Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Kadaster: Journal of Land Information Technology

Faktor Penyebab dan Upaya Penyelesaian Klaster 3 Backlog Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah: - Irawan, Trio; Nugroho, Tanjung; Supama, Yohanes; Kusmiarto, Kusmiarto; Suhendro, Suhendro; Suharto, Eko; Wulan Titik Andari, Dwi
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 3 No. 1 (2025): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v3i1.51

Abstract

Systematic Complete Land Registration (PTSL) is a national program aimed at accelerating and completing the first-time land registration process simultaneously across Indonesia through the "complete village" concept. All land parcels within a village are measured, followed by clustering based on an analysis of physical and juridical data. This clustering aims to facilitate the handling of each typology of land-related issues. One such cluster is Cluster 3 (K3). The existence of K3 parcels hinders the certificate issuance process. This study aims to identify the characteristics and spatial-temporal distribution of K3 in Tojo Una-Una Regency during the 2018–2023 PTSL period, analyze the causal factors, and examine resolution efforts. The research employs a qualitative method. The results show that K3 consists of two main types: K3.1 and K3.3, with temporal distribution fluctuating between 2018 and 2022. Spatially, K3 distribution is sporadic and found in most PTSL villages. The causes of K3.1 include limited SHAT (land ownership certificate) budget compared to the PBT (parcel mapping) budget, incomplete documents, and the absence of statements regarding outstanding BPHTB/PPh tax obligations. Meanwhile, the causes of K3.3 include limited budget for juridical data collection, instant parcel printing practices, and unclear land ownership. The resolution of K3 is carried out through APBN (state budget) mechanisms by re-designating villages as PTSL targets. However, several challenges hinder the resolution efforts, such as budget limitations, lack of personnel and equipment, and low community participation, resulting in unsatisfactory outcomes. Keywords: Cluster 3 Backlog in PTSL, K3 Distribution Pattern, K3 Causal Factors, K3 Resolution Efforts   INTISARI Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan program untuk mempercepat dan menuntaskan pendaftaran tanah pertama kali secara serentak di seluruh Indonesia dengan konsep desa lengkap. Semua bidang tanah dalam satu desa diukur, kemudian dilakukan klasterisasi bidang-bidang tersebut berdasarkan kajian data fisik dan data yuridis. Klasterisasi ini untuk memudahkan penanganan pada masing-masing tipologi permasalahan bidang tanah. Salah satu klaster adalah Klaster 3 (K3). Adanya bidang tanah K3 menyebabkan terhambatnya proses penerbitan sertipikat. Tujuan penelitian adalah mengetahui karakteristik dan sebaran K3 di Kabupaten Tojo Una-Una pada rentang PTSL 2018-2023, faktor penyebab, dan upaya penyelesaiannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K3 mempunyai karakteristik K3.1 dan K3.3, dengan sebaran temporal pada rentang PTSL 2018 – 2022 yang sifatnya fluktuatif. Sebaran spasial K3 bersifat sporadis, terdapat di kebanyakan desa PTSL. Penyebab K3.1 adalah terbatasnya anggaran SHAT dibandingkan anggaran PBT, kurang lengkapnya berkas, dan tidak dibuatnya surat pernyataan BPHTB/PPh terhutang. Penyebab K3.3 adalah terbatasnya anggaran pengumpulan data yuridis, praktik mencetak bidang secara instan, dan tidak jelasnya pemilikan tanah. Penyelesaian K3 menggunakan mekanisme APBN dengan menetapkan kembali desa PTSL. Kendala dalam penyelesaian K3 yaitu keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pelaksana dan peralatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya kurang memuaskan. Kata Kunci: Klaster 3 Backlog PTSL, Pola Sebaran K3, Faktor Penyebab K3, Upaya Penyelesaian K3  
Analisis Jamaknya Kerangka Acuan Koordinat dalam Survei dan Pemetaan Kadastral : Studi di Daerah Magelang dan Sleman Nugroho, Tanjung; Suharto, Eko; Sunarto; Febriantoro Wibowo, Farizal; Ajie, Kuna
Kadaster: Journal of Land Information Technology Vol. 2 No. 1 (2024): Kadaster: Journal of Land Information Technology
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/kadaster.v2i1.32

Abstract

An unusual situation exists in Indonesia, where cadastral measurement and mapping for land registration do not adhere to a single coordinate reference framework. The Technical Guidelines for PTSL (2020–2022) state that land parcel measurements can be tied to the National TDT and/or to CORS reference stations, despite the fact that these two use different datum systems. If this is done, issues of gaps and overlaps may arise between adjacent land parcels during mapping. This study aims to highlight the multiplicity of coordinate reference frameworks used in cadastral measurement and mapping, and their relation to the national single map policy. A descriptive-comparative method with a quantitative approach was employed to compare the coordinates resulting from TDT measurements that fall within different coordinate systems and are used in cadastral mapping. The results indicate significant differences in the TDT position coordinates due to the different epoch references of the datum systems, as well as variations in the shape of the TDT network in the study area. This implies that TDT of orders 2, 3, 4, and densification orders from BPN cannot be used as a reference for land parcel binding in cadastral mapping. Keywords: mapping datum, multiple coordinate reference frameworks, coordinate differences, cadastral mapping.   INTISARI Suatu kondisi yang tidak lazim terjadi di Indonesia, di mana pengukuran dan pemetaan kadastral untuk pendaftaran tanah tidak mengacu pada satu kerangka acuan koordinat yang tunggal. Petunjuk Teknis PTSL (2020–2022) menyatakan bahwa pengukuran bidang-bidang tanah dapat diikatkan pada TDT Nasional dan/atau pada stasiun acuan CORS, meskipun keduanya menggunakan sistem datum yang berbeda. Jika hal ini dilakukan, akan timbul masalah gap dan overlap pada bidang-bidang tanah yang berbatasan saat pemetaan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keberagaman kerangka acuan koordinat yang digunakan dalam pengukuran dan pemetaan kadastral, serta kaitannya dengan kebijakan peta tunggal nasional. Metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk membandingkan koordinat hasil pengukuran TDT yang berada pada sistem koordinat yang berbeda dan digunakan dalam pemetaan kadastral. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam koordinat posisi TDT, yang disebabkan oleh perbedaan epok referensi sistem datum. Selain itu, terdapat variasi perubahan bentuk jaring TDT di daerah penelitian. Ini berarti bahwa TDT orde 2, 3, 4, dan orde perapatan dari BPN tidak dapat digunakan sebagai acuan pengikatan bidang tanah untuk pemetaan kadastral. Kata Kunci: datum pemetaan, kerangka acuan koordinat yang beragam, perbedaan koordinat, pemetaan kadastral.