Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cakrawala Hukum TANJUNGPURA LAW JOURNAL Nagari Law Review JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Kosmik Hukum Jurnal Hukum Sasana Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum NOMOI Law Review Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Journal of Progressive Law and Legal Studies Mahadi : Indonesia Journal of Law Algebra GRONDWET Journal of Constitutional Law and State Administrative Law Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Putri Rumondang Siagian
Universitas Sumatera Utara
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI Salsabila, Dinda Anisa; Ekaputra, Mohammad; Rumondang Siagian, Putri
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i3.4492

Abstract

Rape victims are those who experience serious violations of human rights, both physically and psychologically. Pregnancy resulting from rape often causes ongoing suffering for the victim, so that in certain conditions the victim chooses to have an abortion. To find out and analyze the legal regulations related to the legalization of abortion for rape victims in Indonesia. To find out and analyze the form of criminal legal protection for rape victims who have abortions. To find out and analyze the criminal liability of the perpetrator of abortion by rape victims in criminal law. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, through a study of laws, regulations related to reproductive health, and human rights principles. The results of the study show that Indonesian law basically prohibits the practice of abortion, but provides limited exceptions for rape victims under certain conditions. However, the legal protection provided is not fully optimal due to normative obstacles, law enforcement officers, and social stigma against victims. Therefore, it is necessary to emphasize regulations and a victim-oriented legal approach to ensure certainty, justice, and legal protection for rape victims. The emergence of the abortion problem in Indonesia needs attention from various parties who provide alternative solutions. Moral and religious conflicts are the biggest issues that continue to complicate policy agreements to address abortion.
PENERAPAN ASAS DROIT DE SUITE TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 323/Pid.Sus/2023/PN Psp dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor: 38/Pid.Sus/2024/PN Psp Manalu, Verawaty Manalu Manalu; Siagian, Putri Rumondang; Andriati, Syarifah Lisa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 9, No 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5931

Abstract

Abstract: The Criminal Code does not clearly state what is meant by evidence, but from the way of obtaining the evidence, it can be concluded that the definition of evidence is the result of a series of investigators' actions in confiscation and/or searches and/or examination of letters to take over and/or store under their control movable or intangible objects for the purpose of evidence in investigations, prosecutions and trials. In practice, confiscations carried out by investigators still often involve the rights of third parties, one of which is the confiscation of fiduciary collateral objects used to commit narcotics crimes. This study uses a normative legal research type supported by empirical data with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. Data analysis is carried out qualitatively and produces research in the form of analytical description. The study concluded that there is a conflict between the state's authority to confiscate narcotics evidence and the rights of third parties as fiduciary recipients through the principle of droit de suite. In practice, investigators have difficulty accommodating requests for the return of evidence due to the complex process, limited time, and the weak legal standing of third parties. This requires consideration of utility and fairness, in accordance with the Fiduciary Guarantee Law's objective of supporting the development of the financing sector. The Padang Sidempuan District Court's decision No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp, which confiscated a vehicle belonging to a third party, demonstrates a lack of legal protection, while decision No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp, which returned the vehicle to the fiduciary recipient, reflects the appropriate, fair, and beneficial application of the droit de suite principle for third parties not involved in the crime. Keywords: droit de suite principle, fiduciary guarantee, confiscation, evidence, narcotics case. Abstrak: Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dari cara mendapatkan barang bukti tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam praktiknya, penyitaan yang dilakukan oleh penyidik masih sering melibatkan hak pihak ketiga salah satunya adalah penyitaan terhadap benda jaminan fidusia yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan menghasilkan penelitian dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Terdapat konflik antara kewenangan negara melakukan penyitaan barang bukti narkotika dan hak pihak ketiga sebagai penerima fidusia melalui asas droit de suite. Dalam praktik, penyidik kesulitan mengakomodasi permohonan pengembalian barang bukti karena proses yang rumit, waktu terbatas, dan lemahnya posisi hukum pihak ketiga. Hal ini menuntut pertimbangan nilai kemanfaatan serta keadilan, sesuai tujuan UU Jaminan Fidusia untuk mendukung pembangunan sektor pembiayaan. Putusan PN Padang Sidempuan No. 323/Pid.Sus/2023/PN Psp yang merampas kendaraan milik pihak ketiga menunjukkan kurangnya perlindungan hukum, sedangkan putusan No. 38/Pid.Sus/2024/PN Psp yang mengembalikan kendaraan kepada penerima fidusia mencerminkan penerapan asas droit de suite yang tepat, adil, dan bermanfaat bagi pihak ketiga yang tidak terlibat tindak pidana. Kata Kunci: asas droit de suite, jaminan fidusia, penyitaan, barang bukti, perkara narkotika.
PENERAPAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK DIDAHULUI PEMERIKSAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg) Maulia Permata Rizki Pohan; Edi Yunara; Putri Rumondang Siagian
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i1.22955

