Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.694
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum The Southeast Asia Law Journal Syntax Idea Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Jurnal Cahaya Mandalika Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
Hedwig Adianto Mau
Prodi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Optimalisasi Peran Hukum Administrasi Negara dalam Upaya Pemberantasan Praktik Korupsi di Indonesia Hedwig Adianto Mau
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penanganan dan pencegahan praktik korupsi di Indonesia, terutama dalam perspektif hukum administrasi negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial tertentu. Metode deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam dan memberikan penjelasan yang rinci terkait fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis-normatif, sebuah metode yang mengandalkan bahan-bahan hukum utama, seperti teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks pemberantasan korupsi, hukum administrasi negara memiliki peran penting. Korupsi, yang berasal dari kata Latin "corruptio," merujuk pada penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi berdampak negatif pada integritas institusi pemerintahan, kualitas pelayanan publik, keadilan sosial, dan stabilitas politik. Oleh karena itu, pendekatan sistemik-struktural, abolisionistik, dan moralistik diperlukan untuk memberantas korupsi. Pendekatan sistemik-struktural menyoroti pentingnya reformasi sistem politik, ekonomi, dan sosial untuk mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan. Pendekatan abolisionistik berfokus pada penghapusan penyebab korupsi melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum yang konsisten. Pendekatan moralistik menekankan penguatan nilai-nilai moral dan etika untuk membangun karakter individu yang integritas.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER PESERTA ASURANSI PROFESI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 Deviani Nur Amalina; Hedwig Adianto Mau; Edwin
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3611

Abstract

Profesi dokter ataupun tenaga medis memiliki risiko yang tinggi terkait dengan tuntutan hukum dan klaim ganti rugi dari pasien atau pihak terkait. Kecenderungan meningkatnya jumlah tuntutan hukum terhadap dokter dapat menciptakan beban finansial yang signifikan bagi para praktisi medis, terutama mereka yang mengikuti asuransi profesi. Asuransi profesi dapat didefinisikan dalam hukum sebagai kontrak antara Penanggung (perusahaan asuransi) dan Tertanggung (individu atau perusahaan) serta menjadi dasar bagi penerimaan premi dalam hal ini adalah perusahaan penyedia asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dalam hal ini adalah pemegang polis karena suatu keadaan yang menyebabkan kerugian kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pasien.
EKSISTENSI MUATAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Prijanto, Prijanto; Yuhelson, Yuhelson; Hedwig Adianto Mau
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9418

