Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.408

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Abdimas Indonesian Journal JURNAL MITRA MANAJEMEN

Nunuk Sulisrudatin

Unknown Affiliation

Author-ID : 3779704

Religion Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

MENINJAU KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANGTUANYA DARI SEGI KRIMINOLOGIS Sulisrudatin, Nunuk
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.856 KB)

Pada umumnya, remaja, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang kerap kali menjadi obyek kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak, yang dalam hal ini meliputi kekerasan fisik, emosional dan pengabaian, serta kekerasan seksual. Kekerasan terhadap anak-anak terjadi di mana saja, di setiap negara dan di setiap tingkat masyarakat, termasuk di Indonesia dan dalam kasus terparah kekerasan bahkan bisa berujung pada kematian korban, seperti dalam kasus Angeline. Diketahui, Angeline yang diadopsi Margriet Megawe ditemukan tewas terbunuh dan telah terkubur di halaman belakang rumah Margriet di Jalan Sedap Malam Nomor 26, Sanur, Denpasar, Bali. Hasil autopsi Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar, menyatakan Angeline tewas karena benturan di kepala. Kasus yang menimpa gadis cilik berusia delapan tahun, Angeline, merupakan bentuk tindak kekerasan dari keluarganya. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap anak yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan orangtuanya atau orang terdekatnya.

PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES PENAHANAN ORANG Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Krisis ekonomi yang diikuti oleh krisis sosial dan krisis mental berkepanjangan, ternyata telah menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kejahatan dengan bentuk yang bervariasi dari satu kota dan kota lainnya. Maka pada gilirannya tempat- tempat penahan menjadi penuh dan melebhi kapasitas. Berbagai permasalahan yang menimpa Institusi Pemasyarakatan termasuk didalamnya institusi Rumah Tahanan Negara pada kenyataannya merupakan musibah Nasional, yang bisa membuat masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman, atau membuat masyarakat tidak mempercayai lagi kinerja petugas Pemasyarakatan dalam hal pengamanan wilayah kerja mereka. Oleh karena itu sudah selayaknya Institusi ini betul-betul mendapat perhatian khusus, mengingat kualitas dan kuantitas kriminal meningkat sejalan dengan kemajuan era globalisasi masa kini.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku pedofil. Pedofilia adalah bentuk pelecehan anak yang belum dewasa atau remaja yang menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Pedofilia diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap anak karena dihasilkan efek samping bagi korban. Adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain: depresi, gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan. Oleh karena itu adanya kasus penyimpangan seksual seperti pedofilia, maka perlu perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

KASUS BULLYING DALAM KALANGAN PELAJAR (SUATU TINJAUAN KRIMINOLOGI) Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Akhir-akhir ini berita kasus bullying di Indonesia kembali muncul ke permukaan. Berita kasus bullying di sebuah sekolah menengah atas di Jakarta seakan menjadi fokus pembahasan media massa dalam negeri. Seakan rantai yang tak pernah putus, bullying terus mewarnai dunia pendidikan Indonesia tanpa pengentasan serius. Sebenarnya bullying bukan hanya ada dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam keluarga, dunia kerja, dan lain-lain. Apalagi di dunia anak jalanan, betapa anak-anak itu seringkali dibully oleh preman-preman yang lebih tua dan kekar perawakannya. Ini semua seakan menyadarkan kita betapa bullying sudah menjadi masalah global yang serius. Tindak pencegahan sejak dini melalui pendidikan moral, penerapan hidup bersama yang penuh kekeluargaan dan tanggung jawab, serta penataan hukum menjadi langkah awal efektif untuk mengurangi tindak bullying di masyarakat. Tindak penyelesaian melalui jalur hukum tentu langkah terakhir dan dibutuhkan kerjasama serta dilaksanakan secara terus-menerus oleh semua pihak tanpa terkecuali, mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara.

