Articles
<![CDATA[KEDUDUKAN PENYEDIA APLIKASI TERKAIT KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELAUI INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[I Made Dwija Di Putra]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.31 KB)
<![CDATA[Keberadaan aplikasi jual beli online membantu mempermudah seseorang dalam membeli sesuatu tanpa harus berpergian dan waktu yang dibutuhkan sangat singkat. Di samping mempunyai kelebihan tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan pihak penyedia aplikasi jual beli online dengan pihak konsumen dalam kegiatan jual beli, namun dalam kenyataannya di dalam masyarakat khususnya pihak konsumen, penggunaan aplikasi jual beli online tidak selalu berjalan dengan lancar dalam pelayanan dari penyedia aplikasi jual beli online, sehingga menimbulkan suatu kerugian bagi para konsumen pengguna aplikasi tersebut, salah satunya yaitu ketidaksesuaian jenis barang yang ditawarkan pada aplikasi dengan jenis barang yang tersedia, yang mengakibatkan barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati di dalam aplikasi. Hal tersebut tentu menjadi suatu kelemahan dari penggunaan aplikasi jual beli online. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online serta perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam hal ini kedua problem tersebut merupakan norma kosong, dikarenakan tidak diaturnya aturan mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online serta perlindungan hukum terhadap konsumen pada Undang-Undang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab penyedia aplikasi jual beli online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal terjadinya kerugian. Perusahaan penyedia aplikasi jual beli online harus bertanggungjawab dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang dderita oleh pihak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum yaitu dengan melakukan penuntutan atas kerugian yang dialaminya serta pemenuhan atas hak-haknya sebagai konsumen. Kata Kunci: Penyedia Aplikasi Jual Beli Online, Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen]]>
<![CDATA[PENGATURAN PENGGUNAAN DESAIN YANG SAMA PADA PRODUK MOBIL YANG MEREKNYA BERBEDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI ]]>
<![CDATA[I Putu Adi Dana Pratama]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (218.756 KB)
<![CDATA[Desain Industri merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yangdikelompokan kedalam Industrial Property Right, sehingga Desain Industri memilikipengaturan dan dilindungi hukum. Terhadap permasalahan pengaturan penggunaandesain yang sama pada produk mobil yang mereknya berbeda ditinjau dari UndangUndangNomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Bertujuan untuk mengetahuisuatu produk Merek berbeda memiliki Desain yang sama merupakan suatu pelanggaranatau tidak jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang DesainIndustri. Metode penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian iniberhasil menyimpulkan bahwa produk yang desainnya sama namun mereknya berbedabukan merupakan sebuah pelanggaran karena kesamaan tesebut terjadi atas dasarperjanjian kolaborasi dimana para pihak sepakat untuk memproduksi produk dengandesain yang sama namun dengan merek masing-masing.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KLAIM POLIS ASURANSI DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA PT PRUDENTIAL DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Putu Endra Wijaya Negara]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.081 KB)
<![CDATA[Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum asuransi terkait dengan klaim polis asuransi kesehatan pada PT Prudential Di Kota Denpasar. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan klaim asuransi kesehatan pada PT Prudential di Kota Denpasar. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Penelitian Hukum yang bersifat yuridis empiris merupakan suatu usaha mendekati masalah yang telah diteliti dengan sifat hukum yang nyata. Pengumpulan bahan-bahan dalam tulisan ini diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Pengumpulan bahan–bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan Teknik wawancara dan teknik kepustakaan. pelaksanaan klaim asuransi di bidang kesehatan dalam PT Prudential dengan tertanggung belum terlaksana sepenuhnya. Terbukti, masih banyak tertanggung yang menerima gagal klaim, juga masih banyak persyaratan klaimyang kurang dan tidak sesuai dengan prosedur. Ini membuktikan masih adanya hal dalam perjanjian yang tertuang di polis asuransi kesehatan yang belum terlaksana. Pelaksanan Klaim Asuransi di Bidang Pelayanan Kesehatan pada PT Prudential di Kota Denpasar belum sesuai dengan isi dari perjanjian asuransi atau polis asuransi prudential. Dalam hubungan hukum antara penanggung terhadap tertanggung diatur dalam suatu perjanjian dan dikaitkannya dengan hak dan kewajiban. Tetapi penanggung tidak memenuhi kewajibannya kepada tertanggung dengan membiarkan tertanggung mengurus klaim asuransiya tanpa bantuan penanggung.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS JUAL BELI HAK WARIS ATAS WARISAN YANG BELUM TERBAGI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[A.A Ngr Bagus Indra Kusuma]]>;