Abstract

Prinsip due process of law dalam hukum acara pidana Indonesia menuntut agar setiap proses hukum dijalankan sesuai standar negara hukum yang menjunjung keadilan dan perlindungan hak individu. Prinsip ini menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap tersangka, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan didampingi penasihat hukum. Penelitian ini membahas penerapan prinsip tersebut dalam penetapan tersangka yang tidak didahului pemeriksaan, berdasarkan Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi undang-undang dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak menjalankan kewajibannya sesuai prinsip due process karena tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menjelaskan kronologi peristiwa. Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan, menyatakan penetapan tersangka tidak sah, memerintahkan penghentian penyidikan, dan memulihkan hak-hak pemohon. Studi ini menegaskan bahwa cacat prosedural dalam penetapan tersangka merupakan pelanggaran serius terhadap due process of law yang seharusnya disertai pertanggungjawaban etik, administratif, perdata, hingga pidana bagi penyidik yang melanggarnya.
Economic Globalization and Legal Sovereignty: Who Owns Copyright in Indonesia? T. Keizerina Devi Azwar; Yati Sharfina Desiandri; Putri Rumondang Siagian
LITERACY : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Vol. 3 No. 2 (2024): August : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities 
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56910/literacy.v3i2.3310

Abstract

Economic globalization has increasingly shaped the field of intellectual property rights (IPR), transforming copyright protection from a domestic matter into a strategic tool of global trade. Through international instruments such as the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) and the Berne Convention of 1886, universal copyright standards are enforced across jurisdictions. Yet this harmonization generates tension between international obligations and national legal sovereignty. This article employs a juridical-normative method with doctrinal, case study, and comparative approaches to examine these dynamics. The case of Auld Lang Syne illustrates how public domain works evolve into shared cultural heritage, while the dispute of Ahmad Dhani v. Once Mekel reveals persistent enforcement challenges in Indonesia. Comparative analysis of the United States, United Kingdom, Japan, and Indonesia demonstrates divergences in copyright duration, derivative work protection, and exceptions such as parody. The article argues that Indonesia must ground its response to globalization of IPR in Pancasila and the 1945 Constitution, thereby ensuring that national copyright law is not merely a passive rule taker within the global system but an active framework that safeguards cultural identity and national interests.
Law Enforcement Regarding the Grounds of Bad Faith in Trademark Cancellation Lawsuits Ria Harapenta Tarigan; Saidin Saidin; Putri Rumondang Siagian
Journal of Progressive Law and Legal Studies Том 4 № 02 (2026): Journal of Progressive Law and Legal Studies
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jplls.v4i02.2533

Abstract

The exclusivity of a trademark as a distinguishing sign for goods and/or services must be registered. An application for trademark registration must be submitted by an applicant acting in good faith. A trademark registration may be cancelled by the Commercial Court within a period of 5 (five) years after the trademark has been registered, and there is no time limitation if it is proven that the trademark registration was filed in bad faith. This study aims to analyze the legal regulation of good faith in trademark registration, examine the concepts and criteria of bad faith in trademark cancellation practices, and analyze judges’ legal considerations in deciding trademark cancellation cases involving bad faith. This research is descriptive-analytical in nature and employs statutory, conceptual, and case approaches supported by secondary data. The data were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the concepts and criteria of bad faith are not clearly regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, resulting in inconsistencies in legal certainty and law enforcement. The contribution of this research is to provide a deeper understanding of the importance of clearer regulations regarding indicators of bad faith as a basis for legal protection for rightful trademark owners, as well as to serve as a consideration for lawmakers in improving trademark regulations in Indonesia. Therefore, it is recommended that provisions regarding the good faith of trademark applicants be regulated more clearly, specifically, and comprehensively.
Urgensi Reformasi Hukum Pidana Hak Cipta terhadap Pembajakan Sinematografi di Media Sosial TikTok Indonesia Digital Oesman Bahari Abdullah; O.K. Saidin; Putri Rumondang Siagian
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 8, No 3 (2026): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Februari
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v8i3.3001

Abstract

Cinematographic piracy on TikTok presents a significant challenge to the enforcement of criminal copyright law in Indonesia. The platform’s short-video format, viral nature, and monetization potential have facilitated the widespread distribution of unauthorized film excerpts. Although Law Number 28 of 2014 on Copyright provides criminal sanctions for copyright infringement, its enforcement remains ineffective, primarily due to the classification of copyright offenses as complaint-based crimes. This study aims to examine the regulation of criminal copyright law in addressing film piracy on TikTok and to analyze the urgency of reforming the offense classification and adopting more adaptive criminal sanctions. This research employs a normative legal method with a juridical-normative approach, relying on statutory analysis, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that the complaint-based offense mechanism and non-proportional sanctions relative to the perpetrators’ economic gains undermine deterrence and weaken copyright protection. Therefore, legal reform is necessary through the adoption of a mixed offense model based on the perpetrator’s characteristics and the implementation of adaptive sanctions to enhance the effectiveness of copyright law enforcement in the digital era.
Pertanggungjawaban Platform E-Commerce Terhadap Penjualan Produk Tiruan (Counterfeit Goods) Oleh Pelaku Usaha di Indonesia Ziana Mahfuzzah; Putri Rumondang Siagaian; Cheryl Patriana Yuswar
Jurnal Hukum Sasana Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Sasana: June 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v12i1.4810

