Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Tinjauan Yuridis Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Oleh Orang Yang Berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) Putri Rumondang Siagian; Syafruddin Kalo; Edi Yunara; Muhammad Hamdan
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 2, No 3 (2021): Oktober 2021 - Januari 2022
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v2i3.177

Abstract

This thesis is motivated by the principle of the rule of law which guarantees human rights to form the concept of pre-trial. Pre-trial in principle aims to carry out horizontal oversight of all acts of forced effort by law enforcers in the interests of criminal cases so that these actions do not conflict with legal and statutory regulations in addition to internal supervision within the apparatus itself. La Nyalla's pre-trial request as a suspect who fled or are in the status of a list of people search (DPO) status was learned that even though he was a DPO, La Nyalla won a pre-trial lawsuit which was stated through Court Decision Number: 19 / Pra.Per / 2016 / PN.Sby. After the pre-trial decision filed by the DPO suspect, the Supreme Court issued a Circular of the Supreme Court (SEMA) No. 1 of 2018 on March 23, 2018, discusses the prohibition on pre-trial submissions for suspects who have fled or are on the status of a search list (DPO). But the rules of SEMA No. 1 of 2018 seems to be deviated from the granting of pre-trial requests from suspects with DPO status through Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr and Court Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw. Determination of DPO is a consequence of suspects who do not attend to the investigator's summons as stated in Article 112 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code after proper calling is carried out in accordance with procedural rules. If viewed from Article 79 of the Criminal Procedure Code which regulates the submission of pre-trial, there is a limitation of the right of the suspect to file a pre-trial application for the suspect himself. The problem in this study is how are the pre-trial arrangements in the Criminal Procedure Code and the Criminal Procedure Code? how is the position of SEMA No. 1 of 2018 in legislation? How is the position of the suspect who is a DPO in filing a pre-trial application? This study uses theory. The method used in this study is a normative legal research and  descriptive analytical. This study uses secondary data sources. This secondary data uses 3 (three) sources of data, namely primary legal material, secondary legal material, tertiary legal material. This data collection method is obtained from the library research. Data collection tool is done by studying documents. Analysis using the qualitative method then emphasizes the deductive method. The results of this study indicate that the KUHAP and RKUHAP through the commissioners' judges have given the suspect and the related parties the right to make horizontal supervision efforts on the actions of the investigator. SEMA is not authorized to prohibit citizens' rights. The position of SEMA No.1 Year 2018 is part of the legislation which is the nature of policy rules by binding to Supreme Court agencies as regulators Court Decision Number 23 / Pid.Pra / 2018 / PN Pbr and Decision No.8 / Pid.Pra / 2018 / PN. Plw became a breakthrough for pre-trial single judges in providing justice to suspects with DPO status for filing pre-trial
Pertanggungjawaban Hukum Bedah Plastik Estetik yang Merubah Fitur Wajah Tengku Keizerina Devi Azwar; Arya Tjipta Prananda; Eva Syahfitri Nasution; Putri Rumondang Siagian; Hilbertus Sumplisius M. Wau; Utary Maharany Barus
JURNAL MERCATORIA Vol. 16 No. 1 (2023): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v16i1.8433

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum dalam bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah, mengingat kemajuan teknologi alat kedokteran dan ketidakpuasan seseorang terhadap wajahnya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian dilakukan dengan sudut pandang penerapan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dokter yang melakukan pembedahan plastik sering kali melakukan kesalahan, baik sengaja maupun lalai hingga menimbulkan korban. Oleh karenanya, dokter tidak akan terlepas dari jeratan hukum maupun sanksi akibat tindakannya. Fokus masalahnya tentang pengaturan bedah plastik estetik di Indonesia dan tanggung jawab hukum dokter dalam melakukan bedah plastik estetik yang mengubah fitur wajah. Kajian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa hubungan antara dokter dan pasien terjadi karena adanya perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dokter berjanji untuk merubah atau menyempurnakan bagian tertentu dari pasien pada bagian wajah, sedangkan pasien berjanji untuk membayar biaya pengobatan, perawatan, dan pembedahannya. Jika salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut, maka pasien dapat menuntut dokter berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata. Selain itu, masing-masing pihak yang dirugikan dapat menuntut dengan gugatan berdasarkan wanprestasi.
ARRANGING THE RHYTHM OF ROYALTY OBLIGATIONS IN THE BROADCASTING OF SONGS AND MUSIC BY LOCAL RADIO IN MEDAN CITY Devi Azwar, T. Keizerina; Siagian, Putri Rumondang; Desiandri, Yati Sharfina; Arifiyanto, Joiverdia; M. Wau, Hilbertus Sumplisius
NOMOI Law Review Vol 6, No 1 (2025): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v6i1.24692

