Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.471
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dia: Jurnal Administrasi Publik The Spirit of Society Journal : International Journal of Society Development and Engagement Jurnal Inovasi Penelitian ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Ulil Albab
Endang Indartuti
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk Doni Putro Cahyono; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan segala bentuk dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari segala bentuk kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam era reformasi, Indonesia membutuhkan sistem pemerintahan yang baik atau dengan nama lain Good Governance. Prinsip-prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme)  dalam Sedarmayanti 2009 mengemukakan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang mencerminkan sistem pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Fokus dalam penelitian ini merupakan mengenai bagaimana tanggung jawab pejabat pemerintah desa di desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam menyusun laporan keuangan desa melalui suatu aplikasi pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu SILOKDES (Sistem Pengelolaan Keuangan Desa) dengan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip good governance yaitu Akuntabilitas dan Transparansi. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang kami jabarkan di atas, maka dapat kami tarik kesimpulan yaitu pemerintah desa Mancon telah menerapkan prinsip-prinsip dari good governance akuntabilitas dan transparansi. Dapat dilihat dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Silokdes, pemerintah desa Mancon sudah bertanggung jawab dan terbuka dalam melaporkan semua keuangan desa yang digunakan oleh desa.
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESTINASI WISATA WAHANA GANGGA BUYA DI DESA KEDUNGSUMBER KECAMATAN BALONGPANGGANG Velinda Ayu Sasmita; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan destinasi wisata menjadi salah satu pilihan pemerintah desa dalam menghadapi permasalahan perekonomian yang ada di desa Kedungsumber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Destinasi Wisata Wahana Gangga Buya melalui rencana yang sudah disusun oleh kepala desa. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi pembangunan desa wisata. Teknik pengumpulan data menggunakan media massa, lembaga pemerintahan atau swasta, serta studi literatur untuk memperoleh data sekunder dan didukung dengan analisis Matriks SWOT. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengemukakan bahwa penerapan analisis SWOT mempengaruhi pembangunan destinasi wisata. Strategi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan desa wisata sudah baik, namun dalam pelaksanaan masih belum maksimal. Adapun faktor penghambatnya yaitu rendahnya sumber daya manusia dalam bidang teknologi, dan kurangnya rasa kesadaran partisipasi masyarakat setempat. Pemerintah desa harus menguatkan partisipasi masyarakat terkait pengimplementasian kebijakan dan mencari solusi penghambat berjalannya program desa wisata.
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TAWANGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO Syailendra Wahyu Pamungkas; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam memimpin suatu organisasi, pemimpin harus mempunyai gaya kepemimpinan agar pemimpin tersebut dapat menggerakkan anggota organisasi sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Salah satu contoh kepemimpinan ialah kepala desa. Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang gaya kepemimpinan Kepala Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan utama dalam penelitian ini ialah gaya kepemimpinan apa yang diterapkan kepala desa Tawangsari dalam memimpin desa? dan bagaimana peran kepala desa Tawangsari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala desa Tawangsari dan bagaimana peran kepemimpinan kepala desa Tawangsari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Tawangsari. Untuk menjawab persoalan tersebut, maka peneliti mengumpulkan data yang valid dengan cara menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa Tawangsari menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Dalam hal ini, setiap pengambilan keputusan kepala desa Tawangsari melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau pihak yang terkait.
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA DISANAH KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG MADURA Aldian Cholik; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan peraturan pemerintah Lingkungan merupakan ingkungan hidup untuk seluruh makhluk yang ada di bumi, khususnya manusia. Namun, terdapat salah satu permasalahan yang ada di Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura adalah masih terjadi penumpukan sampah yang berserakan, karena tidak tersedianya tempat pembuangan akhir resmi dari pemerintah desa setempat, Kurangnya kesadaran warga setempat dalam membuang sampah, dan Sebagian besar warga membuang sampah di sekitar rumah. Demikian dapat disimpulkan berdasarkan pencocokan data hasil observasi, data dari website diketahui bahwa sistem pengelolaan sampah di Desa tersebut tergolong sedikit kurang baik sebab warga lebih dominan membuang sampah di sekitar rumah dan faktanya Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura tidak melakukan upaya penampungan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan tidak memiliki TPA.
