Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.281
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee JOURNAL ONLINE OF PHYSICS AkMen JURNAL ILMIAH Al-Buhuts (e-journal) Jurnal Unicorn ADPERTISI
Tamsil Tamsil
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
PROSES PENGURUSAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA: PROSES PENGURUSAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMEGANG IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) PASCA BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA Putrie, Bhovy Ardianti; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.43810

Abstract

ABSTRAK Permasalahan soal tanah adalah permasalahan yang menyentuh hak rakyat. Faktanya, di Kota Surabaya masyarakatnya yang masih menempati tanah bekas partikelir harus membayar uang sewa, yang mana Pemerintah Kota Surabaya merupakan salah satu subyek pemegang hak pengelolaan atas tanah negara tersebut dan dalam hal ini pihak ketiga adalah pihak yang menyewa yaitu masyarakat Surabaya , dengan cara menerbitkan Izin Pemakaian Tanah. Sebagai masyarakat yang taat pada hukum yang berlaku, keinginan untuk mengantongi status hak atas tanah sangat penting yang mana tanah memiliki kekuatan dibawah hukum yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut masyarakat pemegang Izin Pemakaian Tanah tidak berhenti berjuang untuk mendaftarkan tanah sesuai hak atas tanah yang ada di peraturan. Dalam proses permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kota Surabaya diatur didalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perngurusan pendaftaran hak atas tanah oleh pemegang Izin Pemakaian tanah pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengurusan pendaftaran Hak Atas Tanah oleh pemegang IPT pasca berlakunya perda yang berlaku dalam proses pengurusannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria pelepasan yang mana sudah dicantumkan didalam Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tantang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya. Setelah persyaratan dan kriteria sudah memenuhi aturan yang sudah ditetapkan maka pemegang IPT harus melalui beberapa tahapan yaitu ada tiga tahap dalam proses pengurusan yang mana saat ini masih sampai tahapan verifikasi data (tahap pertama). Hambatan dalam proses pengurusan yaitu harus melampirkan sertifikat asli tanah aset pemkot, yang mana sampai saat ini pemkot menahan sertifikat tersebut, belum lagi penetapan harga tanah senilai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Kota Surabaya dengan nilai yang sangat tinggi. Kata Kunci : Proses, Izin Pemakaian Tanah , Hak Atas Tanah
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 77 P/HUM/2019 TENTANG PENGUJIAN ATAS KEBERATAN PEMOHON TERHADAP KEBERADAAN PASAL 51 AYAT (2) PP NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN Hutomo, Prio; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 04 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.44285

Abstract

Hak Uji Materiil (Toetsingrecht) terhadap Ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan terhadap Pasal 14 , Pasal 17, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem, pasal 1 angka 9, Pasal 6, 7, 24 dan 25 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Pada Pertimbangan Hakim menyatakan kegiatan yang diperbolehkan di cagar alam dan selain yang dimaksud dinyatakan bertentangan dengan hukum. Tujuan dari Penelitian ini untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dan Akibat hukum dari Putusan MA No 77/P.HUM/2019 terkait Keberadaan Pasal 51 Ayat (2) PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan. Jenis Penelitian ini Yuridis Normatif dengan melakukan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Teori, Kasus. Jenis Bahan hukum menggunakan bahan primer sekunder. Pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka bahan hukum. Teknik Analisa bahan hukum menggunakan telaah dan Argumentatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Keberadaan ketentuan a quo telah melanggar ketentuan pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan. Ketentuan tersebut menyebabkan berkurang dan/atau rusaknya fungsi utama dari kawasan hutan tersebut. Pemanfaatan kawasan hutan harus ditegaskan untuk menjaga dan atau setidaknya meminimalisir dampak kerusakan dari penggunaan suatu kawasan hutan. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Agung, Hak Uji Materiil, Kawasan Hutan
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 47 K/TUN/2020 MENGENAI TUMPANG TINDIH ANTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) DENGAN HAK GUNA USAHA (HGU) PERKEBUNAN Nastiti, Althea Salza; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45687

