Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.723
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Jurnal Al-Hikmah Locus Journal of Academic Literature Review Jurnal Pencerah Bangsa
Sutiarnoto Sutiarnoto
Universitas Sumatera Utara
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
SOSIALISASI HUKUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN AKAN BATASAN SERTA BAHAYA DARI PERGAULAN BEBAS BAGI ANAK DI SMA NEGERI 9 MEDAN Fajar Khaify Rizky; Sutiarnoto Sutiarnoto; Jelly Leviza; Tommy Aditia Sinulingga; D. Shahreiza
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.60512

Abstract

Pergaulan remaja yang sehat memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian, serta masa depan anak. Pergaulan yang tidak terkontrol atau menyimpang, yang dikenal sebagai pergaulan bebas, berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek moral, psikologis, kesehatan, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memadai mengenai batasan perilaku serta kesadaran hukum bagi anak dan remaja. Permasalahan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana pemahaman siswa/i SMA Negeri 9 Medan terhadap bahaya pergaulan bebas dan regulasi hukum terkait perlindungan anak, faktor-faktor yang menyebabkan remaja rentan terjerumus dalam pergaulan bebas, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga diri dan mencegah terjadinya pergaulan bebas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode observasi, pemaparan materi atau sosialisasi, diskusi dan tanya jawab, serta evaluasi melalui interaksi langsung dengan peserta. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa/i SMA Negeri 9 Medan mampu memahami pengertian dan bahaya pergaulan bebas, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, serta pentingnya mengenali batasan diri dan perlindungan hukum bagi anak. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran siswa/i untuk bersikap bijak dalam pergaulan dan penggunaan media sosial, serta berani mencari bantuan apabila berada dalam situasi yang berisiko.
TINJAUAN YURIDIS RELAKSASI PAJAK DAN PENGHAPUSAN DATA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI UPTD SAMSAT MEDAN UTARA) Henman Limbong; Sunarmi Sunarmi; Mahmul Siregar; Sutiarnoto Sutiarnoto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2314

Abstract

Abstract: One source of quite large Regional Original Income (PAD) comes from regional motor vehicle taxes, namely motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. However, sometimes local governments relax the local motor vehicle tax owed, as is done by the Medan City Regional Government. This research is aimed at outlining and analyzing the legal rules that are the basis for motor vehicle tax relaxation, the implementation of motor vehicle tax relaxation provisions and analyzing the implementation of motor vehicle data deletion as regulated in Article 74 of Law number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic at UPTD Samsat North Medan. This research method uses normative juridical research with analytical descriptive research type. The data sources for this research were obtained from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is qualitative analysis. Research shows that the relaxation of motor vehicle tax at the North Medan Samsat UPTD is guided by the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 14 of 2022 concerning Collection and Billing Documents, Changes to Decrees and Reduction and Elimination of Administrative Sanctions on Regional Taxes. Keywords: Tax Relaxation, Data Deletion, Motorized Vehicles Abstrak: Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar berasal dari pajak daerah kendaraan bermotor yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun adakalanya pemerintah daerah melakukan relaksasi terhadap pajak daerah kendaraan bermotor yang terhutang, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bagi relaksasi pajak kendaraan bermotor, pelaksanaan ketentuan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan menganalisis implementasi penghapusan data kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di UPTD Samsat Medan Utara. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa relaksasi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Medan Utara berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Dokumen Pemungutan dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pajak Daerah. Kata kunci: Relaksasi Pajak, Penghapusan Dana, Kendaraan Bermotor
HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PELAKU PERAMPOKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (BEGAL MOTOR) DIKOTA MEDAN Yael Argani Saragih; Edi Yunara; Sutiarnoto Sutiarnoto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2931

