Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Devotion: Journal of Research and Community Service The International Journal of Politics and Sociology Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan Khazanah Hukum
Siti Hajati Hoesin, Siti Hajati
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No.4 RW.5, Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences Other

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 44 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN KOMPENSASI PHK PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DI MASA PANDEMI COVID 19. Handy Firmansyah; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5724

Abstract

ABSTRAK Menyebarnya wabah Covid 19 di seluruh dunia, mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan dan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon dengan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghindari penularannya dengan memberlakukan Lock down dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut menyebabkan omzet / penghasilan perusahaan menurun secara signifikan, karena kegiatan produksi perusahaan terhambat dan mengakibatkan kerugian drastis, ditambah lagi bagi perusahaan yang telah merugi pada tahun sebelumnya. Pada akhirnya perusahaan tutup serta terpaksa melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para pekerja. Sebagai konsekuensinya, perusahaan wajib memberikan uang pembayaran kompensasi PHK sesuai ketentuan undang - undang. Pembayaran kompensasi PHK dalam jumlah besar sulit dipenuhi secara langsung oleh pengusaha mengingat kondisi keuangan perusahaan yang sedang collapse akibat kerugian secara terus menerus.  Kata Kunci : PSBB, PHK, Covid-19. ABSTRACT The spread of the Covid 19 outbreak throughout the world, has had a negative impact on life and the world economy, including in Indonesia. The Indonesian government responded with various regulations and policies to avoid the spread of the virus by imposing a Lockdown and PSBB (Large-Scale Social Restrictions) policy. This policy caused the company's turnover / income to decrease significantly, because the company's production activities were hampered and resulted in drastic losses, plus for companies that had suffered losses in the previous year. In the end, the company closed and was forced to lay off workers (Termination of Employment). As a consequence, the company is obliged to provide compensation payments for layoffs in accordance with the provisions of the law. Employers will find it difficult to pay compensation for layoffs in large amounts directly, considering the company's financial condition is collapsing due to continuous losses. Keywords : PSBB, Termination of Employment, Covid-19. 
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN PENOLAKAN MUTASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 155/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST) Wicaksana, Angling Dandy; Hoesin, Siti Hajati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3636

Abstract

Mutasi dibeberapa kasus sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayarkan pesangon, biasanya pekerja dimutasi ke tempat yang jauh atau ke jabatan yang lebih rendah supaya pekerja mengundurkan diri. Penelitian ini mengangkat masalah: Bagaimanakah pengaturan mutasi dalam undang-undang yang berlaku? Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang di PHK karena menolak mutasi? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, apakah mutasi yang dilakukan oleh pengusaha sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Kedua, sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat penonolak mutasi yang dilakukan oleh perkerja serta bertentangan atau tidak dengan Undang-undang.
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Agishintya, Chika; Hoesin, Siti Hajati
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4619

Abstract

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) para pekerjanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yakni Dinas Tenaga Kerja. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana pengaturan mengenai pencatatan PKWT, serta akibat hukum dari PKWT yang tidak dicatatkan. Pencatatan PKWT ini memiliki tujuan untuk memberikan proteksi hak-hak para pekerja sebagai pencegahan, yang artinya sebelum perjanjian kerja ditandatangani guna memastikan bahwa PKWT tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mempunyai sifat doktrinal yakni memanfaatkan tipe penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa pengaturan untuk mencatatkan PKWT ke instansi ketenagakerjaan telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019, serta kembali dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sedangkan untuk akibat hukum terhadap PKWT yang tidak dicatatkan adalah berubahnya PKWT tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena itu, suatu PKWT sudah semestinya dibuat sejalan dengan kebijakan undang-undang yang ada dan dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja.
Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia Stevania, Maudy; Hoesin, Siti Hajati
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i2.11968

Abstract

This research aims to analyze the legal relations and the legal certainty of social security for gig workers. The issue focuses on the uncertainty of the legal relations and the protection of workers social security for gig workers. Indonesia does not have regulations that govern protection for gig workers, while the growth of gig workers in Indonesia is very rapid. Many companies that provide platform for gig workers to work classify gig workers as partners not as an employee. This partnership results in gig workers not receiving the same protection as a regular worker. Data were collected through doctrinal methods and analyzed qualitatively. This study concludes that the legal relationship between gig workers and companies is often categorized as a partnership relationship. Therefore, to provide legal certainty of employment social security for gig workers, the government need to review the current regulations or create specific regulations to determine work relationships between gig workers and the company that hired them, creating specific regulations for gig workers, also giving a socialization and education for gig workers about the importance of social security to increase their awareness.
Problematika Hukum Terhadap Pekerja Harian Atas Hak Jaminan Hari Tua Muhammad Daffa Azzaki Lubis; Siti Hajati Hoesin
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2750

