Habib Muhsin Syafingi
Jl. Tidar 21 Magelang, Jawa Tengah Indonesia 56125

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Hak dan Mutu di Sekolah Dasar Ardianto, Anugrah Dwi Setyo; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan guna memastikan bahwa setiap warga memperoleh hak dan mutu yang sama pada Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yurudis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang bersangkutan. Analisa data yang digunakan yaitu berupa metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam Pemendikbudristek No 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dalam pelaksaannya belum efektif. Hal tersebut berdasarkan faktor anggaran, faktor masyarakat, dan faktor budaya.
Implementasi Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) Dalam Mewujudkan Pelayanan Lansia Di Kota Magelang Herawati, Diandra Yuanita; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12119

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga), memastikan bahwa setiap lansia yang ada di Kota Magelang wajib memperoleh pelayanan yang sama. Permasalahan yang timbul dalam menerapkan Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) masih banyak lansia yang tidak mengetahui Inovasi SIAMOR sehingga banyak lansia yang tidak menggunakan pelayanan tersebut akan tetapi banyak lansia yang membutuhkan sehingga Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) belum berhasil dalam mengimplementasikanya. Jenis Penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian pendekatan Sosiologi hukum. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori George C Edward III yang menyatakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan berhasil atau tidak berhasil yaitu: faktor komuikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Kota Magelang dan UPT PSC119 Kota Magelang. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan data skunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang bersangkutan serta dokumentasi. Serta analisis data yaitu menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mengimplementasikan Inovasi SIAMOR (Siaga Among Raga) dalam mewujudkan pelayanan lansia belum berhasil berdasarkan analisis faktor komunikasi, dan faktor sumber daya yaitu staf dan fasilitas.
Analisis Penerapan Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Insani, Yeirmila Nurlita; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 6 (2024): Vol 3 No 6 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Berdasarkan 5 (lima) indikator menurut Van Meter dan Van Horn yang meliputi: (1) standar, tujuan, dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) karakteristik pelaksana; (4) sikap dan komunikasi antar pelaksana; dan (5) lingkungan sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa Disdukcapil dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang telah berhasil menerapkan kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, hambatan pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia disebabkan oleh belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pembentukan lembaga khusus dari penyelenggara perlindungan data pribadi yang bertugas menjaga keamanan dari data pribadi dan memastikan kesesuaian praktik perlindungan data pribadi di Indonesia.
Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik Izzati, Alfina Nur; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 5 (2024): Vol 3 No 5 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/12374

Abstract

Pemerintah Desa di Kecamatan Kaliangkrik telah menyusun RKPDesa yang berlaku untuk satu tahun ke depan. Namun, beberapa desa masih belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa serta faktor-faktor yang menghambat mereka dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk memperkuat data, dilakukan wawancara dengan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Kaliangkrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Meskipun secara administratif beberapa desa telah mengadakan kegiatan pemberdayaan, faktanya kegiatan tersebut belum sepenuhnya bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Selain itu, meskipun secara formal Kepala Desa tidak mengalami hambatan, dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan fluktuasi harga pasar yang berdampak signifikan pada pendapatan petani.
Penanaman Budaya Organisasi pada Santri Pondok Pesantren Pabelan Muhammad, Fadil; Kurniaty, Yulia; Basri, Basri; Praja, Chrina Bagus Editha; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.13156

Abstract

Budaya organisasi memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan efektivitas suatu kelompok, termasuk dalam lingkungan pondok pesantren. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman budaya organisasi pada santri di Pondok Pesantren Pabelan yang tergabung dalam Pemuda Masjid Kyai Kertotaruna. Metode yang digunakan adalah pemberian materi dan ceramah kepada para santri mengenai konsep dasar organisasi, struktur kepemimpinan, serta peran organisasi dalam kehidupan sosial. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman para santri terkait pentingnya organisasi yang terstruktur, jelas, dan pelaksanaan program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, penanaman budaya organisasi di kalangan santri diharapkan dapat meningkatkan peran aktif mereka dalam mengelola masjid dan berkontribusi bagi pondok pesantren, masjid dan Desa Pabelan.
Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial dalam Rehabilitasi Lansia Terlantar di Luar Panti Sosial Agatha, Amanda Delvia; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna; Dewi, Dyah Adriantini Sintha
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 2 (2025): Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak dan mutu yang sama secara minimal dalam penelitian ini berfokus pada rehabilitasi lansia terlantar di luar panti sosial Kota Magelang tahun 2023. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota dalam penerapannya belum efektif. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran dan faktor masyarakat.
Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM di Kabupaten Magelang Listari, Kartika Dwi; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9713

Abstract

Dalam suatu usaha, perizinan memiliki peran penting sebagai bukti kepatuhan hukum sekaligus perlindungan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam penataan perizinan usaha serta hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perizinan usaha berdasarkan Undang-Undang tersebut belum optimal karena jumlah pelaku UMKM yang belum mendaftarkan izin masih lebih banyak dibandingkan yang telah memiliki izin. Faktor penghambat meliputi tidak dimilikinya izin usaha, kurangnya informasi terkait perizinan, rendahnya pengetahuan dan keterampilan terhadap teknologi, serta proses pengurusan izin yang dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Mengatasi Penggunaan Knalpot Tidak Sesuai Standar di Kabupaten Magelang Rejeki, Tri; Syafingi, Habib Muhsin; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9886

Abstract

Knalpot berfungsi sebagai saluran pembuangan pembakaran, meredam hasil ledakan di ruang mesin sebelum dilepas ke udara, dan sebagai tenaga tambahan mesin kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan meliputi hasil wawancara di Unit Satlantas Polresta Magelang, peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku, jurnal, skripsi, tesis, dan website internet. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun dalam mengatasi penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang belum berjalan secara efektif dan belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat kendala seperti kurangnya program atau kegiatan yang dimiliki oleh pihak kepolisian Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang, kurangnya sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai aturan berlalu-lintas terutama penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar.
Implementasi Perda Kota Magelang No 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Choully, Aufilana Dwi; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9223

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dipandang sebelah mata karena terjadi dalam ranah internal keluarga, dengan anggapan bahwa KDRT merupakan aib yang seharusnya diselesaikan secara internal. Untuk menekan kasus KDRT, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pelaksanaan Perda ini didukung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2012 dengan menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda belum berjalan optimal, diukur melalui teori George Edward III melalui empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan sikap masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum efektif dan menjadi faktor penghambat implementasi Perda. Selain itu, hambatan lain berasal dari masyarakat, yaitu ketidakkonsistenan dalam melapor dan anggapan bahwa KDRT merupakan aib, sehingga korban enggan untuk melaporkan kejadian yang dialami.
Implementasi Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Bagi Narapidana Dalam Mendapatkan Kesejahteraan Sosial Yudha, Angga Pradipta; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Syafingi, Habib Muhsin; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Law and Society Journal Vol 4 No 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9308

Abstract

Warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 yang mengatur pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta cuti bagi narapidana. Pada masa pandemi COVID-19, kebijakan asimilasi diterapkan untuk mengurangi overkapasitas lapas dan mencegah penyebaran virus. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala pemberian asimilasi narapidana dalam mendapatkan kesejahteraan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIa Magelang. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis pelaksanaan dan kendala asimilasi di Lapas Kelas IIA Magelang. Hasil penelitian menunjukkan implementasi asimilasi belum optimal karena hambatan komunikasi, keterbatasan sumber daya, dan fasilitas yang kurang memadai. Untuk kedepannya, diharapkan pelaksanaan asimilasi semakin efektif dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan serta mampu membantu narapidana memperoleh kesejahteraan sosial.