<![CDATA[A.A Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.65 KB)
<![CDATA[Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap individu yang telah meninggal akan meninggalkan sesuatu untuk keturunan berikutnya. KUH Perdata mengatur tentang bagaimana warisan itu diwariskan dan bagaimana pula selanjutnya warisan itu diperjual belikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat sahnya jual beli hak waris menurut KUH Perdata, serta bagaimana prosedur jual beli hak waris atas warisan yang belum terbagi menurut KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa syarat sahnya jual beli hak waris yaitu telah memenuhi syarat subjektif yang dibuktikan dengan kesepakatan dan kecakapan ahli waris untuk menjual harta warisan dan telah memenuhi syarat objektif yaitu harta warisan. Prosedur jual beli hak waris yaitu dengan membuat silsilah sebagai ahli waris yang kemudian di ikuti dengan pembuatan akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN ]]>
<![CDATA[Herbert Petrus Wiro Simbolon]]>;
<![CDATA[Ngakan Ketut Dunia]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (17.418 KB)
<![CDATA[The right brand is a privilege as the privilege and the right to license the brand to a partyto use the trademark rights through licensing agreements. Lately there is a misuse oflicense both the licensor and the licensee to the detriment of either party and may result inunfair competition. Therefore, this article will explain about the legal effort to abuse thebrand license agreement]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMAKAIAN PRODUK DAUR ULANG SIAP PAKAI DALAM PERKEMBANGANNYA DI PROVINSI BALI ]]>
<![CDATA[Indira Trisdanadea]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (157.073 KB)
<![CDATA[Daur ulang adalah kegiatan positif yang dapat menjamin kesinambungan aktifitas manusia di Bumi khususnya Provinsi Bali. Akan tetapi, keamanan dan kesehatan pada produk tersebut diragukan sehingga menjadi latar belakang penyusunan jurnal ini. Rumusan masalah yakni pertama, apakah produk daur ulang siap pakai dalam proses pemasarannya dapat menjadi obyek dari perlindungan konsumen? Kedua, bagaimana kewajiban yang dilekatkan pada produsen produk daur ulang dalam menjamin hak konsumennya? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kedudukan dari produk daur ulang dalam penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen dapat diposisikan sebagai obyek sehingga konsumen dijamin haknya dalam menggunakan produk tersebut; serta Untuk mendiskripsikan kewajiban dari seorang produsen produk daur ulang siap pakai jika pada kenyataannya secara normatif adalah obyek dari perlindungan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan meliputi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis dan konseptual serta kasus. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, produk hasil daur ulang adalah obyek perlindungan konsumen; sedangkan kedua, kewajiban konsumen adalah untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan manfaat termasuk sterilisasi produk daur ulang. Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Daur Ulang, Sampah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AGEN ASURANSI DI ERA DIGITAL DALAM MENAWARKAN PRODUK ASURANSI ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Satriya Wedhana Putra]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.663 KB)
<![CDATA[Asuransi atau yang lebih dikenal dengan pertanggungan adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, sebagian besar masyarakat telah membuat perjanjian atau polis asuransi dengan perusahaan asuransi, baik milik Negara ataupun milik swasta. Namun masih banyak kesadaran masyarakat Indonesia tentang asuransi terbilang masih rendah, karena kurang pahamnya masyarakat Indonesia berkaitan dengan asuransi yang dianggap hanya membuang - buang uang dan tidak ada fungsinya. Jika dilihat untuk masa depan peran asuransi sangatlah penting bagi masyarakat diantaranya seperti antisipasi untuk kejadian yang tidak terduga, untuk menyusun rencana masa depan, keamanan finansial dan melindungi