Abstract

Artikel ini mengkaji pertanggungjawaban platform e-commerce terhadap penjualan barang yang melanggar hak merek di Indonesia. Meskipun UU Merek dan Indikasi Geografis serta UU ITE melarang peredaran barang tiruan, belum ada aturan khusus yang mengatur tanggung jawab platform. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis perbandingan dengan hukum Eropa, penelitian ini menemukan bahwa platform e-commerce dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai perantara atas barang tiruan yang dijual melalui sistemnya. Namun, platform tidak bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila tidak mengetahui adanya pelanggaran, telah memberi peringatan, dan menghapus konten tersebut. Temuan ini sejalan dengan putusan ECJ dalam perkara L’Oréal v. eBay. Artikel ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu menetapkan aturan yang jelas mengenai tanggung jawab platform untuk menangani pelanggaran merek di ruang digital secara efektif.
The Paradox of Law Enforcement Press Conferences: A Comparative Study on Public Information and Suspects' Rights Putri Rumondang Siagian; Hendri Hendri; Fahrizal S.Siagian
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i3.28687

Abstract

This study examines the balance between public access to information and the protection of suspects’ rights in the practice of law enforcement press conferences in Indonesia, as well as its comparison with international standards. Public access to information is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution and the Law on Public Information Disclosure, yet in practice it often clashes with fundamental rights of suspects protected under the Criminal Procedure Code, such as the right to privacy, humane treatment, and the presumption of innocence. Press conferences frequently disclose suspects’ identities or images and present official narratives that may create public perceptions of guilt before a final court judgment. Such practices generate social stigma, undermine dignity, and violate the principle of due process of law. This normative legal research employs statutory and comparative approaches, showing that the United Kingdom and France impose strict restrictions on the publication of suspects’ identities, while Indonesia tends to resemble Thailand, where protection remains weak. The comparison highlights a regulatory gap in Indonesia, indicating the need for more detailed rules governing press conferences, limitations on disclosed information, and independent oversight mechanisms. Accordingly, a proportional balance between the public’s right to information and the protection of suspects’ rights can be realized within the framework of a democratic rule of law.
DIGITAL FORENSICS IN UNCOVERING FRAUD PRACTICES BASED ON MONEY LAUNDERING SCHEMES IN DIGITAL FINANCIAL TRANSACTIONS Nurillah, Isma; Banjarani, Desia Rakhma; Siagian, Putri Rumondang; Ervita, Mona
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol. 10 No. 2 (2026): VOLUME 10 NUMBER 2, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v10i2.110950

Abstract

Abstract The development of digital financial transactions has opened up new space for fraudulent practices that no longer stand as a single criminal act, but are often arranged through money laundering schemes to disguise the origin of funds from crimes. In this context, perpetrators use layered accounts, digital wallets, payment gateways, crypto assets, fake identities, and cross-platform fund transfers to break the connection between victims, perpetrators, and fund flows. This study aims to analyze the role of digital forensics in uncovering fraudulent practices based on money laundering schemes in digital financial transactions, especially in tracking digital evidence, reconstructing transaction patterns, and strengthening legal evidence. This research shows that digital forensics plays an important role in uncovering transaction trails, analyzing metadata, tracing inter-account relationships, mapping placement, layering, and integration patterns, and maintaining the integrity of evidence through accountable acquisition, preservation, analysis, and reporting procedures. Digital forensics also helps uncover the construction of fraud disguised through digital financial transactions, so that proof rests not only on the victim's losses, but also on the systematic relationship between fraud modes, fund flows, and attempts to disguise the proceeds of crime. The contribution of this research lies in the argument that digital forensics needs to be placed as a strategic instrument in criminal law enforcement that is integrated with money laundering schemes, as well as as a basis for strengthening regulations, investigative capacity, and the validity of digital evidence-based evidence. Abstrak Perkembangan transaksi keuangan digital telah membuka ruang baru bagi praktik penipuan yang tidak lagi berdiri sebagai tindak pidana tunggal, melainkan sering disusun melalui skema pencucian uang untuk menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan. Dalam konteks tersebut, pelaku memanfaatkan rekening berlapis, dompet digital, gateway pembayaran, aset kripto, identitas palsu, serta transfer dana lintas platform untuk memutus keterhubungan antara korban, pelaku, dan aliran dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digital forensik dalam mengungkap praktik penipuan berbasis skema pencucian uang pada transaksi keuangan digital, khususnya dalam pelacakan bukti digital, rekonstruksi pola transaksi, dan penguatan pembuktian hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa digital forensik berperan penting dalam mengungkap jejak transaksi, menganalisis metadata, menelusuri hubungan antar-akun, memetakan pola penempatan , layering , dan integrasi , serta menjaga integritas bukti melalui prosedur akuisisi, preservasi, analisis, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Digital forensik juga membantu mengungkap konstruksi penipuan yang disamarkan melalui transaksi keuangan digital, sehingga pembuktian tidak hanya bertumpu pada kerugian korban, tetapi juga pada hubungan sistematis antara modus penipuan, aliran dana, dan upaya penyamaran hasil kejahatan. Kontribusi penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa Digital forensik perlu ditempatkan sebagai instrumen strategi dalam penegakan hukum tindak pidana kejahatan yang terintegrasi dengan skema pencucian uang , sekaligus sebagai dasar penguatan regulasi, kapasitas investigasi, dan validitas pembuktian berbasis bukti digital.
Reforming the Fair Use Doctrine in Indonesian Intellectual Property Law: Addressing AI and Digital Creativity through Islamic Legal Perspectives Ziana Mahfuzzah; Putri Rumondang Siagaian; Cheryl Patriana Yuswar; Muhammad Citra Ramadhan; Dametken Medikhanovna Turekulova
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 13, No 1 (2026): January-June
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v13i1.9117

