalah Geografi Indonesia Jurnal Tata Kota dan Daerah Journal of Regional and City Planning Forum Geografi The Indonesian Journal of Planning and Development Plano Madani : Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Journal of Applied Geospatial Information Jurnal Arsitektur KOMPOSISI Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Planoearth Astonjadro Journal of Indonesian Tourism, Hospitality and Recreation Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Atrium : Jurnal Arsitektur Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah DIMENSI: Journal of Architecture and Built Environment International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Peweka Tadulako

Bakti Setiawan

Architecture And Planning, Faculty Of Engineering, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Author-ID : 376797

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mechanical Engineering Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Analisis Konektivitas Antar Destinasi Pariwisata Pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta Widyastuti, Henny; Marsoyo, Agam; Setiawan, Bakti
Region : Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Regional Development Information Center, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/region.v14i1.22390

Salah satu destinasi pariwisata andalan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah destinasi pariwisata pantai. Dari banyaknya destinasi pariwisata pantai, wisatawan hanya mengunjungi beberapa destinasi pariwisata tertentu. Aksesibilitas yang terdapat dalam destinasi pariwisata pantai tidak menyurutkan minat wisatawan. Hal ini ditandai dengan adanya aksesibilitas destinasi pariwisata pantai yang kurang baik namun tingkat kunjungan wisatawan meningkat tiap tahun. Tujuan studi ini adalah untuk menggambarkan konektivitas antar destinasi pariwisata pantai dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konektivitas antar destinasi pariwisata pantai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode deduktif dengan analisa kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa konektivitas antar destinai pariwisata menunjukkan adanya Â destinasi pariwisata pantai yang sering dilewati dan menjadi rujukan yaitu Pantai Baron dan Pantai Parangtritis dan destinasi pariwisata pantai yang jarang menjadi rujukan yaitu Pantai Samas dan Pantai Trisik. Rute perjalanan menjadi indikator dalam menentukan konektivitas antar destinasi pariwisata pantai. Konektivitas antar destinasi pariwisata pantai bergantung dari daya tarik, fasilitas, dan jaringan jalan yang tersedia di destinasi pariwisata pantai. Selain itu, pengembangan dan promosi yang dilakukan juga turut andil dalam terbentuknya konektivitas antar destinasi pariwisata pantai. Faktor yang mempengaruhi konektivitas antar destinasi pariwisata pantai adalah (i) faktor pengalaman kunjungan wisatawan, (ii) faktor aksesibilitas, (iii) faktor atraksi wisata, (iv) faktor amenitas.Â Keywords: Konektivitas, Destinasi Pariwisata Pantai, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung di Kota Yogyakarta) Bani Putri Yulianti; M. Baiquni; Su Ritohardoyo; Hadi Sabari Yunus; Bakti Setiawan
