Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Jurnal Hukum Sehasen Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences Journal of Contemporary Law Studies LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan Jurnal Bakti Dirgantara Greenation International Journal of Law and Social Sciences Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Ardison Asri
Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Kegiatan Bakti Desa Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor Asri, Ardison; Diding Rahmat; Bambang Widarto; Ario Wendra; Aria Cesar Kusuma Atmaja
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 1 No. 2 (2024): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/3xn29e80

Abstract

Kegiatan Bakti Desa ini merupakan inisiasi organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya). Sebagai program kerja HIMAKUM Periode 2023-2024, maka pelaksanaan kegiatan Bakti Desa di periode ini dilaksanakan di Desa Sirnajaya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan Bakti Desa ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas hukum yang dikoordinasi oleh organisasi HIMAKUM dibawah bimbingan Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dan Rektorat Unsurya. Melalui kegiatan Bakti Desa ini, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan nyata kepada lingkungan sekitar dan masyarakat tempat kegiatan Bakti Desa dilaksanakan. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa aspek yaitu aspek pendidikan, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Bakti Desa ini merupakan langkah kecil tetapi dapat menjadi ajang untuk menjalin kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan pihak kampus yang peduli terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya pembangunan dibidang hukum. Oleh karenanya kegiatan ini perlu terus dilaksanakan dengan berkesinambungan sebagai perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pertanggungjaawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Bks) Chrysta Kusuma; Ardison Asri
Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS) Vol. 3 No. 2 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (IJoMS)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/ijoms.v3i2.1036

Abstract

The crime of embezzlement is regulated in Book Two of the Criminal Code, Chapter XXIV, Articles 372 to Article 377 of the Criminal Code. Embezzlement in all its forms is a type of criminal act that is quite serious when viewed from the consequences it causes and its influence on society. Embezzlement is a crime against property. Therefore, it is interesting to examine how the criminal act of embezzlement is regulated in Indonesian criminal law and the decision of the Panel of Judges in the Bekasi District Court Decision Number 120/Pid.B/2019/PN.Bks., Concerning the Criminal Liability of Perpetrators of the Crime of Embezzlement Has Fulfilled the Elements of Justice. To answer these problems, normative legal research methods (normative juridical) are used with a statutory approach, case approach and conceptual approach, using secondary data obtained from primary, secondary and tertiary legal material sources. The research found that the regulation of the criminal act of embezzlement in Indonesian criminal law is a criminal act originating from German law. The words unterslagung or verduistering (embezzlement) by the founders of the Dutch Wetboek van Strafrecht are regulated in Article 321 WvS whose formulation is the same as Article 372 of the Criminal Code and the decision of the panel of judges regarding the criminal liability of perpetrators of embezzlement crimes is appropriate. regarding the subject matter of the case, or for a criminal act charged by the public prosecutor where in the decision of this case the defendant was sentenced to a sentence because he was legally and convincingly proven to have committed the crime of embezzlement as intended by Article 372 of the Criminal Code and fulfilled the elements of justice because it was based on 2 (two) additional pieces of evidence. judge's belief (Article 183 of the Criminal Procedure Code). Be careful and research and see the truth of the information and there are legal appeals from the prosecutor, in order to achieve a sense of justice.
Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lingkungan Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur Sari, Indah; Selamat Lumban Gaol; Ardison Asri
Jurnal Bakti Dirgantara Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Bakti Dirgantara
Publisher : Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/k712wt57

