Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.463
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam Al Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam SUPREMASI Jurnal Hukum Komunitas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Zulfikar, Faisal
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Analisis Akurasi Jadwal Waktu Shalat di Masjid Al-Barakah Menurut Saaduddin Djambek (Studi Kasus di Kampung Cilampang Kelurahan Unyur Kecamatan Serang) Faisal Zulfikar dan Bahrul Ulum
Syakhsia Jurnal Hukum Perdata Islam Vol 21 No 2 (2020): Juli-Desember
Publisher : Islamic Civil Law Departement of Shari'a Faculty at Islamic State University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/syakhsia.v21i2.4147

Abstract

Dalam hukum Islam, banyak ibadah yang keabsahannya bergantung pada perjalanan waktu yang didasarkan pada peredaran matahari dan bulan. Shalat adalah salah satu ibadah yang paling sering dilaksanakan oleh umat Islam, dalam praktiknya sering berkaitan dengan waktu, karena masuknya waktu shalat adalah menjadi syarat sahnya shalat. Jika shalat tidak dilaksanakan tepat pada waktunya, maka shalatnya tidak sah. Waktu-waktu pelaksanaan shalat telah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an, dan dipertegas oleh Nabi Muhammad SAW dalam Haditsnya. Namun dalam menentukan waktu shalat di kampung Cilampang ini, masyarakat hanya menggunakan jadwal waktu Shalat yang dibuat oleh salah satu sepuh di kampung Cilampang yaitu H.Muslikh (ALM), tanpa mengetahui keakurasian waktunya. Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Bagaimana penentuan waktu shalat di kampung Cilampang? (2) Bagaimana akurasi waktu shalat di kampung Cilampang dengan metode perhitungan Saaduddin Djambek? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui penentuan waktu shalat di kampung Cilampang. (2) Untuk mengetahui akurasi waktu shalat di kampung Cilampang dengan metode perhitungan Saaduddin Djambek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yakni mengumpulkan data melalui observasi, serta wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil referensi primer dan sekunder sedangkan pengolahan data dilakukan analisis deduktif dan komparatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) penentuan waktu shalat di kampung Cilampang hanya mengandalkan jadwal waktu shalat yang sudah dibuatkan oleh salah satu sepuh di kampung Cilampang yaitu almarhum H. Muslikh pada 15 November tahun 2002 M, walaupun masyarakat sendiri tidak mengetahui keakurasian waktunya, yang masyarakat tahu hanya mempercayainya tanpa mengetahui ilmunya atau disebut juga dengan taklid buta. (2) Akurasi waktu shalat di kampung Cilampang dengan metode perhitungan Saaduddin Djambek terdapat perbedaan berkisar 0-9 menit, sedangkan dalam ilmu falak selisih waktu yang masih dapat di tolerir adalah 0-2 menit. Jika dilihat dari perbedaannya jadwal waktu shalat di kampung Cilampang tidak akurat dan juga tidak relevan jika digunakan untuk penentuan awal waktu shalat pada saat ini .
ETIKA DAN KONSEP PERANG DALAM ISLAM Faisal Zulfikar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 1 (2016): Januari - Juni 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIslam sebagai sebuah agama tidak saja merupakan sebuah aturan rutal semata, namun juga pranata sosial dan hukum yangsempurna. Salah satu ketentuan atau konsep dalam islamkhususnya dalam bidang kenegaraan adalah perang. Jauhsebelum lahirnmya etika dan konsep perang yang dirumuskandalam konvensi Jenewa, islam telah merumuskan beberapa halyang terkait menegnai perang, konsekuensi perang, bagaimanaetika dan lain halnya. Oleh karena itu tulisan ini berusaha untukmenjabarkan dan menggambarkan konsep tersebut, sehinggadapat diketahui dengan seksama.Kata kunci: perang, siyasah, Islam, dauliyah
HAKIKAT HUKUM DAN PEMBIDANGANNYA; SUATU PERBANDINGAN ANTARA PAHAM BARAT DAN ISLAM Faisal Zulfikar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 10 No 1 (2019): Januari - Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v10i1.2054

