Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam ADDIN AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam IQTISHADIA QIJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies) Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) SYIRKAH El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business Didaktikum MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB) ADDIN Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam IJORER : International Journal of Recent Educational Research Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Economics and Policy Studies (JEPS) An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah
Ahmad Supriyadi
Jurusan Syariah STAIN KUDUS
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : ADDIN

 1 
ANALISIS ORANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA Supriyadi, Ahmad
ADDIN Vol 3, No 2 (2011): Jurnal Addin
Publisher : ADDIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orang bagi hukum Islam merupakan subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam kontek hukum muamalah. Tapi dalam kontek hukum ibadah, manusia sebagai subyek hukum yang mempunyai kewajiban saja dan tidak mempunyai hak. Orang bagi hukum perdata juga sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Undang-Undang ini dijabarkan dari Pancasila sila pertama yang berbunyi Ketuhanan yang maha esa. Sila ini mendasari hubungan keterikatan bahwa kaedah agama harus menjadi dasar segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Bila di hubungkan dengan manusia sebagai subyek hukum, maka dasar ia sebagai subyek hukum juga harus didasarkan pada kaedah agama. Orang sebagai subyek hukum, baik dalam sosiologi Hukum Islam maupun dalam hukum perdata diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Karena itu ia berhak untuk berbuat hukum dan dianggap cakap berbuat hukum. Penyebutan orang dalam Islam disebut mukallaf yaitu orang yang dibebani kewajiban. Adapun sesorang itu dianggap subyek hukum Islam itu sejak ia balig dan dalam KUH Perdata semenjak telah cukup umur dan berakal. Hukum Islam tidak mensyaratkan umur sebagai patokan dalam menentukan ia cakap berbuat hukum atau tidak, tetapi cukup dengan kata balig. Adapun tentang badan hukum, Islam menyebutnya syarikat yaitu perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang menyatu membentuk perkumpulan untuk memusyawarahkan permasalahan di masyarakat
PRINSIP-PRINSIP DASAR AKAD TENTANG KEGIATAN PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Supriyadi, Ahmad
ADDIN Vol 3, No 1 (2011): Jurnal Addin
Publisher : ADDIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar modal syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya meliputi penawaran umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal). Prinsip syariah yang dikehendaki oleh DSN masih dalam kitab-kitab fiqih, karena itu perlu di himpun untuk jadi rujukan dalam melaksanakan kegiatan di Pasar Modal Syariah. Prinsip-prinsip ini akan menjadi patokan dalam kegiatannya, adapun prinsip-prinsip dasar akad tentang kegiatan pasar modal syariah di Indonesia menggunakan prinsip wakalah,mudharabah, murabahah.
NASIONALISM VS UNIVERSALISM (Mencari Titik Temu Nasionalisme dan Universalisme dalam Islam di Indonesia) Supriyadi, Ahmad
ADDIN Vol 2, No 2 (2010): Jurnal Addin
Publisher : ADDIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nasionalisme dan universalisme selalu dalam kontroversi yang tak kunjung selesai. Data sejarah hubungan Islam dan negara di Indonesia selalu mengalami jalan buntu baik pada pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Islam selalu di curigai sebagai gerakan yang ingin menjadikan Indonesia negara Islam. Ada juga sebagian pemeluk Islam yang menginginkan pemisahan antara agama dan negara, karena Indonesia adalah negara pancasila. Tetapi ada yang berpandangan Islam itu universal tidak hanya agama ritual tapi mengatur segala kehidupan mencakup politik. Di sisi lain, sebagian umat Islam juga selalu curiga bahwa negara tengah melakukan manuver untuk menghilangkan Islam dalam berpolitik dan mendukung gagasan mengenai sebuah masyarakat politik yang sekuler. Bagaimana titik temu nasionalisme dan universalisme dalam Islam di Indonesia. Kesimpulannya bahwa nasionalisme dalam islam lebih menekankan pada gerakan mempertahankan Negara Indonesia untuk melawan segala penjajahan, kedholiman dan untuk memerdekakansebuah negara. Sedangkan universalisme diletakkan pada hubungan antar penduduk setelah negara merdeka dan berdaulat, umat Islamdi Indonesia adalah satu kesatuan yang datang dari berbagai wilayah yang terdiri dari beberapa suku, ras dan bahasa. Kata Kunci :Titik Temu, Nasionalisme, Universalisme, Islam diIndonesia
MUSYARAKAH FINANCE PROSPECT IN ISLAMIC BANK IN THE FACE OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (MEA) Supriyadi, Ahmad
ADDIN Vol 10, No 2 (2016): ADDIN
Publisher : LPPM IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/addin.v10i2.1740

Abstract

In the era of Dutch colonial, the majority of entrepreneurs in Central Java and Yogyakarta come from the students. But after Indonesian independence, the students did not show up in the business world because of political policy. Nowadays the entrepreneur students bounced back with Islamic banks that one of its products is a Musharakah finance. Musharakah finance deal with the birth of the free market, namely the ASEAN Economic Community so that the question arises how the prospect Musharakah finance in Indonesian Islamic banks of facing the ASEAN Economic Community (AEC). This paper aims to describe the prospect of Musharakah finance to face AEC. The results showed that the Musharakah finance has a lot of prospects such as financing products that can be performed well and have a competitive value because it has a solid legal basis. From the network side, Islamic banks have been supported by a network offices that much better at home and abroad with excellent quality customer service. In addition, the presence Bank Indonesia blueprint of the Islamic banking institution can strengthen the Musharakah finance products so that can be applied in the ASEAN Economic Community (AEC).
Co-Authors Agus Firmansyah Agus Suradika Izzatusholekha Jumino Jumino Karimah, Zulfah Jannatul Kurdi, Muqarramah Sulaiman Puryanti, Anggi Putri Qoni'ah, Diwani Fatati Rafikasari, Elok Fitriani Rafikasari, Elok Fitriani Rusyadi, Refky Salam, Rahmat Samudra, Azhari Aziz Samudra Sari, Nadia Roosmalita SATISPI, EVI Setyoko, Budi Siswahyudianto, Siswahyudianto Suminto Suminto Yanti, Fina Indah