Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.661
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Journal of Law and Nation Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER) Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Rechtsvinding Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
DARA PUSTIKA SUKMA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora

 1 
PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh) Aprilia Cahya Ningrum; Dara Pustika Sukma
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2023/Skh ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pembuktian menjadi hal yang sangat penting dalam membuktikan suatu perkara di persidangan agar perkara tersebut dapat berjalan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Suatu pembuktian haruslah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal-hal yang dibuktikan di persidangan haruslah dengan bukti yang seperti Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Salah satu alat bukti dalam persidangan adalah alat bukti surat. Adapun bentuk dari alat bukti surat tersebut adalah visum et repertum. Terkait dengan peranan visum et repertum dalam tindak pidana pemerkosaan dalam putusan Nomor 177/Pid.b/2022/PN.Skt, setidaknya terdapat tiga peran visum et repertum, yaitu: a. Peran visum et repertum sebagai alat bukti surat. b. Peran Visum et Repertum sebagai hubungan kausalitas dalam tindak pidana pemerkosaan. c. Peran Visum et Repertum sebagai penentu apakah terjadi tindak pidana pemerkosaan atau tidak
PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIAWI DEMI TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/PID/2021/PT.TJK DI PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG LAMPUNG TIMUR ) Hendric Setiawan; Dara Pustika Sukma
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis mengenai tentang pengaturan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak-anak sesuai HAM serta implikasi hukum pada pengaturan sanksi kebiri kimiawi kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif serta menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pada penelitian ini, dapat diketahui anatra lain (1) Pengaturan ketentuan UU No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang perubahan kedua UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak menjadi UU dan PP No. 70/2020 tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimiawi, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual pada anak, merupakan pelanggaran terhadap prinsip Hak Asasi Manusia dikarenakan dapat digolongkan sebagai sanksi yang berbenturan terhadap UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UUD RI Tahun 1945. Penyiksaan ini ditimbulkan oleh dampak dari zat anti–androgen terhadap kesehatan fisik dan psikis seseorang. (2) Implikasi Hukum dari pengaturan sanksi kebiri kimiawi yang berbenturan dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, Sumpah dokter serta UUD RI Tahun 1945 yaitu adanya pertentangan dengan hierarki sistem hukum perundang–undangan serta ketidakpastian hukum di Indonesia. Jika terdapatnya suatu ketidakpastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai pada suatu peraturan perundang-undangan
Co-Authors Amalia, Avira Fevernova Andi Rifki Gunawan Aprilia Cahya Ningrum Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Bambang Santoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Denri Apriyono Harjanto Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Hendric Setiawan I G.M. Surya Dharma ITOK DWI KURNIAWAN Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Munir, M.Sirajul Nurain, Iansa Chairicca Pati, Umi Khaerah Qadri, Muhammad Awal Rengganis, Vincensia Mutiara Restu Bagus Purwito Susilowardani Susilowardani Susilowardani, Susilowardani Tomy Jeferson Katipana