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh problematika perlindungan hukum pekerja harian terkait jaminan hari tua yang belum mendapat perhatian memadai dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana sistem kerja pekerja harian dan perlindungan hukumnya atas hak jaminan hari tua. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa pekerja harian adalah pekerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan volume dan waktu tidak tetap dengan upah harian, diatur dalam PKWT. Status ini menciptakan kerentanan dalam perlindungan hukum karena belum ada ketentuan konkrit mengenai jaminan hari tua bagi pekerja harian. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan peraturan turunannya, menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan spesifik mengenai jaminan hari tua bagi pekerja harian. Ketidaksesuaian antara sistem iuran BPJS yang berbasis bulanan dengan pola pengupahan harian menjadi kendala utama implementasi program jaminan hari tua. Penelitian merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme jaminan hari tua bagi pekerja harian, termasuk reformulasi sistem iuran, penyesuaian mekanisme pembayaran, dan penguatan sistem pengawasan implementasi perlindungan hukum
Accountability and Legal Protection for Notaries in the Case of Deed of Change of Shareholding Company Angelina, Michelle; Hoesin, Siti Hajati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 6 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i6.51462

Abstract

A Company Amendment Deed is a legal document prepared by a notary to record decisions and significant changes within a company, ensuring these changes have a legal basis and are recognized. In practice, abuse can occur in creating this deed, such as notary favoritism towards one party or share transfers unknown to the rightful owner. Notaries are required to perform their duties in accordance with Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary. Their role in the documents is limited to recording information based on the wishes and details provided by the parties involved. In addition to their responsibilities, notaries have the right to legal protection. This research examines the case of PT Asia Pacific Mining Resources (APMR), where legal shareholders reported the unauthorized transfer of shares to unrelated parties and the inflation of shares in PT Aserra Mineralindo Investama (AMI) by five times. The study analyzes the liability of notaries if they are found guilty of causing harm through their deeds and the legal protection available if they are proven innocent and have acted in accordance with legal provisions.
UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN INGKAR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN RAHASIA JABATAN Candra, Nur Choirullah Adi; Hoesin, Siti Hajati
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.6390

Abstract

A notary has the position of a public official authorized to draw up authentic deeds required by society in legal acts. In carrying out this role, a notary has the obligation of refusal, namely the obligation to maintain professional secrecy by refusing to provide testimony or disclose information related to a deed or any statement obtained in the course of duty, including during summons or examination by investigators, prosecutors, or judges. This obligation of refusal functions as a legal safeguard for notaries to ensure that professional secrecy is preserved and not misused. The role of the Regional Notary Honorary Council is crucial in this mechanism, as it has the authority to approve or reject requests for summons or examinations of notaries by law enforcement officers. This research applies a doctrinal legal method by examining relevant statutory provisions, doctrines, and literature. The findings show that the obligation of refusal is a legal instrument designed to protect the confidentiality of authentic deeds, while the Regional Notary Honorary Council, through its authority, acts as a filter to protect notaries from being compelled to disclose professional secrets without lawful grounds. Therefore, the obligation of refusal not only safeguards the interests of notaries but also upholds the principle of deed confidentiality to ensure legal certainty and protection for the parties involved. Keywords: Notary, Obligation of Refusal, Protection of Professional Secrecy, Regional Notary Honorary Council
Legal Position of Employment Agreement after the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 02 of 2022 Concerning Manpower Pandora Manalu, Evanto; Hajati Hoesin, Siti; Bangun Pandapotan Hutajulu; Rinaldi Agusta Fahlevie
JUSTISI Vol. 10 No. 3 (2024): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v10i3.2420

Abstract

The government has replaced Law Number 2 of 2022 on Job Creation, eliminating derivative provisions from Law Number 11 of 2020 on Employment and citing the principles of Legal Certainty and Protection. The terms of employment contracts are predominantly governed by Law Number 13 of 2003 on Manpower, with specific provisions from Law Number 11 of 2020 remaining intact, such as the conversion from Fixed-Term Work Agreements/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) to Permanent Work Agreements/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT). Meanwhile, Government Regulation Number 35 of 2021 has been rescinded by the newly implemented Regulation, posing challenges for legal status adjustments in district courts. This investigation aims to scrutinize and elucidate the execution of converting PKWT to PKWTT before enacting the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) and the Omnibus Law. Subsequently, the aim is to explore and clarify the conversion of fixed-term work contracts such as PKWT into permanent work contracts such as PKWTT  following the implementation of the Perppu. This study adopts a normative/doctrinal approach. The consulted literature encompasses various legal documents, including Government Regulation Number 35 of 2021. Then, it was found that the significance of regulations concerning the PKWT to PKWTT conversion was underscored in offering clarity to workers in their daily tasks. The Manpower Law imposes restrictions on work agreements with employees, mandating written contracts in Indonesian and prohibiting multiple extensions beyond the stipulated limit.
Change in The Status of A Certain Time Work Agreement to An Indefinite Time Work Agreement after Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation Takes Effect Manalu, Evanto Pandora; Hoesin, Siti Hajati
Devotion : Journal of Research and Community Service Vol. 4 No. 4 (2023): Devotion: Journal of Research and Community Service
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/devotion.v4i4.454