Abstract

Abstrak Hukum adalah sebuah cabang ilmu yang mengkaji objek yang luas, ia sulit didefinisikan karena sifat dan karakteristiknya yang luas. Namun dalam perkembangannya ilmu hukum masuk dalam setiap cabang ilmu karena kehidupan manusia tidak terlepas dari ketentuan dan aturan hukum. Berkaitan dengan itu muncul kemudian pembidangan hukum, dan dalam konteks ini adalah lahir dari filsafat hukum. Namun demikian konsep si pemikiran yang luas seperti dalam paham barat dan Islam tidak memiliki keseragaman, mereka berangkat dari postulat yang berbeda, oleh karena itu makalah ini mencoba sedikit untuk menjelaskannya. Kata Kunci: Filsafat, Hukum, Barat,Islam
QUO VADIS SISTEM PRESIDENSIALIS DI INDONESIA Faisal Zulfikar
Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik Ketatanegaraan Vol 7 No 2 (2016): Juli - Desember 2016
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Sistem tatanegara Indonesia tidak mengikuti sistem triaspolitica secara murni. Hal ini berdampak terhadap kelangsunganpemerintahan di Indonesia yang menganut presidensial. Dalamkenyataan praktik, sering terjadi fungsi-fungsi legislatif daneksekutif selalu bersifat tumpang tindih.216 Apakah ini dikarenakantidak satupun teks konstitusi maupun praktek dimana manapun,termasuk di negeri ini yang memisahkan cabang-cabangkekuasaan legislatif dan eksekutif itu secara kaku ? dalam tulisanini diulas persoalan quo vadis sistem pemerintahan presidensialyang berjalan di Indonesia.Kata Kunci: Presidensial, Eksekutif, Legislatif
KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU PADA PEMBUKTIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: Indonesia Faisal Zulfikar; Arif Rahman
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 13 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v13i1.3482

Abstract

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pengadilan. Alat bukti saksi yang berupa keterangan dalam tahapan pembuktian perkara perdata adalah suatu peristiwa yang didasarkan pada pengetahuannya atas sebuah peristiwa perdata baik yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya di muka persidangan. Keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon/penggugat dalam agenda pembuktian pada perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama terkadang mengandung unsur testimonium de auditu. Testimonium de auditu adalah keterangan atau kesaksian yang dikemukakan oleh saksi dalam pembuktian tanpa mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung penyebab  perselisihan  yang terjadi antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon. Pengetahuan saksi pada testimonium de auditu hanya bersumber dari apa yang diceritakan penggugat/pemohon saja, sehingga testimonium de auditu hanya dapat digunakan sebagai sumber persangkaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui kekuatan testimonium de auditu sebagai alat bukti saksi dalam pembuktian  perkara perceraian di Pengadilan Agama.
Islamic Law and Gender: a Misconception of Roles and Responsibilities in Parenting Pitrotussaadah, Pitrotussaadah; Fadhilah, Eva; Zulfikar, Faisal
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Shariah Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v15i2.23868

Abstract

Parenting roles and responsibilities are often influenced by gender stereotypes that exist in society. There are different expectations and demands on the roles of men and women in parenting. For instance, women (mothers) are often considered primarily responsible for caring for and educating children, while men (fathers) are considered more as breadwinners and leaders of the family. Additionally, it is frequently questioned when a father bears a child while away from the child's mother. This study seeks to evaluate and examine the notion of roles and responsibilities in parenting from the perspective of gender equality and Islamic law, employing a library research method (descriptive analysis research) that involves objectively assessing and describing occurrences. According to the findings of the study, parenting plays a significant role in the personality development and formation of children. According to a gender perspective, both mothers and fathers have the same role in raising children. According to the perspective of Islamic law, parenting is based on religious teachings which provide guidelines on how to educate children in an Islamic way. Parents are expected to carry out parenting responsibilities by taking into account Islamic values, including respecting children's rights under religious teachings. Keywords: parenting; Islamic law; gender.
DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA (Studi Analisis Pemikiran KH. Wahab Chasbullah) Tabrozi, Dhika; B. Syafuri; Faisal Zulfikar; David Nugraha Saputra
Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik Vol. 14 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/alqisthas.v14i2.9573

Abstract

Democracy is very fundamental in the administration of the state based on the principles of popular sovereigbty, deliberation and consensus, not on personal, group or class interests. Constitutional democracy is the answer in limiting arbitrary government actions which is a fundamental principle based on Pancasila and the 1945 Constitution as the state constitution. This research uses a qualitative approach (literature review). The result of research on constitutional democracy based on the author’s analysis of Wahab Chasbullah’s thoughts are divided in two principles. First. The implementation of constitutional democracy is based on the principles of Islamic law which consists of asy-syuro, al-‘adalah, al-hurriyah an al-musawa and by maintaining human rights guarantees. Second. The implementation of democracy based on the objectives of Islamic law (maqashid asy-syariah) is the vision of Islamic law towards (hifdz ad-din), (hifdz an-nafs), (hifdz al-‘aql), (hifdz an-nasl), (hifdz mal). By paying attention to the protection of human honor (hifdz al-‘irdh), and the protection of the environment (hifdz al-bi’ah)
Maqashid Syariad Asy-Syatibi Review of Marital Rape in the Sexual Violence Crime Law Zulfikar, Faisal; Taqiyuddin, Hilman; Muchlisin, Mohamad
Nurani Vol 23 No 1 (2023): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v23i1.16991