Majalah Geografi Indonesia Vol 29, No 1 (2015): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK Peningkatan jumlah penduduk pada wilayah Kota Yogyakarta menimbulkan semakin banyak permasalahan permukiman yang ditimbulkan. Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan permukiman yang ada di Kelurahan Tegalpanggung Kota Yogyakarta. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah Kota Yogyakarta menata dan meremajakan kembali prasarana lingkungan kawasan yang berada di bantaran sungai Code termasuk di permukiman kumuh Tegalpanggung yang sudah terbentuk secara organis dalam waktu yang lama. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa kondisi lingkungan sebelum dan pasca penataan kawasan di daerah Tegalpanggung dan menganalisa keberhasilan terhadap program penataan kawasan Tegalpanggung menurut persepsi masyarakat setempat. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode survey dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) kepada 40 responden. Penentuan sampel digunakan metode penelitian sampling (sampling method), dengan jenis teknik sampling yang digunakan adalah pengambilan sampel secara acak (random sampling). Dalam melakukan analisis terhadap dampak relokasi digunakan metode before after comparation, untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Hasil data selanjutnya dilakukan pengolahan secara metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dengan analisis tersebut maka dapat diketahui tingkat signifikasi perubahan yang terjadi setelah program peremajaan yang dilakukan di Kelurahan Tegalpanggung. Hasil penelitian menunjukkan Kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program Penataan dan Peremajaan Prasarana Lingkungan Permukiman Tegalpanggung adalah sebesar 56% yang berarti masyarakat menyatakan cukup puas terhadap program ini berarti menunjukkan bahwa program penataan dan peremajaan prasarana lingkungan cukup berhasil dalam memberikan nilai kepuasan terhadap masyarakat. Dari aspek sarana dan prasarana (menurut kriteria kawasan kumuh oleh Departemen PU, 2007) dapat disimpulkan sebagian besar kondisi prasarana lingkungan yang ada termasuk dalam kategori kumuh sedang. ABSTRACT Increasing the number of residents in the city of Yogyakarta, causing more and more problems posed settlements. Slum is one of the problems in existing settlements in the Village Tegalpanggung Yogyakarta. In an effort to overcome these problems, the government of Yogyakarta organize and rejuvenate the environmental infrastructure are areas along the river Code including in slums Tegalpanggung already formed organically in a long time. The aim of this study was to analyze the environmental conditions before and after the arrangement of the region in the area Tegalpanggung and analyze the success of the restructuring program Tegalpanggung region as perceived by local people. Data collection research using survey method using a questionnaire (questionnaire) to 40 respondents. The samples used research methods of sampling (sampling method), the type of sampling technique used is random sampling (random sampling). In an analysis of the impact of the relocation of the method used before after comparation, to determine the changes that occur. Results of further data processing is done by the method of qualitative and quantitative descriptive analysis. With this analysis it can be seen the level of significance of the changes that occur after rejuvenation program conducted in the Village Tegalpanggung. The results showed public satisfaction towards the implementation of the program Structuring and Environmental Infrastructure Upgrades Tegalpanggung Settlement is 56%, which means people stated quite satisfied with this program means indicates that the Setup program and renewal of environmental infrastructure is quite successful in delivering value to the community satisfaction. From the aspect of infrastructure (according to the criteria of slum areas by the Department of Public Works, 2007) can be summed up most of the environmental conditions existing infrastructure included in the category of medium slum.

Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kemitraan Pesantren dan Masyarakat di Pesantren Ilmu Giri, Kabupaten Bantul Wijaya Wijaya; Baiquni Baiquni; Bakti Setiawan
Majalah Geografi Indonesia Vol 29, No 1 (2015): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan lingkungan hasil kemitraan Pesantren Ilmu Giri dengan masyarakat, (2) mengetahui kurikulum, materi dan metode pembelajaran berbasis lingkungan yang diterapkan Pesantren Ilmu Giri kepada jamaah dan santri, dan (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pesantren Ilmu Giri dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan di masyarakat dusun Nogosari. Wawancara mendalam, observasi partisapatif, focus group discussion (FGD), dan dilengkapi kajian pustaka serta dokumentasi merupakan teknik utama dalam penggalian data. Data yang terkumpul lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Tesis ini menemukan bahwa : (1) Pesantren Ilmu berhasil dalam pengelolaan lingkungan alam, sosial dan budaya dalam bentuk-bentuk kegiatan seperti : (a) penghijauan melalui hutan santri dengan konsep eco-religi; (b) Pesantren Ilmu Giri menggali, mengangkat dan melestarikan budaya tradisi lokal; (c) Pesantren Ilmu Giri mengangkat ekonomi masyarakat melalui lahirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM); (d) Pesantren Ilmu Giri mengkampayekan makanan ekologis dan menolak penggunaan pupuk kimia dan pestisida. (2) Pesantren Ilmu Giri tidak memiliki kurikulum sebagaimana lazimnya pada pesantren-pesantren modern yang memiliki santri dan pondok. Ilmu Giri hanya memiliki jamaah mujahadah dan santri Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Jamaah mujahadah dan santri TPA inilah yang menjadi sasaran dakwah pesantren. Materi dan metode pembelajaran di pesantren diarahkan pada etika lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai visi pesantren, yaitu memecahkan masalah sosial keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup. Inti pengajaran bagi jamaah dan santri adalah menanamkan pengetahuan dan kearifan dalam hidup mereka, selain mempelajari al-Quran. Materi pengajaran berbasis alam sekitar pesantren, khususnya alam hutan dan budaya tradisi. (3) Ada 4 hal yang melatarbelakangi Pesantren Ilmu Giri berhasil dalam kegiatan menumbuhkan kesadaran lingkungan, yaitu : pertama modal sosial dan modal spiritual pengasuh pesantren; kedua ketokohan dan strategi kepemimpinan pengasuh pesantren; ketiga dukungan warga lokal pesantren; dan keempat dukungan pemberitaan media massa (pers) terkait dengan kegiatan pesantren. Selain keberhasilan, juga ditemukan beberapa kendala / kelemahan dalam pengelolaan lingkungan berbasis kemitraan pesantren dan masyarakat, yaitu (a) dakwah dan ceramah-ceramah lingkungan sulit diterima jamaah karena keterbatasan pendidikan; (b) merubah pola pikir (mind set) masyarakat terhadap kelestarian lingkungan; (c) tingkat ekonomi masyarakat yang rendah; (d) akses, moda transportasi serta ketersedian air bersih yang terbatas; (e) domisili pengasuh jauh dari pesantren; (f) konflik dan gesekan pengasuh pesantren dan masyarakat lokal. ABSTRACT The purpose of this study was to: (1) determine the forms of environmental management activities result of the partnership Pesantren Science Giri with the public, (2) determine the curriculum, materials and methods based learning environment that is applied Pesantren Science Giri told pilgrims and students, and (3) determine the factors that influence the success of Science Giri Pesantren in growing environmental awareness in society Nogosari hamlet. In-depth interviews, observation partisapatif, focus group discussion (FGD), and include a literature review and documentation is a major technique in data mining. The data collected is then analyzed descriptively qualitative. This thesis found that: (1) Boarding School of Science succeeded in the management of the natural environment, social and cultural forms of activities such as: (a) afforestation through forest students to the concept of eco-religion; (b) Science Giri Pesantren digging, lifting and preserving local cultural traditions; (c) Science Giri Pesantren lift the local economy through the birth of Microfinance Institutions (MFIs); (d) Science Giri Pesantren mengkampayekan ecological food and refuse the use of chemical fertilizers and pesticides. (2) Science Giri Pesantren not have a curriculum as usual in modern boarding schools that have students and cottage. Science has only Giri mujahadah pilgrims and students Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). Mujahadah worshipers and students landfill that is the target of propaganda boarding. Materials and methods of teaching in schools directed at environmental ethics and community empowerment in order to achieve the vision of schools, ie solving social problems of backwardness, ignorance, poverty and environmental damage. Core instruction for pilgrims and students are imparting knowledge and wisdom in their lives, in addition to studying the Koran. Nature-based teaching materials about schools, especially natural forests and cultural tradition. (3) There are four things behind Giri Pesantren Science succeeded in growing environmental awareness activities, namely: first spiritual and social capital pesantren; The second persona and leadership strategies pesantren; The third support local residents boarding; and fourth support of the mass media (press) related to boarding activities. In addition to success, also found several obstacles / weaknesses in the environmental management of schools and community-based partnerships, namely (a) propaganda and speeches tough environment because of the limitations of the education received by the congregation; (b) change the mindset (mind set) community towards environmental sustainability; (c) the low level of the public economy; (d) access, modes of transport and the limited availability of fresh water; (e) domicile caregivers away from school; (f) the conflict and friction pesantren and local communities.

