Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Unram Law Review International Journal of Law Reconstruction Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis JURNAL ILMIAH ADVOKASI JUSTISI Khazanah Hukum jurnal syntax admiration Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences LEGAL BRIEF Devotion: Journal of Research and Community Service The International Journal of Politics and Sociology Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Indonesian Notary Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan
Siti Hajati Hoesin, Siti Hajati
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya No.4 RW.5, Jakarta Pusat 10430, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Social Sciences Other

Published : 45 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 45 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Workers legal protection in the implementation of "No Work No Pay" principles wages in furlough off status during Covid-19 pandemic Karel Budiman; Siti Hajati Hoesin
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 2 (2023): September: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i2.81

Abstract

The emergence of the Covid-19 pandemic caused an unstable economic sector in various fields, one of which is the field of employment. The impact of Covid-19 spreading throughout the world has been felt by workers and employers in Indonesia. One of the labor problems faced during the Covid-19 pandemic is the company's operational problems, where employers leave their workers temporarily by implementing a "no work no pay" wage. However, the implementation of remuneration can only be carried out sometimes for workers. The problem in this journal article is about how workers' legal protection on wage problems with the "no work no pay" system when workers were put on leave during the Covid-19 pandemic and the solution to resolve labor disputes situation during the Covid-19 pandemic. The method used by the researcher is normative juridical research. The research results show that Workers can apply for the settlement of industrial relations disputes both in non-litigation and litigation following the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes.
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PEMBERI KERJA DALAM HAL TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM Hoesin, Siti Hajati
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaries need the help of others to carry out their duties and authorities in making authentic deeds. Other people who work help the Notary, do work in the Notary's office, as a worker. Workers become Notary employees or not become Notary employees, which is only limited to doing the work given by Notaries. In connection with the implementation of the position of a Notary Public there is a possibility that an unlawful act will occur by a person who does work at the Notary Office. When an act of unlawfulness occurs at the Notary's Office, the Notary will be held accountable, because the public who require the services of the Notary understands that for making an authentic deed is in the Notary's Office. In the event of an act against the law, the public does not distinguish whether the act against the law was committed by a Notary Public employee or not. What is certain is that unlawful acts occur in the Notary's office and are related to the implementation of the position of Notary in the context of making an authentic deed. Based on this, this paper tries to explain and analyze the responsibilities of a Notary in the event of an illegal act in the Notary's Office.
ANALISIS HUKUM PEMBAYARAN KOMPENSASI PHK PADA PERUSAHAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN DI MASA PANDEMI COVID 19. Handy Firmansyah; Siti Hajati Hoesin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 3 (2022): Volume 8, Nomor 3 Juli-September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v8i3.5724

Abstract

ABSTRAK Menyebarnya wabah Covid 19 di seluruh dunia, mengakibatkan dampak negatif bagi kehidupan dan perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon dengan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghindari penularannya dengan memberlakukan Lock down dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Kebijakan tersebut menyebabkan omzet / penghasilan perusahaan menurun secara signifikan, karena kegiatan produksi perusahaan terhambat dan mengakibatkan kerugian drastis, ditambah lagi bagi perusahaan yang telah merugi pada tahun sebelumnya. Pada akhirnya perusahaan tutup serta terpaksa melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada para pekerja. Sebagai konsekuensinya, perusahaan wajib memberikan uang pembayaran kompensasi PHK sesuai ketentuan undang - undang. Pembayaran kompensasi PHK dalam jumlah besar sulit dipenuhi secara langsung oleh pengusaha mengingat kondisi keuangan perusahaan yang sedang collapse akibat kerugian secara terus menerus.  Kata Kunci : PSBB, PHK, Covid-19. ABSTRACT The spread of the Covid 19 outbreak throughout the world, has had a negative impact on life and the world economy, including in Indonesia. The Indonesian government responded with various regulations and policies to avoid the spread of the virus by imposing a Lockdown and PSBB (Large-Scale Social Restrictions) policy. This policy caused the company's turnover / income to decrease significantly, because the company's production activities were hampered and resulted in drastic losses, plus for companies that had suffered losses in the previous year. In the end, the company closed and was forced to lay off workers (Termination of Employment). As a consequence, the company is obliged to provide compensation payments for layoffs in accordance with the provisions of the law. Employers will find it difficult to pay compensation for layoffs in large amounts directly, considering the company's financial condition is collapsing due to continuous losses. Keywords : PSBB, Termination of Employment, Covid-19. 
ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG MELAKUKAN PENOLAKAN MUTASI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 155/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST) Wicaksana, Angling Dandy; Hoesin, Siti Hajati
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3636

Abstract

Mutasi dibeberapa kasus sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayarkan pesangon, biasanya pekerja dimutasi ke tempat yang jauh atau ke jabatan yang lebih rendah supaya pekerja mengundurkan diri. Penelitian ini mengangkat masalah: Bagaimanakah pengaturan mutasi dalam undang-undang yang berlaku? Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang di PHK karena menolak mutasi? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, apakah mutasi yang dilakukan oleh pengusaha sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Kedua, sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat penonolak mutasi yang dilakukan oleh perkerja serta bertentangan atau tidak dengan Undang-undang.
Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Tidak Dicatatkan Agishintya, Chika; Hoesin, Siti Hajati
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.4619

Abstract

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang tidak mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) para pekerjanya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yakni Dinas Tenaga Kerja. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana pengaturan mengenai pencatatan PKWT, serta akibat hukum dari PKWT yang tidak dicatatkan. Pencatatan PKWT ini memiliki tujuan untuk memberikan proteksi hak-hak para pekerja sebagai pencegahan, yang artinya sebelum perjanjian kerja ditandatangani guna memastikan bahwa PKWT tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini mempunyai sifat doktrinal yakni memanfaatkan tipe penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa pengaturan untuk mencatatkan PKWT ke instansi ketenagakerjaan telah diatur di dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019, serta kembali dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Sedangkan untuk akibat hukum terhadap PKWT yang tidak dicatatkan adalah berubahnya PKWT tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Oleh karena itu, suatu PKWT sudah semestinya dibuat sejalan dengan kebijakan undang-undang yang ada dan dicatatkan kepada Dinas Tenaga Kerja.
Analisis Kepastian Hukum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Gig Worker Pada Era Gig Economy Di Indonesia Stevania, Maudy; Hoesin, Siti Hajati
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i2.11968

Abstract

This research aims to analyze the legal relations and the legal certainty of social security for gig workers. The issue focuses on the uncertainty of the legal relations and the protection of workers social security for gig workers. Indonesia does not have regulations that govern protection for gig workers, while the growth of gig workers in Indonesia is very rapid. Many companies that provide platform for gig workers to work classify gig workers as partners not as an employee. This partnership results in gig workers not receiving the same protection as a regular worker. Data were collected through doctrinal methods and analyzed qualitatively. This study concludes that the legal relationship between gig workers and companies is often categorized as a partnership relationship. Therefore, to provide legal certainty of employment social security for gig workers, the government need to review the current regulations or create specific regulations to determine work relationships between gig workers and the company that hired them, creating specific regulations for gig workers, also giving a socialization and education for gig workers about the importance of social security to increase their awareness.
Problematika Hukum Terhadap Pekerja Harian Atas Hak Jaminan Hari Tua Muhammad Daffa Azzaki Lubis; Siti Hajati Hoesin
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 8 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v4i8.2750

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh problematika perlindungan hukum pekerja harian terkait jaminan hari tua yang belum mendapat perhatian memadai dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana sistem kerja pekerja harian dan perlindungan hukumnya atas hak jaminan hari tua. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa pekerja harian adalah pekerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan volume dan waktu tidak tetap dengan upah harian, diatur dalam PKWT. Status ini menciptakan kerentanan dalam perlindungan hukum karena belum ada ketentuan konkrit mengenai jaminan hari tua bagi pekerja harian. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan peraturan turunannya, menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan spesifik mengenai jaminan hari tua bagi pekerja harian. Ketidaksesuaian antara sistem iuran BPJS yang berbasis bulanan dengan pola pengupahan harian menjadi kendala utama implementasi program jaminan hari tua. Penelitian merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mekanisme jaminan hari tua bagi pekerja harian, termasuk reformulasi sistem iuran, penyesuaian mekanisme pembayaran, dan penguatan sistem pengawasan implementasi perlindungan hukum
Legal Consequences And Responsibilities Of Substitute Notaries For Copies Of Deeds That Differ From The Minutes Of The Deeds Erliyandi, Mega Junia; Hoesin, Siti Hajati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5348

