Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

PENINJAUAN KASUS KDRT MELALUI ASPEK HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI DI POLRES PASER KALIMANTAN TIMUR Andi Rifki Gunawan; Dara Pustika Sukma
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Paser dari perspektif hukum pidana dan kriminologi. Studi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2021–2023, namun banyak yang tidak berlanjut ke proses peradilan. Metode yang digunakan adalah yuridis-sosiologis dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan studi pustaka, analisis dokumen kasus, serta wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Paser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui UU No. 23 Tahun 2004, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT masih menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya tekanan sosial, budaya patriarki, dan keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum. Dari sudut pandang kriminologi, KDRT dipandang sebagai kejahatan yang bersifat laten (hidden crime), di mana relasi kuasa dalam rumah tangga, ketergantungan ekonomi, dan normalisasi kekerasan turut memperkuat posisi dominan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendekatan hukum pidana dan strategi intervensi sosial-budaya untuk menciptakan keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh bagi korban
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PENGUSULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR KELURAHAN OESAPA Tomy Jeferson Katipana; Dara Pustika Sukma
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

High-quality public service at the village level is a crucial foundation for good governance, particularly regarding community access to social welfare programs. The Integrated Social Welfare Data (DTKS) plays a vital role as the basis for determining social assistance recipients, thus the implementation of services related to proposing and updating this data at the Oesapa Village Office must adhere to legal principles. This study aims to examine and juridically analyze how the DTKS (Integrated Social Welfare Data) submission service is conducted at the Oesapa Village Office, reviewed from the perspective of the rights and obligations inherent to both the community as service users and village officials as service providers. Employing a juridical analysis approach, this research examines relevant legal norms from the Public Service Law, regulations concerning DTKS, as well as government administration regulations, and investigates their implementation through a study at the Oesapa Village Office. The analysis focuses on legal aspects related to fulfilling the basic rights of the community in the DTKS submission process (such as the right to accurate information, the right to be registered if eligible) and the compliance of officials in carrying out procedural and ethical service obligations. The research findings are expected to identify the alignment between regulations and practices in the field, uncover potential legal issues in implementation, and formulate juridical implications for improving the accountability and effectiveness of DTKS services at the village level to ensure citizens' rights are guaranteed