keluarga serta orang tercinta. Dengan semua manfaat yang diberikan asuransi masyarakat akan merasa tenang pada masa depan keluarganya. Asuransi dapat juga membantu menyediakan perlindungan dan kepastian untuk seluruh anggota keluarga dari banyak hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu masyarakat akan merasa tenang karena mengetahui keluarganya tidak akan terlantar jika sesuatu yang tidak terduga terjadi seperti kematian, apalagi di era digital ini dimana masyarakat banyak yang tidak mengetahui pentingnya asuransi bagi kehidupan masa depan mereka, maka dari itu peran agen asuransi sangat penting untuk menjelaskan pentingnya asuransi kepada masyarakat dan membuat masyarakat sadar akan masa depan mereka. Kata Kunci : Asuransi, Manfaat bagi masyarakat, agen]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA DATA BASE ]]>
<![CDATA[Yeanis Nebula Ricisandhy]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Darmawan]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.704 KB)
<![CDATA[Legal protection of copyright works database that aims to determine whether the object database as one of the creatures, which uses the method of normative legal research, legal research is also called study normative legal doctrine, also referred to as library research or study documents, so it can be concluded that copyright protection database has been set in the Act - Act No. 19 of 2002 on Copyright in particular in article 12 of the letter I.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KETENTUAN PENDAFATARAN MEREK BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN KATA PADA PERUSAHAAN COFFEE SHOP DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Dika Samiaji Gustoro]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.721 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i07.p15
<![CDATA[Merek merupakan ruang lingkup dari pada Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kreasi intelektual, yang dapat berupa hak merek seperti halnya hak kebendaan lainnya Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapapun. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Indonesia merupakan suatu kewajiban apabila merek tersebut didaftarkan dan ini merupakan perlindungan yang bersifat preventif. Dengan hukum merek yang masih belum banyak masyarakat mengetahui bagaimana sistem perlindungan berkaitan dengan merek pada sebuah nama usaha agar salah satu karya intelektual mereka mendapatkan perlindungan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian yuridis empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta pendekatan perundang-undangan. Maka tidak ada cara lain upaya hukum yang dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan merek tersebut karena lebih memberikan jaminan perlindungan hukum dengan cara mendaftarkan merek pada nama perusahaannya. Kata Kunci: Kekayaan Intelektual, Merek, Warung Kopi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR DAN RELEVANSINYA TERHADAP PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ]]>
<![CDATA[Putu Hendra Pratama]]>;
<![CDATA[Ni Ketut Supasti Dharmawan]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.125 KB)
<![CDATA[Brand is an economic asset for its owners, both individuals and companies (legal entities) that can generate huge profits, of course, when utilized with respect to aspects of business and management processes are good, because the Right to Use Trademark often related to monopolistic practices and unfair business competition healthy then attached to her legal protection, as objects related to them the rights of individuals or legal entities. Important legal protection of intellectual property rights is a registered Trademark particularly against unfair competition. This study aims to determine the relevance of a trademark registration pertaining to the existence of unfair business practices by applicable Indonesian laws and legal effect of brand owners who have not registered.The data used in this study is a secondary data obtained from the literature, from the Law and literature books of jurisprudence and other legal writings relevant to the issues. This type of research is to solve the problems of normative legal research. In discussing the issues contained in this research used the qualitative method then the data is presented in descriptive and systematic. So that it can be seen besides getting legal protection registered brand owners will also get exemption from unfair business practices, especially in the case of monopoly goods and services. So brand owners who have not registered will not get any protection or exclusion of the practice of business competition.]]>