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma menggunakan model penyuluhan hukum dalam bentuk sosialiasasi hukum. Tujuan PKM adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum warga masyarakat tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sosialisasi dilaksanakan di Rukun Warga (RW) 08, Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur pada tanggal 15 Juli 2024. Sosialisasi dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab disertai kuisioner pretest dan postest. Dari kegiatan disimpulkan pertama warga antusias memberikan pertanyaan dan juga Pernyataan berkaitan dengan KDRT, dan kedua dari lembar kusioner yang dibagikan dapat diketahui warga memperoleh tambahan pengetahuan hukum tentang pengertian, jenis atau bentuk, upaya pencegahan dan penanganan KDRT, serta ketiga warga juga menyampaikan harapan agar kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan setiap tiga atau enam bulan sekali, agar warga memperoleh pengetahuan dan pemahaman hukum akan persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian masih perlu perbaikan agar alokasi waktu untuk setiap materi sosialisasi dan tanya jawab materi sosialisasi antara narasumber dengan peserta cukup, agar warga dapat merasakan adanya pemahaman akan semua jenis materi sosialisasi.   Community Service Activities (PKM) carried out by the Undergraduate Program (S1) of Law, Faculty of Law, Universitas Dirgantara Marshal Suryadarma used a legal counseling model in the form of legal socialization. The purpose of PKM is to increase residents' knowledge and legal understanding regarding Domestic Violence (KDRT). The socialization was conducted at the Community Association (RW) 08, Halim Perdana Kusuma Village, Makasar District, East Jakarta on July 15, 2024. The socialization was carried out using lecture and question-and-answer methods accompanied by pretest and posttest questionnaires. From the activity, it was concluded that first, residents were enthusiastic about providing questions and statements related to domestic violence, and second, from the questionnaire sheets that were distributed, it can be seen that residents gained additional legal knowledge about the definition, types or forms, efforts to prevent and handle domestic violence, and third, residents also expressed their hope that this activity can be carried out continuously every three or six months so that residents gain legal knowledge and understanding of the problems that arise in everyday life. However, improvements still need to be made so that the time allocation for each socialization material and questions and answers for socialization material between resource persons and participants is sufficient so that residents can feel that they understand all types of socialization material.
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan In Absentia (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023) Istirokah, Istirokah; Asri , Ardison
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.1019

Abstract

Desersi dapat diartikan secara sederhana yaitu tindakan ketika seorang anggota militer meninggalkan tugas dan kewajibannya tanpa izin resmi atau tanpa alasan yang sah. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kode etik militer dan hukum yang mengatur kedisiplinan dan ketertiban dalam angkatan bersenjata. Dampak dari desersi bisa sangat berat. Di banyak negara, hukuman bagi desersi termasuk kurungan militer, denda, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang ekstrem. Selain itu, desersi dapat merusak reputasi dan kepercayaan dalam angkatan bersenjata, serta mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius bagi individu yang bersangkutan. Rumusan masalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana desersi berdasarkan putusan Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023?Apa pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi Dalam Putusan In Absentia pada Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023? Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif. Kesimpulan dari penelitian adalah Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi Dalam Putusan In Absentia pada Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023 adalah sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara Desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara In Absensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan. Diharapkan Semoga akan adanya perubahan terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan militer, dikarenakan aturan perundang-undangan mengenai peradilan militer sejak tahun 1997 beum pernah mendapatkan perubahan.
Accountants as Pillars of Transparency: Strengthening Constitutional Law through Tax Law Enforcement in the Digital Era Asri, Ardison; Istianingsih, Istianingsih
Greenation International Journal of Law and Social Sciences Vol. 2 No. 3 (2024): (GIJLSS) Greenation International Journal of Law and Social Sciences (September
Publisher : Greenation Research & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/gijlss.v2i3.282

