Articles
<![CDATA[PARTISIPASI PETANI DALAM PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN DI DESA BELUTU KECAMATAN KANDIS ]]>
<![CDATA[Insusanty, Enny]]>;
<![CDATA[Suwarno, Eno]]>
<![CDATA[ Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan Vol. 16 No. 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/forestra.v16i1.5564
<![CDATA[The research objective was to determine the level of farmer participation in forestry business development and the factors that influence farmer participation in forestry business development. This study used survey method with 32 respondents using the census of the farmers who were members of the Belutu Village farmer group. The analysis was carried out by qualitative descriptive analysis and multiple linear regression. The participation rate of forest farmers in Belutu Village was moderate, namely 46.25%, low 21.87%, 30.63% high and only 1.25% very high. The factors that influence farmer participation in forestry business in the form of pepper and honey bee cultivation were age, education, farming experience, number of family members and there was a main / part job that have very significant effect simultaneously, while all of these factors have a very significant effect. partial is the main / part job.]]>
<![CDATA[KOMPONEN DAN BOBOT DARI KRITERIA DAN INDIKATOR TATA KELOLA PERUSAHAAN KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Hariyatno Dwiprabowo]]>;
<![CDATA[Eno Suwarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jakk.2013.10.2.118-133
<![CDATA[Otoritas kehutanan telah mewajibkan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (SFM) bagi perusahaan HPH atau IUPHHK dalam pengelolaan hutan, namun prinsip SFM hanya bagian dari prisipprinsip tata kelola kelola perusahaan (GCG) yang baik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator GCG bidang kehutanan serta bobot dan rangkingnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis isi peraturan CG. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua dengan responden dari perusahaan kehutanan, asosiasi dan aparat kehutanan di kedua provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari sudut pandang perusahaan, bobot Nilai-nilai perusahaan menduduki bobot tertinggi (37%), disusul dengan Prinsip-prinsip GCG(35%) dan Kelengkapan organ GCG(28%). Urutan yang sama diberikan oleh aparat kehutanan daerah dengan persentase bobot yang berbeda (36%, 34%, dan 30%). Demikian juga untuk pilar GCG, responden perusahaan pada dasarnya memiliki persepsi sama dengan aparat kehutanan dalam hal peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana peran pemerintah memiliki bobot tertinggi (39%; 36%), diikuti dengan dunia usaha (38%; 33%) dan masyarakat (23%; 31%). Kriteria dan indikator untuk tata kelola perusahaan kehutanan sebaiknya mengadopsi kriteria dan indikator tata kelola perusahaan yang sudah ada di tingkat nasional, namun dengan mempertimbangkan pandangan dari perusahaan dan instansi kehutanan atas bobot dan peringkat unsur-unsurnya.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN KONSEP RULES IN USE OSTROM DALAM ANALISIS PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN ]]>
<![CDATA[Eno Suwarno]]>;
<![CDATA[Hariadi Kartodihardjo]]>;
<![CDATA[Lala M Kolopaking]]>;
<![CDATA[Sudarsono Soedomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (672.277 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2015.12.1.13-26
<![CDATA[Following the establishment of Forest Management Units (KPHL/KPHP) by the Indonesian Ministry of Forestry, the next step that has to be done is the formation and operationalization of KPHL/KPHP organization by local governments. In reality, implementation of the respective obligation is stagnated due to a number of obstacles such as the regulatory aspects that haveless trust and difficult to be implemented by local governments. In the Institutional Analysis and Development (IAD Framework) from Elinor Ostrom, there is onecomponent, i.e. the rules-in-use concept that is possible to be applied as a tool to analyze the relationship between the content of a certain regulation and the structure of action-situation formed due to implementationof regulation.This study aimsto test effectiveness of the use of the concept of rules-in-use to find substantial shortcomings of the regulation on KPHL/KPHP formation at provincial level,as a basisforimprovement. Accordingly, analysis was performed on PP No.6/2007 jo. PPNo.3/2008, Permendagri No.61/2010 and PP No.41/2007by making analysis of regulation contents and feedback from the implementation process. Based on the results of this study, it can be concluded that the use of Ostrom's rules-in-use concept is adequately effective to find the shortcomings of KPHL/KPHP regulation content.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI HAMBATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU ]]>
<![CDATA[Eno Suwarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Research and Development on Social, Economy, Policy and Climate Change ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (421.301 KB)
|
DOI: 10.20886/jakk.2017.14.1.17-30
<![CDATA[The certainty of the status of forest area is an important prerequisite for the realization of good forest governance. However due to the error procedure in determining forest area in the past, which until now has not been improved, becoming one of the major obstacles to realizing that prerequisite. The study aim to identify the main obstacles of designation of forest areas in Riau Province, by using explanative research format and historical approach, while secondary data were collected from various sources. The time range study started in 1967 until 2015. The study found that the main obstacle was due to latent conflict on forest tenure between central government and other parties that have not been resolved. Conflict was begun with the issuance of Ministerial Decree number 173/Kpts-II/1986 on Consensus-based Forest Land Use Planning that sets throughout the Riau province into forest areas. Besides, the regulatory regime on the affirmation of the existing forest area currently tend to be used as an instrument of affirmation of the right on the land rather than to set-up functions of forests.This point of view impact to the difficulty of completing the boundary demarcation task and establishment of forest area in the field.]]>
<![CDATA[ORGANISASI BELAJAR DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) ]]>
<![CDATA[Hariyatno Dwiprabowo]]>;
<![CDATA[Mulyaningrum Mulyaningrum]]>;
<![CDATA[Eno Suwarno]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2013.10.2.85-98
<![CDATA[Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan (Hkm) oleh pemerintah dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari. Kajian ini bertujuan menilai, melalui karakteristik organisasi belajar (Learning Organization), organisasi pelaksana yang terlibat program Hkm dan implementasi kebijakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif melalui observasi, wawancara mendalam, studi dokumen dan cara . Metode analisis dilakukan dengan melihat diskursus, aktor dan kepentingannya mengikuti proses kebijakan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Responden penelitian adalah individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan karakteristik organisasi pembelajar: telah terjadi pada berbagai tingkat pada organisasi HKm yang menjadi sampel. Figur kepemimpinan bersifat kritis agar organisasi belajar dapat terwujud dengan baik. Titik kritis lain dalam perbaikan organisasi sesuai karakteristik organisasi pembelajar adalah dimana pada umumnya terjadinya kesulitan dalam menterjemahkan dan mengamalkan visi misi dari organisasi tersebut. Kebijakan Hkm masih menunjukkan kelemahan implementasi pada institusi pelaksana.]]>
<![CDATA[PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI BIDANG KEHUTANAN : STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU DAN SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Hariyatno Dwiprabowo]]>;
<![CDATA[Eno Suwarno]]>;
<![CDATA[Hariadi Kartodihardjo]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20886/jpsek.2011.8.1.1-18
<![CDATA[Kondisi sektor kehutanan Indonesia selama tiga-empat dasa warsa terakhir dapat dilihat dari perkembangan bidang pengusahaan hutan yang semakin menurun. Perkembangan yang kurang menggembirakan ini tidak saja disebabkan lemahnya tata kelola perusahaan namun juga tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG) pada perusahaan-perusahaan bidang kehutanan dan menemukan berbagai aspek kebijakan yang dapat mendukung penguatan GCG bidang kehutanan. Metode yang digunakan adalah survei dan wawancara pada pemegang 6 (enam) ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Perusahaan dipilih secara purposive dari perusahaan yang aktif beroperasi. Peraturan dan implementasinya dikaji melalui anlisis isi, anlisis diskursus dan wawancara dengan Dinas Kehutanan. asosiasi pengusaha, Kementerian Kehutanan dan lembaga otoritas yang terkait dengan tata kelola perusahaan. Penelitian lapangan dilakukan di propinsi Riau dan Sumatera Selatan pada tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum satuoun perusahaan kehutanan yang terdaftar di pasar modal. BUMN dan perusahaan besar sudah melaksanakan GCG berdasarkan pedoman sedangkan perusahaan kecil belum menerapkan GCG. Dari hasil kajian disarankan agar pemerintah dan para pihak terkait perlu menyusun kerangka kerja dan rencana penerapan GCG pada perusahaan - perusahaan kehutanan. Dalam penetapan kebijakan, program maupun rencana kehutanan disarankan agar tidak hanya memperhatikan kesesuaiannya dengan peraturan - perundangan melainkan harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelayanan.]]>
<![CDATA[Prioritas konservasi lahan dan arahan programnya di Kelurahan Minas Jaya Provinsi Riau ]]>
<![CDATA[Eno Suwarno]]>;
<![CDATA[Hadinoto Hadinoto]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikhwan]]>
<![CDATA[ Riau Journal of Empowerment Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.491 KB)
|
DOI: 10.31258/raje.1.1.2
<![CDATA[Minas Jaya is one of the villages adjacent to Sultan Syarif Hasyim Forest Park (Tahura SSH). Tahura SSH is one of the conservation areas in Riau Province which is currently in critical condition due to forest encroachment, illegal logging, forest fires and illegal land conversion. In order to restore it requires an approach that combines conservation and community empowerment. One is the concept of Conservation Village. The initial stage in Conservation Village development needs to be a priority class map of conservation. The problems faced by partners to produce such maps require special expertise in spatial planning, mapping, and understanding of conservation village concepts. Based on the mapping identification showing that data of the conservation priority area 1, were identified it consisted of 243.92 hectares, then the conservation priority area 2 consisted of 257.87 hectares. Further, the conservation priority area 3 also identified and consisted of 504.28 hectares, moreover the conservation level 4 conservation area around 1,868.57 hectares, and conservation priorities 5 identified around 1,082.79 hectares. Conservation program directives were linked to each priority of conservation classes. It generally includes a good forest covers protection activities, enrich the land with tree crops. Furthermore, critical land rehabilitation with agroforestry patterns has the choice of species and proportion of annual crops and trees adapted to the degree of land criticality and gradient.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN AGROFORESTRY SEDERHANA DI SEKITAR RUMAH ]]>
