Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.092
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Media Akademik (JMA) Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS PENGUATAN DESA ADAT MELALUI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI BALI I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 6 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juni
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i6.2274

Abstract

Latar belakang pembuatan kajian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali. Tujuan studi ini untuk mengkaji ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang desa adat dalam Undang-Undang Provinsi Bali dan mengetahui apakah pengaturan tersebut memperkuat kedudukan desa adat berdasarkan teori otonomi daerah yang meliputi prinsip desentralisasi, wewenang rumah tangga dan pembangunan kapasitas. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dalam menjelaskan teori otonomi dan pendekatan analitis dalam menganalisis sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Undang-Undang No 15 Tahun 2023 Tentang Desa Adat secara khusus juga bertujuan untuk memperkuat desa adat dan berdasarkan prinsip otonomi daerah, pengaturan desa adat dalam Undang-Undang tersebut sudah memperkuat kedudukan desa adat dalam sistem hukum nasional
PENERAPAN NILAI-NILAI CRIME CONTROL MODEL (CCM) DAN DUE PROCESS MODEL (DPM) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Juan Daud Putra Siahaan; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 7 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Juli
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i7.2555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara Crime Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mengkaji penerapan nilai-nilai dari kedua model tersebut dalam praktik penegakan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, serta teori-teori hukum terkait. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia pasca diberlakukannya KUHAP mengarah pada sistem akusatoris yang dipengaruhi oleh Due Process Model, namun dalam praktiknya masih terdapat dominasi prinsip-prinsip Crime Control Model yang menekankan efisiensi dan represivitas dalam penegakan hukum. Hal ini terlihat dari pola integrasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System) yang menempatkan efisiensi dan penyelesaian perkara secara cepat sebagai orientasi utama, meskipun idealnya tetap memperhatikan perlindungan hak asasi terdakwa. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai perlunya keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
PERAN KEJAKSAAN DALAM MENJAMIN HAK-HAK TERSANGKA SAAT DAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN I Gede Teguh Wiweka; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/jgn2ns92

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan statutory approach dan analytical approach untuk menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam aturan undang-undang yang mengatur terkait Kejaksaan Republik Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai lembaga penuntutan, tetapi juga memiliki ruang kewenangan dalam penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Namun, secara normatif, Kejaksaan wajib menjamin hak-hak dasar tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP, termasuk asas presumption of innocence, hak atas pendampingan hukum, dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Kejaksaan juga diberi kewenangan untuk menjalankan diskresi penuntutan dengan memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta prinsip keadilan restoratif, sebagaimana ditegaskan dalam perubahan undang-undang kejaksaan. Dengan demikian, keberhasilan peran Kejaksaan tidak hanya diukur dari seberapa banyak perkara yang diajukan ke pengadilan, tetapi juga dari efektivitas penyelesaian perkara yang menjamin perlindungan hak tersangka dan menghadirkan keadilan substantif dalam praktik hukum pidana nasional.
TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH MELALUI SIDANG PRAPERADILAN Made Djodi Ravandika Pramana; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 9 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi September
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/gajm4b45

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis permasalahan hukum praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta mengkaji mekanisme pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang ditopang oleh analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun lembaga praperadilan telah diatur sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural dan administratif, khususnya dalam implementasi hak atas ganti kerugian. Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP, PP Nomor 27 Tahun 1983, PP Nomor 92 Tahun 2015, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 masih menghadapi tantangan, seperti birokrasi yang kompleks, kurangnya kesadaran aparat, serta beban pembuktian yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi prosedural dan peningkatan akuntabilitas untuk menjamin perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang dibebaskan melalui mekanisme praperadilan. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan mekanisme pencairan ganti kerugian dan penguatan peran hakim praperadilan atau badan yang memiliki kewenangan menentukan ganti kerugian materiil guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan menjamin perlindungan hukum.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA Ni Putu Adinda Salsa Billa; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/sdxy8r51

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online di Indonesia dengan fokus pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai sanksi pidana bagi pengguna jasa prostitusi online dan peraturan hukum apa yang diharapkan mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap pengguna layanan prostitusi online. Penelitian ini juga mengeksplorasi harapan terhadap pengaturan hukum yang lebih ideal, yang mencakup pemutakhiran peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan komprehensif terkait prostitusi online. Prostitusi online telah menjadi tantangan besar bagi sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna layanan prostitusi online, seperti pasal terkait kesusilaan dan penggunaan teknologi informasi untuk tindak pidana, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal pembuktian. dan penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengaturan hukum yang diimpikan dapat memberikan solusi yang lebih efektif. Pengaturan hukum yang diimpikan juga mencakup peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, serta penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku untuk mengurangi permintaan terhadap prostitusi online. Kesadaran masyarakat dan kampanye pendidikan juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam upaya pencegahan perkembangan prostitusi online yang merugikan, serta penerapan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku untuk mengurangi permintaan akan prostitusi online. Kesadaran dan kampanye pendidikan masyarakat juga diidentifikasi sebagai elemen penting dalam mencegah berkembangnya prostitusi online.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Anissa Puspita Sari Wijaya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/cbfx4356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta mengkaji kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap mereka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menelaah secara mendalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, doktrin, dan literatur hukum relevan. Fokus utama adalah memahami posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek pemidanaan. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba tidak diproses melalui mekanisme pemidanaan konvensional. Sebaliknya, negara mewajibkan prosedur khusus, salah satunya adalah diversi, yakni penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Diversi berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang bertujuan mengembalikan anak pada kondisi semula tanpa menimbulkan stigmatisasi sosial. Mekanisme ini menegaskan bahwa negara mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), menjadikan pemidanaan sebagai opsi terakhir. Pendekatan yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan humanis tersebut membuktikan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak fundamental anak, sesuai Konvensi Hak Anak, serta mendorong pemulihan sosial yang lebih efektif.
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL Carlo Athallah Yassar; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/kr52xh92

