Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Al Himayah JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jambura Law Review Kalosara: Family Law Review SASI Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Journal Of Legal Sustainability (JOLS) Jurnal Elsyakhshi
Dedi Sumanto
Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
The Existence of the Religious Court in Handling Divorce Cases on the Reason of Domestic Violence Sumanto, Dedi; Samsudin, Titin; Amirudin, Fikri Hi. Asnawi
Jambura Law Review VOLUME 3 NO. 2 jULY 2021
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.815 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v3i2.11651

Abstract

Domestic violence results in any action against a person in the household, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering, and or neglect of the household, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty unlawfully within the household. The problem that arises is the legal perspective on domestic violence and the existence and role of the Religious Court in handling divorce cases on the grounds of domestic violence. This writing uses a normative juridical research method with a case approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed and drawn qualitative conclusions. The results of this study are in a review of Law Number 23 of 2004. Whatever its nature is, hitting the wife is one type of domestic violence prohibited by the PKDRT law. However, in essence, the law on domestic violence does not conflict with Islamic teachings because the law is made to protect the benefit of the community, namely protecting every member of the family or household from further acts of violence. The Religious Court has played an active role in applying the law in handling divorce cases on the grounds of domestic violence by applying the provisions of Article 39 paragraph 1 and paragraph 2 and the reasons for divorce in Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975.
Susuan Dalam Tinjauan Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Ramadhona, Suci; Rafiqah, Lailan; Sumanto, Dedi; Zainuddin, Asriadi
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 2 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i2.4084

Abstract

Breastfeeding is a bonding of a mother to her baby which is natural to meet the basic needs of the baby so that it can grow and develop physically and psychologically properly. Islamic teachings explicitly regulate this in the Qur'an and Hadith, which aim to make the basic life processes of a child follow Islamic law. This study aims to analyze breastfeeding (ar-radha'ah) problems, especially regarding breastfeeding of non-biological children which creates intimacy between mother and child, and contemporary problems related to breastfeeding through the verses of law in the Qur'an based on the opinion of scholars, especially commentators. The research in this paper uses qualitative methods with data collection techniques based on literature study by reading several references such as the Qur'an, hadith, books, and articles, and analyzing the opinions of commentators. The results of this study state that breastfeeding is recommended for mothers to their biological children, but breastfeeding is carried out by mothers to non-biological children, so this breastfeeding has legal implications, namely the prohibition of marriage. Breastfeeding creates friendship between mothers who donate breast milk and babies who are breastfed either through direct suction (tsadyu) or not, even if it's only one suck or by way of fair (sau'ut) which lasts for two years because this will form bones and grow flesh in the growth of the baby so that it will make marriage illegal. In ar-radha'ah include recommendations for breastfeeding, the father's obligation to provide support during breastfeeding, the permissibility of breastfeeding children other than the biological mother, and the nature of breastfeeding.
Hukum Khitbah Dalam Kehidupan Masyarakat Persektif Tafsir Ayat Ahkam Sumanto, Dedi
Jurnal Al Himayah Vol. 7 No. 2 (2023): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khitbah (meminang) merupakan pendahulaun transaksi nikah menurut Syara’. Syraiat Islam menghendaki pelaksanaan khitbah (peminangan) untuk menyingkap kecintaan kedua pasang manusia yang akan mengadakan pernikahan. Islam memandang ini sebagai hal yang fitrah (manusiawi) dan bukan hal yang tabu ataupun terlarang. Oleh karenanya dalam rangka menempatkan manusia agar tetap pada derajatnya sebagai makhluk yang mulia, maka Allah Swt menurunkan seperangkat aturan kehidupan yang harus diambil dan dijalankan oleh umat manusia yaitu Syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw, termasuk di dalamnya tercakup aturan untuk menyelesaikan masalah yang satu ini, khitbah merupakan pendahuluan perkawinan disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak. Hukum Khitbah merupakan hukum bagi wanita-wanita yang dalam iddah, baik karena kematian suami atau perceraian talak ketiga dalam kehidupan, yaitu diharamkan bagi selain suami yang telah mentalak tiga untuk menyatakan secara jelas keinginannya untuk meminangnya. Peminangan hanyalah janji akan menikah dan langkah awal dalam melaksanakan suatu perkawinan. Oleh sebab itu, Peminangan dapat saja diputuskan oleh salah satu pihak, karena Peminangan itu belum mengikat kedua belah pihak dan belum pula menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi seorang muslim dituntut untuk menunaikan janji yang telah dibuatnya dalam peminangan
Konstitusionalitas Pemenuhan Hak Dipilih Mantan Terpidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Perbandingan Amerika Serikat Dan Belanda) Botutihe, Darwin; Sumanto, Dedi
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 1 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pimpinan daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang memegang kebijakan politik di daerahnya, dengan mengindahkan wewenang-wewenang yang ada pada pejabat-pejabat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konstitusionalitas hak dipilih pencalonan mantan terpidana menjadi kepala daerah di Indonesia, pada praktinya memiliki problematika dari segi aturan yuridis serta disharmonisasi antara lembaga terkait. Hal ini dijelaskan dengan banyak putusan Mahkamah Konstisusi yang menerioma perkara a quo. Justifikasi terhadap pencalonan mantan terpidana dalam pemilihan kepala daerah, jika ditinjau dari aspek Hak Asasi ManusiaMembandingankan pencalonan mantan terpidana di Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia memerlukan analisis yang mendalam mengenai regulasi, budaya politik, dan persepsi publik di masing-masing negara. Dari sisi regulsi, Di Amerika Serikat, aturan tentang hak politik mantan terpidana sangat bervariasi antar negara bagian. Beberapa negara bagian memungkinkan mantan terpidana untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman mereka, sementara yang lain memiliki pembatasan lebih ketat. Jika dikaji dari aspek partisipasi publik, respon pencalonan mantan terpidana cenderung negatif, meskipun ada variasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan sikap individu terhadap reformasi peradilan pidana. Ini bisa kita lihat dari pencalonan donald trump dalam pemilihan presiden. Beranjak dari Amerika, Belanda memiliki pendekatan yang lebih liberal terhadap hak-hak mantan terpidana, memungkinkan mereka untuk mencalonkan diri setelah menjalani hukuman. Ini sejalan dengan prinsip reintegrasi sosial yang kuat di negara ini.
PERAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGATASI KRISIS RUMAH TANGGA YANG DIAKIBATKAN OLEH JUDI ONLINE T. Yasin, Dikson; Sumanto, Dedi
Jurnal Al Himayah Vol. 8 No. 2 (2024): Al Himayah
Publisher : Jurnal Al Himayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji peran hukum keluarga Islam dalam mengatasi krisis rumah tangga yang disebabkan oleh judi online. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur terkait fiqh keluarga, fatwa-fatwa ulama, dan dampak judi online terhadap keluarga. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi bagaimana hukum keluarga Islam dapat memberikan solusi atas dampak negatif judi online, yang merusak stabilitas ekonomi, sosial, dan emosional keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keharmonisan keluarga, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui pendidikan agama, mediasi, dan konseling keluarga sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, lembaga-lembaga agama seperti KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai pelindung keluarga dari kerusakan akibat judi online.  
Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Sumanto, Dedi; Nggilu, Salahuddin
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 1 No 1 (2020): Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v1i1.1594