Abstract

Abstract: The people of the city of Medan from 2021 to 2023 are made anxious by the rise of violent motor vehicle robbers (begal). There is a lot of news in various media, both mass media and online. This of course must receive special attention from the Indonesian National Police, especially the Medan Police, due to the increasing number of motorbike robbery victims in the city of Medan where the victims not only lose their motorbikes and valuables, they even lose their lives. Efforts to enforce the law and eradicate perpetrators of violent motor vehicle robbery (begal) carried out by the Medan Police in the city of Medan have experienced several obstacles and obstacles. The aim of this research is to identify and analyze the obstacles and efforts of the police in eradicating perpetrators of violent motor vehicle robbery (robbery) in the city of Medan. The method used in this research is empirical juridical by applying descriptive analytical research specifications. The type of data used is primary data from interviews and secondary data from literature studies. The results obtained from this research are the obstacles to the Medan Police in enforcing the law against violent motor vehicle robbery (robbery), including internal obstacles and external obstacles. Keywords: Robbery, Police, Violence. Abstrak: Masyarakat kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dibuat resah oleh maraknya pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Ramainya pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun online. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pihak Kepolisian Republik Indonesia terutama Polrestabes Medan, dikarenakan semakin banyaknya korban begal motor di kota Medan dimana para korban tidak hanya kehilangan motor dan barang berharganya bahkan sampai kehilangan nyawa. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di kota Medan mengalami beberapa kendala dan hambatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap hambatan dan upaya kepolisian dalam pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekersan (begal) di kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dari wawancara serta menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hambatan Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), antara lain adanya hambatan internal dan hambatan eksternal. Kata Kunci : Perampokan, Kepolisian, Kekerasan.
KEDUDUKAN PT PLN INDONESIA POWER SEBAGAI BADAN USAHA SUB HOLDING PT PLN (PERSERO) DALAM TERJADINYA KEPAILITAN Sasro Mulya Romadhon; Sutiarnoto Sutiarnoto; Mahmul Siregar
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2978

Abstract

Abstract: PT PLN (Persero) (PLN) as a company engaged in electricity services has a core business in the field of Generation, Transmission and Distribution and other supporting services in the electricity sector. One of PLN's core businesses is in the field of Generation, where at the beginning of its management it was directly managed by PLN. The research method used in this writing is the type of normative legal research. This research is descriptive analytical, statute approach, conceptual approach and case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials with library research data collection techniques supported by field research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The position of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding of PT PLN (Persero) is reviewed based on the State-Owned Enterprises Law and the Limited Liability Company Law, Bankruptcy of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding Business Entity of PT PLN (Persero) based on the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law and the Status of assets owned by PT PLN (Persero) controlled by PT PLN Indonesia Power in the event of bankruptcy. It is recommended that in determining the status and position of BUMN and BUMN Subsidiaries, in addition to creating legal harmonization regarding the position of BUMN subsidiaries, harmonization and uniformity of understanding regarding the definition of BUMN are also needed. Keyword: PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan Abstrak: PT PLN (Persero) (PLN) sebagai perusahaan yang bergerak di jasa ketenagalistrikan memiliki core bisnis di bidang Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi dan jasa penunjang lainnya dalam bidang ketenagalistrikan. Salah satu di core bisnis PLN yaitu di bidang Pembangkitan, dimana pada awal pengelolaanya dikelola langsung oleh PLN. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan Tersier dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) yang didukung dengan penelitan lapangan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kedudukan PT PLN Indonesia Power sebagai sub-holding PT PLN (Persero) ditinjau berdasarkan Undang Undang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang Perseroan Terbatas, Kepailitan PT PLN Indonesia Power sebagai Badan Usaha sub-holding PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Status aset milik PT PLN (Persero) yang dikuasai oleh PT PLN Indonesia Power dalam terjadinya kepailitan. disarankan agar dalam menentukan status dan kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan BUMN, selain menciptakan harmonisasi hukum mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN, diperlukan juga harmonisasi dan keseragaman pemahaman mengenai pengertian BUMN. Kata kunci: PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan
Co-Authors Alvi Syahri Aronifati Zebua Cecep Priyayi Chairul Bariah D. Shahreiza Dody Safnul Edi Yunara Edy Ikhsan Elmas Yuliantri Esther Wita Simanjuntak Faisal Akbar Nasution Ferry Nandos Tarigan Henman Limbong Jelly Leviza Khairin Ulyani Tarigan M. Arie Wahyudi M. Ulul Azmi Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Marlina, Marlina Mirza Nasution Rizky, Fajar Khaify Sasro Mulya Romadhon Suhaidi Suhaidi Sunarmi, Sunarmi Syafruddi Kalo Syafruddin Kalo T. Keizerina Devi Azwar Tommy Aditia Sinulingga Wahyudi Chandra Yael Argani Saragih