Analisis Gerakan Massa untuk Evaluasi Kerusakan Saluran Induk Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Dwi Retnowati Narsuka; Sujali Sujali; Bakti Setiawan
Majalah Geografi Indonesia Vol 23, No 2 (2009): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan Gunung Merapi adalah dengan melalui pembentukan sebagai taman nasional yang berfungsi lengkap meliputi fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Masyarakat sekitar Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) sebagian besar merupakan masyarakat petani dan peternak yang mempunyai ketergantungan akan sumber daya hutan yang mempengaruhi persepsi masyarakat akan keberadaan taman nasional. Pengelolaan taman nasional memerlukan peranserta masyarakat dimana telah terdapat keterikatan yang kuat dalam hubungan sosial budaya dan ekonomi antara masyarakat dan keberadaan hutan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengetahui 1) tingkat pengetahuan masyarakat tentang TNGM, 2) persepsi masyarakat tentang TNGM 3) peranserta masyarakat dalam pengelolaan TNGM serta 4) mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi serta jarak tempat tinggal dengan batas TNGM terhadap persepsi dan tingkat peran serta masyarakat dalam pengelolaan TNGM.Subyek penelitian ini adalah 120 Kepala Keluarga di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pengambilan sampel secara systematic random sampling. Kuesioner dipakai sebagai alat bantu untuk mengukur tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi, tingkat persepsi dan tingkat peranserta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji korelasi variabel-variabel penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan TNGM, 44,2% dari responden dalam kategori sedang dan 48,3% dari responden dalam kategori tinggi. Apabila dirinci dalam 3 isu utama pengetahuan maka pengetahuan masyarakat mengenai status dan manfaat mayoritas dalam kategori sedang (50%), pengetahuan mengenai kondisi TNGM mayoritas tinggi (56,7%) dan mengenai pengelolaan mayoritas tinggi (54,2%). Tingkat persepsi masyarakat mengenai pengelolaan TNGM (dirinci dalam tiga isu utama: mengenai status dan manfaat, kondisi TNGM dan pengelolaan TNGM) dalam kategori sedang atau cukup positif (74,2%). Analisis persepsi menunjukkan tingkat pengetahuan berpengaruh positif terhadap persepsi masyarakat (r=0,406, p=0.000, p<0,05). Peranserta masyarakat dalam pengelolaan TNGM, mayoritas dalam tingkat sedang (74,2%). Analisis peranserta menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan (r = 0,290, p=0.001, p<0,05) dan jarak tempat tinggal dengan batas taman nasional berpengaruh positif terhadap tingkat peranserta masyarakat (r=0,193, p=0,035, p<0,05). ABSTRACT The government policy in the forest area management is by forming the forest area of Mount Merapi as a National Park, being one of conservation areas with comprehensive functions, including the protection of life supporting system, the conservation of the diverse species and ecosystem, and the sustainability use of natural resources. The surrounding neighbourhood of Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) consists of farmers with their rice-fields and farms, having dependency to natural resources available in the TNGM. These dependency too contributes to the public perception on the existence of TNGM. The operation of TNGM should pay attention to residents' necessity as the conservation objective demands the participation of public living around the TNGM, who have close social, cultural, and economic relationship with the forest. The objectives of this research are to identify 1) the public’s knowledge of the determination and management of TNGM (Mountain Merapi National Park), 2) the level of residents’ perception on the management of TNGM, 3) identify the level residents’ participation on the management of TNGM, and 4) the correlation between education level, knowledge level, economic level, and the distance between residence to the boundary of TNGM to the perception and participation level of TNGM management.The subject of this research consists of 120 households in Umbulharjo Village, Cangkringan Sub-district, Sleman Regency. The methodology used was the survey research-method with systematic-random sampling technique. Questionnaires were used as tools to record the family’s economic capacity and to measure the level of knowledge, perception, and participation. The correlation between research variables was tested using descriptive analysis technique and correlation test.Results of this research show the category for knowledge level, 44,2% of population at average category and 48,3% of population at high category. Detailed into three aspects, the dominant level of public’s knowledge was average on the status and advantages of TNGM (50%), high on the condition of TNGM (56.7%), and high on the management of TNGM (54.2%). Peoples’s perception level about the management of national park (detailed in three main issues, the people’s perception about the status and advantages of TNGM, the condition of TNGM and the management of TNGM) is in average category or adequately positive (74,2%). Perception analysis shows that knowledge level (r = 0,406, p = 0.000, p<0,05) give positive influence to the people’s perception of TNGM. People’s participation in the management of TNGM is majority in medium participation level (74.2%). Participation analysis shows that knowledge level (r=0,290, p=0.001, p<0,05), and distance between residence to the national park borders give positive influence to participation level (r = -0,193, p=0.035, p<0.05).

