Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Sakina: Journal of Family Studies LEGAL BRIEF Jurnal Litbang Kota Pekalongan Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Law and Justice
Mutimatun Niami
Universitas Muhamadiyah Surakarta
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
PEMBERDAYAAN GURU DAN ORANGTUA DALAM UPAYA MENANGKAL LGBT PADA GENERASI MUDA Mutimatun Ni’ami
PENA ABDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2, No 2 (2021): Juli 2021
Publisher : LPPM Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.563 KB)

Abstract

Indonesia is a country based on God Almighty, the existence of LGBT is contrary to the basic principles of the state. Therefore, efforts to counteract the existence of LGBT must be carried out by all elements, both government and society. Given that LGBT is spread through social media, providing education to teachers and parents is a breakthrough effort so that the dangers can be prevented from an early age. Through this seminar, it is hoped that awareness will arise about the dangers of LGBT and foster a synergy in empowering teachers and parents to prevent itKeywords : God Almighty, empowering, LGBT
KESIAPAN UNIT USAHA SYARIAH TERHADAP REGULASI SPIN-OFF: MENCERMATI TANTANGAN DAN PELUANG DI ERA KAPITALISASI PERBANKAN SYARIAH Wardah Yuspin; Harun; Mutimatun Ni'ami; Syaifuddin Zuhdi
Jurnal ADAM : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 1 (2023): Vol. 2 No. 1 Edisi Februari 2023
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37081/adam.v2i1.1273

Abstract

Pengaturan mengenai Perbankan syariah diperkuat dengan dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. Pada pasal 68 UU ini terkandung pengaturan mengenai kapitalisasi perbankan syariah. Pasal ini menyatakan bahwa UUS yang sudah memiliki modal sebesar 50% atau telah beroperasi selama 15 tahun sejak disahkannya UU ini maka diharuskan untuk melakukan pemisahan/spin-off unit syariahnya tersebut. Tenggat waktu pelaksanaan pasal tersebut tinggal maksimal 2 tahun lagi, dimana terdapat sanksi berupa sanksi administratif maupun penutupan unit apabila tidak dapat memenuhi deadline tersebut. Mandat dari Pasal tersebut berpotensi menimbulkan masalah apabila UUS yang hendak dipisahkan tersebut ternyata belum mampu secara permodalan dan juga infrastruktur untuk dipisah dari bank induknya. Karena struktur organisasi dari UUS ini menjadi berbeda karena pada awalnya hanya merupakan sebuah unit dari perbankan konvensional. Sehingga secara organisatoris merupakan sebuah divisi dimana segala bentuk sistem organisasi masih didukung oleh bank induknya. Mandat pasal ini banyak mendapat tantangan dari pelaku industri perbankan syariah yang merasa belum siap untuk melakukan spin-off. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk mencari suatu solusi legal supaya mandat pasal 68 tersebut dapat berubah menjadi corporate action. Solusi ini tetap menjadikan spin-off sebagai suatu keharusan akan tetapi bukan sebagai mandat UU tapi corporate action sehingga pemberlakuannya tidak dibatasi waktu pembatasan bisa dilakukan dengan analisa modal dari UUS sebesar 50% modal bank induknya.
Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Athallah Fajari Khosyi; Mutimatun Niami
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, tapi merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administratif. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dapat membuat kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan SPTJM terhadap pasangan nikah di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang perlu diperhatikan adalah SPTJM tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu, pencatatan perkawinan penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas status perkawinan mereka.
STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI WISATA RELIGI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT ( Makam Ahmad Bin Abdullah bin Tholib Al Alathas Sapuro) Dwi Edi Wibowo; Arum Ardianingsih; Nurul Huda; Mutimatun Ni’ami
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 21 No. 1 (2023)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v21i1.187