Abstract

In today's life, there are many cases that we often hear about or see that are directly or indirectly related to external sexual violence or marital rape. Therefore it is necessary to formulate rules that can reduce the number of violence, especially marital rape which is a concern for everyone to get married. Maqosid Syariah is one of the appropriate alternative sources of law originating from sources of Islamic law. The following research is a qualitative descriptive research equipped with library research methods with a normative juridical approach. The formulation for regulation of domestic violence in Law Number 12 of 2022 concerning the Law on Sexual Violence has fulfilled the dharuriyat category or primary needs in Maqashid Syariah related to kulliyat al khams, one of the main things, namely Hifzu al-nafs (life protection). In this position, the Act on Sexual Violence can use Maqashid Syariah as an alternative point of view. By formulating these regulations, the concept of Maqashid Syariah can be used for the purpose of common interest has been implemented. With regulations like this, it can be a benchmark for reducing domestic violence.
Konstruksi Maqasid Syariah dan Sosiologi Hukum Islam pada Aktualisasi Day Care Lansia di Era Modern Mursidah, Ida; Humaeroh, Humaeroh; Zulfikar, Faisal
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v6i1.41029

Abstract

Day care for the elderly has become a new trend in the modern era in providing services in terms of psychological, sociological, motor and religious recovery for the elderly. The purpose of this study is to analyze the role and function of elderly day care, to describe the construction of Maqasid Syariah and the Sociology of Islamic Law on the actualization of day care for the elderly in the modern era. The author's ethnographic qualitative research method was used to obtain authentic data from the elderly and elderly day care managers as primary data. The results of this study are that the role and function of day care for the elderly provides services for mental and spiritual strengthening (tafaqquh fi al din) and Islamic values (Islamic Values) through the realization of the programs provided, while the construction of sharia maqosid in day care for the elderly can realize the stages of daruriyyat, hajjiyat, and tahsiniyat through Ahamiyyatus al syari'iyyah, namely maintaining religion, maintaining reason, and taking care of offspring, To protect the soul, and to protect the treasures. The sociological construction of Islamic Law in the actualization of day care for the elderly in the modern era is based on several studies, namely, in the values of Islamic Law there is noexplicit prohibition on day care for the elderly. The social practices carried out by day care for the elderly through their services provide goodness for the elderly psychologically, sociologically, motorly, religiously. Legal policy according to Law No. 13 of 1998 concerning Social Welfare for the Elderly, that the Indonesian government has provided clear regulations related to the implementation of day care for the elderly through the Decree of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 76/HUK/2011 concerning the Determination of Institutions/Foundations Recipients of Assistance for the Implementation of the Elderly Daily Service Program.
Influencer Marketing Strategy in Sharia Marketing: A Review from the Perspective of Ethics and Sharia Values Suraya, Ismi; Zulfikar, Faisal
El-Barka Journal of Islamic Economics and Business Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : El-Barka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/elbarka.v8i1.11301

Abstract

A common form of digital marketing today involves promoting products through influencer marketing strategies, carried out by individuals known as influencers. However, the application of influencer marketing often fails to align with Islamic ethical values, as seen in the lack of transparency or honesty, promotion of non-halal products, inadequate product descriptions, exaggerated claims, and the inappropriate appearance or attire of some influencers. These issues can lead to legal disputes and leave consumers feeling harmed. Therefore, clear guidance on the ethical conduct and behavior of influencers is essential. This study applies the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) theory and uses a qualitative method with a descriptive approach. The data is composed of written words drawn from in-depth phenomena within the relevant context. Secondary data sources include books, academic journals, websites, and online resources. The findings reveal that influencer marketing is effective in building trust and enhancing marketing outcomes. Its effectiveness increases when aligned with sharia principles, such as honesty, transparency, and the promotion of halal and beneficial products. Consumer responses are heavily influenced by the ethics and values demonstrated by the influencer. Hence, in sharia-based marketing, influencers serve not only as promotional agents but also as representatives of Islamic values, contributing to transactions that yield not just economic benefits but also positive social and spiritual impacts.
Co-Authors Arif Rahman Askohar Askohar B. Syafuri David Nugraha Saputra Elyes, Frengky Fadhilah, Eva Humaeroh, Humaeroh Imam Faizin Muchlisin, Mohamad Mursidah, Ida Novia Rahmanda Juan Putri Suraya, Ismi Tabrozi, Dhika Taqiyuddin, Hilman