Identifikasi Ketidaksesuaian Peruntukan Ruang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pedindang di Kota Pangkalpinang Agung Ferianda; Bakti Setiawan
Majalah Geografi Indonesia Vol 30, No 2 (2016): Majalah Geografi Indonesia
Publisher : Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada

INFLUENCING FACTORS OF INNOVATION IN SURAKARTA CITY GOVERNMENT, CENTRAL JAVA, INDONESIA Perdani Budiarti Hayuningtyas; Jun Matsunami; Bakti Setiawan
JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH Vol 18 No 2 (2020): Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36762/jurnaljateng.v18i2.836

After the fall of the New Order regime in 1998, Indonesia changed from a centralized government system to decentralization. By the issuance of Grand Design of Bureaucratic Reform Year 2010-2025 in 2010, public sector innovation cannot be neglected due to the needs for new, innovative, adaptive, and entrepreneurial approaches to bureaucratic reform. Many innovations have been produced in local government to improve their performance. Surakarta City Government is recognized as an innovative city, produce innovative programs, often become examples of good practice in public sector innovation, and appointed as Innovation Laboratory in 2017. This study aims to describe public sector innovation in Surakarta City Government and what factors influencing it. The study was conducted using qualitative research methods with a case study approach and collecting data from interviews and document analysis. The findings of this study reveal that most of the public sector innovation in Surakarta City are ICT based innovation and provides benefits in improving the performance of local governments. Even though there is shifting leadership, the visionary leadership supported by upper-middle managers still plays a crucial role in encouraging innovation in local government, followed by supportive regulations from both central and local government, as well as participation and strong cooperation between sectors. Further, this study draws some recommendations to create an integrated policy to strengthened, evaluate, and maintain the sustainability of public sector innovation in the local government. The local government may provide opportunities to collaborate with NGOs to create public sector innovation.

Urbanization and Regional Imbalances in Indonesia Saratri Wilonoyudho; R. Rijanta; Yeremias T. Keban; Bakti Setiawan
Indonesian Journal of Geography Vol 49, No 2 (2017): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

The level of urbanization that occurred in Indonesia at this time is remarkable that causes the growth of cities very rapidly. The growth of cities is mainly due to various reasons such as the capitalization process, regional enlargement/reclassification, as well as migration from rural to urban. The growth of cities leads a lot of problems like environmental degradation, traffic congestion, poverty, crime and other social conflicts. Such a rapid rate of urbanization is a reflection of the inequity between rural and urban development. Lack of employment opportunities in the village causes the population to go into town to find work. The imbalance of development that occurs is a result of implementing a liberal economic system that only emphasizes growth, while on the other side of the agricultural sector is not paid any appropriate attention. The farmers are at a very weak and do not have a good bargaining position, with the exchange rate is very lame. Even regarding with the foodstuffs such as rice, wheat, sugar, salt, etc., Indonesia has to import from abroad. The imbalances of development do not only occur between rural and urban, but also between Java and the outside of Java, and between western and eastern Indonesia regions. This imbalance should be found a solution, with good management and equitable development, including the political will to reform the economic system in favor of the Indonesian people.

PENGARUH PEMINDAHAN KAWASAN PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TERHADAP PERKEMBANGAN PERKOTAAN BOYOLALI Fitria Nur Rohmah; Bakti Setiawan
Jurnal Teknosains Vol 8, No 1 (2018): December
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/teknosains.37634

The goal of movement was to improve the service through placing the governmental office area in one integrated location. Furthermore for spatial context it would be highly expected to be the instrument of urban development as well as to trigger the establishment in the expansion area. According to Urban Spatial Detailed Planning (RDTR) of Boyolali Year 2012 – 2032, the new location was the expansion of Boyolali City which included part of Mojosongo Dictrict covering Kemiri Sub-district, Mojosongo Sub-District and Kragilan Village. Those mentioned administrative regions were capable to be developed. This research aimed to identify the movement impact of governmental office area towards the development of Boyolali urban area. The methodologies being used in this study were deductive quantitative with the comparison between the condition of former and current governmental office area. The analysis was conducted with quantitative descriptive method and spatial descriptive. This study proved that the movement of governmental office area gave the impact in developing the urban area. The impact began with the land-use change from agriculture turning into the settlement, trade and service, and industrial areas, also gave the transformation for the accessibility improvement such as the addition of road network and the increment of land price. The result of analysis towards existing land-use in 2018 with land-use zonation according to RDTR Boyolali Urban Area 2012-2032 (map zonation and text) found out that there was deviation in the usage of green open space and industrial area. That issue showed that the urban development should have been included the instrumental implementation in case of controlling the space utilization for liveable city.

“Kampung” as a Formal and Informal Integration Model (Case Study: Kampung Pahandut, Central Kalimantan Province, Indonesia) Noor Hamidah; R Rijanta; Bakti Setiawan; Muh. Aris Marfai
Forum Geografi Vol 31, No 1 (2017): July 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/forgeo.v31i1.3047