Abstract

Tourism plays a key role in boosting economic growth, improving prosperity and reducing poverty. Pekalongan city has great opportunities for religious tourism i.e. sightseeing at the Tomb of Ahmad bin Abdullah bin Tolib al-Arasas. • Religious tourism at the tombs of al-Arathas, ie religious tourism has great opportunities. Religious travel is a journey aimed at gaining pleasure, satisfaction and knowledge. Religious tourism can lead to mosques, great figures, historical figures, or tombs of figures. The purpose of this study was to analyze strategies for developing religious tourism potential and the impact of religious tourism on improving the economy of communities. The research method is a qualitative analysis using the SOAR analysis method, that is, an analysis that identifies internal and external factors. In this case, the author analyzes strategies for developing religious tourism potential. Based on the research results, the first conclusion is that four alternative strategies, namely SA strategy (strengths and aspirations), OA strategy (opportunities and aspirations), SR strategy (strengths and consequences), and OR (opportunities) strategy. Second, the existence of religious tourism is evidenced by an increase in UMKM and a decrease in unemployment, as well as the opening of new jobs.  Keywords: Strategy, religious tourism, economy
THE CORPORATE SPIN-OFF: An Examination of Islamic Banking Legal and Regulatory Framework Wardah Yuspin; Baskoro Tri Pamungkas; Kelik Wardiono; Mutimatun Ni'ami; Syaifuddin Zuhdi
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v14i1.20586

Abstract

This paper aims to instigate the implementation of Article 68 of the Islamic Banking Act, which obliges Islamic divisions to be separated from their parent banks. This study attempted to reveal a legal solution so that the obligations can be turned into a corporate action. The argument presented by a critical review approach based on a literature review using secondary data. The solution still considers spin-offs a necessity, not a mandate. It is supposed to be considered a corporate action that its implemented based on readiness so the article needs to be amended. This paper proposes changes to the article on spin-offs for the development of Islamic Banking in Indonesia with practical benefits. Alternative changes can be completed in three ways: first, by issuing Financial Services Authority Regulation (FSAR), which makes the spin-off a corporate action. This method is unconstitutional because FSAR is structurally under the Constitution. The second alternative is done by submitting a judicial review of Article 68 to the Constitutional Court. Finally, the third is by enacting the omnibus law of Islamic economics. Those three options have both advantages and disadvantages. Thus, it is necessary to further find out which solution is most prospective for advancing Islamic banking.Artikel ini bertujuan untuk mendorong penerapan Pasal 68 Undang-Undang Perbankan Syariah yang mewajibkan divisi syariah dipisahkan dari bank induknya. Kajian ini mencoba mengungkap solusi hukum agar kewajiban tersebut dapat berubah menjadi aksi korporasi. Argumen yang disajikan menggunakan pendekatan Solusinya tetap menganggap spin off sebagai kebutuhan, bukan sebagai mandat. Hal ini seharusnya dianggap sebagai corporate action yang pelaksanaannya berdasarkan kesiapan sehingga pasal tersebut perlu diubah. Makalah ini mengusulkan perubahan pasal spin-off untuk perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan manfaat praktis. Alternatif perubahan bisa dilakukan dengan tiga cara, pertama dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang menjadikan spin off sebagai corporate action. Cara ini inkonstitusional karena POJK secara struktural berada di bawah konstitusi. Alternatif kedua dilakukan dengan mengajukan uji materi pasal 68 ke Mahkamah Konstitusi. Terakhir, yang ketiga adalah dengan pengundangan omnibus law ekonomi syariah. Ketiga pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut solusi mana yang paling prospektif untuk memajukan perbankan syariah.
The Urgency Of Authentication And Protection Of Personal Data In Online Transactions Mutimatun Niami
Law and Justice Vol. 7 No. 2 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i2.1586

Abstract

Fraud in online trading is a crime that is difficult to enforce the law. Fraud can be committed by sellers by counterfeiting their products or by driving transactions outside of e-commerce. Meanwhile, fraud committed by buyers is carried out by falsifying identities and fake orders. The efforts have been made to threaten the perpetrators with criminal noose but have not reduced the number of frauds that occur. This research was conducted using normative research that looked at fraudulent behavior and related it to the legal provisions in the ITE Law and in the Personal Data Protection Law. The research found that the need for authentication as a marker for sellers and buyers when interacting on the internet so that fraud can be minimized because the identity of the perpetrator can be identified easily with the authentication method. So that the perpetrator's track record can be easily detected and this prevents the perpetrator from committing fraud.
Kolaborasi Pentahelik Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Batang Dwi Edi Wibowo; Agung Aditya; Aditya Migi Prematura; Mutimatun Ni'ami
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2264