Abstract

The substitute Notary, as a public official authorized to create authentic deeds, must exercise caution and be meticulous in performing their duties when replacing a notary who is on leave, ill, or temporarily unable to perform their notarial duties. Article 65 of the Notary Position Law (UUJN) states that a Substitute Notary is also responsible for every deed they create. In practice, there is a possibility that a Substitute Notary may issue a deed copy that does not match the original deed's minute. This paper aims to examine the legal consequences and sanctions that may be imposed on a Substitute Notary in relation to discrepancies between the deed copy and the original deed minute. This study uses doctrinal research with an explanatory-analytical typology, utilizing secondary data and employing qualitative data analysis methods to present findings derived from secondary data. The conclusion indicates that discrepancies between a deed copy and the original deed minute by a Substitute Notary are not permissible in notarial practice. The Substitute Notary may be held accountable for their actions if they are proven to have made such discrepancies. The legal consequence of a deed copy differing from the original minute is that the deed is considered legally defective and is treated as a private deed. The creation of a deed copy that does not match the original minute may also cause harm to the parties involved, and sanctions can be imposed for violating the code of ethics and applicable laws and regulations. It is recommended that there be stricter supervision and continuous training for Notaries and Substitute Notaries to ensure a deep understanding of the procedures for creating authentic deeds, as well as enhanced awareness of ethics and the responsibilities of Substitute Notaries.
Accountability and Legal Protection for Notaries in the Case of Deed of Change of Shareholding Company Angelina, Michelle; Hoesin, Siti Hajati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 6 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i6.51462

Abstract

A Company Amendment Deed is a legal document prepared by a notary to record decisions and significant changes within a company, ensuring these changes have a legal basis and are recognized. In practice, abuse can occur in creating this deed, such as notary favoritism towards one party or share transfers unknown to the rightful owner. Notaries are required to perform their duties in accordance with Law Number 2 of 2014, which amends Law Number 30 of 2004 on the Position of Notary. Their role in the documents is limited to recording information based on the wishes and details provided by the parties involved. In addition to their responsibilities, notaries have the right to legal protection. This research examines the case of PT Asia Pacific Mining Resources (APMR), where legal shareholders reported the unauthorized transfer of shares to unrelated parties and the inflation of shares in PT Aserra Mineralindo Investama (AMI) by five times. The study analyzes the liability of notaries if they are found guilty of causing harm through their deeds and the legal protection available if they are proven innocent and have acted in accordance with legal provisions.
UPAYA HUKUM NOTARIS DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN INGKAR SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN RAHASIA JABATAN Candra, Nur Choirullah Adi; Hoesin, Siti Hajati
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 3 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i3.6390

Abstract

A notary has the position of a public official authorized to draw up authentic deeds required by society in legal acts. In carrying out this role, a notary has the obligation of refusal, namely the obligation to maintain professional secrecy by refusing to provide testimony or disclose information related to a deed or any statement obtained in the course of duty, including during summons or examination by investigators, prosecutors, or judges. This obligation of refusal functions as a legal safeguard for notaries to ensure that professional secrecy is preserved and not misused. The role of the Regional Notary Honorary Council is crucial in this mechanism, as it has the authority to approve or reject requests for summons or examinations of notaries by law enforcement officers. This research applies a doctrinal legal method by examining relevant statutory provisions, doctrines, and literature. The findings show that the obligation of refusal is a legal instrument designed to protect the confidentiality of authentic deeds, while the Regional Notary Honorary Council, through its authority, acts as a filter to protect notaries from being compelled to disclose professional secrets without lawful grounds. Therefore, the obligation of refusal not only safeguards the interests of notaries but also upholds the principle of deed confidentiality to ensure legal certainty and protection for the parties involved. Keywords: Notary, Obligation of Refusal, Protection of Professional Secrecy, Regional Notary Honorary Council
Co-Authors Achmad Johansyah Adella Tanuwidjaja Agishintya, Chika Agung Yulianto Amira Budi Athira Andara Skyla Sakinah Andhika Mediantara Primayoga Angelina, Michelle Annisa Farras Tsabitah Arif Prasetiyo Ayu Aulia Rahmitasari Ayu Aulia Rahmitasari Azura, Dinda Maurizka Bangun Pandapotan Hutajulu Candra, Nur Choirullah Adi Chika Chika Agishintya Christin Novalia Simanjuntak Chrisya Nadine Immanuella Daffa Azzaki Lubis, Muhammad Enggartiasti Sherly Anggraini Erliyandi, Mega Junia Fidela Faustina Fitriana Fitriana Handy Firmansyah I Made Arta Negara Ilwira Fakhrurrazi Lubis Karel Budiman Khaerani, Salma Putri Leonardo WiraUtama Sinaga Manalu, Evanto Pandora Marwanto Rolasta Maulana Yusuf Maulidiah Maskat Mohamad Fajri Mekka Putra Mohamad Fajri Mekka Putra Muhamad Mahdifa Lazuardi Muhammad Daffa Azzaki Lubis Pandora Manalu, Evanto Putri Yollanda Rachel Christina Duma Purba Rachel Pinasti Satyawinedhar Riani Talitha Nazhiif Soemadji Rifki Zhaputra Ilham Rinaldi Agusta Fahlevie Rizki Citra Pratiwi Rizwan Aryadi Sarah Patricia Rajagukguk Setyo Pambudi Stevania, Maudy Wardah, Kurniaty Wicaksana, Angling Dandy