Articles
<![CDATA[PELAKSANAAN KETENTUAN PREMI DANA PIHAK KETIGA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Gede Ryan Febrasio Wikora]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.993 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2018.v07.i01.p01
<![CDATA[ABSTRAK Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi begitu dibutuhkan mengingat banyaknya bank-bank regional maupun bank nasional yang mengalami pailit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peraturan premi dana pihak ketiga serta tingkat bunga yang dapat dijamin oleh LPS. Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau tatsachenwissenschaft merupakan suatu ilmu kenyataan hukum yang terdiri dari penelitian terhadap efektivitas hukum serta penegakan hukum dalam masyarakat dengan jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatam Perundang-undangan (The Statue Approach). Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan studi dokumen atau metode penelitian kepustakaan(Library research) yang diperoleh dengan membaca serta mengutip buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dan pendekatan fakta ( The Fact Approach ) pendekatan yang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan atau di masyarakat yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. yang disajikan dan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan di BPR Mulia Wacana dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak menaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan akibat hokum jika BPR menaikan tingkat suku bunga yang di tetapkan oleh LPS maka dana pihak ketiga yang di simpan di BPR tidak akan di jamin oleh LPS. Kata Kunci : BPR , LPS , Suku Bunga]]>
<![CDATA[PENGATURAN HASIL KARYA INTELEKTUAL ATAS LAYANGAN JANGGAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL KE DALAM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Putu Ngurah Wisnu Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[A. A. Sri Indrawati]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.624 KB)
<![CDATA[Karya ilmiah ini berjudul Pengaturan Hasil Karya Intelektual Atas Layangan Janggan Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Ke Dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Latar belakang karya ilmiah ini adalah belum terdapatnya pengaturan secara nyata yang mengatur mengenai Layangan Janggan sebagai karya ekspresi budaya tradisional. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan yang dapat memberikan upaya perlindungan hukum terhadap Layangan Janggan. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji melalui pendekatan perundangan-undangan dan analisis konsep hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah belum terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai Layangan Janggan sebagai ekspresi budaya tradisional dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah upaya perlindungan hukum preventif dan represif.]]>
<![CDATA[PERALIHAN KREDIT MODAL KERJA PERMANEN MENJADI KREDIT UMUM PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG NEGARA KABUPATEN JEMBRANA ]]>
<![CDATA[I Made Dwi Mei Anggara]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (47.251 KB)
<![CDATA[This paper was written under the title Transitional Working Capital Loans from Credit Becomes Permanent General on Bank Daerah Bali Cabang Negara Kabupaten Jembrana. With a view to the consideration know Bank Pembangunan Daerah Bali Doing Transition Working Capital Loan from a Credit Permanent General, the author uses empirical legal research methods, so it concluded that in this transition to avoid the risk of credit losses from Bank Pembangunan Daerah Bali.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK DALAM POTRET YANG DIUNGGAH KE AKUN MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Ni Putu Mella Manika]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 12 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (233.11 KB)
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Subjek dalam Potret yang Diunggah ke Akun Media Sosial” membahas bahwa karya potret merupakan salah satu bidang yang mendapatkan perlindungan hukum di bidang Hak Cipta. Pasal 12 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur bahwa untuk kepentingan komersial, pencipta karya potret harus mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Namun, UUHC tidak mengatur dengan tegas parameter kepentingan komersil terhadap suatu potret yang diunggah ke akun media sosial. Maka, perlu dilakukan pembahasan terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap subjek dalam potret yang diunggah ke akun media sosial dan apakah perbuatan menggunggah potret seseorang ke akun media sosial merupakan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang perlindungan hukum terhadap subjek dalam potret yang diunggah ke akun media sosial dan perbuatan menggunggah potret seseorang ke akun media sosial merupakan pelanggaran atau tidak. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUHC. Dalam hal fotografer ingin mendapatkan hak ekonomi atas karya potret yang di unggah ke akun media sosial harus mendapatkan izin dari orang dalam potretnya melalui perjanjian yang dikenal dengan nama Model Realese. Apabila potret seseorang diunggah ke akun media sosial dengan tujuan mencari keuntungan komersil tanpa seizin subjek dalam potret hal tersebut merupakan pelanggaran. Kata kunci: Potret, Hak Cipta, Hak Ekonomi, Media Sosial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Adi Wiradharma]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.888 KB)
<![CDATA[Jurnal yang berjudul perlindungan hukum terhadap kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit ini dilatar belakangi oleh sulitnya situasi yang sering dihadapi oleh kurator dalam melaksanakan tugas pemberesan dan pengurusan harta pailit berupa sikap tidak kooperatif baik dari debitor maupun kreditor sehingga diperlukan perlindungan hukum yang jelas bagi kurator. Terkait hal tersebut akan dibahas dua pokok bahasan yakni mengenai kedudukan kurator dan bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kurator serta perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, kedudukan kurator dalam peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimana kurator memiliki kewajiban dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kemudian kedua, berkaitan dengan hambatan berupa sikap non-kooperatif dan tindakan-tindakan psikologis yang dialami kurator dalam menjalankan tugasnya, Undang- Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belumlah mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam menjalankan tugasnya, sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu regulasi yang mengatur secara jelas mengenai batasan-batasan kurator dalam menjalankan tugasnya serta regulasi yang mengatur pula mengenai perlindungan hukum bagi kurator. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kurator, Debitor Pailit,Pailit]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURATOR DALAM MENJALANKAN TUGAS PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT ]]>