EFEKTIVITAS KELURAHAN DALAM MEMBANTU PROGRAM SIPRAJA DI KELURAHAN PUCANGANOM KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO Daniela Elisandra; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah yang penyelenggaraannya wajib dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk melayani kebutuhan publik yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik yaitu aplikasi Sipraja (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo). Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program Sipraja perlu melibatkan segenap aparat pemerintahan (sumber daya manusia). Namun fakta yang didapat, kinerja pegawai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Kelurahan Pucanganom Kabupaten Sidoarjo dinilai masih kurang efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas kinerja kelurahan dengan berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan proses pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Pucanganom. Dalam hasil penelitian ini, adapun beberapa saran yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yaitu pemberdayaan, sosialisasi, dan pelatihan khusus aparat kelurahan perlu dilakukan dan mendapatkan perhatian khusus oleh Pemerintah atasan baik Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat. Serta, dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan di desa/kelurahan harus terlibat, baik aparatur desa, tokoh masyarakat, swasta pendukung pembangunan desa dan partisipasi masyarakat.
PERAN LURAH DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN PUBLIK DI KELURAHAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK Devlin Harnedicta Fajriyah Harnedicta Fajriyah; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Banyaknya tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyrakat terus mengalami pembaruan dari segi pelayanan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelayanan Lurah yang diberikan sebagai kewajiban sudah tertuang didalam berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2005 Tentang tugas dan fungsi Kelurahan di dalam Pelayanan Publik karena mereka diangkat oleh pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga pelayanan akan dapat menjadi lebih cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan dapat merancang model pelayanan yang lebih bervariasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memberi gambaran mengenali kinerjal lurah dalam mengoptimalkan pelayanan publik di Kelurahan Bungah Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder. Peran lurah dalam proses meningkatkan pelayanan publik di Kelurahan Bungah maka dapat di simpulkan bahwa peran lurah dalam meningkatkan pelayanan publik masih belum bisa dikatakan optimal, hal ini didapat dibuktikan dengan  masih lemahnya sikap, kemampuan, semangat kerja pegawai dan perlu lebih di tingkatkan lagi pelayanan yang di berikan oleh masyarakat agar lebih optimal.
KUALITAS PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI KANTOR KELURAHAN KEPUTIH Adelia Sagita Indah Pratiwi; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Keputih untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik. Data analisis didapatkan secara kualitatif deskriptif untuk memberikan gambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian. Dalam pengumpulan data, metode yang dipakai adalah observasi, wawancara, dan melalui kuisioner. Hasil penelitian mendapatkan 5 indikator yang ada pada kualitas pelayanan publik pada Kantor Kelurahan Keputih adalah Bukti fisik (tangibles), Keandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance), Perhatian (empathy). Selain itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Keputih adalah Sumber daya manusia dan kedisiplinan petugas pelayanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Kelurahan Keputih belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyararakat karena masih terdapat pelayanan yang masih kurang baik sehingga masih perlu ditingkatkan.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA BATAS KAMPUNG (WBK) DI KAMPUNG SUMBERAN KELURAHAN BALAS KLUMPRIK KECAMATAN WIYUNG SURABAYA: Strategi Pengembangan WBK Rafi Sam Putra Nasrullah; Endang Indartuti
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 01 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan nasional yang memegang peranan penting berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Wisata Batas Kampung  salah satu wisata di Jawa Timur yang masih kalah jumlah pengunjung jika dibandingkan dengan wisata lain di sekitarnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Penulis, masalah tersebut disebabkan oleh Kurangnya bantuan pemerintah, Jalur terlalu sempit untuk kendaraan beroda empat, kondisi tempat wisata kurang beragam. Strategi pengembangan pariwisata diperlukan untuk Memaksimalkan keuntungan, dan mengurangi masalah upaya pengembangan wisata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai datanya. Kemudian metode analisis menggunakan metode SWOT yang dapat di terapkan untuk mengembangkan kawasan wisata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang akan terjadi menjadi kekuatan dan kelemahan di dalam pengembangan kawasan wisata batas kampung (WBK).
