Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.328
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KOLONI Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE DALAM BENTUK PORNOGRAFI ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Alexander Domuari; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/c80dym24

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memunculkan bentuk-bentuk baru penyalahgunaan di ruang digital, salah satunya adalah penggunaan teknologi deepfake untuk memproduksi konten pornografi anak. Teknologi deepfake memungkinkan manipulasi visual secara sangat realistis sehingga anak dapat ditampilkan seolah-olah terlibat dalam aktivitas seksual, meskipun peristiwa tersebut tidak pernah terjadi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, terutama terkait kemampuan hukum positif Indonesia dalam merespons kejahatan berbasis kecerdasan buatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai pornografi anak serta menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia dalam menanggapi perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, dan UU Perlindungan Anak dapat digunakan untuk menjerat pelaku, regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur konten sintetis berbasis kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan ketergantungan pada penafsiran aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum yang adaptif guna memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak di era digital.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRINSIP EXCLUSIONARY RULES DALAM PERKARA PIDANA DI INDONESIA Ni Luh Putu Nurlita Dewi; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/vzr13s85

Abstract

Dalam hukum dikenal adanya istilah ultimum remidium atau hukum merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan hukum, dalam hal membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu fakta hukum tentu diperlukan adanya pembuktian yang dilakukan, dalam hal ini memunculkan suatu permasalahan baru dimana apabila alat bukti yang dihadirkan di dalam proses persidangan tersebut diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah atau ilegal sehingga bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Didalam praktik nyatanya dapat dilihat pada kasuslandak jawa yang mana seharusnya kasus seperti itu dapat diselesaikan secara restoearive justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif kualitatif sehingga mampu menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui pendekatan studi kasus dan studi kepustakaan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari e-book, artikel ilmiah, ataupun sumber lainnya yang sesuai dengan kasus yang di bahas. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini menunjukan bahwa terkait dengan fenomena diprolehnya alat bukti secara tidak sah dapat diberlakukan prinsip exclusionary rules oleh majelis hakim didalam memutuskan suatu perkara pidana tertentu
KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM HAL TERJADINYA KEKELIRUAN DALAM PROSEDURAL UPAYA PAKSA PERKARA TINDAK PIDANA Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/zq1jsx50

Abstract

Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai kekuasaan penyidik dalam melaksanakan tindakan upaya paksa, pertanggungjawaban pidana penyidik apabila terjadi kekeliruan atau kealpaan prosedural dalam proses penyidikan, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan prosedural tersebut. Dalam praktiknya, tindakan upaya paksa merupakan kewenangan yang sangat sensitif karena berpotensi membatasi hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur kewenangan penyidik, batasan-batasan tindakan upaya paksa, serta konsekuensi hukum apabila penyidik melakukan pelanggaran prosedur. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyidik apabila melakukan kealpaan prosedural dalam tindakan upaya paksa, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan agar penyidik tidak melakukan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalitas penyidik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal yang efektif, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, penegakan hukum terhadap penyidik yang melanggar, serta pembaruan regulasi yang lebih tegas dan komprehensif.
KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE DALAM KEPEMILIKAN TANAH ANTARA WARGA NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA I Kadek Agus Aristya Jaya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/71bzaq97

Abstract

Penelitian ini menelusuri keabsahan perjanjian nominee dalam konteks kepemilikan tanah yang melibatkan warga negara asing (WNA) dan warga negara Indonesia (WNI). Perjanjian nominee merupakan bentuk kesepakatan dengan diberikannya kesempatan bagi WNA untuk mengendalikan tanah secara tidak langsung dengan menggunakan nama WNI sebagai pemegang hak secara formal. Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan yuridis serta konseptual, dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang berlaku di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian nominee bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang secara tegas melarang kepemilikan hak milik atas tanah oleh WNA di wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, perjanjian nominee tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena mengandung sebab (causa) yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan. Praktik nominee ini juga dianggap sebagai penyelundupan hukum dalam merubah larangan kepemilikan tanah oleh WNA, sehingga bertentangan dengan prinsip nasionalisme dalam penguasaan tanah di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian nominee batal demi hukum dan belum bisa ditegakkan di pengadilan. Dengan demikian, perlu dilakukan reformasi regulasi dan penyuluhan hukum agar memberikan kepastian hukum serta alternatif yang sah bagi investasi tanah oleh WNA tanpa melanggar hukum. Temuan ini penting untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan nasional dalam pengelolaan tanah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN PERPOL NO. 8 TAHUN 2021 DENGAN PRINSIP-PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Maharani, Putu Ayu; Krisnadi Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian suatu regulasi kepolisian yang mengatur penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan yang mencakup peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah mengakomodasi sebagian prinsip keadilan restoratif, seperti pemulihan, partisipasi korban dan pelaku, serta tanggung jawab pelaku. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, seperti kurangnya independensi fasilitator, tidak optimalnya partisipasi sukarela yang bermakna, dan belum maksimalnya perlindungan terhadap hak-hak korban. Peran dominan aparat penegak hukum juga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dan menghambat prinsip non-paksaan. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan, meskipun masih bersifat kasuistik dan belum merata. Dengan demikian, dibutuhkan perumusan regulasi yang lebih kuat serta mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan penerapan prinsip keadilan restoratif dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan.   Kata Kunci: keadilan restoratif; prinsip hukum pidana; analisis yurisprudensi; pemulihan korban; regulasi alternatif pidana. ABSTRACT This study aims to analyze the compatibility of a police regulation governing out-of-court criminal case settlement with restorative justice principles in modern criminal law. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The data were collected through a literature review and analyzed qualitatively. The findings show that the regulation incorporates several restorative justice principles, such as restoration, victim–offender participation, and offender accountability. However, implementation still faces challenges, including limited facilitator independence, the lack of meaningful voluntary participation, and insufficient protection of victims' rights. The dominant role of law enforcement officers potentially creates imbalance and hampers the principle of non-coercion. Jurisprudential analysis indicates that restorative approaches have started to be adopted in court decisions, although they remain inconsistent and case-specific. Therefore, it is essential to strengthen regulatory frameworks and establish effective oversight mechanisms to ensure that the principles of restorative justice are implemented comprehensively and consistently.   Keywords: restorative justice; criminal law principles; jurisprudential analysis; victim restoration; alternative penal regulation.
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU BERDASARKAN ILMU VIKTIMOLOGI Wikan Rajendra Abimanyu Wikarsa; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/1ktfxp57

