Articles
<![CDATA[ACTIO PAULIANA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITOR DALAM KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Anandewi, Made Martia Surya]]>;
<![CDATA[Sukihana, Ida Ayu]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji actio pauliana dalam rangka upaya perlindungan kepada kreditor dalam kepailitan serta pengaturan actio pauliana dalam undang-undang kepailitan. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan actio pauliana. Hasil penulisan menunjukkan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan upaya kepada kreditor agar kreditor menuntut haknya dari debitor melalui actio pauliana yang dilakukan oleh kurator. Melindungi dan mengelola harta kekayaan pailit untuk kepentingan semua pihak yang berkepentingan dengan harta pailit sebagaimana tugas dari kurator. Perbuatan hukum yang digugat actio pauliana dalam kasus pailit tidak menguntungkan kreditor, yaitu pelunasan atau pemberian jaminan utang yang belum jatuh tempo, belum dipulihkan, atau tidak dapat ditagih. Upaya perlindungan terhadap kreditor atas asset yang pailit yaitu dilakukannya sita umum terhadap semua kekayaan debitor yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diumumkan maupun harta yang diterima selama kepailitan dan hilangnya hak dalam menguasai serta menangani kekayaannya semenjak putusan pernyataan pailit diumumkan. Penyitaan terhadap aset debitor digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Kata Kunci: Upaya Perlindungan, Kreditor, Actio Pauliana, Kepailitan ABSTRACT The purpose of this article is to examine Actio Pauliana in order to protect creditors in bankruptcy and to regulate Actio Pauliana in the bankruptcy law. This article uses normative legal research method, which emphasizes the principles of law and legislation relating to Actio Pauliana. The results of the writing show that the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations provides efforts to creditors so that creditors demand their rights from debtors through actio pauliana carried out by the curator. Protect and manage bankruptcy assets for the benefit of all parties with an interest in the bankruptcy assets as the logical duties of the curator. The legal action that was sued by Actio Pauliana in the bankruptcy case didn’t benefit the creditor, namely repayment or guaranteeing of debts that are not yet due, not yet recovered, or not billable. Efforts to protect creditors for bankrupt assets include general confiscation of all assets of the debtors at the time the decision to declare bankruptcy was announced as well as assets received during the bankruptcy and loss of rights to control and manage their assets since the decision to declare bankruptcy was announced. The confiscation of the debtor's assets is used to pay debts to creditors. Key Words: Protection measures, Creditors, Actio Pauliana, Bankruptcy]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KREDIT MACET ATAS AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Nugraha Pudja, Pande Gede Yudha]]>;
<![CDATA[Sukihana, Ida Ayu]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet atas akta pemberian hak tanggungan. Pada prinsipnya seseorang yang ingin memimjam uang di bank haruslah mempunyai jaminan yang cukup untuk menjamin utangnya tersebut. Hak tanggungan atas tanah umumnya diberikan sebagai jaminan atas utang seseorang, yaitu berupa pembebanan atas hak tanah juga dengan benda-benda yang secara hukum adalah kesatuan dengan tanah tersebut. Pelaksanaan hak tanggungan saat ini dilakukan secara elektronik yaitu dilakukan pengaturannya dalam PERMEN Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal pula dengan istilah “Sistem HT-el”. Sebelum ditanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) antara debitur serta kreditur, seluruh ketentuan dan syarat fasilitas kredit yang di berikan oleh kreditur kepada debitur akan diikat melalui suatu Perjanjian Kredit. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokoknya sedangkan APHT merupakan perjanjian assesoir atau tambahan. Dengan lunasnya atau berakhirnya perjanjian pokok maka perjanjian tambahan akan berakhir pula secara otomatis. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji efektivitas hukum dan aturan hukum yang ada melalui study kepustakaan kemudian mengaikan dengan fakta di lapangan. Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit macet atas pemberian hak tanggungan diantaranya dapat diselesaian melalui restruturisasi dan/atau sita jaminan. Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kredit, Hak Tanggungan ABSTRACT This study aims to determine the settlement of the default on bad credit disputes over the deed of granting mortgage rights. In principle, someone who wants to borrow money from a bank must have sufficient collateral to guarantee the debt. Mortgage rights to land are generally given as collateral for one's debts, namely in the form of encumbrances on land rights as well as objects which are legally an integral part of the land. The implementation of mortgage rights is currently carried out electronically, namely the regulation is carried out in the PERMEN Agraria and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 9 of 2019 concerning Electronic Integrated Mortgage Services or also known as the "HT-el System". Prior to the signing of the Deed of Granting Mortgage (APHT) between the debtor and creditor, all terms and conditions of the credit facility provided by the creditor to the debtor will be bound through a Credit Agreement. This credit agreement is the main agreement while the APHT is an accessory or additional agreement. With the settlement or expiration of the main agreement, the additional agreement will also terminate automatically. This study uses empirical juridical methods, namely research that examines the effectiveness of existing laws and legal rules through literature study and then relates them to facts in the field. Settlement of non-performing credit default disputes over the granting of mortgage rights can be resolved through restructuring and/or confiscation of collateral. Keywords: Default, Credit Agreement, Mortgage]]>
<![CDATA[PENGATURAN KARYA SENI UKIR TOPENG DALAM PERSFEKTIF EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[prasetya, wawan]]>;
