Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.63
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan SELAMI IPS Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Smart PAUD Jurnal Riset Golden Age PAUD UHO MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SKANIKA: Sistem Komputer dan Teknik Informatika Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Bambang Sugianto
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN INSFEKTORAT DALAM PENGAWASAN INTERNAL PADA PEMERINTAH DAERAH Sugianto, Bambang; Khairo, Fatria; Abbas, Zakaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2019: Volume 6 Nomor 1 Desember 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i1.162

Abstract

Abstrak Tidak tercapainya tujuan pembangunan dan terjadinya penyimpangan terhadap tata kelolah pemerintahan yang dilakukan oleh Aparatur Negara menimbul kerugian negara yang disebabkan lemah sistem pengawasan dan pencegahan. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang resmi yang dilakukan oleh Lembaga Otonomi yang kuat, Sehingga kegiatan pemerintah daerah dapat tercapai dan tidak adanya penyimpangan. Penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode normatifmenganalisis masalah pengawasan dan kelemahan serta hambatannya dari sisi aturan dan norma perundang-undang, serta buku yang berhubungan dengan pengawasan daerah. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat selaku Lembaga pengawas dan pencegahan internal terhadap pelaksanann dan tata kelolah pemerintah tidak mempunyai kekuatan yang kuat, walaupun hasil temuan dalam pengawasan itu terbukti adanya penyimpangan. Ini disebabkan Lembaga Pengawasan Daerah tidak mampu dan Independen dan selalu dibawah tekanan Kepala Daerah. Oleh kerana kedepan harus ada regulasi pemerintah pusat dimana kedudukan Inspektorat Daerah kedudukannya satu tingkat diatas yang dia awasi. Kata kunci: Pengawasan Internal Abstrack The failure to achieve development goals and the occurrence of deviations from government carried out by the State Apparatus have incurred state losses caused by weak supervision and prevention systems. Therefore an official oversight is conducted by a strong Autonomous Agency, so that local government activities can be achieved and there are no deviations. The writing in this paper uses a normative method to analyze the problems of supervision and weaknesses and their constraints in terms of rules and norms of legislation, as well as books relating to regional supervision. The supervision carried out by the Inspectorate as the internal supervisory and prevention agency for the implementation and governance of the government does not have a strong power, although the findings in the supervision are proven to be irregularities. This is because Regional Oversight Institutions are incapable and independent and are always under the pressure of the Regional Head. Therefore, in the future there must be a central government regulation where the position of the Regional Inspectorate is one level above which he oversees.
OTONOMI DAERAH DAN PELUANG INVESTASI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN Sugianto, Bambang; Kurniawati, Dita; Abbas, Zakaria
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.286

Abstract

Abstrak Tujuan Otonomi daerah memberikan kemudahan daerah dalam melaksanakan kewenangan, sehingga dalam menjalankan kewenangan membawak efek positif dalam berinvestasi. Investasi bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat daerah serta peningkatan Pendapatan Daerah, tetapi otonomi sering disalahgunakan oleh Pemerintah daerah terutama yang berhubungan dengan perizinan, sehingga Investor mengalami kesulitan dan hambatan. Tujuan otonomi daerah supaya ada dampak positif serta memberi pelayan publik lebih mudah dan cepat, penyederhanaan Pelayanan Kegiatan Investasi, dan penyederhanaan (regulasi) pelayanan kegiatan ekonomi membantu kelancaran usaha dari para pelaku ekonomi, karena deregulasi dipandang untuk meningkatkan efisiensi bagi pelaku ekonomi. Adanya kepastian proses adminitrasi dan kepastian hukum yang dapat menjamin keamanan dan stabilitas politik Daerah, singkronisasi regulasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Daerah harus membuka diri dan mempermudah perizinan sektor investasi terutama berhubungan rekruitmen tenaga kerja yang besar, terukurnya kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah dengan menggunakan kinerja fiscal sehingga tercapainya keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Investasi. Abstract In doing investment, there are often problems, one of which is regional autonomy, the challenges of implementing investment in Indonesia in the era of regional autonomy in Indonesia. In its regulation, there is a system of division of authority in facilitating the entry of investments with the investment arrangements at the regional level referring to investment regulations at the national level. Therefore, although the direction of Indonesian economy after Regional Autonomy refers to the economy in the region, it must be remembered that the authority of regional autonomy towards regional independence remains within the framework of the unitary state. The direction of the investment policy and the increase in business activities through investment policies are expected to create opportunities for the growth and development of the business world for every large, medium, and small scale of economic actor. Simplification of Investment Services, Simplification (deregulation) economic activity services helps accelerate the operation of economic actors, because deregulation is seen to increase efficiency for economic actors. The certainty of the administrative process and legal certainty that can guarantee the security and political stability of the region, synchronization of regulations between the local government and the central government, faster in licensing and the realization of certainty, the regional government must open up and facilitate licensing of the investment sector, especially related to the large recruitment of workers, measurable regional financial capacity in the era of regional autonomy by using performance so that the regional achievement can successfully undergone the regional autonomy.
ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA Oktarina, Evi; Deshaini, Liza; Sugianto, Bambang
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.440