Abstract

Sengketa yang terjadi antara PT. Brian Anjat Sentosa melawan PT. Sasana Yudha Bhakti merupakan bukti terjadinya tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGB) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). SHGU No. 116 tertanggal 29 Oktober 2009 dan SHGU No. 147 tertanggal 29 September 2010 milik PT. Sasana Yudha Bhakti diketahui merupakan wilayah yang sama dengan IUP Operasi Produksi tertanggal 8 Mei 2018 milik PT. Brian Anjat Sentosa. Hingga perkara pada tingkat kasasi pada Putusan No. 47 K/TUN/2018, hakim memutuskan yang pada intinya SHGU No. 116 harus dibatalkan, Pasal 137 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan jika IUP bukanlah merupakan bukti atau tanda kepimilikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 47 K/TUN/2018. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode analisis bahan hukum secara deskriptif preskritif. Hasil penelitian adalah diketahui pertimbangan hakim yang seharusnya diberikan berdasarkan berdasarkan peristiwa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3403K/PDT/2016 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI BALI Mayangsari, Bella Giska Ayu; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.45688

Abstract

Sengketa sebidang tanah hak milik antara Karpika Wati melawan Alan Maurice Pons dan Notaris Eddy Nyoman Winarta memuat perkara perbuatan melawan hukum atas status kepemilikan tanah yang melibatkan warga negara asing. Akta-Akta notaris yang dibuat oleh Karpika Wati dan Alan Maurice Pons terdiri atas Akta Sewa Menyewa, Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan, Akta Pernyataan dan Kuasa, Akta Pemberian Hak Tanggungan diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memutuskan pada intinya Alan Maurice Pons dan Eddy Nyoman Winarta terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas dibuatnya seluruh akta dan seluruh akta dinyatakan batal demi hukum. Diketahui bahwa seluruh akta secara tidak langsung bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada warga negara asing. Sengketa tanah ini tidak terlepas dari unsur warga negara asing yang tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 3403K/PDT/2016. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penelitian memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Tujuan akhir dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta akibat hukum dari pertimbangan hakim tersebut.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 703 PK/PDT/2016 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIMIE PORTIE Pahlevy, Awang Ahmadanur Reza; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.48904

Abstract

Legitime portie merupakan suatu bagian dari ahli waris terhadap harta warisan, yang tidak dapat dihapuskan ataupun dikurangi oleh orang yang akan meninggalkan atau dikurangi dengan pemberian semasa hidup pewaris. Perbuatan pemberian semasa hidup atau hibah oleh pewaris yang melanggar legitme portie ahli waris seringkali menjadi permasalahan karena termasuk perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ratio decidendi Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016, serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung No. 703/PK/PDT/2016. Jenis penelitian kali ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum terkait, bahan hukum sekunder terdiri atas penelitian, buku-buku, dan jurnal hukum yang berkaitan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas hibah yang melebihi legitime portie. Hasil penelitian menunjukkan, perbuatan menghibahkan yang dilakukan oleh Indrawati kepada Sabarbudi bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum selama hibah tersebut tidak melanggar legitime portie dari para ahli waris. Fakta bahwa gugatan tersebut diajukan pada saat Indrawati selaku pewaris masih hidup, sehingga hibah tersebut bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum karena hibah tersebut tidak melanggar legitime portie dari ahli waris karena objek sengketa masih hak sepenuhnya dari Indrawati selaku pemberi hibah. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung No. 703 PK/PDT/2017 yakni dengan dibatalkannya putusan Mahkamah Agung No. 3043 K/PDT/2013 maka segala akibat hukum yang timbul dari putusan kasasi tersebut haruslah dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum adanya gugatan mengenai pembatalan hibah tersebut.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 332 K/TUN/2020 TENTANG PEMBARUAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN TANPA IZIN PEMEGANG HAK ATAS TANAH Cahyono, Muhammad Fajar Tri; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49409