KEBERADAAN HUKUM TANAH ADAT DALAM IMPLEMENTASI HUKUM AGRARIA Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pada saat ini, penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat cenderung untuk ditinggalkan. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Kedudukan masyarakat hukum adat pada dasarnya diakui, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu seharusnya negara dan pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai kearifan lokal yang tercantum dalam konstitusi negara. Keberadaan hukum adat tidak pernah akan mundur atau tergeser dari dunia politik dalam membangun hukum nasional mengingat hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan fleksibel

PENGUJIAN UNDANG – UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP UUD-45 DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Pemasyarakatan pada dasarnya adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana di Indonesia. Undang- undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa “Sistem Pemasyarakatan” adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, Yang dibina, dan Masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga ia kemudian dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Niru Anita Sinaga; Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Everyone either alone or jointly surely be the consumers to a particular product or service. That requires the legal protection of the parties in a balanced manner both at the time prior to the transaction and/or at the time after the transaction. Generally known there are four basic consumer rights that must be protected, namely: the right to safety, the right to information, right to vote and the right to be heard. In practice the legal protection of consumers still poses various problems that affected various factors, among others: relating to the legal structure, the substantive law and legal culture and bureaucratic apparatus. For addressing these problems, it is necessary to look for solutions, among others: As soon as possible to revise the existing UUPK; law to be formed is responsive law; and the seriousness of law enforcement to monitor, process and resolve any violations with penalties/sanctions were firm and commensurate so deterrent to those who commit violations

HUKUM KEPAILITAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Niru Anita Sinaga; Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

The monetary crisis that occurred in Indonesia in mid-1997 has given unfavorable influence on the national economy, causing great hardship on the business community in resolving the debts to continue their activities, and impacts are detrimental to society. At that time a lot of the problems that arise. Many companies have trouble paying its debt obligations to creditors and further many companies into bankruptcy (Bankruptcy). Terperosoknya rupiah, has raised at least 3 (three) negatively affect the national economy, namely: Negative balance of payments, spread Negative, Negative equity. The above conditions resulted in an amount of companies that threatened bankruptcy for the national economy and the inability to pay debts of companies that is generally done in the form of dollars. To solve this problem we need a legislation governing debt, it is fast, effective, efficient and fair. However, in practice these laws still causes a lot of problems. For that we need a solution to overcome, so what is the purpose of making bankruptcy law itself can be achieved, namely justice for the parties

HAL – HAL POKOK DALAM PEMBUATAN SUATU KONTRAK Niru Anita Sinaga; Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Today the business is growing, whether small, middle and top. Talking about the business can not be separated from what is called a contract. Almost every day we do a contract. It is therefore necessary understanding of matters relating to a contact, such as: What is a contract, the terms of validity of the contract, the principles of the contract, the object of the contract, the contract period, the contract form, the parties involved, the rights and obligations of the parties, the structure and anatomy of contracting, dispute settlement and expiration of the contract. The purpose of making the same contract with the purpose of the law in general, namely the creation of justice, order and legal certainty. However, in practice often led to problems. To overcome this, hence in making contracts or agreements let first understand about the contract, the consequences and the conditions to be met in the manufacture of the contract. Keywords: Contract and subject matter.

ANALISA KASUS CYBERCRIME BIDANG PERBANKAN BERUPA MODUS PENCURIAN DATA KARTU KREDIT Nunuk Sulisrudatin
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komputer yang didukung dengan semakin lengkapnya infrastruktur informasi secara global, telah mengubah pola dan cara kegiatan masyarakat dalam berbagai aspek. Bagi perekonomian, kemajuan di bidang teknologi tersebut telah menciptakan efisiensi yang luar biasa. Bagi perbankan, hal tersebut telah mengubah strategi dan pola kegiatannya. Tidak dapat dibayangkan apabila perbankan yang mengelola jutaan nasabahnya harus melakukan kegiatannya tersebut secara manual dan tanpa bantuan komputer. Namun demikian, di sisi lain, perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak dapat dipungkiri telah menimbulkan ekses negatif, yaitu berkembangnya kejahatan yang lebih canggih yang dikenal sebagai Cybercrime, bahkan lebih jauh lagi adalah dimanfaatkannya kecanggihan teknologi informasi dan komputer oleh pelaku kejahatan perbankan untuk tujuan pencurian data kartu kredit para nasabah.

Co-Authors Aprilliani, Shilvyana Lindri Pubowati Niru Anita Sinaga Nur Safana, Azzahra Purnamasari, Defi Putri Andhiargo, Adelia Rara Amalia Cendhayanie

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search