PRINSIP GOOD GOVERNANCE BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA SEDATI AGUNG KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO Asri Setiyani; Endang Indartuti; Yusuf Hariyoko
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 3 No. 02 (2023): MANAJEMEN PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Sedati Agung adalah salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai Usaha Milik Desa (BUMDes dengan usaha penyewaan stand untuk UMKM, sewa lahan dan lahan parkir. Pada saat awal dibentuknya BUMDes tahun 2021 belum ada pembentukan struktur kelembagaan dan kebijakan yang mengatur seputar BUMDes. Tahun 2022 diresmikannya pembentukan dan kelembagaan BUMDes. Hal ini juga digunakan sebagai upaya terwujudnya good governance pada BUMDes Sedati Agung. Good Governance adalah tata kelola yang digunakan pada urusan publik baik dengan pencapaiannya menggunakan indikator sebagai tolak ukurnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip good governance pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini Menggunakan prinsip-prinsip good governance Menurut United Nation Development Program (Hamirul & Alamsyahril, 2020).  Pada penelitian ini menitikberatkan pada prinsip partisipatif, rule of law, akuntabilitas, dan visi strategi. Penelitian ini adalah jenis Penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari pemerintah desa, pengurus BUMDes serta masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good governance pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Sedati Agung sudah dilakukan dengan baik yakni tercapainya prinsip partisipatif, rule of law, visi strategi dan akuntabilitas. Namun pada prinsip akuntabilitas belum berjalan dengan baik karena indikator yang ada pada prinsip tersebut tidak tercapai semuanya, perlu dilakukan evaluasi pada prinsip tersebut. Prinsip good governance di Bumdes Sedati Agung menjadi salah satu upaya tercapainya tujuan dari Bumdes dalam pembangunan ekonomi dimasa yang akan datang.
Management Program Implementation of Performance Monitoring and Control Systems Benefits as Quality Control and Teacher Competence in Banyuwangi District Istu Handono; Rudy Handoko; Endang Indartuti; Ute Chairuz M. Nasution
THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Vol 6 No 2: March 2023
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29138/scj.v6i2.2252

Abstract

Teachers who get certification are entitled to a professional allowance. The government hopes that with this allowance, teachers can improve their welfare and performance. But unexpectedly, after receiving the professional allowance, teachers are not compensated with good quality and competence. Related to this, the Banyuwangi Regency government made improvements through the Education Office Branch. A Management System for Monitoring and Control of Performance and Allowances (SRITANJUNG) management program was launched to control teacher quality and competency. This study aims to build an implementation model for the Sritanjung Program as a quality control and appropriate teacher competency. Factors that support or inhibit will be sought and try to find a solution. This study uses a descriptive qualitative method by collecting data in the field through interviews and questionnaires to all parties involved. The results showed that 1) the implementation of the program as a quality control and teacher competence in the process there are problems with legality, attitude and character of supervisors and principals, target targets/teachers, and tools. While the supporting factors for program implementation as control are: (a) the existence of implementer intentions and agreements, (b) the existence of a legal umbrella, (c) application support, and (d) the availability of implementor resources that are ready. While the inhibiting factors are (a) policy; assignment legality for school supervisors and principals, (b) tools; teacher's computer equipment, frequent errors, incomplete features, and internet signal, (c) systems and processes; lack of clear information about the program, and (d) from human resources; not all teachers are familiar with applications, honesty of information from teachers, weak mastery of information technology and computers, allocation of allowances and busyness of teachers. Meanwhile, the program implementation model for quality control and teacher competence that has been built and is appropriate is the Co-Han Model, which is presumably the initial solution. The Co-Han model is a combination of the old program implementation model and some elements of the COCO control model. This new model involves elements of attitude and characteristics of implementers and targets. Involving the elements of attitude and character in the form of goals, commitment, and abilities is considered very important. With a good attitude and character, it is hoped that the program can be implemented properly too, so that the goals will be easily achieved. The combination of management as a system, as well as commitment and ability as a character will greatly influence program objectives. This is considered a very effective, necessary and new combination in a program implementation as control.
Co-Authors Adelia Sagita Indah Pratiwi Adi Soesiantoro Ajeng Dinda Wulansari Aldian Cholik Amanda Wulan Apriliya Anggun Dea Pitaloka Aprilia Tri Wahyuni Asri Setiyani Daniela Elisandra Devina Yulia Maharani Devlin Harnedicta Fajriyah Harnedicta Fajriyah Doni Putro Cahyono Faricha Nur Imama Hartono, Supri Indah Murti, Indah Indah Wahyu Prasetyo Indra Prasta Istu Handono Krisna Syarif Hidayatulloh maria ratu mirna Nabilla Larasati Nekky Rahmiyati Nunki Bias Nirwani Putri Liana Lutfia Radjikan Radjikan Radjikan Radjikan Rafi Sam Putra Nasrullah Rikza Mega Rudy Handoko Sela Naftalin Sri Andayani Sri Andayani Sri Andayani Syailendra Wahyu Pamungkas Ute Chairuz M. Nasution Velinda Ayu Sasmita Yusuf Hariyoko