Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Media Akademik (JMA) Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
MOBIL ESEMKA DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA: TELAAH HUKUM TERHADAP DUGAAN WANPRESTASI JANJI POLITIK Maria Gloria Isabela Ndona; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wanprestasi dalam hukum perdata dapat diterapkan kepada janji politik yang disampaikan kepada publik. Metode yang dilakukan terhadap penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder menggunakan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji politik yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh calon pejabat publik dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak sepihak yang berpotensi menimbulkan perikatan hukum, khususnya apabila masyarakat telah menggantungkan harapannya secara wajar pada janji tersebut dan mengalami kerugian akibat ketidakterpenuhan janji. Studi kasus Mobil Esemka menunjukkan bahwa janji politik yang gagal direalisasikan dapat menimbulkan ekspektasi hukum dan akibat sosial-ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, konsep wanprestasi dan tanggung jawab perdata dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban hukum terhadap janji politik tertentu yang memenuhi syarat substansial perikatan sipil. Kata Kunci: Janji Politik, Wanprestasi, Hukum Perdata, Mobil Esemka, Tanggung Jawab Perdata   ABSTRACT The purpose of this research is to analyse the concept of breach of contract in civil law as applied to political promises made to the public. The method used in this research is normative legal research using primary and secondary legal materials. Primary legal materials include related laws and regulations, while secondary materials include literature relevant to the research topic. The research results show that political promises delivered openly and repeatedly by candidates for public office can be classified as unilateral declarations of will that potentially give rise to legal obligations, especially when the public has reasonably relied upon these promises and suffers loss due to non-fulfilment. The case study of the Esemka car demonstrates that unfulfilled political promises can create legal expectations and real socio-economic consequences. Therefore, the concept of breach of contract and civil liability may serve as a legal basis to demand accountability for political promises that meet substantive criteria of civil engagement. Key Words: Political Promises, Breach of Contract, Civil Law, Esemka Car, Civil Liability
PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Alexander Domuari; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/c80dym24

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memunculkan bentuk-bentuk baru penyalahgunaan di ruang digital, salah satunya adalah penggunaan teknologi deepfake untuk memproduksi konten pornografi anak. Teknologi deepfake memungkinkan manipulasi visual secara sangat realistis sehingga anak dapat ditampilkan seolah-olah terlibat dalam aktivitas seksual, meskipun peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait kemampuan hukum positif Indonesia dalam merespons kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai pornografi anak serta menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia dalam menanggapi perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur konten sintetis berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketergantungan pada penafsiran aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum yang adaptif guna memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak di era digital.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP EXCLUSIONARY RULES DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA Ni Luh Putu Nurlita Dewi; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/vzr13s85

Abstract

Dalam hukum dikenal adanya istilah ultimum remidium atau hukum merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dalam hal membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu fakta hukum tentu diperlukan adanya pembuktian yang dilakukan, dalam hal ini memunculkan suatu permasalahan baru dimana apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam proses persidangan tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah atau ilegal sehingga bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Didalam praktik nyatanya dapat dilihat pada kasuslandak jawa yang mana seharusnya kasus seperti itu dapat diselesaikan secara restoearive justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif kualitatif sehingga mampu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan studi kasus dan studi kepustakaan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari e-book, artikel ilmiah, ataupun sumber lainnya yang sesuai dengan kasus yang di bahas. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini menunjukan bahwa terkait dengan fenomena diprolehnya alat bukti secara tidak sah dapat diberlakukan prinsip exclusionary rules oleh majelis hakim didalam memutuskan suatu perkara pidana tertentu
KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM HAL TERJADINYA KEKELIRUAN DALAM PROSEDURAL UPAYA PAKSA PERKARA TINDAK PIDANA Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zq1jsx50

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kekuasaan penyidik dalam melaksanakan tindakan upaya paksa, pertanggungjawaban pidana penyidik apabila terjadi kekeliruan atau kealpaan prosedural dalam proses penyidikan, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan prosedural tersebut. Dalam praktiknya, tindakan upaya paksa merupakan kewenangan yang sangat sensitif karena berpotensi membatasi hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kewenangan penyidik, batasan-batasan tindakan upaya paksa, serta konsekuensi hukum apabila penyidik melakukan pelanggaran prosedur. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyidik apabila melakukan kealpaan prosedural dalam tindakan upaya paksa, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penyidik tidak melakukan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalitas penyidik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal yang efektif, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, penegakan hukum terhadap penyidik yang melanggar, serta pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif.
KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA I Kadek Agus Aristya Jaya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/71bzaq97

