Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

PERANCANGAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN KOMPETENSI SPENCER Setiyanti, Sri Wiranti; Sujadi, Sujadi
JURNAL STIE SEMARANG Vol 4 No 1 (2012): VOLUME 4 NOMOR 1 EDISI FEBRUARI 2012
Publisher : JURNAL STIE SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.541 KB)

Abstract

Employee performance evaluation using the competency Spencer will feel the benefits to the agencies that implement incentives other than salary. Providing incentives for bias are briefly defined themselves as 'extra pay for extra performance'. Thus the income that will be given to employees who excel will be formulated as follows: Income = salary + incentives . Employee incentive system design is determined using the method of division of profit, which is an incentive plan that combines many or all employees in a joint effort to achieve multiple objectives such as productivity of the company. To apply there are 7 (seven) steps that must be considered, namely: First targeting the general plan. Secondly, the establishment of specific performance measures. Third, determination of sources of funding incentives. Fourth, establishing a method to divide and distribute the gains of employees. The method used for calculating employee incentives are as follows: (a) the percentage increase in the value of work performance standards set forth as follows: [(employees working Achievement - Achievement standard employment) / Achievement standard employment) x 100%]. (B) Provision of incentives based on a percentage increase. Incentives will be awarded based on the percentage increase in the value of performance achieved by the employee. Percentage increase in the value of work performance standards set are shown by an employee will be compared with the total percentage increase in value throughout the employee work performance. So it will get a final value, which is the final value will be multiplied by the funds allocated for th e incentive, to find out who obtained an employee incentive. Example: Funds provided for incentives in the month of X is 10 million. With a value of 2.5 standard work performance and the total percentage increase in the value of employee work performance throughout 1000%, then the incentives received by an employee who has a Y value of 2.709 job performance are: (a)% increase in value of employee work performance Y: [(2.709 - 2.5) / 2.5)] x100% = 8.36%, and (b) Incentives received by employee Y: (8.36% / 1000%) x Rp. 10.000.000, - = Rp. 83600.00. Fifth, the determination of payment used. Sixth, determining how often the bonus is paid. Seventh, the development of employee involvement systems. Research on the relationship of performance appraisal with the provision of incentives have been made by Eko Nurmianto, Nurhadi Siswanto and Sanusi sweep. In his study entitled designing competency-based employee performance appraisal Spencer Method with Analytical Hierarchy Process (Case Studies in Sub Department of Irrigation, Public Works Department, City of Probolinggo) that is generated by profit-sharing incentive system, based on Employee Performance Value will reflect incentives real incentives so that inaccuracies can be reduced. Then  the  work performance assessment should  use  the  assessment criteria that  reflect the working conditions and given appropriate weight to be able to motivate employee productivity
BUDAYA ORGANISASI Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 5 No 3 (2013): VOLUME 5 NOMOR 3 EDISI OKTOBER 2013
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (76.398 KB)

Abstract

Budaya yang tercipta oleh masyarakat akan membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dalam berinteraksi dan bertindak menyelesaikan pekerjaan. Budaya akan mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kestuan pandangan yang menciptakan keseragaman dalam berperilaku atau bertindak.  Budaya pasti akan terbentuk dalam ornagisasi yang dapat dirasakan manfaatnya dalam member kontribusi bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Budaya organisasi juga bisa dikatakan sebagai aturan, nilai-nilai, prinsip, norma, keyakinan dan asumsi dasar yang dapat mengarahkan perilaku para anggota organisasi dan harus menjadi ukuran atau patokan dalam setiap program pengembangan organisasi dan kebijakan yang diambil organisasi tersebut. Budaya organisasi dengan beberapa karakteristik yang membedakan satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi berfungsi untuk menciptakan pembedaan yng jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Budaya organisasi berfungsi untuk mengatasi permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internal.  Budaya organisasi dapat diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang tepat untuk mempersepsikan, berpikir dan merasa dalam hubungannya dengan masalah lain yang dihadapi
KONSISTENSI PENERAPAN SAK SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH Warno, Warno; Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 6 No 2 (2014): VOLUME 6 NOMOR 2 EDISI JUNI 2014
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.474 KB)