Kampung is a mixed formal and informal settlements which has a long history. Kampung has always been occupied by millions of in Indonesia. Kampung shows its capacity to integrate formal and informal activities both within the kampung itself and activities at city level. This research try to explore Kampung Pahandut, Central Kalimantan Province, Indonesia as a case study of embryo settlement close to the river. The objective of this research is to describe of formal and informal in formal and informal activities within Kampung Pahandut. This research attempt to study the pattern and the forms of socio-economic integration of the community. This research applies mixed method (qualitative and quantitative) through field observation as a step to find the integration of formal and informal activity in Kampung. Data collection is primarily to record both social and economic activities since field observation records physical appearances of infrastructure. In addition, this Kampung research was also conducted through in-depth interview to explore information from the selected resource persons. This research approves that Kampung, in the case of Kampung Pahandut, is not separated both physical and social from the city of Palangka Raya. It is reveal that internal social activity of Kampung are able to maintain ‘gotong-royong’ and external social activity showed by ‘green kampung’. Kampung Pahandut is a part of the Palangka Raya city government by kampung improvement program. It means integration through physical and social activities shows that kampungs are not isolation settlements. Kampung has its significant contributions to the social and physical of the Palangka Raya city. It is as proven by formal and informal activities of Kampung Pahandut which is found to be fully integrated to the city of Palangka Raya.

Collaborative Planning on Cross-Border Service of Water Supply in Surakarta Urban Border Area, Indonesia Hadi Wahyono; Achmad Djunaedi; Bakti Setiawan; Leksono Subanu
The Indonesian Journal of Planning and Development Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Universitas Diponegoro

Recently, many planners apply collaborative planning theory in planning involving two or more parties, such as between government, private and community, including in the interregion cooperation. However, the theory has rarely been used to explain the interaction between regions in city border area, especially in the cases in Indonesia. This article discusses the case of cross-border service of water supply of the Local Water Company (PDAM-Perusahaan Daerah Air Minum) of Surakarta City into the urban border area of Sukoharjo Regency, based on collaborative planning theory. This article is written based on results of the research on the case using case study research method. The discussion concludes that the approach of collaborative planning theory used on the case is cooperative-accommodation approach. It is because PDAM of Surakarta City accommodate the cross-border region service as a reciprocal policy, as most of their water inputs come from their neighboring regions. In general, such an approach is in accordance with the need of the interacting regions, which one region needs supporting service to meet the need of their communities in water service, and another can fulfill the need based on its capacity. In this case, the concerned technical agencies, PDAM of every region interact each other directly in providing the service. The important thing, the interaction is in line with the prevailing cross-border region bureaucratic regulations and does not infringe the autonomy of every region.

Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Achmad Djunaedi Achmad Djunaedi Agam Marsoyo, Agam Ahmad Agus Setiawan Ahsan Nurhadi, Ahsan Alfian Ma’arif Almira, Nisrina Salsabila Baiquni Baiquni Baiquni Baiquni, Baiquni Bambang Sunaryo Bani Putri Yulianti Budi Prasetyo Samadikun Budi Prayitno Dian Pratama, Magdalena Aan Djoko Wijono, Djoko Dwi Retnowati Narsuka DZAKI, AMIRUL NAUFAL Fadlliyah, Laily Ferianda, Agung Fienkan Laura Sandyego Dumalang Fitria Nur Rohmah Hadi Sabari Yunus Hadi Wahyono Hadi Wahyono Hamidah, Noor Haryadi - Henny Widyastuti Hidayati, Isti I Gusti Ngurah Wiras Hardy Imam Indratno Jun Matsunami Kawik Sugiana, Kawik Kholifah, Nur Asriatul Lany Pionier S Laura Sandyego Dumalang, Fienkan Leksono Subanu Leksono Subanu, Leksono M. Baiquni MG Adiyanti Mila Karmilah Mohammad Kholid Ridwan Muh. Aris Marfai Muh. Aris Marfai Muhammad, Amjad Najib, Adnagmesha Magfirah Ramadhani Ni'mah, Novi Maulida Nindyo Soewarno Nugroho Dewayanto, Nugroho Nurâ€™Aini, Etika Nurfalah, Agni Perdani Budiarti Hayuningtyas Prasanti, Rahmadhita Widya R. Rijanta Rachmawan Budiarto Rosdiana Utami, Martha Salouw, Elvis Saprial Saprial, Saprial Saratri Wilonoyudho Sarwadi , Ahmad Sativa Sativa Su Ritohardoyo Sudaryono Sudaryono Sudibyakto Sudibyakto Suhartini Suhartini Sujali Sujali Suryanto Suryanto Umar, Indriani Wiendu Nuryanti Wijaya Wijaya Yeremias T. Keban Yuan, Anita

Title

Found 39 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 39 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 39 Documents
Search