Abstract

Sejak awal UUD 1945 diamandemen tahun 1999-2002, telah mendapat tentangan dari kalangan negarawan, politisi, akademisi, punawirawan TNI/Polri yang tergabung dalam Front Pembela Proklamasi ’45 (FPP ’45), bahkan kini aktivis pencinta konstitusi pun ikut menentang, sehingga pada peringatan 25 tahun reformasi, Ketua MPR RI Bamsoet menyampaikan adanya diskursus tentang konstitusi di masyarakat, yaitu: (1) mempertahankan hasil amandemen, atau UUD 2002 (2) kaji ulang UUD 2002, (3) melakukan amandemen ke-5, dan (4) kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum. Dengan adanya diskurus tersebut, maka untuk mendapatkan pilihan terbaik, salah satunya perlu dilakukan penelitian terhadap ‘’Eksistensi Muatan Kekuasaan Pemerintahan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945’’, khusus Pasal 6 ayat (1) dan (2) UUD 1945, dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 2002, serta Pasal 16, dalam UUD 1945 dan UUD 2002, dengan rumusan masalah apakah pasal-pasal tersebut sesuai dengan pemikiran Founding fathers and mothers Indonesia dan Pembukaan UUD 1945, serta bagaimana seharusnya sikap bangsa Indonesia terhadap diskursus tersebut. Jenis penelitian dipilih yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), sejarah (Historical Approach), analisis (Analytical Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Pasal 16 UUD 1945 sesuai dengan pemikiran Founding fathers and mothers Indonesia dan Pembukaan UUD 1945; sedangkan Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 UUD 2002 tidak sesuai dengan pemikiran Founding fathers and mothers Indonesia dan Pembukaan UUD 1945, karena pembentukannya ada intervensi asing, sehingga muatan bersifat liberalis, individualistis dan kapitalistis; yang outcome dari Pemilu yang diciptakan tidak saja mahal dalam ukuran rupiah, tetapi mahal karena rusaknya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, seperti pembelahan persatuan bangsa, KKN, lahirnya buzzer dan influencer politik yang brutal, melahirkan oligarki, menjamurnya ketidakjujuran dan ketidakadilan, turunnya kualitas kepemimpinan dan peraturan perundang-undangan sehingga lemahnya check and balance yang mengakibatkan hutang Indonesia tak terkontrol, yang kesemuanya merupakan indikator adanya kegentingan negara, dan oleh karena itu bangsa Indonesia diharapkan segera kembali ke UUD 1945 untuk disempurnakan dengan adendum, sebelum Indonesia punah.
ANALISIS YURIDIS KRITIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGANGKATAN DIREKSI BUMN Sitorus, Roy; Achmad Fitrian; Hedwig Adianto Mau
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 10 (2026): Maret 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Good Corporate Governance (GCG) menjadi isu strategis di Indonesia sejak krisis ekonomi 1997 yang mengungkap lemahnya tata kelola pemerintah dan perusahaan. GCG dipahami sebagai sistem pengaturan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran sebagai prinsip utama dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG berperan penting dalam menciptakan pasar yang efisien, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapan GCG diwajibkan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, yang mengatur prinsip dan tujuan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip GCG dalam kasus pengangkatan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 29 Agustus 2019, yang dinilai mengabaikan prinsip transparansi dan independensi karena pihak yang bersangkutan tidak mengetahui rencana pengangkatannya. Selain itu, terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur pemberhentian dari jabatan sebelumnya di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penelitian ini mengangkat suatu permasalahan yaitu bagaimana telaah kritis penerapan Good Corporate Governance dalam Pengangkatan Direksi BUMN perspektif hukum bisnis. Hasil penelitian yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam penelitian ini adalah Secara legal formal, pengangkatan Direktur Utama BTN melalui RUPSLB 29 Agustus 2019 adalah sah. Namun, dalam perspektif hukum bisnis modern yang mengedepankan governance excellence, terdapat ruang kritik pada aspek transparansi dan legitimasi substantif. Penerapan GCG tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan prosedural. Dalam BUMN, GCG harus dipahami sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik dan penjaga integritas tata kelola negara dalam ranah korporasi.
Co-Authors Achmad Fitrian Agung Bayu Adji Agus Wicaksono Susanto Ahsanta Maulana Aldi Rizky Setiyawan Ani Afrilda Sinaga Asty Lestari Pratama Putri Brianta Petra Ginting Candra, Mardi Deviani Nur Amalina Edwin Efrizal HS Eka Sakti Panca Indraningsih Ekky Saputra Fernando Hasibuan Fitri Mastuti Nurul Fuadah Herdia Noor Hafnita Mardi Candra Maria Anna Samiyati Mario Setiawan Maryano, Maryano Nur Hakim Oktinardo Mandira Dulage Kansil Petrus Yakobus Bapa Prijanto, Prijanto Putra Hutomo Ramlani Lina Sinaulan Ratib, Victor Albadi’u Romadhani Setio Prabowo Rotua Valentina Sagala Sarikin, Sarikin Sirajuddin Sirajuddin Sitorus, Roy Syaepudin, Mohamad Tofik Yanuar Chandra Tofik Yanuar Chandra Umar Suryadi Bakry Yohanes Pradipta Eka Yudha Adi Nugraha Yuhelson Yuhelson