Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Pandecta Lex Scientia Law Review
Peni Susetyorini
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN YURIDIS PENYERANGAN TERHADAP STAF PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) OLEH TALIBAN DI AFGHANISTAN Muhammad Ridho Ramadhenta; Peni Susetyorini; Elfia Farida
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.759 KB)

Abstract

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan tugasnya melalui utusannya dilindungi oleh hak kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 dan Convention on the privilege and immunities of the United Nations 1946.Namun dalam praktiknya penerapan kekebalan dan keistimewaan belum dapat diterapkan secara maksimal. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) oleh Taliban di Afghanistan yang menewaskan diantaranya 2 (dua) delegasi PBB yaitu Lydia Wonwenne dan Jossie Esto yang sedang bertugas mengawal pemilihan presiden di Afghanistan. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pelindungan terhadap staf PBB menurut ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Afghanistan sebagai negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan staf PBB.
PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PENGGUNAAN EXPANDING BULLET DALAM KONFFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DENGAN PALESTINA Vikri Trias Wirottama; Joko Setiyono; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.956 KB)

Abstract

Penggunaan senjata merupakan hal yang wajar dalam konflik. Namun dalam setiap konflik tersebut terdapat senjata yang diperbolehkan dan senjata yang tidak diperbolehkan untuk dipergunaan. Salah satu peluru yang dilarang tersebut adalah expanding bullet, peluru tersebut dilarang karena alasan kemanusiaan. Peluru tersebut dibuat dengan tujuan untuk membuat luka yang lebar dan tidak tembus seperti peluru konvensional lainnya seperti pada konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan “Expanding Bullet” melanggar Hukum Humaniter Internasional dan mengetahui mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional. Penggunaan expanding bullet merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Secara luas sekali dalam Pasal 22 Hague Regulations dicantumkan prinsip dari pemakaian senjata. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Hak belligerent untuk memilih alat untuk melukai lawan adalah terbatas.” Mekanisme penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap kasus penggunaan expanding bullet yang melibatkan Israel dan Palestina  melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga penegakan hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PILOT DALAM INSIDEN KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN (PILOT ERROR) Alan Pradigdo Setyo Budi; H.M. Kabul Supriyadhie; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.881 KB)

Abstract

Kecelakaan pesawat udara merupakan fakta hukum yang sudah menjadi bencana bagi masyarakat. Pada saat ini penerbangan merupakan salah satu moda transportasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini membuat kegiatan penerbangan menjadi sangat penting diperhatikan banyak pihak. Dalam suatu kecelakaan pesawat udara akan menimbulkan konsekuensi hukumnya. Dalam tulisan ini permasalahan yang akan diangkat yaitu kecelakaan pesawat udara yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pilot. Kemudian tindak lanjut dari hal tersebut yaitu pihak mana yang bertanggung jawab dan pihak mana yang harus dipertanggungjawabkan dalam sebuah kecelakan pesawat udara.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalu studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pilot pesawat udara sipil merupakan bagian dari pengangkut udara. Hal ini menunjukan bahwa tanggung jawab pilot pesawat udara sipil berbeda dengan tanggung jawab pengangkut udara. Secara umum disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan wewenang dan tanggung jawab pilot pesawat udara sipil dalam menjaga keselamatan penerbangan yaitu mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban dan keamanan penerbangan.
INKONSISTENSI HAK VETO ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PBB DENGAN PRINSIP SOVEREIGN EQUALITY (STUDI KASUS VETO RUSIA DALAM REFERENDUM CRIMEA) Mutiria Anastasya Darmansyah; Elfia Farida; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak veto dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan memungkinkan Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris dan Prancis untuk menjatuhkan suara negatif pada rancangan resolusi non-prosedural mengenai pemeliharaan perdamaian internasional dan keamanan. Di sisi lain, PBB mengakui Prinsip Persamaan Kedaulatan yang menjamin posisi yang setara bagi semua negara anggota dan membebankan hak dan kewajiban yang sama. Permasalahan mengenai inkonsistensi antara hak veto dengan prinsip persamaan kedaulatan serta akibat hukum dari penjatuhan sebuah veto terhadap sebuah draft resolusi menjadi relevan. Salah satu kasus yang menggarisbawahi perbedaan ini adalah mengenai draft resolusi mengenai Referendum Crimea yang diveto oleh Rusia pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Hukum Doktrinal dengan penilitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat sebuah inkonsistensi antara Hak veto dan prinsip persamaan kedaulatan, karena keberadaan hak veto menyebabkan sebuah perbedaan kemampuan antara anggota tetap dan tak tetap. Akibat hukum dari veto Rusia pada kasus referendum Crimea adalah kegagalan untuk menghentikan Referendum Crimea yang dinilai tidak sah, serta mengakibatkan ketidakjelasan status hukum Crimea setelah referendum yang tidak diakui oleh masyarakat internasional. Adapun karena itu pula, konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas sampai pada tahun 2022.
PENERAPAN ADDITIONAL HEALTH MEASURES OLEH NEGARA ANGGOTA WHO DALAM MASA PANDEMI COVID-19 Thasya Novita Sigiro; Elfia Farida; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia internasional sedang dikejutkan dengan kehadiran virus SARS-CoV2 yang menyebabkan pandemi COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Negara di dunia memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga negaranya. Seiring dengan perkembangan pandemi yang semakin memburuk, banyak negara yang memberlakukan travel ban sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus SARS-CoV2 di negaranya. Akan tetapi, terdapat anggapan bahwa langkah yang diambil oleh negara anggota WHO bertentangan dengan kewajiban mereka dalam International Health Regulations, karena bertentangan dengan Temporary Recommendations yang dikeluarkan oleh WHO saat COVID-19 dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan IHR oleh negara anggota WHO dalam menangani penyebaran penyakit COVID-19. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, bersumber dari data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat banyak negara yang menerapkan restriksi terhadap lalu lintas internasional tanpa disertai bukti ilmiah, sehingga melanggar hukum internasional. Selain itu, diketahui juga bahwa tidak terdapat sanksi yang tegas dalam pelanggaran IHR, hal ini berakibat kepada keengganan negara untuk mematuhi IHR.
EKSEKUSI HUKUMAN MATI TANPA NOTIFIKASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER (STUDI KASUS: EKSEKUSI MATI TUTI TURSILAWATI OLEH ARAB SAUDI) Marpaung, Mirza Pasha; Roisah, Kholis; Susetyorini, Peni
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39615

