Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.895
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Sawala : Jurnal Administrasi Negara Alignment: Journal of Administration and Educational Management JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE Amerta Nutrition Jurnal Kebijakan Pemerintahan Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Jurnal Bangun Manajemen PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Research and Community Empowerment Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)
Pala, Aplonia
Universitas Timor
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NANSEAN KECAMATAN INSANA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Bone, Paulus Y. Mei; Patiung, Marthen; Pala, Aplonia
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 1 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i1.6211

Abstract

Masalah dalam penelitian ini yaitu rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Nansean. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Nansean. Metode penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber informasi diperoleh dari Pemerintah Desa Nansean, masyarakat dan pemuda. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Partisipasi pemuda dalam pembangunan diukur menggunakan empat jenis partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene A.D., yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Hasil penelitian yaitu a). partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui keterlibatan pemuda di desa belum optimal, b). Partisipasi pemuda dalam pelaksanaan belum optimal, dimana pemuda di Desa Nansean hanya berpartisipasi melalui kegiatan olahraga pertandingan bola dan kerja bhakti; c). Partisipasi dalam pengambilan manfaat melalui pemanfaatan fasilitas desa seperti penggunaan aula desa dan lapangan bola voli; d). Partisipasi pemuda dalam evaluasi belum dilibatkan maupun melibatkan diri disebabkan karena merasa minder.
KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA NOEBAUN KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Usfinit, Anjel Ade; Pala, Aplonia; Bekun, Stefanus
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 1 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i1.6212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Desa Noebaun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mengambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi dilapangan, pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan sumber informan Aparat desa dan masyarakat Desa Noebaun. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan dalam pembangunan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mengarahkan masyarakat sehingga pembangunan dapat terealisasi sesuai dengan tujuan bersama. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di desa Noebaun telah berjalan baik berdasarkan variabel penelitian yakni pengarahan, mempengaruhi, kepatuhan, kepercayaan, hormat dan kerja sama.
KOLABORASI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA TOHE LETEN KECAMATAN RAIHAT KABUPATEN BELU Mauk, Aldegunde Buar; Lassa, Anita; Pala, Aplonia
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 1 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i1.6218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Mengenai Kolaborasi Pemerintah Desa dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menjelaskan serta menguraikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini dikategorikan dalam tiga model komponen kolaborasi menurut Ansell dan Gash yakni; (1) Dialog Tatap Muka ( Face to Face Dialogue) di Desa Tohe Leten untuk menunjang terciptanya Good Governance tidak berjalan secara efektif. Masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam proses rapat perencanaan pembangunan Desa. (2) Membangun Kepercayaan (Trust Building) usaha membangun kepercayaan yang terjadi di Desa Tohe Leten dilakukan dengan cara Pemerintah Desa memberikan laporan setiap akhir tahun. Namun meskipun demikian masyarakat tidak memberikan kepercayaan penuh kepada aparat Pemerintah lainnya. (3) Komitmen pada proses kolaborasi (commitment to the process) Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Pemerintah melaksanakan tugasnya untuk tetap mengontrol jalannya kePemerintahan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan. Pemerintah tetap mempercayai masyarakat meskipun menggantikan salah satu pihak namun proses penggantian tetap diambil dari kalangan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa komitmen pada kolaborasi benar-benar dijunjung tinggi.
EFEKTIVITAS PENERAPAN ELEKTRONIK BUKTI PELANGGARAN (E-TILANG) DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) TIMOR TENGAH UTARA Liem, Arif Abraham; Pala, Aplonia; Uskono, Nikolaus
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 3 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i3.6395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan sistem E-tilang pada satuan lalu lintas Polres Timur Tengah Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan merujuk pada indikator pengukuran efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno antara lain; Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata, dengan uraian, sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penerapan program tilang elektronik ini merupakan suatu inovasi yang digunakan untuk memudahkan pelayanan dalam memproses tilang yang berbasis elektronik sesuai dengan penggunaan aplikasi E-tilang yang berkenaan dengan sistem pembayaran sanksi/denda melalui aplikasi mobile. Pelaksanaannya cukup baik, namun masih terkendala di fasilitas penunjang berupa CCTV, penerapan program e-tilang hadir untuk mempermudah proses layanan pada sistem pembayaran denda tilang, namun masih ditemukan masalah dalam proses pembayaran yang tidak tepat waktu, akibat kondisi keuangan dari pelanggar lalu lintas yang terbatas maka diwajibkan bagi pelanggar untuk mengikuti sidang tilang. Selain itu tujuan penerapan program e-tilang ini, sangat bermanfaat untuk mempersingkat durasi tilang karena data pelanggaran yang dicatat secara elektronik melalui ponsel petugas lalu lintas. Penerapan program e-tilang ini memberikan perubahan bagi kinerja satuan lalu lintas Polres Timor Tengah Utara dan menciptakan tingkat kepatuhan masyarakat akan aturan lalu lintas.
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (HAM) BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II KEFAMENANU Bulla, Demris; Pala, Aplonia; Agustian, Dimas
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 3 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i3.6459