Abstract

Koperasi konvensional menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) sedangkan koperasi syariah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK  terkait  (PSAK  101  point  1  baris: 23-25) Selain  itu  definisi  Syariah merupakan “ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas manusia yang berisi  perintah  dan  larangan  baik  yang  menyangkut  hubungan  interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk” dan  Transaksi  Syariah  adalah     “transaksi  yang  dilakukan  berdasarkan syariah”   dan   Entitas   Syariah   merupakan   ”Entitas   yang   melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Berdasar hal tersebut maka koperasi yang   dalam   aktivitasnya   menggunakan   prinsip   syariah   maka   laporan keuangan menggunakan SAK Syariah. Akuntansi untuk KJKS dan UJKS Koperasi juga berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor   91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
KONSISTENSI PENERAPAN SAK ETAP PADA KOPERASI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2013 Warno, Warno; Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 6 No 3 (2014): VOLUME 6 NOMOR 3 EDISI OKTOBER 2014
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.467 KB)

Abstract

Dengan dicabutnya PSAK 27, sejak tanggal 1 Januari 2011, Standar Akuntansi Keuangan Koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), penelitian ini untuk mengetahui apakah laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi di kota Semarang sudah sesuai dengan SAK ETAP  dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK ETAP.                  Penelitian ini merupakan penelitian case study, yang menjadi populasi adalah koperasi dikota Semarang dan sampel sebanyak 33 koperasi, variabel penelitianya adalah : Respon SDM (X1), Pemahaman SDM (X2), Kesiapan SDM (X3) dan Aplikasi SAK ETAP (Y). Pengolahan data mengunakan SPSS dan analisis data meliputi Validitas, Relibilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji F, Uji t dan analisis SWOT                  Dari hasil penelitian menunjukkan nilai F hitung adalah  5,951 dan F tabel adalah 2,92, hasil tersebut menunjukkan nilai F hitung lebih besar sehingga uji statistik dapat menjelaskan pengaruh variabel independen ke variabel dependen. Sedangkan besarnya adjusted R square adalah 0,317, hal ini berarti 31,70 variasi aplikasi SAK ETAP dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variable independen X1, X2, X3 sedangkan sisanya (100-31,70 = 68,3) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.                  Hasil penelitian juga  menunjukkan bahwa  koperasi di kota Semarang, sebagian kecil sudah menerapkan SAK ETAP,  sebagian besar sudah menerapkan SAK ETAP tetapi belum secara keseluruhan  dan tidak ada koperasi yang  belum menerapkan SAK ETAP sama sekali.                  Dari hasil tersebut maka perlu adanya tindakan dari pihak regulator untuk membenahi hal tersebut agar seluruh koperasi taat dengan SAK ETAP. Adanya ketidak patuhan dari koperasi bisa disebabkan berbagai hal, misalkan : belum adanya sosialisasi yang baik sehingga ada koperasi belum mengetahuinya, belum adanya pelatihan kepada koperasi, karena ada aturan tetapi tidak ada upaya agar bisa mampu mengaplikasikan aturan tersebut tentunya tidak akan berhasil dan tidak adanya sangsi yang berat bagi koperasi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut.
IMPLEMENTASI BALANCED SCORE CARD (BSC) DALAM PENINGKATAN PENERAPAN GOOD CORPORAETE GOVERNANCE (GCG) PADA BADAN LAYANAN UMUM (BLU) Warno, Warno; Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 7 No 3 (2015): VOLUME 7 NOMOR 3 EDISI OKTOBER 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.423 KB)

Abstract

Pemerintah bertujuan mensejahterakan masyarakat maka dibentuklah badan layanan umum (BLU) namun dalam perkembangannya menunjukkan kinerja yang belum sesuai dengan yang diharapkan, selanjutnya pemerintha menetapkan agar BLU dikelola dengan GCG, dalam perjalanya good corporate governance merupakan  tatakelola yang baik oleh BLU namun belum bisa dicapai maka dikeluarkanlah aturan bahwa setiap BLU wajib memiliki Satuan pengawas internal (SPI) yang bertugas mewujudkan GCG,  tujuan yang diharapkan dari BLU tidak hanya untuk membantu mensejahterakan masyarakat tetapi juga mampu mandiri dalam kegiatanya sehingga dituntut usaha yang lebih keras dari pengelola maka perlu penerapan balanced score card (BSC) karena akan bisa di integrasikan antara rencana dan target.
AUDIT UNTUK LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) Warno, Warno; Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 7 No 2 (2015): VOLUME 7 NOMOR 2 EDISI JUNI 2015
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (73.197 KB)