<![CDATA[Eno Suwarno]]>;
<![CDATA[Eni Suhesti]]>;
<![CDATA[Nahlunnisa]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (425.401 KB)
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v2i2.1255
<![CDATA[Berdasarkan hasil pengamatan Tim IbM Unilak pada kelompok tani ibu-ibu binaan Salimah Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, masih banyak terdapat lahan-lahan pekarangan dan teras rumah warga yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman, baik ditanam langsung di tanah atau di dalam pot. Kondisi ini memunculkan gagasan untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut guna membantu masyarakat memperoleh tambahan penghasilan melalui budidaya agroforestry sederhana berbasis. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra dalam pengembangan agroforestry sederhana sekitar rumah adalah kurangnya pengetahuan, ketersediaan sarana-prasarana, dan tehnik budidaya. Melalui penyuluhan menunjukan terdapat peningkatan pemahaman yang signifikan antara sebelum dan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Pendampingan lapangan dilakukan sejak mulai penyiapan media tanaman hingga pemeliharaan. Setelah lebih kurang lima bulan sejak penanaman tanaman lidah buaya, sirsak dan binahong tumbuh hampir 100% dengan tingkat pertumbuhannya yang berbeda-beda. Perbedaan pertumbuhan dikarenakan perbedaan intensitas pemeliharaan, pengaruh lokasi penyimpanan, dan tempat penanaman. Tanaman kelor persen tumbuhnya sekitar 45%. Diduga bibit kelor yang dibagikan masih terlalu muda dimana terjadinya perubahan lingkungan dan gangguan fisik dapat menyebabkan terjadinya kematian.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penyusunan Organisasi dan Kelembagaan Pengelola Obyek Wisata Alam Pulau Semut ]]>
<![CDATA[Eno Suwarno]]>;
<![CDATA[Rina Novia Yanti]]>;
<![CDATA[Bambang Supeno]]>
<![CDATA[ Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2022): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/dinamisia.v6i3.8290
<![CDATA[The tourism sector is currently the government's flagship program, one of which is ecotourism. Inaccordance with government regulations, the development of natural tourism is required to empower localcommunities through the active role of the community in planning, utilization, and control activities.Communities who are members of the Pengambang Hamlet Tourism Awareness Group are currently activelyworking together to build the Semut Island ecotourism object on the banks of the Siak River. They still need alot of help from other parties, one of which is assistance in the preparation of organizational andinstitutional structures. This task was carried out by the Lancang Kuning University Service Team. Thepreparation of the organizational structure is carried out through a deliberation process, where themanagement is filled by all active members. Meanwhile, the institutional arrangement is in the form of draftregulations which will later become the material for the Articles of Association and Bylaws. Assistance topartners requires a long duration of time along with the stages of development to the stage of operating inan established manner. Therefore, assistance for managing the organization and making the Articles ofAssociation and Bylaws is still needed.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN KELUARGA MELALUI MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERKHASIAT OBAT ]]>
<![CDATA[Hanifah Ikhsani]]>;
<![CDATA[Rina Novia Yanti]]>;
<![CDATA[Eno Suwarno]]>
<![CDATA[ ABDIKEMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 1 Juni (2021): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (ABDIKEMAS) ]]>
Publisher : <![CDATA[PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.418 KB)
|
DOI: 10.36086/j.abdikemas.v3i1.626
<![CDATA[The purpose of this activity is to provide solutions by providing socialization about the types of medicinal plants that can be used as raw material for making medicinal foods and drinks, the characteristics of Moringa leaves as ingredients for making food, training in making medicinal foods and drinks. The method used is to provide counseling materials, practice making medicinal foods and drinks, providing assistance and evaluation of results. The results of this dedication show that there is an increase in partners' knowledge about the definition, types and benefits of medicinal plants as raw materials for making medicinal foods and drinks tofu to tofu is 27% to 100%, from not knowing to tofu by 33% to 100% and partners who already know the knowledge of medicinal plants by 40% to 100%. As well as Partners are able and skilled at making healthy food and drinks.]]>