Abstract

The enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation removes the derivative regulatory provisions of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation related to the Employment cluster. The change in status of a Fixed Time Work Agreement (PKWT) to an Unspecified Time Work Agreement (PKWTT) is regulated by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which generally regulates violations of work agreements in writing and in Indonesian language as a minimum and extension of work agreements, the period of the work agreement can change the status of PKWT to PKWTT. The aims are; (1) analyze and explain the implementation of PKWT to become PKWTT before the Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation come into effect, and (2) analyze and explain the change in PKWT status to PKWTT after the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation came into effect. This legal research is Normative/ Doctrinal Research. The results show provisions for changing PKWT to PKWTT are important because it relates to how workers have clarity in carrying out the daily work given by employers. Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation does not yet have derivative regulations and vacate the provisions of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Specific Periods, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment.
Carut - Marut Pelaksanaan Sistem Pengupahan Pekerja pada Home Industry Kategori Middle Person Azura, Dinda Maurizka; Hoesin, Siti Hajati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4389

Abstract

Penelitian ini mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh pekerja di sektor industri rumahan, khususnya pekerja dengan kategori Middle Person yang berperan sebagai perantara dalam rantai pasokan. Metode penelitian adalah Yuridis Normatif atas kajian regulasi dan literatur terkait, serta didukung dengan wawancara dari beberapa pekerja dan pengusaha. Hasil temuan dari penelitian ini, membahas tantangan yang dihadapi oleh pekerja pada home industry dengan peran sebagai middle person, yang sering kali mengalami ketidakpastian dalam sistem pengupahan akibat fluktuasi pendapatan, pengelolaan cash flow yang buruk, dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pekerja terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemberi kerja dalam menerapkan sistem pengupahan yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan pemahaman regulasi ketenagakerjaan agar pekerja dapat memperoleh upah yang cukup dan memenuhi kewajiban sosialnya. Penerapan sistem pengupahan yang adil dan transparan untuk pekerja pada home industry kategori middle person memerlukan integrasi antara regulasi ketenagakerjaan, pendampingan bisnis, akses modal, serta kolaborasi antar pemberi kerja dan pihak-pihak terkait. Fokus utama adalah pada pemberian upah layak yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memastikan jaminan sosial bagi pekerja. Diharapkan, dengan penerapan sistem yang lebih baik ini, tercipta kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan dan produktivitas industri home industry yang lebih tinggi.
Co-Authors Achmad Johansyah Adella Tanuwidjaja Agishintya, Chika Agung Yulianto Amira Budi Athira Andara Skyla Sakinah Andhika Mediantara Primayoga Angelina, Michelle Annisa Farras Tsabitah Arif Prasetiyo Ayu Aulia Rahmitasari Ayu Aulia Rahmitasari Azura, Dinda Maurizka Bangun Pandapotan Hutajulu Candra, Nur Choirullah Adi Chika Chika Agishintya Christin Novalia Simanjuntak Chrisya Nadine Immanuella Daffa Azzaki Lubis, Muhammad Enggartiasti Sherly Anggraini Fidela Faustina Fitriana Fitriana Handy Firmansyah I Made Arta Negara Ilwira Fakhrurrazi Lubis Karel Budiman Khaerani, Salma Putri Leonardo WiraUtama Sinaga Manalu, Evanto Pandora Marwanto Rolasta Maulana Yusuf Maulidiah Maskat Mega Junia Erliyandi Mohamad Fajri Mekka Putra Mohamad Fajri Mekka Putra Muhamad Mahdifa Lazuardi Muhammad Daffa Azzaki Lubis Pandora Manalu, Evanto Putri Yollanda Rachel Christina Duma Purba Rachel Pinasti Satyawinedhar Riani Talitha Nazhiif Soemadji Rifki Zhaputra Ilham Rinaldi Agusta Fahlevie Rizki Citra Pratiwi Rizwan Aryadi Sarah Patricia Rajagukguk Setyo Pambudi Stevania, Maudy Wardah, Kurniaty Wicaksana, Angling Dandy