Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL KARYA CIPTA OGOH-OGOH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TANTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[I Wayan Agus Pebri Paradiska]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.222 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dilatarbelakangi dari tidak adanya pengaturan khusus mengenai hasil karya seni ogoh-ogoh. Mengangkat permasalahan mengenai Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan Bagaimana upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh. Digunakannya metode penelitian normatif. Bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta ogoh-ogoh secara umum dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Upaya perlindungan hukum terhadap karya seni ogoh-ogoh sebagai hasil karya seni dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA INDONESIA DALAM EKSEKUSI ASET DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[I Dewa Agung Deandra Juniarta]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (655.263 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i08.p03
<![CDATA[Berjalannya perkembangan dunia usaha, debitor memiliki aset baik di dalam negeri maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Debitor yang memiliki aset di luar wilayah Republik Indonesia menimbulkan suatu aspek internasional. Menjadi suatu permasalahan jika debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia dan memiliki sejumlah aset di luar negeri karena melibatkan kedaulatan negara. Permasalahan yang diangkat yakni bagaiamanakah pengaturan hukum kepailitan lintas batas negara di Indonesia dan apakah pengadilan niaga Indonesia dapat mengeksekusi aset debitor pailit yang berada di luar negeri. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui kewenangan pengadilan niaga Indonesia dalam eksekusi aset debitor pailit yang berada di luar negeri. Metode yang dipakai dalam penulisan karya ilimiah ini adalah metode penelitian normatif dengan meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya yaitu pengaturan hukum kepailitan di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai kepailitan lintas batas negara dan pengadilan niaga Indonesia tidak dapat mengeksekusi aset debitor yang berada di luar negeri kecuali dengan diadakannya perjanjian bilateral. Kata Kunci : Kepailitan Lintas Batas Negara, Pengadilan Niaga Indonesia, Aset Debitor]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN SUARA SEBAGAI MEREK NON TRADISIONAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK ]]>
<![CDATA[Ni Putu Winda Pramesti Dewi]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 10 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.378 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i05.p15
<![CDATA[Suara menjadi tanda pembeda yang potensial untuk didaftarkan sebagai merek. Dalam peraturan Undang – Undng Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, suara termasuk tanda pembeda yang dilindungi. Namun mengenai pendaftarannya masih banyak kebingungan mengenai cara menampilkan suara dalam bentuk grafik dan bagaimana suara bisa didaftarkan sebagai merek. Metode penulisan hukum normatif digunakan sebagai metode penulisan ini. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai pendaftaran suara sebagai merek berdasarkan ketentuan undang – undang di bidang Merek, serta mengkaji akibat hukum dari suatu merek tidak didaftarkan. Hasil dari kajian penulisan ini yaitu pendaftaran suara berdasarkan ketentuan undang – undang merek bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan pendaftaran merek di Ditjen HKI, dimana khusus untuk pendaftaran suara harus dapat dipresentasikan secara grafis dengan melampirkan notasi dan rekaman suara. Sealnjutnya untuk merek yang tidak didaftarkan, akibat hukumnya dalah hak atas merek tersebut tidak akan diberikan oleh negara sehingga tidak akan mendapat perlindungan hukum. Kata Kunci: Pendaftaran, Merek, Suara]]>
<![CDATA[PENDAFTARAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT RAGA JAYATAMA DI BATUBULAN GIANYAR ]]>
<![CDATA[Ni Wayan Indah Junyanitha]]>;
<![CDATA[I Nyoman Mudana]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.012 KB)
<![CDATA[Dalam penulisan jurnal yang berjudul “Pendaftaran Fidusia dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama di Batubulan Gianyar” menggunakan metode penelitian hukum empiris. Terdapat permasalahan yaitu bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam praktek pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran fidusia dalam hal pemberian kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia. Dalam praktek pemberian kredit oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Raga Jayatama Batubulan, pelaksanaan pendaftaran fidusia belum dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor biaya pendaftaran akta fidusia, faktor nilai jaminan dan faktor tidak adanya jangka waktu masa berlaku akta fidusia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMEN MOBIL PADA PT. CLIPPAN FINANCE DENPASAR ]]>
<![CDATA[Anak Agung Anom Dimas Wiraputra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.991 KB)
<![CDATA[Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/ 2000 tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembiayaan Konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau angsuran oleh konsumen. Pembiayaan Konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Namun, dalam prakteknya tidak jarang terjadi permasalahan seperti wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil. Maka, permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah tata cara untuk menyatakan debitur wanprestasi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen mobil pada PT.Clippan Finance Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu melakukan penelitian lapangan didukung dengan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah tata cara menyatakan debitur wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar yakni PT. Clippan finance selaku pihak kreditur dengan debitur telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan menandatangani perjanjian pembiayaan yang didalamnya telah diatur mengenai kejdian kelalaian, dalam perjanjian tersebut telah di tentukan terlebih dahulu saat adanya kelalian dari debitur Sedangkan, upaya penyelesaian wanprestasi pada PT. Clippan Finance Denpasar dilakukan secara non litigasi dengan cara melakukan musyawarah dengan debitur.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK TERHADAP KERAHASIAAN DATA NASABAH DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Wira Prabawa]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (46.701 KB)