Abstract

Entitas profit maupun non profit keduanya membutuhkan pengelolaan keungan untuk bisa mencapai tujuan dari entitas tersebut, lembaga amil zakat merupakan salah satu entitas non profit, entitas ini aktivitasnya dibiayai dari sumber keungan masyarakat dan tujuan dari entitas ini juga untuk mensejahterakan masyarakat, dibutuhkan pengelolaan keungan yang baik untuk bisa mencapai tujuan tersebut maka dikeluarkanya Undang-undang  No 23 tahun 2011dan Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014, isi dari kedua aturan tersebut misalnya : Tata kerja Sekretariat BAZNAS. Tata kerja BAZNAS provinsi/kabupaten/kota. Persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Pelaporan BAZNAS Kabupaten/Kota, BAZNAS Provinsi, LAZ,dan BAZNAS. Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil. Sanksi administratif. Dengan dikeluarkanya aturan tersebut maka harus dibuat desain audit untuk lembaga amil zakat karena perkembangan sebelumnya adalah audit konvensional dan audit syariah.
EMPAT DISIPLIN MENJADI ORGANISASI YANG SEHAT Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 5 No 1 (2013): VOLUME 5 NOMOR 1 EDISI FEBRUARI 2013
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.604 KB)

Abstract

Terdapat dua kualitas yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang sukses, yaitu kecerdasan dan kesehatan organisasi atau perusahaan. Kecerdasan organisasi atau perusahaan   bertujuan   untuk   mencari   keuntungan   dan   mengalahkan   pesaingnya. Sedangkan kesehatan organisasi atau perusahaan lebih mengarah ke usaha untuk peningkatan  moral  dan  produktivitas.  Kekuatan  dan  keunikan  organisasi  yang  sehat adalah mempunyai cara untuk menjadikan organisasi atau perusahaannya menjadi lebih sehat, lebih mampu menghadapi berbagai masalah dan yang lebih penting adalah peran dari pimpinan organisasi atau perusahaan untuk menjadikan organisasi atau perusahaannya menjadi lebih sehat
MEMBANGUN KERJA SAMA TIM (KELOMPOK) Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 4 No 3 (2012): VOLUME 4 NOMER 3 EDISI OKTOBER 2012
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (54.74 KB)

Abstract

Kelompok adalah sekumpulan individu yang mempunyai tujuan yang sama yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerja sama yang baik, saling berbagi rasa, saling menghargai dan saling memberi semangat antar anggota kelompok. Beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan kelompok, antara lain adalah adanya komunikasi, motivasi, mampu mengelola konflik, kompetisi dan kerjasama. Kerjasama merupakan sarana dan menjadi tanda terkait dengan kualitas kelompok sebagai tempat berkumpulnya orang- orang dalam suatu organisasi. Dalam membangun kerjasama kelompok diperlukan, rasa saling percaya,   keterbukaan atau transparansi, realisasi atau perwujudan diri dan saling ketergantungan.
JENIS-JENIS PENDAPAT AUDITOR (OPINI AUDITOR) Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 4 No 2 (2012): VOLUME 4 NOMOR 2 EDISI JUNI 2012
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.764 KB)

Abstract

Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan audit.  Opini yang diberikan oleh auditor merupakan pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ada lima opini yang dapat diberikan oleh auditor berdasarkan audit atas laporan keuangan kliennya, yaitu Unqualified Opinion, Unqualified Opinion With Explanatory  Language,  Qualified  Opinion,  Adverse  Opinion  dan  Disclaimer  Opinion. Opini tersebut diberikan berdasarkan kondisi tertentu yang harus dapat dipahami oleh auditor. Dalam pelaksanaan proses audit, auditor tidak hanya dituntut untuk melihat hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan, tetapi juga harus melihat eksistensi kelangsungan hidup usaha entitas.   Oleh karena itu auditor harus mempertimbangkan secara cermat adanya gangguan atas kelangsungan hidup usaha entitas (going concern) untuk suatu periode supaya opini yang diberikan lebih bermutu
MODEL KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI Susetyarsi, TH; Setiyanti, Sri Wiranti
JURNAL STIE SEMARANG Vol 1 No 2 (2009): VOLUME 1 NOMOR 2 EDISI JUNI 2009
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.796 KB)

Abstract

Kepemimpinan menggerakkan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki orang-orang yang ada di dalam organisasi oleh seseorang untuk agar mereka dengan sukarela diarahkan maupun dikendalikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tulisan ini penulis ingin memaparkan beberapa model kepemimpinan dalam organisasi