Abstract

Kedaulatan memberi kekuasaan dan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan suatu sistem hukum nasional atas teritorial, warga negara, aset-aset negara, termasuk orang asing. Dalam mengambil tindakan terhadap warga negara asing, tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan dengan negara asal orang tersebut. Hubungan bilateral antara dua negara harus dijaga agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan diplomatik dan konsuler dilaksanakan untuk tujuan tersebut. Pada praktiknya, sering kali terjadi tindakan yang dianggap merugikan salah satu pihak meskipun di satu sisi, pihak lain hanya melakukan penegakan hukum di negaranya. Penulisan ini membahas mengenai permasalahan yang berupa kasus eksekusi mati tanpa notifikasi terhadap salah satu pekerja migran Indonesia oleh Arab Saudi dan membahas mengenai tindakan Arab Saudi melanggar hukum internasional atau tidak serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dan Arab Saudi setelah kasus tersebut terjadi. Pada penulisan hukum ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti sumber berupa peraturan, teori, serta kaidah hukum. Pada penulisan ini, akan dicapai kesimpulan bahwa setiap manusia berhak atas hidup dan hak tersebut wajib dilindungi dan tak dapat dirampas, setiap negara memiliki Yurisdiksi melaksanakan ketentuan hukum yang terjadi di teritorialnya sehingga tindakan Arab Saudi tidak melanggar hukum internasional serta dikarenakan lebih tingginya konsep kedaulatan negara di atas hubungan internasional maka perlu adanya kesepakatan lebih lanjut antara Indonesia dengan Arab Saudi agar kasus serupa tidak terjadi.
Measurable Fishing as An Attempt of Preventing Overfishing Phenomenon in Indonesian Waters Roisah, Kholis; Rahayu, Rahayu; Susetyorini, Peni; Yusliwidaka, Arnanda; Aziz, Saidatul Nadia Abd
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Contemporary Legal Challenges and Solutions in a Global Context
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i1.2054

Abstract

This research focuses on analyzing the effectiveness of the provision about the measurable fishing as specified in the Government Regulation Number 11 of 2023 as an attempt of preventing overfishing and maintaining the sustainability of biodiversity in Indonesian waters and sea territory. This study is a normative research with statute approach. The data used was secondary one consisting of primary legal, secondary legal, and non-legal materials. Overfishing phenomenon is a serious problem endangering ocean resource and environment. Some countries have reported the overfishing problems damaging the sea ecosystem. Indonesia is one of countries predictably encountering overfishing phenomenon, particularly in northern Java water territory. The indicators of overfishing phenomenon are smaller size of fish and fewer fish caught requiring the fishermen to go farther to catch fish. The fact of overfishing leads to a policy about zone-based measurable fishing and catching quota. This policy can cease overfishing phenomenon because it can control and monitor fish catch, and thereby makes resource and environment better in water or sea territory. Considering the conclusion of research, the concept of measurable fishing formulated by Indonesia is based on zone and quota. Zone base prioritize equal share for the fishermen, promotes economic growth, and determines the capacity of catch allowed for a certain species, while quota base focuses on the limitation of fish catching level based on the potency of fish caught that can control the fishing rate according to the fish resource.
Co-Authors Adam Ramdhani Zulfikar Adhiyaksha Danar Karendrarswara Adya Paramita Prabandari Alan Pradigdo Setyo Budi Anindya Icchanaya Devi Arnanda Yusliwidaka Benaya Benaya Elfia Farida Joko Setiyono Kabul Supriyadhie Kholis Roisah Lazarus Tri Setyawanta Marpaung, Mirza Pasha Muhammad Ridho Ramadhenta Mutiria Anastasya Darmansyah Rahayu Rahayu Rahayu Rahayu Rezky Brilyan Tuhumury Romi Gaku Setojati Saidatul Nadia Abd Aziz, Saidatul Nadia Abd Taufan Aji Wicaksono Thasya Novita Sigiro Vikri Trias Wirottama Vrilda, Teresa