Articles
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Sosialisasi Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional ]]>
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[Elis Rusmiati]]>;
<![CDATA[Somawijaya Somawijaya]]>;
<![CDATA[Hazar Kusmayanti]]>;
<![CDATA[Sherly Ayuna Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): PADMA Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pamulang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32493/jpdm.v3i1.28780
<![CDATA[Konstitusi di Indonesia sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukan terkait pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada yaitu para orang tua yang mana memiliki anak yang harus dijaga dan dilindungi. Metode yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat adat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu masyarakat lebih peka terhadap permasalahan hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana adat, dan diharapkan dengan adanya pengabdian kepada masyarakat ini mengetahui dan memahami dengan baik terkait dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Annisa Rahmadiana]]>;
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[Ajie Ramdan]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51342/plj.v4i2.545
<![CDATA[Abstract Obtaining legal aid is one of the defendant's rights at trial. There have been more or less barriers in providing legal aid to defendants during COVID-19. The shift in the legal aid mechanism during the Covid-19 Pandemic, which used to be carried out face-to-face to online using electronic intermediaries, is considered to have triggered the emergence of obstacles and obstacles for Posbakum to provide optimal legal aid to the defendant. Based on this, this research was conducted to determine the extent of Posbakum's role as a provider of free legal services in court and the effectiveness of the implementation of legal aid provided by Posbakum to defendants during the Covid-19 Pandemic. The research was conducted using empirical legal methods so that the problems were not only seen as normative, but also directly the realities that occurred in the field. Field data was obtained through observations and interviews with several informants who were involved in the process of providing legal aid. The results of the study show that the implementation of the provision of legal aid carried out by the Cibinong Court Posbakum during the Covid-19 Pandemic was not fully effective because in practice there were still obstacles that prevented legal aid from being provided optimally, as a result of limited interaction and communication between advisers law with the accused and the absence of inadequate facilities or infrastructure. Keywords: Legal Aid, Posbakum, Defendant]]>
<![CDATA[PARENTAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN CRIME IN INDONESIAN CRIMINAL ADAT LAW ]]>
<![CDATA[Fardiansyah, Ahmad Irzal]]>;
<![CDATA[Suseno, Sigid]]>;
<![CDATA[Rukmini, Mien]]>;
<![CDATA[Sulistiani, Lies]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum & Pembangunan ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Children who are in conflict with the law cannot be separated from the responsibilities of parents as the first party in the childs environment. The relationship between parents and children is a harmonized relationship from a strong emotional connection on the basis of blood relations. This situation makes parents unable to release and be released responsibility for their childrens behavior. When children are faced with the law, policies to take over the responsibility of supervising children from parents, by denying that parents actually have the opportunity to deal with the problems of children who are dealing with the law are more often chosen. Even though the responsibility is transferred from the parents, they will find it difficult to rebuild the relationships they previously had with their children. This connection shows that parents also play a role when their children commit criminal acts indirectly.]]>
<![CDATA[PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Annisa Rahmadiana]]>;
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[Ajie Ramdan]]>
<![CDATA[ Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Memperoleh pendampingan hukum merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh seorang terdakwa ketika menjalani proses peradilan. Pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama masa pandemi Covid-19 sedikit banyak mengalami kendala. Beralihnya mekanisme pendampingan hukum selama masa Pandemi Covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan perantara alat elektronik dianggap memicu munculnya hambatan dan kendala bagi Posbakum untuk melakukan pendampingan hukum secara optimal kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana peran Posbakum sebagai penyedia layanan hukum cuma-cuma di pengadilan dan efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum kepada terdakwa selama masa Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum Pengadilan Cibinong selama masa Pandemi Covid-19 belum sepenuhnya efektif karena dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala-kendala yang menjadikan pendampingan hukum tidak dapat diberikan secara optimal, sebagai akibat dari keterbatasan interaksi dan komunikasi antara penasihat hukum dengan terdakwa dan ketiadaan sarana atau prasarana yang kurang mumpuni.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Majelis Hakim Meringankan Hukuman Richard Eliezer Ditinjau Berdasarkan Teori Tujuan Pemidanaan Hukum Yang Berkeadilan ]]>