Abstract

ABSTRAK Bentuk dari aspek hukum dalam pelaksanaan administrasi publik di Indonesia adalah kebijakan publik dapat ditinjau tidak hanya secara sosial, politik dan ekonomi tetapi juga yuridis (perundang-undangan). Tujuannya agar penyusunan kebijakan tidak sembarangan atau benar-benar mempertimbangkan dalam menyusun kebijakan akan tidak dianggap melakukan tindakan sewenang-wenang melanggar kewenangan atau mengacuhkan kepentingan publik. Fungsi pemerintah dalam membuat kebijakan dibidang hukum adminstrasi publik yaitu fungsi regeling, membuat produk hukum tertulis yang berisikan materi daya ikat terhadap sebagian atau seluruh penduduk wilayah Negara dan fungsi beschikking, produk hukum yang berupa penetapan yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara. Kata kunci: Aspek Hukum, Administrasi Publik, Pemerintahan. ABSTRACT The form of the legal aspect in the implementation of public administration in Indonesia is that public policy can be reviewed not only socially, politically and economically but also juridically (legislation). The aim is that the formulation of policies is not carelessly or truly considerate in formulating policies that will not be considered as having arbitrarily violated authority or ignored the public interest.The function of the government in making policies in the field of public administration law is the function of regeling, making written legal products containing material binding power to part or all of the population of the State territory and the beschikking function, legal products in the form of decisions made by state administrative officials.
PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA MANNA MENURUT PERDA NOMOR 8 TAHUN 2011 Hermana, M. Arafat; Sugianto, Bambang; Jaya, Dwi Putra
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2021): Desember
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.528

Abstract

Abstrak Di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan sudah ada pelaksanaannya serta perencanaannya tetapi didalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau masih belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengkaji 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan 2) Bagaimana Faktor Penghambat Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber utama seperti hasil wawancara dan observasi dengan menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian dan pembahasan 1)pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada serta masih kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam menjaga dan memelihara ruang terbuka hijau yang ada. 2) masih adanya faktor penghambat seperti faktor internal dan faktor eksternal dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Manna. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ruang terbuka hijau di kota manna sudah ada pelaksanaannya tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta maish banyaknya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ruang terbuka hijau itu sendiri. Kata kunci: Implementasi, Pelaksanaan, Pengelolaan, Faktor Abstract In Manna city, South Bengkulu Regency, the implementation and planning havebeen carried out, hut in the implementation of the management of green openspace has not been implemented in accordance with the existing legislation. Thereare two problems examined in this thesis reviewing I ) How is the implementationof Regional Regulation No. 8 of 2011 Regarding Spatial Planning in SouthBengkulu Regency 2) How are the Inhibiting Factors of Spatial Planning in SouthBengkulu Regency. This type of research uses empirical legal research methods,namely research in the presence of field data as the main source such asinterviews and observations by analyzing laws that are seen as communitybehavior that is patterned in people’s lives that always interact and relate tosocial aspects. Research and discussion results 1) the implementation of greenopen space management in Manna City, South Bengkulu Regency which has hotbeen implemented in accordance with the existing Laws and Regulations as wellas the lack of awareness from the communityi in maintaining the existence ofgreen open spaces. 2) there are still inhibiting factors such as internal factors andexternal factors in the management of green open space in Manna city. It can beconcluded that the implementation of green open space in Manna city has beencarried out but in its implementation it has not proceeded in accordance with theexisting laws and regulations and also the many inhibiting factors in theimplementation of green open space itself
Rekonstruksi Kedudukan dan Fungsi Inspektorat Daerah Menuju Good Governance Sugianto, Bambang; Utami, Iftitah
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 2 (2024): Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v10i2.917