Abstract

Penelitian ini menelusuri keabsahan perjanjian nominee dalam konteks kepemilikan tanah yang melibatkan warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Perjanjian nominee merupakan bentuk kesepakatan dengan diberikannya kesempatan bagi WNA untuk mengendalikan tanah secara tidak langsung dengan menggunakan nama WNI sebagai pemegang hak secara formal. Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis serta konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian nominee bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang secara tegas melarang kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, perjanjian nominee tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena mengandung sebab (causa) yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan. Praktik nominee ini juga dianggap sebagai penyelundupan hukum dalam merubah larangan kepemilikan tanah oleh WNA, sehingga bertentangan dengan prinsip nasionalisme dalam penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian nominee batal demi hukum dan belum bisa ditegakkan di pengadilan. Dengan demikian, perlu dilakukan reformasi regulasi dan penyuluhan hukum agar memberikan kepastian hukum serta alternatif yang sah bagi investasi tanah oleh WNA tanpa melanggar hukum. Temuan ini penting untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan nasional dalam pengelolaan tanah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN PERPOL NO. 8 TAHUN 2021 DENGAN PRINSIP-PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Maharani, Putu Ayu; Krisnadi Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian suatu regulasi kepolisian yang mengatur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah mengakomodasi sebagian prinsip keadilan restoratif, seperti pemulihan, partisipasi korban dan pelaku, serta tanggung jawab pelaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya independensi fasilitator, tidak optimalnya partisipasi sukarela yang bermakna, dan belum maksimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban. Peran dominan aparat penegak hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan menghambat prinsip non-paksaan. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan, meskipun masih bersifat kasuistik dan belum merata. Dengan demikian, dibutuhkan perumusan regulasi yang lebih kuat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan penerapan prinsip keadilan restoratif dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan.   Kata Kunci: keadilan restoratif; prinsip hukum pidana; analisis yurisprudensi; pemulihan korban; regulasi alternatif pidana. ABSTRACT This study aims to analyze the compatibility of a police regulation governing out-of-court criminal case settlement with restorative justice principles in modern criminal law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The data were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings show that the regulation incorporates several restorative justice principles, such as restoration, victim–offender participation, and offender accountability. However, implementation still faces challenges, including limited facilitator independence, the lack of meaningful voluntary participation, and insufficient protection of victims' rights. The dominant role of law enforcement officers potentially creates imbalance and hampers the principle of non-coercion. Jurisprudential analysis indicates that restorative approaches have started to be adopted in court decisions, although they remain inconsistent and case-specific. Therefore, it is essential to strengthen regulatory frameworks and establish effective oversight mechanisms to ensure that the principles of restorative justice are implemented comprehensively and consistently.   Keywords: restorative justice; criminal law principles; jurisprudential analysis; victim restoration; alternative penal regulation.
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI Wikan Rajendra Abimanyu Wikarsa; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1ktfxp57

Abstract

Jurnal ini ditujukan untuk secara mendalam mengevaluasi upaya melindungi korban kekerasan rumah tangga di Indonesia. Pendekatan yang diambil tidak hanya berdasarkan kerangka hukum positif yang ada, melainkan juga diperluas dengan mengintegrasikan Ilmu Hukum Victimologi sebagai alat bantu dalam memahami kondisi korban kekerasan rumah tangga serta jenis penjagaan yang seharusnya diterima. Teknik studi yang diterapkan di riset ini yakni teknik hukum normatif, mengadopsi dua teknik utama: teknik undang-undang dan teknik analisis. Dengan teknik ini, penelitian dapat lebih terperinci dan holistik dalam menjelajahi aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan rumah tangga. Temuan studi menyatakan UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga telah berhasil mencakup kebutuhan perlindungan korban kekerasan, mulai dari fase penyelidikan hingga pembinaan di masyarakat. Lebih lanjut, pendekatan victimology memberikan dukungan tambahan bagi otoritas hukum memberikan keadilan yang seimbang untuk korban kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengurangi tingkat kesamaan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, serta memberikan kontribusi tambahan pada pemahaman tentang efektivitas penjagaan hukum terkait korban kekerasan rumah tangga di Indonesia.
Co-Authors Alexander Domuari Anisa Puspita Sari Wijaya Anissa Puspita Sari Wijaya Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti Carlo Athallah Yassar Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra I Gede Teguh Wiweka I Kadek Agus Aristya Jaya I Komang Bayu Pramana Putra I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra Johanes Fieldyo Ikun Bere Juan Daud Putra Siahaan Komang Bayu Dipa Negara Komang Maysa Surya Aditya Lata Mahosadhi, I Gusti Ngurah Putu Made Djodi Ravandika Pramana Maharani, Putu Ayu Maria Gloria Isabela Ndona Marind Bujana, Gde Alex Matthew Darius Sianturi Muhammad Pramudya Rahardjo Neysa Mazdwitri Panggabean Ni Luh Putu Nurlita Dewi Ni Putu Adinda Salsa Billa Nirmala Dewi, Putu Dhiyah Putu Ayu Gayatri Putu Tuni Cakabawa Landra Reza Dwi Saputra Ruth Renati Nauli Setyobudi Sagung Putri M. E. Purwani Satya Aditama, Komang Putra Satya Gita Adhyaksa Wikan Rajendra Abimanyu Wikarsa