Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.945
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Media Akademik (JMA) Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA Ni Putu Adinda Salsa Billa; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/sdxy8r51

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online di Indonesia dengan fokus pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi online dan peraturan hukum apa yang diharapkan mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap pengguna layanan prostitusi online. Penelitian ini juga mengeksplorasi harapan terhadap pengaturan hukum yang lebih ideal, yang mencakup pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan komprehensif terkait prostitusi online. Prostitusi online telah menjadi tantangan besar bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan prostitusi online, seperti pasal terkait kesusilaan dan penggunaan teknologi informasi untuk tindak pidana, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal pembuktian. dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengaturan hukum yang diimpikan dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Pengaturan hukum yang diimpikan juga mencakup peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku untuk mengurangi permintaan terhadap prostitusi online. Kesadaran masyarakat dan kampanye pendidikan juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam upaya pencegahan perkembangan prostitusi online yang merugikan, serta penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku untuk mengurangi permintaan akan prostitusi online. Kesadaran dan kampanye pendidikan masyarakat juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam mencegah berkembangnya prostitusi online.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Anissa Puspita Sari Wijaya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cbfx4356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta mengkaji kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap mereka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menelaah secara mendalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, doktrin, dan literatur hukum relevan. Fokus utama adalah memahami posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek pemidanaan. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba tidak diproses melalui mekanisme pemidanaan konvensional. Sebaliknya, negara mewajibkan prosedur khusus, salah satunya adalah diversi, yakni penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Diversi berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang bertujuan mengembalikan anak pada kondisi semula tanpa menimbulkan stigmatisasi sosial. Mekanisme ini menegaskan bahwa negara mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), menjadikan pemidanaan sebagai opsi terakhir. Pendekatan yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan humanis tersebut membuktikan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak fundamental anak, sesuai Konvensi Hak Anak, serta mendorong pemulihan sosial yang lebih efektif.
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL Carlo Athallah Yassar; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/kr52xh92

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta problematika yang muncul dari penggunaannya. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (deelneming). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keberadaannya memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989 yang memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat keterangannya tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan. Penggunaan saksi mahkota biasanya muncul sebagai konsekuensi dari pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh jaksa penuntut umum ketika alat bukti yang ada belum cukup menggambarkan peran masing-masing pelaku. Walaupun dianggap efektif untuk memperkuat pembuktian, mekanisme ini menimbulkan dilema karena berpotensi mengesampingkan hak terdakwa, terutama prinsip non self-incrimination yang melarang seseorang dipaksa memberikan keterangan memberatkan dirinya sendiri. Permasalahan semakin terlihat ketika saksi mahkota berada dalam posisi ganda sebagai terdakwa sekaligus alat bukti, sehingga membuka peluang terjadinya tekanan atau pemberian janji keringanan hukuman dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat menghasilkan kesaksian bias dan mengancam asas fair trial yang menuntut proses peradilan imparsial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melalui penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara hati-hati, dibatasi, dan didukung alat bukti lain sesuai Pasal 183 KUHAP. Kasus Marsinah menunjukkan bagaimana penyalahgunaan mekanisme ini dapat melahirkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum acara pidana, terutama revisi KUHAP untuk mempertegas kedudukan dan batasan saksi mahkota.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Anisa Puspita Sari Wijaya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan November 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i5.91

Abstract

The purpose of this study is to discuss how to apply legal protection to child drug abusers and how legal policies are applied to child perpetrators. This study uses a normative legal research type and data collection through literature and reviewing existing laws. The results of the study indicate that if a child is proven to have committed drug abuse, the criminal procedure that applies to him is diversion, or a special criminal process for children, because its nature is different from general criminalization; with procedural steps like this, it certainly makes the Indonesian state proven to always prioritize the interests of children by not equating their criminal rights with adults.
Co-Authors Anisa Puspita Sari Wijaya Anissa Puspita Sari Wijaya Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti Carlo Athallah Yassar I Gede Teguh Wiweka I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra Juan Daud Putra Siahaan Komang Bayu Dipa Negara Komang Maysa Surya Aditya Lata Mahosadhi, I Gusti Ngurah Putu Made Djodi Ravandika Pramana Marind Bujana, Gde Alex Matthew Darius Sianturi Muhammad Pramudya Rahardjo Neysa Mazdwitri Panggabean Ni Putu Adinda Salsa Billa Nirmala Dewi, Putu Dhiyah Putu Ayu Gayatri Putu Tuni Cakabawa Landra Reza Dwi Saputra Ruth Renati Nauli Setyobudi Sagung Putri M. E. Purwani Satya Aditama, Komang Putra Satya Gita Adhyaksa