Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Legal Provisions On Breach Of Contract In The Execution Of House Lease-Pawn Agreements In The Perspective Of Article 1238 Of The Indonesian Civil Code Raihan Irsyad, Radja; Alfiany, Temmy Fitriah; Mulyanti, Asti Sri
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i6.2136

Abstract

The practice of house lease-pawn agreements in rural communities is frequently employed as an alternative means of meeting economic needs, often without adherence to formal legal provisions. This study aims to analyze the legal framework governing house lease-pawn agreements under Article 1338 of the Indonesian Civil Code, which embodies the principle of freedom of contract, as well as to examine the legal implications of breach of contract in such agreements pursuant to Article 1238 of the Civil Code. Employing a normative juridical approach, this research incorporates a case study conducted in Kampung Cijambe, Sukabumi City. The findings indicate that house lease-pawn agreements constitute innominate contracts, which are legally valid provided they satisfy the requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code. In instances of breach of contract, the aggrieved party is entitled to seek contract annulment, compensation, and legal recourse through judicial mechanisms. The study underscores the necessity of drafting written agreements that ensure legal certainty and advocates for regulatory reinforcement regarding the practice of house lease-pawn agreements.
Passenger Train Accidents and the Accountability of PT Kereta Api Indonesia: A Critical Study on the Effectiveness of Law No. 23 of 2007 Pratiwi, Aurel Dwi Elza; Mulyanti, Asti Sri
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER (Article in Press)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12463

Abstract

Rail transportation has a crucial role in supporting community mobility and the distribution of goods in Indonesia. However, train accident cases still occur frequently with alarming numbers. Data from the National Transportation Safety Committee (KNKT) recorded 103 accident incidents between 2007 and 2023, with a frequency of 1 to 13 cases per year. Many of these accidents result in thousands of fatalities and compensation claims each year, underscoring the need for effective legal protections for passengers as consumers of public transport. This study aims to examine the legal responsibility of PT Kereta Api Indonesia (Persero) based on Law No. 23 of 2007, especially the implementation of compensation for accident victims. The method used was normative juridical with the support of secondary data and short interviews. The results show that although the regulation has established the principle of absolute accountability for PT KAI, its implementation still faces serious obstacles, such as complicated claim procedures, a lack of socialization of passenger rights, low legal literacy of victims, and a lack of data integration between institutions such as PT KAI, hospitals, police, and Jasa Raharja. As a result, many victims receive only basic compensation without full compensation. This research emphasizes the need for system reform through the digitization of claims, strengthening socialization, and integration of cross-institutional databases. Academically, the study highlights the gap between regulation and practice and provides concrete recommendations to improve claims management and consumer protection of public transport.    
Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dana dari Kejahran Siber Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Bintang, Maharani; Mulyanti, Asti Sri
INTEGRASI : Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 3, No. 2 : INTEGRASI (JULI-DESEMBER 2025)
Publisher : Yayasan Maslahatul Ummah Ilal Jannah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61590/int.v3i02.199

Abstract

Pesatnya adopsi e-wallet di Indonesia membawa kemudahan transaksi digital, namun belum diimbangi dengan perlindungan data pribadi yang memadai. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya risiko kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan kebocoran informasi sensitif pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi Dana dari kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan semakin meningkatnya penggunaan dompet digital, risiko kejahatan siber pun turut berkembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi telah diatur secara komprehensif dalam UU PDP, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital pengguna, sulitnya akses data pelaku, dan belum optimalnya kerja sama antara penyedia layanan dan aparat penegak hukum.
ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEHUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN RUMAH Asybibi, Najmah Thalib; Mulyanti, Asti Sri
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 8 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan regulasi yang penting dalam menjamin hak-hak konsumen di Indonesia. Fokus utama undang-undang ini adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli, termasuk dalam konteks pembelian properti seperti rumah. Pengembang sebagai pihak yang membangun dan menjual rumah bertanggung jawab terhadap konsumen terkait dengan kerusakan rumah yang mungkin terjadi pasca-pembelian. Kerangka hukum ini mengatur tentang kewajiban pengembang untuk memberikan jaminan kualitas bangunan, serta prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi kerusakan pada rumah yang dibeli konsumen. Melalui analisis mendalam terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa tanggung jawab pengembang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen.