Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.035
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee JOURNAL ONLINE OF PHYSICS AkMen JURNAL ILMIAH Al-Buhuts (e-journal) Jurnal Unicorn ADPERTISI
Tamsil Tamsil
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 31 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS TANAH NEGARA BEKAS AGRARISCH EIGENDOM DI DESA DEPOK KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG: (STUDI PUTUSAN NO. 619/PDT/2019/PT SMG) Damastuti, Tiara Aji; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 04 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.54074

Abstract

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI Fardana, Nuraini Brillianti; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 5 No. 04 (2018): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.58600

Abstract

Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi tanah. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, Perkara ini diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi dan Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti kuat yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2108 K/Pdt/2022 MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH Naufaldy, Muhammad Irsyad Rafif; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 01 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60252

Abstract

Tanah merupakan hal sangat vital terutama bagi masyarakat Indonesia, karena merupakan induk dari segala pokok kebutuhan yang didapatkan dengan proses penguasaan. Penguasaan kepemilikan tanah dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan jual beli yang berdasar pada perjanjian jual beli tanah. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang kurang tepat dalam perjanjian jual beli tanah dapat menimbulkan sengketa. Banyak sekali kasus pelanggaran terhadap perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kasus tersebut terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108 K/Pdt/2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2108K/Pdt/2022 dan menganalisis akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 150/D/XI/2005 sudah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi syarat. Hakim memutuskan gugatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum akibat pemutusan sepihak tanpa kesepakatan. Tergugat IV dianggap pembeli beritikad tidak baik karena membeli tanah dalam PPJB pihak lain dan melibatkan Camat sebagai PPAT. Kasasi Tergugat IV ditolak dan dihukum membayar biaya perkara Rp500.000, serta harus merelakan tanah dalam Sertifikat Nomor 655. H. Nazaruddin memenangkan kontra memori kasasi dan dapat melanjutkan PPJB.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 1055 PK/Pdt/2022 TERKAIT SENGKETA TANAH PT PERSEBAYA DENGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA Putra Pradana, Reydo Akbar; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63405

Abstract

The land dispute between PT Persebaya and the Surabaya City Government occurred due to unlawful acts committed by the Surabaya City Government, so that PT PERSEBAYA filed a lawsuit against the Surabaya District Court. Where the judicial process for the a quo case continues up to the level of judicial review recorded in the civil case register Number 1055 PK/Pdt/2022. This research aims to determine the basis of the judge's considerations and explain the legal consequences of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia at Judicial Review level Number 1055 PK/Pdt/2022. This research is classified as normative legal research and the approaches used in this research are the statue approach, case approach and conceptual approach. The legal materials in this research consist of primary legal materials which contain statutory regulations and judge's decisions which have permanent legal force and secondary legal materials which contain legal literature related to the legal issues in this research. The technique for collecting legal materials in this research was carried out by means of a literature study of primary legal materials and secondary legal materials and data analysis techniques were carried out by providing an argument for the research results. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence. The results of this research show that the granting of the Petition for Judicial Review on the grounds that new evidence (novum) was found was in accordance with statutory regulations.
Streamlining Regional Regulations with Omnibus Law for Legal Harmonization: Penyederhanaan Peraturan Daerah dengan Omnibus Law untuk Harmonisasi Hukum Purwanto, Purwanto; Sulaksono, Sulaksono; Tamsil, Tamsil; Prasetio, Dicky Eko
Rechtsidee Vol. 12 No. 2 (2024): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i1.1038

Abstract

Background: Regional regulations (Perda) in Indonesia often face issues of overlap and inefficiency. Specific Background: The Omnibus Law method, known for simplifying and harmonizing regulations, has been applied nationally but remains underexplored locally. Knowledge Gap: Its practical application at the regional level, including challenges and opportunities, lacks sufficient research. Aims: This study examines the legal reconstruction of Perda using the Omnibus Law to improve regulatory efficiency and alignment with national laws. Results: The method streamlines regulations, enhances coherence, and boosts legal certainty but faces challenges such as stakeholder resistance and capacity limitations. Novelty: The research highlights the method's transformative potential for resolving Indonesia's regulatory complexities. Implications: It advocates for capacity-building, participatory processes, and effective oversight to achieve cohesive and responsive governance. Highlights: Regulatory Simplification: The Omnibus Law integrates overlapping regional laws into a single, cohesive framework. Challenges: Stakeholder resistance and limited local capacity hinder effective implementation. Opportunities: Enhances legal certainty and fosters better alignment with national regulations. Keywords: Omnibus Law, Regional Regulations, Legal Reconstruction, Regulatory Efficiency, Governance Harmonization
LINTASAN BOLA BERMUATAN BERPUTAR DALAM MEDAN MAGNET DENGAN PENGARUH EFEK MAGNUS Fanleon, Chandra; Hidayat, Aldi Nur; Tamsil, Tamsil; Trifina, Leonora Livi Riza; Sholihun, Sholihun
JOURNAL ONLINE OF PHYSICS Vol. 10 No. 3 (2025): JOP (Journal Online of Physics) Vol 10 No 3
Publisher : Prodi Fisika FST UNJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jop.v10i3.46178