Abstract

Jurnal ini ditujukan untuk secara mendalam mengevaluasi upaya melindungi korban kekerasan rumah tangga di Indonesia. Pendekatan yang diambil tidak hanya berdasarkan kerangka hukum positif yang ada, melainkan juga diperluas dengan mengintegrasikan Ilmu Hukum Victimologi sebagai alat bantu dalam memahami kondisi korban kekerasan rumah tangga serta jenis penjagaan yang seharusnya diterima. Teknik studi yang diterapkan di riset ini yakni teknik hukum normatif, mengadopsi dua teknik utama: teknik undang-undang dan teknik analisis. Dengan teknik ini, penelitian dapat lebih terperinci dan holistik dalam menjelajahi aspek-aspek yang terkait dengan perlindungan korban kekerasan rumah tangga. Temuan studi menyatakan UU Nomor 23 Tahun 2004 terkait Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga telah berhasil mencakup kebutuhan perlindungan korban kekerasan, mulai dari fase penyelidikan hingga pembinaan di masyarakat. Lebih lanjut, pendekatan victimology memberikan dukungan tambahan bagi otoritas hukum memberikan keadilan yang seimbang untuk korban kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengurangi tingkat kesamaan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, serta memberikan kontribusi tambahan pada pemahaman tentang efektivitas penjagaan hukum terkait korban kekerasan rumah tangga di Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Fiduciary Security: A Case Study In District Courts Kadek Aldy Satya Rainartha; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
KOLONI Vol. 3 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/koloni.v3i3.671

Abstract

This research aims to evaluate the legal protection provided to third parties in fiduciary agreements, with an emphasis on case studies from several district court decisions. In fiduciary agreement schemes, third parties are often caught up in legal disputes between the giver and recipient of the fiduciary. To understand the level of legal protection that exists for third parties, this research uses a normative juridical method with a case study approach to a number of district court decisions in Indonesia. The results of this research reveal that the legal protection available to third parties in fiduciary agreements is still inadequate, especially regarding their rights over fiduciary objects that are used as collateral. This study also found that the application of relevant regulations is often inconsistent, resulting in legal uncertainty for third parties. Therefore, regulatory reform is needed in the field of fiduciary guarantees, as well as increasing legal understanding for all parties involved, including third parties, to ensure that their rights are optimally protected.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Anisa Puspita Sari Wijaya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan November 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i5.91

Abstract

The purpose of this study is to discuss how to apply legal protection to child drug abusers and how legal policies are applied to child perpetrators. This study uses a normative legal research type and data collection through literature and reviewing existing laws. The results of the study indicate that if a child is proven to have committed drug abuse, the criminal procedure that applies to him is diversion, or a special criminal process for children, because its nature is different from general criminalization; with procedural steps like this, it certainly makes the Indonesian state proven to always prioritize the interests of children by not equating their criminal rights with adults.
Co-Authors Alexander Domuari Anisa Puspita Sari Wijaya Anisa Puspita Sari Wijaya Anissa Puspita Sari Wijaya Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti Carlo Athallah Yassar Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra I Gede Teguh Wiweka I Kadek Agus Aristya Jaya I Komang Bayu Pramana Putra I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra Johanes Fieldyo Ikun Bere Juan Daud Putra Siahaan Kadek Aldy Satya Rainartha Komang Bayu Dipa Negara Komang Maysa Surya Aditya Lata Mahosadhi, I Gusti Ngurah Putu Made Djodi Ravandika Pramana Maharani, Putu Ayu Maria Gloria Isabela Ndona Marind Bujana, Gde Alex Matthew Darius Sianturi Muhammad Pramudya Rahardjo Neysa Mazdwitri Panggabean Ni Luh Putu Nurlita Dewi Ni Putu Adinda Salsa Billa Nirmala Dewi, Putu Dhiyah Putu Ayu Gayatri Putu Tuni Cakabawa Landra Reza Dwi Saputra Ruth Renati Nauli Setyobudi Sagung Putri M. E. Purwani Satya Aditama, Komang Putra Satya Gita Adhyaksa Wikan Rajendra Abimanyu Wikarsa