Abstract

AbstractPKPU was an implementing regulation of law, The position in this composition structure was equalized or aligned with Government Regulations which in theory and Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations was called regulations that bring the orders of Law, it was just that PKPU more specific. So it can be concluded that the position of PKPU in the statutory arrangement was below the law which has the consequence that a lower level statutory regulation must not conflict with higher regulations (lex superior derogate legi inferior); The position of PKPU in the composition in the Legislation was under the law, that also has implications for the legal strength, the force of law applies a statutory regulation based on the force of law to apply philosophically, juridically, sociologically, and politically and both must meet these four requirements, it was concluded that the legal strength of PKPU Number 9 of 2016 based on the power to apply philosophically, sociologically and politically, while juridically there are elements that are not fulfilled, namely the element of complying with the form, type and material of content and the obligation to does not conflict with higher regulations. AbstrakPKPU merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang maka kedudukannya dalam tata susunan dipersamakan atau disejajarkan dengan Peraturan Pemerintah yang dalam teori dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut sebagai peraturan yang menjalankan perintah Undang-Undang, hanya saja PKPU ini lebih bersifat khusus. Maka dapat disimpulkan  kedudukan PKPU dalam tata susunan perundang-undangan adalah berada di bawah dari undang-undang yang mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (lex superior derogate legi inferior);  Kedudukan PKPU dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan berada di bawah undang-undang hal ini pun berimplikasi pada kekuatan hukumnya, kekuatan hukum berlaku suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan kekuatan hukum berlaku secara filosofis, yuridis, sosiologis, dan politik dan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi keempat syarat tersebut, maka disimpulkan bahwa kekuatan hukum PKPU Nomor 9 Tahun 2016 didasarkan atas kekuatan berlaku secara filosofis, sosiologis dan politik sedangkan secara yuridis ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur keharusan kesesuaian bentuk, jenis dan materi muatan dan keharusan untuk tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Co-Authors Abdul Jamil Abdul Latif Amirudin, Fikri Hi. Asnawi Andi Mardiana Asriadi Zainuddin Darwin Botutihe Dulsukmi Kasim Erwan Erwan, Erwan Herlina Herlina Kurniawan, Ardian Nggilu, Salahuddin Nurkamiden, Sukrin Padli, Hamdani Rafiqah, Lailan Rahayu, Karlina Ramadhona, Suci Sehoni, Sehoni Syamsinah Syamsinah, Syamsinah T. Yasin, Dikson Tauvani, A. Yuli Titin Samsudin Yusrial Yusrial