Abstract

An autonomous regional government must necessarily have an independent and uninterruptible internal supervisory body, in order to a ggod governace government as mandated by Act No. 23 of 2014, which is accountability, transparency, effectiveness and transparency. This research aims to find out the position and function of the internal supervisory agency of the Regional Inspectorate. In discussions using an institutional reconstruction approach to the regulations of the laws governing the Regional Inspectorate. As for the obstacles, some things are institutional relations, supervisory officers and officers who are killed are appointed by the head of the district and they are accountable to the governor or the mayor. Of the District Inspectorate is the same district official as the supervised official, of the same structural office as the second esellon officer appointed by the head of the district, from the aspect of the authority of the District inspectorate not followed with sanctions so that the supervision is ineffective. For effective supervision, the District Inspectorate must be reconstructed or rearranged legally by changing the regulations of the separate legislation governing the internal supervisory agency, i.e. the District inspectorate, either by law or government regulation
Dilema Restorative Justice Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Amin, Muhammad Nur; Sugianto, Bambang
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i2.1601

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of how to execute the minutes of the peace agreement in restorative justice and what products are appropriate in the use of the term restorative justice. The analytical method used in this study is a normative juridical research method. The results of the study concluded that the minutes of the peace agreement issued by the police and the prosecutor's office in restorative justice cannot be executed because the product issued is not a determination but an agreement report, therefore the minutes of the agreement have executive rights if it has been registered or notified to the court and has been obtain a determination, so that the right legal product in the use of the term restorative justice is in the form of a determination without reducing the meaning of the minutes of the peace agreement made by the parties.
Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan PAD Desa Melalui Peningkatan Mutu UMKM Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Arista, Windi; Sugianto, Bambang; Yuliza, Yuliza; Merita, Enni
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v4i2.1637

Abstract

This study examines the strategic role of the Pulau Harapan Village Government in increasing Village Original Income (PAD) through improving the quality of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) with the aim of optimizing the role of village officials in increasing Village Original Income (PADes). MSMEs are an economic sector that plays a vital role in creating jobs, increasing community income, and driving village economic growth. This study uses descriptive qualitative methods through interviews, field observations, and documentation studies. The results show that the village government has implemented various programs such as capacity training, licensing facilitation, capital assistance, increased market access, and MSME digitalization. However, several obstacles such as budget limitations, lack of innovation among MSME actors, and minimal digital literacy are the main challenges. The results of the activities are expected to become a model of sustainable empowerment in increasing PADes based on local potential. This article provides recommendations for strengthening the village MSME ecosystem as a strategy for increasing PAD.
Co-Authors Abbas, Zakaria Amin, Muhammad Nur Arista, Windi askia DP, Anggi Z Asnawati Asnawati Deshaini, Liza Fachry Abda El Rahman Findriani, Findriani Gadafi, Muamal Gunawan Pria Utama Hartikasari, Juniar Hermana, M. Arafat Iza Rumesten Jaya, Dwi Putra Jumia, Wa Ode Zul Jumriah, Jumriah Khairo, Fatria Kurniawati, Dita Mansyur, Asni Marhayani, Marhayani Merita, Enni Nurbaedah, Nurbaedah Oktarina, Evi Ridwan, Ridwan Ridwan, Wa Ode Diyati Rusmini Rusmini Siti Mania, Wa Nur Srianjayani, Rini Sukriati, Sukriati Suryani, Melly Siska Utami, Iftitah Yanti, Erna Yuliza Yuliza