Abstract

Tourist villages in Batang Regency, Central Java, have great potential for development through pentahelix collaboration. Although collaborative efforts have been made, challenges such as inter-party coordination and marketing strategies still need improvement. The purpose of this research is to analyze the form of pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency and to identify supporting and hindering factors that affect this collaboration. This study uses empirical legal methods to analyze pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency through in-depth interviews, direct observation, and qualitative analysis. The results show that pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency involves the integration of five main components: government as facilitator and regulator, local communities as the main drivers, academics contributing through research, the business sector providing capital and expertise, and media playing a role in promotion. The implementation of this collaboration is evident in various tourist village development programs. The main supporting factors include local government commitment, active community participation, academic contributions, business sector investment, and the media's role in promotion. However, there are several obstacles such as lack of coordination between elements, limited human resource capacity, limited access to funding, overlapping regulations, environmental sustainability challenges, and resistance to change.
Tinjauan Yuridis Pencatatan Nikah di Bawah Tangan Ditinjau Berdasar Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Khosyi, Athallah Fajari; Niami, Mutimatun
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v12i3.2675

Abstract

Pencatatan perkawinan bukan menjadi syarat sah perkawinan, tapi merupakan upaya untuk mewujudkan tertib administratif. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah administrasi kependudukan, dimana masih banyak masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan dapat membuat kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti dari akta nikah. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pencatatan perkawinan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016, serta akibat hukum yang timbul dari penggunaan SPTJM terhadap pasangan nikah di bawah tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang perlu diperhatikan adalah SPTJM tidak mengesahkan terjadinya suatu perkawinan, melainkan hanya mempercepat proses pendataan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Maka dari itu, pencatatan perkawinan penting agar masyarakat memiliki kepastian hukum atas status perkawinan mereka.
RETHINKING TOURISM VILLAGES: HOW ECOLOGICAL JUSTICE SHAPES SUSTAINABLE DEVELOPMENT Wibowo, Dwi Edi; Niami, Mutimatun
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.18698

Abstract

Tourism village management plays a pivotal role in advancing sustainable development, particularly in rural areas endowed with rich biodiversity and natural resource potential. Ecological justice, which underscores equitable access to natural resources and shared responsibility in maintaining ecosystem balance, is a critical concept for ensuring sustainability in tourism village management. This study investigates the integration of ecological justice into tourism village management and examines the challenges and opportunities associated with its implementation. Utilizing a qualitative approach, the research explores strategies and policies that promote environmental sustainability while enhancing the welfare of local communities. The findings reveal that participatory approaches, environmental education, and policies rooted in local wisdom are essential for achieving ecological justice. The novelty of this study lies in its focus on ecological justice as a comprehensive framework that transcends economic considerations to incorporate ecological and social equilibrium. By proposing a model for sustainable tourism village management, this research contributes to the discourse on sustainable development, providing practical insights for policymakers and stakeholders in achieving long-term environmental and community welfare objectives.
Kolaborasi Pentahelik Pengelolaan Desa Wisata di Kabupaten Batang Dwi Edi Wibowo; Agung Aditya; Aditya Migi Prematura; Mutimatun Ni'ami
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2264

Abstract

Tourist villages in Batang Regency, Central Java, have great potential for development through pentahelix collaboration. Although collaborative efforts have been made, challenges such as inter-party coordination and marketing strategies still need improvement. The purpose of this research is to analyze the form of pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency and to identify supporting and hindering factors that affect this collaboration. This study uses empirical legal methods to analyze pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency through in-depth interviews, direct observation, and qualitative analysis. The results show that pentahelix collaboration in the management of tourist villages in Batang Regency involves the integration of five main components: government as facilitator and regulator, local communities as the main drivers, academics contributing through research, the business sector providing capital and expertise, and media playing a role in promotion. The implementation of this collaboration is evident in various tourist village development programs. The main supporting factors include local government commitment, active community participation, academic contributions, business sector investment, and the media's role in promotion. However, there are several obstacles such as lack of coordination between elements, limited human resource capacity, limited access to funding, overlapping regulations, environmental sustainability challenges, and resistance to change.
Co-Authors Abdul Hakim Aditya Migi Prematura Agung Aditya Arum Ardianingsih Athallah Fajari Khosyi Baskoro Tri Pamungkas Diana Setiawati Dwi Edi Wibowo Harun Karisma Cakraningrat Kelik Wardiono Khosyi, Athallah Fajari Khudzaifah Dimyati Maulana Oktavian, Rakka Dafa Nurul Huda Saputro, Muhammad Andi Syaifuddin Zuhdi Taufiq Taufiq Wardah Yuspin Widi Astuti