Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.903
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Verstek Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Pengabdian Mandiri Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Rechtsvinding Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
DARA PUSTIKA SUKMA
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : verstek

 1 
SENGKETA DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH GUNA MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN Agustiwi, Asri; Nurroychana, Shifa Mimma; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 13, No 2 (2025): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v13i2.104388

Abstract

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun, saat ini masih banyak tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi wewenang pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis secara normatif strategi optimalisasi wewenang pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode pendekatan hukum normatif, yakni  pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dengan fokus pada sumber hukum, termasuk undang-undang, buku, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi wewenang pemerintah daerah dapat dicapai melalui pengembangan kebijakan responsif, pengelolaan sumber daya, pengawasan, serta pengembangan inovasi pelayanan. Optimalisasi wewenang pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti kualitas aparatur, sarana prasarana, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Strategi seperti penguatan profesionalisme aparatur, kebijakan standar pelayanan minimal, dan penyediaan fasilitas pendukung dapat digunakan pemerintah untuk mendorong kualitas kebijakan publik. Selain itu, penggunaan teknologi mutakhir dapat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam pemerintahan.
PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI FACEBOOK DALAM PUTUSAN NOMOR 489/PID.SUS/2023/PN KDI Salsabila, Marshanda Devi Noor; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.99144

Abstract

Artikel ini menganalisis pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara perkara pencemaran nama baik melalui Facebook dalam putusan nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Bahan hukum yang digunakan diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research) dan Teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi silogisme yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Kdi. telah memenuhi Pasal 183 KUHAP sesuai dengan alat bukti dan barang bukti yang di hadapkan di muka persidangan serta memastikan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa.
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK SEKUTU LAMA ATAS JUAL BELI PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (Studi Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt) Paramitha, Dorothea Ansella Hana; Tuhana, Tuhana; Sukma, Dara Pustika
Verstek Vol 14, No 2 (2026): APRIL-JUNI
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v14i2.115512

Abstract

Persekutuan Komanditer (CV) sebagai badan usaha bukan badan hukum masih banyak digunakan dalam praktik bisnis di Indonesia karena sifatnya yang sederhana dan fleksibel. Namun, karakter tersebut menimbulkan persoalan hukum serius ketika terjadi jual beli perusahaan CV yang diikuti dengan pengalihan aset, khususnya tanah dan bangunan yang secara yuridis terdaftar atas nama sekutu aktif, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama dalam praktik jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer, dengan studi kasus Putusan Nomor 207/Pdt.G/2024/PN Skt. Rumusan masalah difokuskan pada keabsahan akta-akta dalam perkara jual beli perusahaan dan peralihan hak atas tanah, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak sekutu lama belum terpenuhi secara optimal, terutama ketika akta jual beli perusahaan dan pengalihan aset dibuat tanpa kehadiran serta persetujuan sah sekutu lama. Putusan pengadilan menyatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan menyebabkan akta-akta terkait batal demi hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap sekutu lama mensyaratkan keterlibatan aktif notaris dalam menerapkan asas kehati-hatian, memastikan kesepakatan para pihak, dan menjamin kepastian serta keadilan hukum dalam setiap transaksi jual beli perusahaan Persekutuan Komanditer.
Co-Authors Andi Rifki Gunawan Aprilia Cahya Ningrum Arie Purnomosidi Aris Setyo Nugroho Asri Agustiwi Bambang Santoso Danang Catur Wahyu Wijayanto Denri Apriyono Harjanto Desi Syamsiah Febri Atikawati Wiseno Putri Hastuti , Luthfiyah Trini Hendric Setiawan I G.M. Surya Dharma Ilfi, Zita Melissa ITOK DWI KURNIAWAN Mohamad, Mohamad Hanapi Bin Munir, M.Sirajul Nurroychana, Shifa Mimma Paramitha, Dorothea Ansella Hana Pati, Umi Khaerah Qadri, Muhammad Awal Restu Bagus Purwito Salsabila, Marshanda Devi Noor Susilowardani Susilowardani Susilowardani, Susilowardani Tomy Jeferson Katipana Tuhana Tuhana