<![CDATA[Makalah ini berjudul “Tanggung Jawab Pihak Bank Terhadap Kerahasiaan Data Nasabah di Kota Denpasar”. Makalah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank ialah kepatuhan pihak bank terhadap kewajiban rahasia bank. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hal tersebut dapat dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, apakah di kota Denpasar implementasi atas aturan tentang kerahasiaan data nasabah tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa Narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan terkait implementasi dari pengaturan tentang kerahasiaan data nasabah belum berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN BERKAITAN DENGAN PHK PADA PERUSAHAAN YANG DI AKUISISI ]]>
<![CDATA[I Gede Ivan Wiryana Aditya]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.984 KB)
<![CDATA[Akuisisi merupakan pengambilalihan saham sepenuhnya dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Akuisisi banyak menimbulkan kerugian antara pihak pekerja, terjadi akuisisi yang berdampak kepada posisi atau jabatan tenaga kerja, kecemasan dan kecemburuan sosial dan mutasi juga menjadi masalah yang dihadapi tenaga kerja mana kala perusahaanya mengalami akuisisi, Akuisisi juga menimbulkan permasalahan Upah atau pesangon yang harus direalisasikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebabkan setiap tenaga kerja yang di PHK harus mendapatkan Haknya sesuai dengan Peraturan Tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana Efektifitas Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait akuisisi yang dilakukan PT. Bank Mandiri Taspen terhadap PT. Bank Sinar Harapan Bali. Metode Penulisan yang dipergunakan yakni metode Empiris. Makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Undang-Undang No.13 Tahun 2003 terhadap tenaga kerja mana kala perushaan di akuisisi Hasil yang diperoleh di lapangan, bahwa perusahaan harus membayar uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sesuai dengan pasal 156 ayat (1) dan sesuai dengan perjanjian kerja yang dilakukan Perusahaan dengan Pekerja. Berdasarkan data yang di dapat dari Bank Mantap bahwa pesangon yang diperoleh oleh Tenaga kerja yang di PHK baik atas kemauan sendiri maupun di PHK oleh perusahaan tidak sepenuhnya dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 maupun Perjanjian kerja yang menyebabkan pelaksanaan yang dilakukan oleh pesuahaan kurang efektif. Kata Kunci : Akuisisi, Pemutusan Hubungan Kerja, Mutasi]]>
<![CDATA[EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SEWU KABUPATEN TABANAN MELALUI BALAI LELANG BALI INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Gede Surya Septiawan]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Indrawati]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (293.12 KB)
<![CDATA[Penelitian kaitannya dengan penulisan skripsi ini berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan Melalui Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI)” memiliki tujuan yaitu untuk memahami bagaimana proses eksekusi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan melalui Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI) dan hambatan-hambatan yang dialami pada saat eksekusi hak tanggungan pada Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). Kesimpulan dalam penulisan ini yaitu eksekusi hak tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan telah terselesaikan hanya sampai pada tahap pra lelang pada Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). Mengenai hambatan yang terjadi yaitu proses pengajuan berkas yang cukup memakan waktu dapat diatasi dengan adanya saling komunikasi antara kedua belah pihak dan hambatan dari pihak debitur berupa ancaman keselamatan petugas dapat diatasi dengan cara pengiriman surat pemberitahuan melalui surat pos.]]>
<![CDATA[PEMBENTUKAN KONTRAK MANAJEMEN HOTEL JARINGAN INTERNASIONAL DI BALI ]]>
<![CDATA[Nyoman Santi Dewi]]>;
<![CDATA[Ni Nyoman Sukeni]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.954 KB)
<![CDATA[The development of the law of an international network of hotel management contracts in Bali has led to complex business transactions, causing a variety of problems. One factor is the difference in the legal system adopted by Indonesia with business partners that foreign nationals are invite dto collaborate. Giving rise to the existence of a worry and doubt in the implementation of the contract.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI IBU MENYUSUI DALAM PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI YANG LAYAK PADA PUSAT PERBELANJAAN MODERN (PLAZA RENON DENPASAR) ]]>
<![CDATA[Gayatri Rahmayanthi]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (558.218 KB)
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap ibu yang sedang menyusui bayinya merupakan hal yang sangat penting bagi sang ibu dan juga bayinya. Pusat Perbelanjaan Modern diharuskan menyediakan ruang menyusui seusai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang No.33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ibu menyusui dan penyediaan ruang menyusui yang layak, seperti yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, demi memberikan kenyamanan dan keamanan kepada sang ibu saat menyusui bayinya, pnelitian ini merupakan penelitian Hukum Empiris dengan melakukan survey dan penelitian di lapangan yaitu pada pusat Perbelanjaan Modern (Mall), yang terletak di Denpasar yaitu “Plaza Renon”, disamping itu para Ibu Menyusui cenderung tidak mengetahui secara mendalam mengenai hak-hak nya selama menyusui bayinya, serta pada kenyataan nya tidak terpenuhinya kelayakan ruang menyusui pada tempat sarana umum seperti sebagaimana diatur pada Peraturan Perundang-Undangan yang menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum bagi ibu menyusui dalam hal ini kurang terpenuhi khususnya kelayakan penyediaan Ruang Menyusui pada Tempat Sarana Umum. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penyediaan Ruang Menyusui, Ibu Yang Menyusui.]]>