Abstract

Marwan Kustiono selaku debitur PT. Bank Syariah Mandiri mengakui telah memiliki tagihan hutang kepada PT. Bank Syariah Mandiri dengan jaminan SHGB 334/Kelurahan Keputih atas sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan. Namun tindakan PT. Bank Syariah Mandiri yang menerbitkan Pembaruan Sertifikat Obyek Sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan. Marwan selaku pemilik tanah dan bangunan karena SHGB itu telah hilang dan juga telah jatuh tempo hal itu merugikan kepentingan Marwan selaku Pemegang Hak, hal ini bertolak belakang dengan berlakunya peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut merugikan kepentingan Marwan sebagai Pemegang Hak. Tujuan penelitian ini yaitu akan pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 332 K/TUN/2020. Jenis penelitian hukum normatif dilakukan dalam penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Bahan hukum sekunder dan primer dimanfatkan dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah diketahui pertimbangan hakim yang seharusnya menerapkan asas hakim aktif dalam memberikan putusan terkait Pembaharuan Sertifikat Hak Guna Bangunan tanpa persetujuan pemegang hak atas tanah yang dalam hal ini tidak adanya yang dikuasakan dalam melakukan penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut.Secara umum dalam pertimbangan hakim dalam memenangkan pihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya II dan juga PT. Bank Syariah Mandiri yakni dengan mempertahankan pertimbangan hakim yang ada pada putusan sebelumnya mengenai Tenggat Gugatan yang sudah melebihi batas jangka waktu gugatan. Akibat hukum yang timbul dalam putusan MA No. 47 K/TUN/2020 yakni menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Kata Kunci: Pembaruan,Hak Guna Bangunan, Tanpa Izin
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2/PUU-XIX/2021 BAGI PENERIMA JAMINAN FIDUSIA (KREDITUR) Sanjaya, Dicky Bagus; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.49412

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan putusan untuk memutus perkara jaminan fidusia. Semua keputusan peradilan harus membawa dampak hukum untuk berbagai pihak. Tujuan penelitian hukum untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021 dan akibat hukum terhadap penerima hak fidusia. Penelitian ini dilaksanakan dengan mempergunakan teknik normatif di mana data primer sebagai sumber informasi utama dan data sekunder digunakan sebagai data pendukung. Metode berfikir kualitatif digunakan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 mengurangi perlindungan hak-hak kreditur. Pengurangan hak dapat diketahui karena pengertian cidera janji atau wanprestasi telah berubah, maka proses eksekusi tidak dapat segera dilakukan oleh kreditur sehingga mengganggu siklus ekonomi kreditur karena kedudukan obyek jaminan fidusia di tangan debitur dan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan di antara para pihak debitur dan kreditur. Kedua, PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021 tidak mengatur mengenai kepastian hukum bagi kreditur mengenai tata cara pelaksanaan jaminan fidusia dan mempersulit kreditur untuk melaksanakan jaminan fidusia. Kemudian, adanya ketidakjelasan mengenai yang dijanjikan, yang memperlambat proses eksekusi objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, keputusan ini hanya menguntungkan satu pihak, yaitu debitur. Mahkamah Konstitusi harus mengambil keputusan yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Mahkamah Konstitusi harus memahami putusan dan putusan dengan isi dan susunan kata yang jelas, agar tidak membedakan perbedaan. Kata Kunci: Eksekusi, Fidusia, Eksekutorial, Cidera Janji
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR: 5/PDT/2018/PT.PBR TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG Eisano, Sapna Keryn; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 02 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.50385

Abstract

Abstract Case number 5/Pdt/2018/Pn.Pbr is evidence that there are still companies that do not carry out post-mining reclamation and the government does not carry out supervision in accordance with statutory regulations. PT Riau Bara Harum as the holder of IUP and IPPKH Limited Production Forest Areas in Riau left the mining area without doing any post-mining reclamation, making the judge in decision number 22/Pdt.G-LH/2016/Pn.Rgt decide PT Riau Bara Harum and the Ministry of Energy and Mineral Resources have violated the law and punished the Ministry of Energy and Mineral Resources for reclamation of the object of dispute. The Ministry of Energy and Mineral Resources then made an appeal to the High Court with case Number 5/Pdt/2018/Pt.PBR, in which the Panel of High Judges upheld Decision Number 22/Pdt.G-LH/2016/PN.Rgt. This research is a normative legal research, the approach used is the law, case and conception approach. The research was conducted with primary and secondary legal materials, and the collection of legal materials used literature study. The results of this study are to determine the judge's considerations and the legal consequences of the judge's considerations. Keywords: post-mining reclamation, supervision, coal mining
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR REGISTER 18 / PDT.G / 2018 / PN TLG TENTANG SENGKETA HAK ATAS TANAH EKS HAK EIGENDOM YANG BELUM DIKONVERSI: JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION OF TULUNGAGUNG DISTRICT COURT REGISTER NUMBER 18 / Pdt.G / 2018 / PN TLG CONCERNING DISPUTES ON LAND RIGHTS EX EIGENDOM RIGHTS THAT HAVE NOT BEEN CONVERTED Al Amin, Syauqi; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52430

Abstract

An issue involving a civil rights council against the Bolorejo village government in the court of tulungagung district registration number 18/Pdt.G/2018/PN TLG is an example of an unlawful act perpetrated by the Bolorejo village government. This is because the government of the Bolorejo village wants to take control and use the mountain bolo hill area located in Bolorejo village, by Kauman district, tulunggreat district, as a tourist resort, which can provide an interest and icon for Bolorejo village. But the goal of developing the tourist area has been deemed illegal due to the use of the mountain bolo hill area which is a legitimate burial site on behalf of a true community. The status of the land in the foothill of mount bolo still as eigendom vorponding, is the reason government of the Bolorejo village used the cemetery as a tourist resort without first applying permission to the established peace association and holding the rights of the former western right since 1912.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI NOMOR 174/PDT.G/2021/PN.GPR TENTANG SENGKETA PENETAPAN BESARAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK BANDARA KEDIRI Septyarini, Alifa Nidia; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 03 (2023): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52627

Abstract

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum telah dilakukan sejak tahun 1961 sampai dengan saat ini. Salah satu pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah yang bekerja sama dengan pihak swasta adalah pengadaan tanah adalah pembangunan Bandara Kediri. Dalam pengadaan tanah tersebut terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dimana pihak yang berhak yaitu dalm hal ini Pemohon merasa harga ganti rugi jauh dibawah harga pasar yang berlaku di masyarakat sedangkan Pemerintah dan Instansi yang membutuhkan tanah dalam hal ini ATR/BPN Kab. Kediri dan PT. Gudang Garam Tbk dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi yang diberikan merupakan penilaian dari Tim Penilai Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menganalisis dasar pertimbangan hakim dari Putusan No. 174/Pdt.G/2021/PN. Gpr dengan fokus pada kekaburan/perbedaan penafsiran antar para pihak pada pasal 33 UU No. 2 Tahun 2012. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang, kasus dan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum dalam menganalisis permasalahan. Dalam Teknik analisis penulis menggunakan metode preskriptif. Menurut SPI 204 yang dijadikan pedoman penilaian yang dijadikan dasar ganti rugi adalah Nilai Penggantian Wajar. Nilai Penggantian Wajar merupakan nilai yang didasarkan pada kesetaraan dengan nilai pasar atas properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang muncul akibat pengambilalihan ha katas properti tersebut. Akibat dari putusan pengadilan tersebut maka pemohon mengalami kerugian karena perhitungan tidak sesuai nilai pasar serta tidak terpenuhinya asas kepastian, asas keadilan, dan asas kesejahteraan.
Co-Authors Akhlunnisa, Dinar Al Amin, Syauqi Al Fariz, Muhammad Johan Nur Amania, Yulia Salasatul Aprianto, Nugra Ramandito Ardianasari, Bela Dika Bramastya, Dhimas Raka Cahyono, Muhammad Fajar Tri Damastuti, Tiara Aji Devi Risma Eisano, Sapna Keryn Elisabeth Septin Puspoayu Fanleon, Chandra Fardana, Nuraini Brillianti Hala, Yusriadi Hezron Sabar Rotua Tinambunan Hidayat, Aldi Nur Horas, Erwin Hutomo, Prio INDRI FOGAR SUSILOWATI Iqbal Iqbal Mayangsari, Bella Giska Ayu Nadhifah, Dima Syafaatul Nastiti, Althea Salza Naufaldy, Muhammad Irsyad Rafif Pahlevy, Awang Ahmadanur Reza Prasetio, Dicky Eko Purwanto Purwanto Putra Pradana, Reydo Akbar Putri, Desinta Aulia Aria Putri, Irma Ananda Putrie, Bhovy Ardianti Rachmawati, Ayu Dwi Rostiaty Yunus Sanjaya, Dicky Bagus Septyarini, Alifa Nidia Sholihun, Sholihun Sitorus, Indah Melania Sulaksono, Sulaksono Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Trifina, Leonora Livi Riza Wusono Indarto Yusriadi Hala