Abstract

Tax law enforcement is a critical element in supporting the financial stability of the state and upholding constitutional principles in Indonesia. In an era of rapid digital transformation, challenges such as tax avoidance by multinational entities and high-income individuals have become increasingly complex, requiring innovative and collaborative solutions. This study highlights the strategic role of accountants as key pillars in fostering fiscal transparency, enhancing accountability, and upholding constitutional supremacy as mandated by Article 23A of the 1945 Constitution of Indonesia. Accountants act as guardians of financial reporting integrity, ensuring compliance with tax regulations and detecting and preventing tax manipulation through the application of advanced technologies. Using a Systematic Literature Review (SLR) approach, this study identifies the significant contributions of accountants in improving tax compliance and reinforcing the implementation of constitutional principles such as justice, transparency, and accountability. The findings suggest that integrating constitutional law knowledge into accounting education, providing training in artificial intelligence-based technologies, and fostering collaboration between accounting associations and government authorities are essential steps to address the challenges faced. This research offers practical recommendations to strengthen the role of accountants in tax law enforcement, creating a more equitable, transparent, and constitutionally aligned taxation system.
Efektivitas Pengawasan Internal dan Eksternal dalam Pencegahan Korupsi di PT Pertamina (Persero): Tinjauan Hukum Administrasi Negara Hasudungan, Oktar; Asri, Ardison
JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi Vol 24 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : LP2M STAI Miftahul 'Ula (STAIM) Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/lentera.v24i2.1763

Abstract

Corruption within PT Pertamina (Persero) remains a critical issue that not only causes significant state financial losses but also undermines public trust. This study aims to evaluate the effectiveness of internal and external supervisory mechanisms in preventing corruption within the company, viewed from the perspective of State Administrative Law. Employing a qualitative descriptive approach and a case study design, the research analyzes the roles and functions of various oversight institutions, including Pertamina’s internal audit division, the Supreme Audit Agency (BPK), the Corruption Eradication Commission (KPK), and other relevant legal authorities. The findings indicate that although supervision mechanisms are formally established, their implementation still faces several challenges. These include regulatory gaps, limited inter-agency coordination, and weaknesses in corporate governance. The ineffectiveness of oversight functions contributes to vulnerabilities in the company’s anti-corruption framework. Therefore, the study recommends the strengthening of regulatory frameworks, enhancement of transparency, and optimization of synergy between internal and external oversight bodies. These reforms are deemed essential to build a more accountable and corruption-resistant governance system in state-owned enterprises, particularly in strategic sectors such as energy. The research findings have practical implications for policymakers and supervisory institutions in improving public sector integrity through better administrative oversight.
Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara Asri, Ardison; Hainun, Nienne Aridyanthi; Saputra, Samsudin Jagat
Journal of Contemporary Law Studies Vol. 2 No. 3 (2025): Mei
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/lawstudies.v2i3.3786

Abstract

False, fake, or untrue, even misleading news content better known as hoaxes related to the health sector is still one of the hoaxes that should be watched out for. Although the percentage is still inferior to political hoaxes and infotainment, the impact it has caused is not a joke.  The purpose of this study is to find out about the phenomenon and impact of hoaxes in the health sector as a crime in cyberspace. To answer the problems in this study, the research method used is normative with statute approach and conceptual approach. The data analysis used is qualitative, while the data analysis method used is descriptive-analytical. From the research results, it was found that the phenomenon and impact of news and hoax content in the health sector did not only hit Indonesia but also hit several countries in the world. From the phenomenon and impact of hoaxes in the health sector in several countries, it turns out that it is not a joke. This phenomenon of hoaxes in the health sector is an anti-science movement. This means that hoaxes in the health sector are no longer about people's ignorance about which information is wrong and correct, but about how to deal with people's social attitudes and behaviors that are anti-science. If this is left unchecked and no change is made, health misinformation will continue to spread and this will certainly erode trust in the government, doctors, patients, institutions, and society.
Kajian Prinsip Psikologi Arsitektur: Upaya Pencegahan dan Penanganan Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Satuan Pendidikan Asri, Ardison; Noverita Simarmata, Lasmauli; Caesar Kusuma Atmaja, Aria; Sari, Indah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4801