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kefamenanu. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator kemudahan pelayanan yakni terdapat SOP turunan yang dipakai seluruh Rutan/Lapas, terdapat kemudahan akses mendapatkan pelayanan serta adanya fasilitas penunjang pelayanan bagi seluruh WBP baik itu yang normal maupun bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rentan serta kaum difabel. Indikator Pelayanan yang wajar sudah diterapakan dengan optimal dibuktikan dengan senyum sapa dan salam yang selalu diberikan petugas. Indikator perlakuan yang sama terbukti dari pelayanan yang diberikan tanpa memilihdan memilah latar belakang usia, status dan golongan, penyediaan tempat ibadah untuk seluruh umat beragama sebagai jaminan untuk masyarakat dapat beribadat menurut keyakinannya, serta indikator pelayanan yang jujur berupa kesedian petugas untuk dikritik dengan adanya layanan pengaduan yang disediakan sebagai bentuk transparansi dalam pelayanan, kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam pemberian pelayanan kesehatan merupakan upaya untuk menjamin hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Hal ini menunjukan bahwa sudah diterapkanya prinsip kesamaan hak, non diskriminasi serta tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi WBP di Rutan Kelaas IIB Kefamenanu.
GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT DALAM MENOLAK EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM DI DESA NAIOLA KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Tilis, Irene Katharina; Atanus, Fidelis; Pala, Aplonia
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 5 No. 3 (2023): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v5i3.6460

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gerakan sosial masyarakat dalam menolak eksploitasi sumber daya alam di Desa Naiola serta respon dari masyarakat dan pemerintah Desa terkait aktifitas eksploitasi sumber daya alam tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa di Desa Naiola terjadi eksploitasi SDA yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang yang berlangsung begitu lama sejak tahun 2014 sampai sekarang sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan rusaknya material area persawahan sebanyak 107,56 HA yang menimbulkan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Desa Naiola menurun. Pemerintah Desa bersama masyarakat membahas rencana serta solusi yang akan digunakan untuk melakukan penolakan secara langsung kepada para pengusaha tambang agar berhenti melakukan eksploitasi SDA di kali Noemuti. Adanya aksi gerakan penolakan eksploitasi SDA oleh masyarakat desa Naiola dilakukan secara spontan karena tidak adanya formalisasi ataupun suatu lembaga yang jelas yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan aksi penolakan eksploitasi tersebut. Kurangnya perhatian dari pemerintah Desa terhadap pemilik tambang terkait surat ijin yang jelas sehingga perusahaan tambang melakukan eksploitasi SDA secara berlebihan dan menimbulkan dampak bagi masyarakat Desa Naiola. Hal tersebutlah yang menjadi dasar pijak penolakan dan tuntutan kepada perusahaan tambang agar memperhatikan Alisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
Kualitas Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Pusat Kesehatan Masyarakat Suryati, Febiana Intan; Pala, Aplonia; Anggraini, Tri
Public Policy Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIA Said Perintah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v4.i1.p123-136

Abstract

This research is related to the Service Quality of Guarantee Agency Social Services (BPJS) at the Sasi Health Center, Kefamenanu City District, North Central Timor Regency. This research is a qualitative descriptive research. The focus of this research is the quality of health services for patients using BPJS, including (tangibles) physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results of this study indicate that the quality of BPJS services at the Sasi Health Center is quite good in terms of physical evidence that the infrastructure and facilities are sufficient, such as being equipped with waiting rooms that have provided sufficient chairs for patients, delivery rooms, and the availability of several polyclinics to serve patients, the emergency room and etc. The reliability of the medical staff in serving is quite good in terms of the services provided which are sufficient to satisfy the patient. The responsiveness of the officers was quite good as seen from the medical staff who were willing to listen to every complaint from the patient. Guarantees where patients feel comfortable and safe when seeking treatment at the Puskesmas and Puskesmas staff regardless of status in serving patients.
The Effectiveness of The Marriage Management Information System (SIMKAH) Program as an Effort to Prevent Data Manipulation Laga, Bambang Hardiyanto; Pala, Aplonia; Lassa, Anita
JURNAL TEKNOLOGI DAN OPEN SOURCE Vol. 5 No. 1 (2022): Jurnal Teknologi dan Open Source, June 2022
Publisher : Universitas Islam Kuantan Singingi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/jtos.v5i1.2239