Abstract

Penelitian ini menganalisis lintasan bola konduktor bermuatan dan netral dalam medan elektromagnetik tidak homogen dengan efek Magnus melalui simulasi numerik. Metode Runge-Kutta orde 4/5 diaplikasikan untuk menyelesaikan persamaan diferensial gerak yang melibatkan interaksi gaya Lorentz, Magnus, dan Gravitasi. Hasil simulasi menunjukkan perbedaan signifikan pada lintasan bola: kasus bermuatan (q = 1.0 C) membentuk heliks kompleks dengan displacement horizontal 12.5 m dan variasi ketinggian 3.8m akibat kopling elektromagnetik- rotasional, sedangkan kasus netral (q =0 C) menghasilkan lintasan parabola sederhana dengan displacement 2.3 m. Analisis gaya Magnus menunjukkan amplitudo osilasi lebih besar pada benda bermuatan, menegaskan pengaruh medan magnet terhadap energi rotasi.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, ATAS PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT. MUARA WISESA SAMUDRA Putri, Desinta Aulia Aria; Tamsil, Tamsil; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 6 No. 03 (2019): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30719

Abstract

AbstrakReklamasi Pulau G Teluk Jakarta menimbulkan berbagai polemik yang berujung dilayangkannya Surat Gugatan oleh Nelayan Muara Angke dan beberapa organisasi lingkungan hidup kepada Gubernur DKI Jakarta selaku pemberi izin reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra selaku pengembang. Dengan berbagai pertimbangan hakim PTUN Jakarta meutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta berwenang untuk menerbitkan Izin Reklamasi Pulau G, padahal kewenangan izin reklamasi berada pada perintah pusat karena Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai pedoman reklamasi telah kadaluwarsa. Pembatalan Surat Keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum baru yakni batal demi hukumnya proses jual-beli yang telah terjadi sebelum dicabutnya Surat Keputusan tersebut.Kata Kunci: Reklamasi; Surat Keputusan; Akibat HukumAbstractJakarta G Island reclamation featured various polemics which led to the issuance of a Lawsuit Letter by Muara Angke Fishermen and various environmental organizations for the Governor of DKI Jakarta as the reclamation permit provider and PT. Muara Wisesa Samudra as the developer. With various considerations, Jakarta PTUN decided to cancel the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 2238 of 2014 dated December 23, 2014 concerning the License for the Implementation of the G Island Reclamation. One of the judges' considerations stated that the DKI Jakarta Governor was authorized to issue the G Island Reclamation Permit, even though the authority of the reclamation permit was at the center's command because Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta as a reclamation guideline had expired. The cancellation of the Decree also resulted in new legal consequences namely null and void by law the buying and selling process that had occurred before the revocation of the Decree.Keywords: Reclamation; Decree; Because of law
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DAN/ATAU PEREMPUAN Sitorus, Indah Melania; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 7 No. 01 (2020): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31111

Abstract

Abstrak Ketentuan batas usia perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia Perkawinan merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dibuat pemerintah dan tujuannya untuk menghindarkan terjadinya perkawinan anak serta menekan angka kelahiran maka diberikan batas usia minimal untuk kawin. Namun, ketentuan a quo menimbulkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbamgan hakim konstitusi yang diputus pada pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 permohonan pemohon sepanjang dengan Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan terhadap pemenuhan hak anak dan/atau perempuan, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik argumentatif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan telah memberikan peluang terjadinya perkawinan usia anak dikarenakan batas usia minimal bagi perempuan yang berada dibawah batas usia anak. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan serta menimbulkan berbagai kerugian yang akan dialaminya. Suatu perkawinan yang ideal haruslah ditinjau dari berbagai aspek sehingga batas usia minimal perkawinan haruslah mengakomodirnya supaya tidak terjadi diskriminasi atau tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan. Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak, Perempuan Abstract The age limit for marriages is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage age limit is a form of open legal policy made by the government and the purpose to reduce the children marriage also minimization birth rate. However, the stipulated a quo regulation caused a review in the Constitutional Court because it was considered to be contrary to Article 27 paragraph 1 of the UUD NRI 1945. Based on the considerations of constitutional justices No 22/PUU-XV/2017 petitioners' petition with Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is valid according law. The purpose of this study was to analyze the ratio of the Constitutional Court Ruling Number 22 / PUU-XV / 2017 related to the age limit of marriage to fulfill the rights of children and / or women, and to analyze the law arising from the possibility of the a quo ruling. This research is a normative juridical study using permits, invitations, and concepts. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used is the literature study of legal materials. Legal material analysis technique is carried out using argumentative techniques by providing arguments for the results of research conducted Based on the results of the discussion, it can be concluded that the marriage age limit for women has provided opportunities for child marriage due to the minimum age of marriage under the age of the child. This causes the non-fulfillment of the rights of children and / or women and causes various losses that will be experienced. An ideal marriage must be viewed from various aspects so that the minimum marriage limit must be accommodated, there is no need to be done or the rights of children and / or women are not fulfilled. Keywords: Fulfillment of Rights, Children, Women
Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 92/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Penghentian Sepihak Proses Pembangunan Apartemen Antasari 45 Jakarta Selatan: Indonesia Aprianto, Nugra Ramandito; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 8 No. 02 (2021): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.35709