Abstract

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya tentang peran tata kelola dan proses pendidikan dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan, khususnya bullying. Penelitian ini berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yang terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan futuristik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana juga sangat penting dalam melindungi anak dari kekerasan di sekolah. Pendekatan humanis sangat penting dalam pengembangan sarana pendidikan, khususnya melalui penerapan psikologi arsitektur. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman terhadap perilaku nyata dan kebutuhan perkembangan anak, sehingga menghasilkan desain yang sesuai dengan karakter dan pola aktivitas anak. Dengan demikian, bangunan sekolah dapat menjadi ruang yang benar-benar ramah anak. Yang terpenting, perspektif ini memandang anak bukan hanya sebagai pengguna ruang yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang memengaruhi bagaimana ruang pendidikan harus dirancang untuk mendukung pertumbuhan sosial dan perkembangan anak.
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam Menerima dan atau Menyerahkan Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla) Rinawati, Dwi; Asri, Ardison
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 2 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i2.1038

Abstract

Penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat luas ini dapat mengancam masyarakat khususnya generasi muda yang diharapkan sebagai para penerus bangsa di masa yang akan datang, maka di aturlah sanksi-sanksi yang tercantum di Undang-Undang No.35 Tahun 2009 pun haruslah sesuai dengan tujuan-tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian ini akan membahas pengaturan tindak pidana Permufakatan Jahat Dalam Menerima Dan/Atau Menyerahkan narkotika dalam hukumpidana Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusanPengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla. Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridi normatif), menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier. Permufakatan jahat sebagimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka dalam hal ketentuan pasal ini, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Narkotika. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Kla.yang diputus majelis hakim telah tepat dan adil dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Terdakwa yang mendapat hukuman mati pun, pertimbangan hakim sudah matang dan dengan argumentasi selain efek jera, tiada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. Disarankan untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa haruslah lebih mempertimbangkan terhadap dampak yang akan terjadi akibat dari perbuatan terdakwa.
Tinjauan Pelaku Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme (Analisis Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt Tim) Wahyudiono, Andri; Asri, Ardison
Journal Sovereignty Law And Diplomatic Politics Vol. 1 No. 2 (2025): Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics
Publisher : CV Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jlsdp.v1i2.1046

Abstract

Terorisme secara juridis masuk ke dalam kejahatan luar biasa (Extraordinary crimes) karena bersifat khusus dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kejahatan biasa lainnya yang dapat terlihat dari beberapa indikator berikut; membahayakan nilai nilai hak asasi manusia yang absolut, serangan terorisme yang bersifat “random, indiscriminate and non-selective” yang ditujukan pada orang orang yang tidak bersalah, selalu mengandung unsur unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koersif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas. Rumusan masalah adalah : 1.Bagaimana pertanggungjawanan pelaku tindak pidana Terorisme yang berlaku di Indonesia? 2.Apakah penerapan hukum dalam putusan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim) Tentang Pertanggungjawaban pidana tindak Pidana terorisme telah sesuai atau belum dengan ketentuan yang berlaku?. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan sumber datanya bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian bahwa Pengaturan hukum pelaku tindak pidana Terorisme di Indonesia telah dibuat setelah terjadinya Bom Bali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 kemudian kembali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme. Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim) Tentang Pertanggungjawaban pidana tindak Pidana terorisme telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Irma Kurniati alias Umum Hafshoh alias Umum telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.
Co-Authors Aria Caesar Kusumaatmaja Aria Cesar Kusuma Atmaja Ario Wendra Arya Budi Pratama Arya Budi Pratama Bambang Widarto Cahyo Haryono, Yohanes Chrysta Kusuma Diding Rahmat Dwi Rinawati, Dwi Dzulkarnain, Ariefin Gaol, Selamat Lumban Hainun, Nienne Aridyanthi Hasudungan, Oktar Indah Sari Istianingsih Istianingsih, Istianingsih Istirokah, Istirokah Lasmauli Niverita Lasmauli Noverita Simarmata Maniur sinaga Mochammad Imron Awalludin RR. Ella Evrita Hestiandari Saputra, Samsudin Jagat Siregar, Zeta Claudia Sandra Wahyudiono, Andri Zeta Claudia sandra siregar