Abstract

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) and digital creativity has introduced new challenges to Indonesia’s Intellectual Property Rights (IPR) legal framework. The fair use doctrine has not been explicitly regulated under Indonesia’s Copyright Law, resulting in legal uncertainty when copyrighted works are utilized as AI training data or incorporated into digital content. From the perspective of Islamic law, maqāṣid al-sharīʿah offers an ethical and normative framework that balances copyright protection (ḥifẓ al-māl) with the promotion of innovation and intellectual development (ḥifẓ al-ʿaql), thereby fostering justice, public welfare (maṣlaḥah), and an adaptive IPR system. This study aims to analyze the relevance and limitations of the fair use doctrine in the context of AI and digital creativity and to formulate an appropriate direction for legal reform in Indonesia. Unlike previous studies that have tended to examine fair use, software development, or AI-related copyright issues separately, this research integrates intellectual property law, AI governance, and Islamic legal principles within a comprehensive analytical framework. This integrative approach constitutes the novelty of the study by positioning maqāṣid al-sharīʿah as a normative foundation for reforming the fair use doctrine in the era of artificial intelligence and digital creativity. The study employs a normative legal research method using conceptual and statutory approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings demonstrate the necessity of reforming the fair use doctrine through explicit legal regulation, clear assessment criteria, equitable compensation mechanisms, and broader coverage of AI-related activities. The study further proposes a maqāṣid al-sharīʿah-based fair use reform model that balances the economic rights of copyright holders (ḥifẓ al-māl) with the advancement of innovation and knowledge (ḥifẓ al-ʿaql), while distinguishing between commercial and non-commercial AI utilization. Such reform is consistent with the objectives of maqāṣid al-sharīʿah in safeguarding intellectual property rights while simultaneously encouraging innovation, thereby contributing to the development of an adaptive and equitable IPR system in Indonesia
Co-Authors Agusmidah Agusmidah Arifiyanto, Joiverdia Azwar, Tengku Keizerina Devi Cheryl Patriana Yuswar Dametken Medikhanovna Turekulova Desia Rakhma Banjarani Devi Azwar, T. Keizerina Edi Yunara Edy Ikhsan Ekaputra, Mohammad Ervita, Mona Eva Syahfitri Nasution, Eva Syahfitri Fahrizal S.Siagian Hendri Hendri Hilbertus Sumplisius M. Wau Idha Aprilyana Sembiring Isma Nurillah Junisyah Nasution M. Wau, Hilbertus Sumplisius Manalu, Verawaty Manalu Manalu Maulia Permata Rizki Pohan Muhammad Citra Ramadhan Muhammad Hamdan Mulhadi Nasution, Junisyah O.K. Saidin Oesman Bahari Abdullah Ria Harapenta Tarigan Saidin Saidin saidin, saidin Salsabila, Dinda Anisa Shauqi, Saddam Syafruddin Kalo Syarifah Lisa Andriati T. Keizerina Devi Azwar Tjipta, Arya Utary Maharany Barus Verawaty Manalu Manalu Manalu Wau, Hilbertus Sumplisius M. Widad Azzuhdi Manurung Yati Sharfina Desiandri Yefrizawati Ziana Mahfuzzah