<![CDATA[Syahla Putri Raharyanti]]>;
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[Rully Herdita Ramadhani]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2024): Maret : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v2i1.2452
<![CDATA[The Application of Justice Collaborator in the crime of premeditated murder is still considered unclear, this is based on the provisions in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as SEMA Number 4 of 2011 which explains that a witness to a perpetrator who is a worker can appear in a confrontation at certain or special types of cases. These pros and cons reappear because a Justice Collaborator has the right to obtain leniency as a form of legal protection for perpetrator witnesses, even though the perpetrator is an important person in the case yet he is not an intellectual actor. Research shows several regulations governing Justice Collaborators, but they are not yet rigid and have finally expanded their meaning in their application. The provisions regarding the implementation of Justice Collaborator are considered to have an important existence in the criminal system.]]>
<![CDATA[PENANGANAN BARANG BUKTI BENIH BENING LOBSTER MELALUI MEKANISME PELEPASLIARAN SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN KOMODITAS LOBSTER: HANDLING EVIDENCE OF CLEAR LOBSTER SEED THROUGH RELEASE MECHANISMS AS AN EFFORT TO PRESERVE LOBSTER COMMODITIES ]]>
<![CDATA[Herdiana, Widia]]>;
<![CDATA[Sulistiani, Lies]]>;
<![CDATA[Imamulhadi, Imamulhadi]]>
<![CDATA[ LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 2 No. 2 (2023): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 2, Nomor 2, April ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23920/litra.v2i2.1276
<![CDATA[ABSTRAK Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) merupakan permasalahan yang banyak disoroti sejak PERMEN KP Nomor 1 Tahun 2015 dibuat. Maraknya kasus menjadi masalah bagi ekosistem laut. Karenanya, berdasarkan PERMEN KP Nomor 17 Tahun 2021 mengatur mekanisme pelepasliaran barang bukti BBL. Pelepasliaran merupakan pelestarian spesies dengan cara mempertahankan keberadaan suatu spesies dengan menyerahkan perkembangan ke habitat aslinya. Proses pelepasliaran yang dilakukan penyidik perikanan merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum dalam melindungi ekosistem laut. Selain oleh penyidik, peran serta masyarakat untuk menjaga ekosistem laut juga penting. Metode penelitian: yuridis normatif yaitu menganalisis kenyataan dengan aturan hukum yang berlaku. Hasil disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada yang kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa penegak hukum dalam proses penyidikan telah secara nyata menerapkan penanganan barang bukti BBL yang mengedepankan asas kelestarian. Tetapi aturan hukum terkait hal tersebut hanya ada pada tingkatan PERMEN bukan dalam tingkatan Undang-undang. Kata kunci: Barang Bukt; BBL; Pelepasliaran. ABSTRACT Smuggling of Clear Lobster Seeds (BBL) is a problem that has been highlighted a lot since PERMEN KP Number 1 of 2015 was made. The rise of cases is a problem for the marine ecosystem. Therefore, based on PERMEN KP Number 17 of 2021 it regulates the mechanism for releasing BBL evidence. Release is the preservation of species by maintaining the existence of a species by surrendering its development to its natural habitat. The release process carried out by fisheries investigators is one way to enforce the law in protecting marine ecosystems. Apart from investigators, the role of the community in protecting marine ecosystems is also important. Research method: normative juridical, namely analyzing reality with the applicable legal rules. The results are presented in a descriptive form to describe the existing problems which are then analyzed to produce a conclusion. The existing facts show that law enforcers in the investigation process have actually implemented the handling of BBL evidence that prioritizes the principle of sustainability. However, legal regulations regarding this matter only exist at the PERMEN level, not at the Law level. Keywords: BBL; Evidence; Release.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum oleh Posbakum kepada Terdakwa Selama Masa Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Rahmadiana, Annisa]]>;
<![CDATA[Sulistiani, Lies]]>;
<![CDATA[Ramdan, Ajie]]>
<![CDATA[ WICARANA Vol 2 No 1 (2023): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57123/wicarana.v2i1.30