Abstract

Local radio stations play a vital role in the broadcasting industry, serving as a key platform for sharing information and entertainment with the community. However, as the digital music industry continues to evolve, local radio stations in Medan face increasingly complex challenges in complying with copyright laws for songs and music. This study explores the struggles of local radio stations in meeting royalty payment obligations while also examining the regulatory and economic barriers that impact the enforcement of copyright laws in the broadcasting sector. Using a juridical-normative approach with qualitative methods, this research conducts a case study of several local radio stations in Medan. The findings reveal that although awareness of royalty obligations is growing, significant challenges remain. These include unclear regulations, financial burdens, and a lack of understanding of how royalties are distributed. This study highlights the need for greater collaboration between the government, collective copyright management organizations, and radio industry players to establish a fairer and more sustainable system for ensuring compliance with music copyright laws in local broadcasting.
POLITIK HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI TINDAKAN (DOUBLE TRACK SYTEM) DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Analisis Kajian Sosiologi Hukum) Rumondang Siagian, Putri
Grondwet Vol. 4 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61863/gr.v4i2.51

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup dewasa ini sudah sangat memprihatinkan, untuk itu diperlukan instrumen hukum yang mengatur tentang sanksi terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik sanksi penindakan maupun sanksi pidana penjara. Penerapan sistem jalur ganda dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan hidup dengan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Melalui kajian sosiologi hukum diharapkan sistem jalur ganda dapat diterapkan secara efektif terhadap para pelaku pencemaran lingkungan hidup. Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris atau yuridis sosiologis (socio legal research). Hasil penelitian menujukkan bahwa penerapan double track system berupa sanksi pidan dan sanski tindakan perlu dilakukan guna menghindari semakin parahnya kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan. upaya tindakan dilakukan guna mengembalikan lingkungan yang telah tercemar dan sanksi pidana dijalankan guna memberikan efek jera bagi setiap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak diKota Medan: (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Mdn Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn, Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn) Nasution, Junisyah; Ikhsan, Edy; Siagian, Putri Rumondang
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5628

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran hakim dalam memberikan hukuman kepada anak diKota Medan atas tindak pidana berkendara yang mengakibatkan kematian. Hal ini ditunjukkan dengan Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris yang meliputi peraturan perundang-undangan dan kasus pengadilan. Hasil kajian menunjukkan  pengadilan biasanya memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman terburuk yang mungkin dijatuhkan kepada orang dewasa, dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat pendidikan, dan upaya untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan untuk kejahatan yang dilakukan, yaitu korban meninggal dunia dan kejahatan yang dilakukan dalam skala besar. Kajian ini juga mengkaji Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melihat apakah hukuman yang diberikan kepada anak sudah adil. Ia juga melihat seberapa baik metode penyembuhan bekerja untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku.
The Office Of Religious Affairs As A Marriage Registration Agency For All Religions (Study Of The Office Of Religious Affairs In Medan Selayang) Sembiring, Idha Aprilyana; Barus, Utary Maharany; Yefrizawati; Agusmidah; Mulhadi; Yati Sharfina D; Putri Rumondang Siagian
Mahadi: Indonesia Journal of Law Vol. 4 No. 02 (2025): Vol. 04 No. 02 (2025): Vol. 04 NO. 02 (2025): August Edition 2025
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Office of Religious Affairs (KUA) is a government agency with the authority to register marriages among Muslims. For those who marry according to Islam, the registration is carried out at the KUA together with the marriage ceremony. Currently, there is a proposal to expand the role of the KUA as a marriage recorder not only for Muslims but for all religions proposed by the Minister of Religion. This proposal certainly raises pros and cons from various parties, both in society, government officials and religious leaders.. This research was conducted using a normative legal research method by searching for literature materials, both primary, secondary and tertiary legal materials related to this research study. This research was conducted to examine the urgency of revitalizing the role of the KUA as an institution for registering marriages for all religions and how the realization of this KUA role is with the revitalization of the role of the KUA. From the research conducted, the urgency of revitalizing the role of the KUA is related to efficiency in implementing marriage registration, but in terms of realization it is still difficult to do because many aspects must be restructured if the KUA is to be the only institution for registering marriages for all religions
PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP REFORMASI HUKUM PERUSAHAAN DI ERA MODERN Azwar, T. Keizerina Devi; Desiandri, Yati Sharfina; Siagian, Putri Rumondang
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains Vol 5 No 2 (2025): ALGEBRA : JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN SAINS
Publisher : Yayasan Amanah Nur Aman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58432/algebra.v5i2.1583