Abstract

The problem in this study is that there are some Muslims who are trying to manipulate marriage data because they want to perform a nationwide legal double marriage. With this problem that occurs almost in all parts of Indonesia, the Director General of Bimas Islam issued the instruction number DJ.II/369 of 2013 on the implementation of the Marriage Management Information System (SIMKAH) in the Office of Religious Affairs (KUA) sub-district The problem in this study is that there are some Muslims who try to manipulate marriage data because they want to perform a nationwide legal double marriage. However, when using the SIMKAH application, there are also recurring server errors caused by dense access to the central SIMKAH server. The purpose of this study is to describe the effectiveness of the Marriage Management Information System Program (SIMKAH) to prevent data manipulation in the Religious Affairs Office (KUA) of Kefamenanu City District, TTU Regency. This research is a descriptive research with a qualitative approach, so the technical data analysis is presented in the form of a presentation or overview of the findings in the field, both in the form of data and information from interviews and other documents. The results of the research in the field show that since the use of SIMKAH application, KUA Kefamenanu Municipality recorded as many as 18 data manipulation experiments conducted in 2018-2020. This SIMKAH application is very effective in the effort to prevent manipulation of marriage data, because the SIMKAH application has been linked to the data of DUKCAPIL, so that only by entering the NIK of the bride and groom, all the data will appear automatically, starting from name, birthplace, date, address, parents' name and marital status. Future brides whose dates are married will need to provide a divorce certificate to register a second marriage, which will be uploaded to the SIMKAH application. If the person cannot provide the divorce certificate, the marriage registration process will not proceed.
Sustainable Cultural Tourism Development in Tamkesi Traditional Village: Findings from the 6A Framework Analysis Haukilo, Apryanto Gebyanus Putra; Pala, Aplonia; Uskono, Nikolaus; Fritantus, Yohanes; Botha, Hendrikus Hironimus; Bimolo, Theodecilda
International Journal of Research and Community Empowerment Vol. 4 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Mitra Edukasi dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58706/ijorce.v4n1.p82-92

Abstract

Cultural tourism in traditional Indonesian villages holds significant potential for preserving cultural heritage while driving local economic growth. Tamkesi Traditional Village in North Central Timor, East Nusa Tenggara, is one of the most iconic heritage sites with unique architecture and cultural traditions. This study aims to analyze the development of cultural tourism in Tamkesi using the 6A tourism framework, namely Attractions, Amenities, Supporting Services, Activities, Accessibility, and Available Packages, and collaborative governance principles. A qualitative descriptive approach was used, involving in-depth interviews with local stakeholders, direct observation, and document analysis. The findings indicate that despite Tamkesi’s strong appeal and cultural authenticity, its tourism development faces limitations in amenities, accessibility, supporting services, and structured tour packages. Collaborative governance among local communities, government agencies, and tourism actors is identified as a crucial strategy to address these gaps and promote sustainable cultural tourism development. The study concludes that integrated planning and community-based collaboration are essential for strengthening all components of the 6A framework. This research contributes to the achievement of SDG 11 by supporting cultural heritage preservation and sustainable settlements, and to SDG 17 by reinforcing multi stakeholder partnerships to ensure effective and sustainable cultural tourism governance.
Co-Authors Agustian, Dimas Agustinus Longa Tiza Alfrido Naiheli Atanus, Fidelis Bambang Hardiyanto Laga Bikolo, Regolinda Bimolo, Theodecilda Bone, Paulus Y. Mei Botha, Hendrikus Hironimus Bulla, Demris Deda, Yohanis Ndapa Erlonda Alnabe, Gidion Fransiskus Inocensius Bere Haukilo, Apryanto Gebyanus Putra Intan Ningsih Juniari Putri Nasari Waruwu Kenjam, Igniossa Kolne, Salesius Vitalis Laga, Bambang Hardiyanto Lassa, Anita Liem, Arif Abraham Mauk, Aldegunde Buar Maumabe, Corri Imakulata Moh. Zamili Monemnasi, Grasela Rani Muti, Anisia Nahak, Maria Paula Marla Patiung, Marthen Seran, Erwin Benjohn Serliana Tmaneak Sindi Nadiyanti Stefanus Bekun Stefanus Bekun Sulistio Diliwanto Binsasi Suryati, Febiana Intan Tilis, Irene Katharina Tiza, Agustinus Longa Tri Anggraini Usfinit, Anjel Ade Uskono, Nikolaus Uskono, Vebiana Yohanes Fritantus, Yohanes Yohanes Tamelab