<![CDATA[Bantuan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi bagi siapa saja yang termasuk ke dalam subjek hukum. Beralihnya mekanisme pemberian bantuan hukum selama terjadinya masa pandemi covid-19 yang dahulu dilaksanakan tatap muka secara langsung menjadi daring menggunakan media elektronik dianggap memicu munculnya kendala-kendala yang menjadikan pemberian bantuan hukum tidak dapat diberikan secara efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu sejauh mana efektivitas Posbakum dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada terdakwa selama terjadinya pandemi covid-19. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, sehingga permasalahan tidak hanya dilihat secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana kenyataan yang terjadi di lapangan secara langsung. Data lapangan didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki keterlibatan dengan proses pemberian bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh Posbakum dengan menggunakan mekanisme daring masih belum efektif dilaksanakan karena masih terdapat berbagai macam kendala yang menghambat pemberian bantuan hukum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan akses teknologi dan edukasi bagi Terdakwa dalam memahami mekanisme pemberian bantuan hukum secara daring agar dapat meningkatkan efektivitas dalam pemberian bantuan hukum pada masa pandemi covid-19.]]>
<![CDATA[Penyimpangan terhadap Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan c Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap Perkara yang Memiliki Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik ]]>
<![CDATA[Salih Mauludin, Teza]]>;
<![CDATA[Sulistiani, Lies]]>;
<![CDATA[Ramdan, Ajie]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 7 (2024): Tema Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Article 5 Paragraph (1) of Perja 15/2020 is a cumulative principle requirement. However, in certain criminal acts the three principle conditions can be distorted as in Article 5 Paragraph (2), Paragraph (3), and Paragraph (4). This study examines the current regulation of the implementation of deviations from Article 5 Paragraph (1) letter b and c of Perja 15/2020 and the enforcement of law deviations from Article 5 Paragraph (1) Letter b and c of Perja 15/2020 by the public prosecutor. The research method used is juridical normative in the form of an assessment of literature materials or secondary data. The statute approach and the case approach are the two approaches used in this study. To obtain information that supports this study, data collection techniques in the form of interviews were also used. The results showed that currently the implementation of the termination of prosecution deviates from Article 5 Paragraph (1) Letters b and c referring to Perja 15/2020.]]>
<![CDATA[Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ]]>
<![CDATA[Teza Salih Mauludin]]>;
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[Ajie Ramdan]]>
<![CDATA[ Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/presidensial.v1i4.196
<![CDATA[This legal research aims to examine the provisions of criteria/circumstances that are casuistic in the termination of prosecution based on restorative justice. Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice mentions the provisions of a quo in Article 5 Paragraph (2) and Article 5 Paragraph (5). The a quo provision in the regulation does not have clear indicators so it is prone to multiple interpretations. The research method used is normative juridical by examining literature materials or secondary data. There are two approaches, namely the legislative approach and the case approach. Data collection techniques are also used interview techniques in the form of questions and answers with the Public Prosecutor of the District Attorney's Office to obtain information that supports this research. The results of the study show that there are no clear indicators of criteria/circumstances of a casuistic nature in the termination of prosecution based on restorative justice has implications for the results of the public prosecutor's decision to consider the application for Restorative Justice. The absence of explanation of the provision was returned to the consideration of the public prosecutor with discretionary authority.]]>
<![CDATA[Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhuan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Deanova, Luthfie Arya]]>;
<![CDATA[Sulistiani, Lies]]>;
<![CDATA[Ramadhani, Rully Herdita]]>
<![CDATA[ Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 3 (2025): Legal Standing ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Ponorogo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24269/ls.v9i3.11889
<![CDATA[Sexual violence crimes not only affect adults as victims but also targetand impact children. Concern over the high number of sexual crimes experienced by children should not solely focus on punishing the perpetrators but also on fulfilling the rights of child victims of criminal acts. One way to restore the condition of child victims of sexual violence is through restitution. In cases of sexual crimes against children, the Public Prosecutor (JPU) plays a central role in ensuring the fulfillment of the victim's right to restitution. The central role of the Public Prosecutor in providing restitution is stated in Government Regulation No. 43 of 2017. This study aims to examine the urgency of the Public Prosecutor's role in fulfilling restitution rights and to identify the challenges and efforts in the process of fulfilling these rights for child victims. This research uses a normative juridical approach. The findings indicate that filing for restitution for child victims of sexual violence crimes is crucial and should be included in the Public Prosecutor's indictment as a form of legal protection for the child victims. However, the implementation of restitution requests in the indictment still faces obstacles, both from within the prosecutor's office and from external institutions.]]>