<![CDATA[Sukihana, Ida Ayu]]>
<![CDATA[ Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Desa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk memahami perlindungan hukum karya seni ukir topeng sebagai Eksresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya seni ukir topeng dari perspektif ekspresi budaya tradisional agar terhindar dari kegiatan yang merugikan ketertiban umum. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menghimpun dan menganalisa bahan pustaka dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yaitu sering tidak diketahuinya terddapat hak cipta yang terkandung dalam karya seni ukir topeng yang memiliki nilai estetika kebudayaan tradisional dan nilai ekonomis dimana dilindungi dalam Pasal 38 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melakukan inventarusasi, menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional wajib dilakukan pemerintah dalam upaya melindungi warisan budaya tradisional. Implementasi daripada pencatatan walaupun itu bukan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan perlidungan, tetapi negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan hasil kebudayaan yang telah diwariskan. Untuk menigkatkan perlindungan hak cipta karya seni ukir topeng dalam perspektif ekspresi budaya tradisional adalah pemahaman keberadaan hak cipta dan kesadaran hukum dari pencipta yang menjadi pelaku seni agar bisa menggunakan hak yang melekat secara pribadi pada dirinya dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab serta peran penting pemerintah diwajibkan untuk mengiventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional warisan leluhur. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak cipta, Seni Ukir Topeng, Ekspresi Budaya Tradisional ABSTRACT The purpose of research is to understand the legl protection of mask carved art as traditional culttral excretions based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and efforts that can be made to improve legal protection against the copyright of mask carved art from the perspective of traditional cultural expressions to be spared From activities that are detrimental to public order. The methd used in writing this article is the method of normative legal research by collecting and analyzing literature from primary and secondary data. The results of this study are often not known to the copyright contained in mask carved artwork that has aesthetic value of traditional culture and economic value where they are protected in Article 38 of Law No. 28 of 2014 concrning Copyright. Conduct inventory, maintain and maintin the expresion of traditional culture must be carried out by the government in an effort to protect traditional cultural heritage. Implementation rather than recording even though it is not a necessity to get a supply, but the state has an obligation to register the culture results that have been inherited. To increase the protection of the copyright of the mask carved art in the perspective of the expression of traditional culture is the understanding of the existence of copyright and legal awareness of the creator who becomes an artist who can use the right to be personally inherent to himself and is not misused by irresponsible parties and the government's important role It is required to inventory, maintain and mantain the expression of the traditional culture of ancestor heritage. Keywords: Legal Protection, Copyright, Mask Carving, Traditional Cultural Expressions]]>
<![CDATA[PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Fredyan Priambodo]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In the world of medical narcotics is necessary for the treatment and scientific study of certain types of diseases. But increasingly widespread drug abuse, even this is not only done by adults but also by children. It is necessary for the assessment of the normative perspective of legislation relating to narcotics offenses by children. Decision handed down from the judge must consider the social circumstances of the facts of the child actors. Therefore the judge must make sure that the decision to be taken is the most appropriate and fair to the child.]]>
<![CDATA[KAJIAN PERJANJIAN PENETAPAN HARGA LAYANAN PESAN SINGKAT (SHORT MESSAGE SERVICE) ANTARA PT XL TBK DAN PT TELKOMSEL DENGAN OPERATOR SELULER TERKAIT PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SMS OFF-NET) ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Wedha Arisanthi]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This paper entitled “Study Contract of Pricing Short Message Service Determination Between PT.XL TBK and PT.Telkomsel against the cellular operators related with unfair business competition”. This paper uses normative analysis method. The formed of Telecommunications of Law 1999 No.36 trigger a competition in telecommunication. Now as a result of the law about unfair competition had been regulated in The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition 1999 No.5]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN KERJA PADA CV SINAR KAWI DI TAMPAKSIRING GIANYAR ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Putu Wira Aditya]]>;
<![CDATA[I Ketut Markeling]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.797 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada CV. Sinar Kawi Di Tampaksiring Gianyar”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direktur perusahaan dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data-data asli yang di peroleh dari wawancara dengan informan atau responden yang bersangkutan. Penelitian ini menghasilkan bahwa tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi dilakukan dengan memberikan kesejahteraan kepada pekerja seperti memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya di dalam pelaksanaan tanggung jawab direktur perusahaan terhadap pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja pada CV. Sinar Kawi dilakukan dengan memberikan perawatan atau pengobatan lebih lanjut di rumah sakit terdekat untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERKAIT PEREDARAN MINUMAN TRADISIONAL LOLOH CEMCEM TANPA IZIN EDAR DI TABANAN ]]>
<![CDATA[I Made Gede Leonada]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.461 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p08
<![CDATA[Indonesia merupakan negara berkembang yang mana salah satu aspek yang sangat mempengaruhi perkembangannya adalah dibidang perekonomian, dalam hal ini meliputi bidang perdagangan. Konsumen yang menjadi komponen penting dalam kegiatan perdagangan ini, justru sangatlah lemah dalam perlindungan hukumnya. konsumen sering mendapatkan akibat yang memprihatinkan dari berbagai segi, terutama dari segi kesehatan. para konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. seiring perkembangan jaman banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan mengedarkan produk makanan, minuman, ataupun obat-obatan. dalam hal ini minuman tradisional loloh cemcem yang beredar tanpa memiliki izin edar menimbulkan kerugian bagi konsumen di kabupaten tabanan. metode yang digunakaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. peran BPOM dalam melindungi konsumen terhadap peredaran minuman tradisional loloh cemcem yaitu memberikan edukasi, komunikasi, dan informasi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen ialah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. kata kunci: BPOM, konsumen,loloh cemcem.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN HAK MORAL KARYA LAGU/ MUSIK DAN REKAMAN SUARA DALAM PRAKTIK PENGGUNAAN HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[I Gusti Putu Andre Pratista]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 01, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (26.429 KB)
<![CDATA[The absence of explicit recognition of moral rights element in a work song/music and voice recordings in the regulation of Copyright, proved to have a weaker impact at the same disregard for the rights of paternity and the right of integrity.Conversely, a prominent and gain recognition as well as an all-out fight for their enforcement is Economic Rights. Images of such conditions reflect the character of Copyright law as an instrument of economic right heavy. Meanwhile, the conception of Copyright protection can not be separated from the cultural rules and norms of local wisdom inherent in a work song / music and sound recordings. However, so many casesof violations of moral rights in a work song / music and sound recording is reviewed, it is more understood merely as a violations of ethics. The purpose of this paper is todetermine the shape of infringement in addition Moral Rights to a work song / music and sound recordings, in the form of infringement of Integrity and Attribution Rights.Another aim was to determine the law enforcement efforts and measures that can be performed in the enforcement of moral rights has begun to neglect and lose their enforcement by the Economic Rights of a work song / music and sound recordings that can be overcome with some effort as institutional strengthening copyright, dissemination and awareness-raising law society and legal action against infringementof moral rights.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PENGATURAN ACQUIT ET DE CHARGE TERHADAP DIREKSI PERSEROAN ]]>
<![CDATA[Desak Nyoman Alit Gunatri]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.133 KB)
<![CDATA[Direksi sebagai bagian dari Organ Perseroan memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar terhadap Perseroan, salah satu Kewajibannya adalah membuat laporan tahunan. Laporan tahunan yang telah di sahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyebabkan Direksi memperoleh pelepasan dan pelunasan tanggung jawab yang disebut dengan acquit et de charge. Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara tegas persyaratan untuk memperoleh acquit et de charge, sehingga menimbulkan ketidakpahaman Direksi mengenai pemberian acquit et de charge. Dengan diterapkannya acquit et de charge bukan berarti Direksi akan sepenuhnya bebas dari seluruh tanggung jawabnya, namun tetap terikat oleh beberapa persyaratan. Direksi yang secara sah menerima acquit et de charge dari RUPS akan memperoleh kedudukan hukum sehingga tidak dapat digugat begitu saja oleh pihak yang berkepentingan. Permasalahan yang diperoleh berdasarkan latar belakang tersebut adalah Bagaimana pengaturan terkait acquit et de charge terhadap Direksi berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ? dan Bagaimana akibat hukum yang timbulkan oleh acquit et de charge terhadap Direksi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ?. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu metode penelitian yang didasarkan norma hukum maupun doktrin-doktrin untuk menjawab isu hukum yang dibahas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan akibat hukum yang oleh acquit et de charge terhadap Direksi. Hasil penelitian ini adalah memperjelas persyaratan dalam memperoleh acquit et de charge sehingga Direksi memahami akibat hukum yang ditimbulkan apabila Direksi secara sah memperoleh acquit et de charge. Kata kunci : Laporan Tahunan; Acquit Et De Charge;]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KABUPATEN BADUNG UTARA ]]>
<![CDATA[Ni Luh Gede Napriza Ayudhani Pendit]]>;
<![CDATA[A.A Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (221.872 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p06
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kabupaten Badung Utara. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini bagaimakah bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian sewa menyewa mobil dan cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan buku-buku. [1] Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa adalah membayar ganti rugi, pengalihan resiko yaitu beralihnya kepada penyewa sejak terjadinya wanprestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, memenuhi isi daripada perjanjian tersebut jika masih dapat dilakukan, atau perjanjian terebut dapat dibatalkan disertai dengan ganti kerugian dan upaya penyelesaiannya adalah Litigasi dan Non Litigasi. Saran yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah bagi pihak penyewa seharusnya lebih hati-hati dalam memakai mobil sewaannya sehingga tidak terjadi kerusakan sedangkan bagi bagi pihak yang menyewakan sebaiknya lebih teliti memberikan mobil sewaannya kepada pihak penyewa dan lebih teliti dalam membuat suatu perjanjian yang telah disepakati bersama. Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Sewa Menyewa, Wanprestasi.]]>