<![CDATA[I Made Darma Adi Putra]]>;
<![CDATA[Marwanto -]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (30.957 KB)
<![CDATA[Curator is a professional that appointed by the Commercial Court to carry outManagement and Settlement of the Bankruptcy estate. When on duty there a lot of obstaclesfounded in the field, that is when a debtor declared bankrupt hence their treasure should bein a general confiscation. However, although it has been decided Bankruptcy by the court,many borrowers who do not cooperate with the existence of the Curator for management ofits company’s property. Another problem have been encountered in performing their duty,that are the Curator reported by the bankrupt debtor to the police. It shows protection to thecurator’s is not yet maximum including related Legal Protection to this profession, there isno clear guarantee to protect the Curator’s duty.]]>
<![CDATA[PENJABARAN ASAS TATA KELOLA PERUSAHAAN DALAM PENGATURAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Anak Agung Eggy Brahmindra Satya]]>;
<![CDATA[I Wayan Wiryawan]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.303 KB)
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Penjabaran Asas Tata Kelola Perusahaan Dalam Pengaturan Sumber Daya Manusia Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar. Tata kelola perusahaan sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan, termasuk membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perlu dicapai, serta ukuran keberhasilannya. Tata kelola perusahaan dapat diselenggarakan dengan baik apabila suatu perusahaan memperhatikan asas-asas yang terdapat di dalamnya agar dapat berjalan sesuai dengan yang di inginkan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yaitu apakah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Denpasar sudah menjalankan asas tata kelola perusahaan dan pengaturan sumber daya manusia dan bagaimanakah penjabaran asas tata kelola perusahaan dalam pengaturan sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota Denpasar. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode empiris, dikarenakan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan penjabaran dari asas tata kelola perusahaan dalam pengaturan sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kota denpasar. Kesimpulan yang diperoleh adalah Dalam pelaksanaannya dan dijabarkan dalam buku pedoman GCG diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja yang dilakukan oleh para karyawan atau sumber daya manusia agar dapat tercapainya visi dan misi dari perusahaan.]]>
<![CDATA[PEMBAYARAN UPAH PEKERA PADA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Ririn Pradnyandari]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>;
<![CDATA[A. A. Gede Agung Dharmakusuma]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.502 KB)
<![CDATA[Employees or workers are the driving forces of a business entity incorporated in a company’s management, which means without employees or workers, a company may not be able to conduct its business operations achieve company objectives to gain profit. Position of the workers in a company should be clear and also the process of the payroll payments, especially in the bankrupt company. In such cases the necessary normative method in which this method to analyze issues from a legal perspective that is based on the laws and regulations in force. workers' status and the payroll payment of a bankrupt company has the privilege where the payroll payment shall be paid in accordance with the salary that they should receive.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Cipta Atas Video Yang Disiarkan Secara Langsung Di Instagram ]]>
<![CDATA[I Made Febrian Surtiana]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji perlindungan atas karya cipta sinematografi dalam bentuk video siaran langsung Instagram yang diunggah ke Instagram Televisi (IGTV) berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta serta untuk mengetahui sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali video siaran langsung Instagram tanpa seizin pencipta. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil studi menunjukan bahwa video siaran langsung di Instagram yang diunggah ke IGTV, digolongkan sebagai karya sinematografi sehingga pencipta /atau pemegang hak cipta mendapatkan perlindungan Hak Cipta atas karyanya sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Namun ternyata pada penjelasan pasal tersebut masih ditemukan adanya norma kabur yaitu dari pengertian karya sinematografi yang hanya terbatas pada film. Sanksi hukum atas pelanggaran penyiaran kembali tanpa izin yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah sanksi pidana sebagaimana diatur pada pasal 113 ayat (2) dan sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Hak Cipta, Video Siaran Langsung, Instagram ABSTRAK The purpose of this research is to examine the protection of cinematographic copyright works in the form of Instagram live broadcast videos uploaded to Instagram Television (IGTV) based on the Copyright Law and to find out legal sanctions for violations of re-broadcasting of Instagram live video broadcasts without the author's permission. Using normative legal research methods through statutory approaches and analytical approaches. The results of the study show that live video broadcasts on Instagram uploaded to IGTV are classified as cinematographic works so that the creator / or copyright holder gets Copyright protection for his work as stipulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law. However, it turns out that in the explanation of the article there is still a vague norm, namely from the definition of cinematographic works which is only limited to films. Legal sanctions for violations of re-broadcasting without a license as regulated in the Copyright Law are criminal sanctions as regulated in Article 113 paragraph (2) and civil sanctions in the form of claims for compensation. Key Words: Copyright, live broadcast video , Instagram]]>
<![CDATA[INDIKASI PRAKTIK DUMPING MENURUT KETENTUAN PERUNDANGAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Edgar Tanaya]]>;
<![CDATA[Ida Ayu Sukihana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.254 KB)
<![CDATA[Indications Dumping Practices Legislation Provisions According to Indonesia. The existence of fuzzy norms in the explanation of Act No. 7 of 1974 on Ratification of the Agreement Establishing the World Trade Organization. This paper describes the indications that can be used to categorize an act into the practice of dumping pursuant to the laws of Indonesia. In addition, this paper also discusses the forms of dispute resolution pursuant dumping laws and regulations of Indonesia. In writing scholarly journals used this type of research is normative research. Indication of the existence of dumping of imported goods has seen the export price of the goods is lower than the normal value and import of goods. Dispute resolution developed in General Agreement on Tariff and Trade (GATT) done by non-litigation and litigation.]]>