Abstract

Globalization has significantly transformed economic, political, legal, social, and cultural dimensions worldwide, including Indonesia as a developing country. The rapid development of information and communication technology has accelerated integration into global markets and posed both opportunities and challenges for national legal systems. This article analyzes the impact of economic globalization on corporate law reform in Indonesia using a normative legal research method with a literature review approach. The discussion highlights that globalization compels legal reform through institutional, instrumental, and cultural changes, particularly in corporate governance, investment, and intellectual property protection. Findings indicate that Indonesian corporate law must adapt to global standards while maintaining national identity and constitutional values based on Pancasila and the 1945 Constitution. Strengthening legal harmonization, ensuring legal certainty, and fostering responsive law are essential to optimize the benefits of globalization while safeguarding national economic interests.
MENGHADAPI GLOBALISASI EKONOMI: PANCASILA DAN KONSTITUSI 1945 SEBAGAI DASAR SIKAP INDONESIA Azwar, T. Keizerina Devi; Desiandri, Yati Sharfina; Siagian, Putri Rumondang
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains Vol 5 No 2 (2025): ALGEBRA : JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN SAINS
Publisher : Yayasan Amanah Nur Aman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58432/algebra.v5i2.1586

Abstract

This research aims to address economic globalization based on Pancasila. This type of research is juridical research, drawn from a literature review. The results of this study conclude that Indonesia's most appropriate stance in facing economic globalization is to adhere firmly to the Pancasila ideology and the 1945 Constitution (especially the original text and the spirit of the economic articles therein) as the main guideline in all fields. Economic globalization is like a strong current that brings both opportunities and threats; to filter this current, Pancasila must be used as a filter and foundation in the formulation of every policy. Actively fighting for a just global economic order. A national stance does not mean isolation; Indonesia must instead participate in international forums to encourage reform of more balanced global rules. Thus, the ideals of Indonesian independence to contribute to creating world peace and social justice (the Preamble to the 1945 Constitution) can be realized. This stance is evident, for example, in Indonesia's support for WTO reform to take into account the interests of developing countries, and the G20 initiative for a fair global digital tax. Indonesia can be the moral voice of Pancasila in the midst of the global economic arena.
Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak diKota Medan: (Studi Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/Pn. Mdn Putusan No. 18/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn, Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mdn) Junisyah Nasution; Edy Ikhsan; Putri Rumondang Siagian
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5628

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemikiran hakim dalam memberikan hukuman kepada anak diKota Medan atas tindak pidana berkendara yang mengakibatkan kematian. Hal ini ditunjukkan dengan Putusan No. 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn, Putusan No. 18/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mdn, dan Putusan No. 19/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris yang meliputi peraturan perundang-undangan dan kasus pengadilan. Hasil kajian menunjukkan  pengadilan biasanya memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukuman terburuk yang mungkin dijatuhkan kepada orang dewasa, dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat pendidikan, dan upaya untuk mencegah anak melakukan pelanggaran hukum. Namun hukuman tersebut dinilai terlalu ringan untuk kejahatan yang dilakukan, yaitu korban meninggal dunia dan kejahatan yang dilakukan dalam skala besar. Kajian ini juga mengkaji Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melihat apakah hukuman yang diberikan kepada anak sudah adil. Ia juga melihat seberapa baik metode penyembuhan bekerja untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan pelaku.
Raising Legal Awareness in MSME Trade: Protecting and Registering Trademarks Siagian, Putri Rumondang; Desiandri, Yati Sharfina; Saidin, Saidin; Shauqi, Saddam; Wau, Hilbertus Sumplisius M.; Azwar, T. Keizerina Devi
Nagari Law Review Vol 9 No 1 (2025): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.9.i.1.p.101-110.2025

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as small-scale industries tend to ignore the importance of intellectual property protection, particularly evident in the minimal registration of MSME trademarks with the Directorate General of Intellectual Property. Although the World Intellectual Property Rights (WIPO) recognizes the potential of MSMEs to drive product innovation and creativity, MSME awareness of the use of Intellectual Property Rights remains low. This study uses a normative legal research method, focusing on the study of legal provisions related to MSME trademark registration and protection. A descriptive analytical approach is used to identify and resolve existing legal issues, with reference to relevant laws and regulations. Trademark registration is considered the basis for rejecting similar trademarks filed by other parties for similar goods or services. The "first to file" principle applies in Indonesia, which grants exclusive rights to the first registrant for 10 years. Efforts to increase MSME legal awareness of the importance of trademarks, particularly through registration, are crucial. Legal counseling can be an effective means to increase public understanding, by emphasizing the legal protection and legal certainty provided by trademark registration. The importance of legal counseling as a strategy to increase legal awareness among MSMEs in registering their trademarks needs to be considered. This awareness can ensure that MSMEs understand the importance of brands to their businesses and can manage them legally to maintain their protection. This study recommends the need for further provision and understanding through legal counseling to ensure better legal awareness among MSMEs.