Abstract

Permasalahan yang akan dibahas disini mengenai jual beli apartemen yang dilakukan antara saudara Antoni dan saudara Raodah selaku pembeli dengan PT Prospek Duta Suksesdan PT Cowell Development selaku penjual apartemen. Kasus bermula saat penjual memberikan penawaran dan janji pembangunan proyek apartemen 45 antasari dengan dokumen yang lengkap sehingga membuat pembeli tertarik untuk memesan unit apartemen tersebut. Setelah pembayaran cicilan selama beberapa bulan ternyata pembangunan apartemen terhenti tanpa adanya informasi yang jelas, pembeli meminta informasi namun tidak ada jawaban dari penjual dan seakan-akan menutupi. Padahal informasi tersebut merupakan hak pembeli dan penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun penjual merasa telah memberikan informasi yang diminta penjual dan pembangunan tersebut karena keaadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak dapat dihindari. Penelitian ini memiliki isu hukum kekaburan norma dalam putusan nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dengan menggunakan metode interpretasi sistematis bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dan memahami akibat hukum bagi para pihak. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah hakim menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat tidak memberikan penjelasan terhentinya pembangunan apartemen yang mana hal tersebut merupakan kewajiban tergugat selaku penjual seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diperkuat dengan teori hoge raad bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnnya sendiri (rechtsplitcht) karena para tergugat telah melanggar kewajibannya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas danjujur mengenai kondisi apartemen.
Pengaruh Strategi Operasi dan Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan terhadap Inovasi Produk Hala, Yusriadi; Rostiaty Yunus; Tamsil, Tamsil
Al-Buhuts Vol. 20 No. 1 (2024): Al-Buhuts
Publisher : Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/ab.v20i1.5162

Abstract

This study aims to determine the Influence of Operation Strategy and the Application of Environmental Management Accounting on Product Innovation in Food & Beverage Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Data collection uses secondary data obtained from the financial statements of food and beverage companies for the 2020-2023 period. The test results of the data have been tested using the data analysis method using logistic regression techniques. The results show that partially the operation strategy has an effect on product innovation while environmental management accounting has no effect on product innovation.
Co-Authors Akhlunnisa, Dinar Al Amin, Syauqi Al Fariz, Muhammad Johan Nur Amania, Yulia Salasatul Aprianto, Nugra Ramandito Ardianasari, Bela Dika Bramastya, Dhimas Raka Cahyono, Muhammad Fajar Tri Damastuti, Tiara Aji Devi Risma Eisano, Sapna Keryn Elisabeth Septin Puspoayu Fanleon, Chandra Fardana, Nuraini Brillianti Hala, Yusriadi Hezron Sabar Rotua Tinambunan Hidayat, Aldi Nur Horas, Erwin Hutomo, Prio INDRI FOGAR SUSILOWATI Iqbal Iqbal Mayangsari, Bella Giska Ayu Nadhifah, Dima Syafaatul Nastiti, Althea Salza Naufaldy, Muhammad Irsyad Rafif Pahlevy, Awang Ahmadanur Reza Prasetio, Dicky Eko Purwanto Purwanto Putra Pradana, Reydo Akbar Putri, Desinta Aulia Aria Putri, Irma Ananda Putrie, Bhovy Ardianti Rachmawati, Ayu Dwi Rostiaty Yunus Sanjaya, Dicky Bagus Septyarini, Alifa Nidia Sholihun, Sholihun Sitorus, Indah Melania Sulaksono, Sulaksono Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Trifina, Leonora Livi Riza Wusono Indarto Yusriadi Hala