Abstract

Penelitian ini membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta problematika yang muncul dari penggunaannya. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (deelneming). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keberadaannya memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989 yang memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat keterangannya tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan. Penggunaan saksi mahkota biasanya muncul sebagai konsekuensi dari pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh jaksa penuntut umum ketika alat bukti yang ada belum cukup menggambarkan peran masing-masing pelaku. Walaupun dianggap efektif untuk memperkuat pembuktian, mekanisme ini menimbulkan dilema karena berpotensi mengesampingkan hak terdakwa, terutama prinsip non self-incrimination yang melarang seseorang dipaksa memberikan keterangan memberatkan dirinya sendiri. Permasalahan semakin terlihat ketika saksi mahkota berada dalam posisi ganda sebagai terdakwa sekaligus alat bukti, sehingga membuka peluang terjadinya tekanan atau pemberian janji keringanan hukuman dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat menghasilkan kesaksian bias dan mengancam asas fair trial yang menuntut proses peradilan imparsial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melalui penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara hati-hati, dibatasi, dan didukung alat bukti lain sesuai Pasal 183 KUHAP. Kasus Marsinah menunjukkan bagaimana penyalahgunaan mekanisme ini dapat melahirkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum acara pidana, terutama revisi KUHAP untuk mempertegas kedudukan dan batasan saksi mahkota.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Anisa Puspita Sari Wijaya; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2025): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Bulan November 2025)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v1i5.91

Abstract

The purpose of this study is to discuss how to apply legal protection to child drug abusers and how legal policies are applied to child perpetrators. This study uses a normative legal research type and data collection through literature and reviewing existing laws. The results of the study indicate that if a child is proven to have committed drug abuse, the criminal procedure that applies to him is diversion, or a special criminal process for children, because its nature is different from general criminalization; with procedural steps like this, it certainly makes the Indonesian state proven to always prioritize the interests of children by not equating their criminal rights with adults.
AKTIVITAS JUDI ONLINE YANG MARAK TERJADI DI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Johanes Fieldyo Ikun Bere; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian daring dan mengkaji peran aparat penegak hukum dalam penanggulangannya dari perspektif hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan konseptual dan legislatif. Sumber data diperoleh melalui tinjauan pustaka yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, maupun literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan data empiris dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjudian daring dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur secara khusus dalam KUHP dan UU ITE. Sanksi pidana yang dijatuhkan bervariasi, termasuk pidana penjara hingga 9 tahun dan denda maksimal Rp50 miliar menurut KUHP terbaru, serta pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Meskipun peraturan perundang-undangan relatif komprehensif, implementasi di lapangan belum optimal karena rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan sumber daya hukum, dan kesulitan teknis yang disebabkan oleh server perjudian yang berlokasi di luar negeri.   Kata kunci: Judi Online, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Indonesia   ABSTRACT   The purpose of this study is to examine the application of criminal sanctions against online gambling perpetrators and to examine the role of law enforcement officials in addressing it from a criminal law perspective in Indonesia. This study uses a normative or doctrinal legal method with a conceptual and legislative approach. Data sources were obtained through a literature review covering the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and its amendments, as well as legal literature, previous research results, and empirical data from relevant agencies. The results of the study indicate that online gambling is categorized as a crime specifically regulated in the Criminal Code and the ITE Law. The criminal sanctions imposed vary, including imprisonment of up to 9 years and a maximum fine of IDR 50 billion according to the latest KUHP, as well as imprisonment of up to 6 years and/or a fine of IDR 1 billion based on Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Although the legislation is relatively comprehensive, implementation in the field is not optimal due to low legal literacy among the public, limited legal resources, and technical difficulties caused by gambling servers located overseas.   Keywords: Online Gambling, Criminal Sanctions, Indonesian criminal law
STUDI KOMPARATIF SANKSI DELIK KORUPSI ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 I Komang Bayu Pramana Putra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 10 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dibuat untuk menganalisis penyesuaian ketentuan tentang delik korupsi dalam Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta mengkaji implikasi perubahan regulasi tersebut terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Tulisan ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif yang tersusun atas bahan hukum utama (primer) dan pendukunvg (sekunder). Hasil studi ini mengungkapkan bahwasannya Korupsi sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia masih merajalela meskipun telah diatur dalam UU Tipikor dan didukung lembaga seperti KPK, namun pengesahan KUHP 2023 yang menghapus kekhususan penanganan korupsi dan tidak mengatur pengembalian kerugian negara dikhawatirkan akan melemahkan upaya pemberantasan, sehingga dibutuhkan penegakan hukum yang tegas serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kata kunci: Delik Korupsi, Komparatif, Implikasi.   ABSTRACT This paper is designed to analyze the adjustment of the provisions on corruption offenses in Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption through Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code and to examine the implications of these regulatory changes for the effectiveness of corruption eradication in Indonesia. Using both primary and secondary legal sources, this study employs a normative juridical legal research methodology. The results of this study reveal that corruption as an extraordinary crime in Indonesia is still rampant despite being regulated in the Anti-Corruption Law and supported by institutions such as the KPK, but the ratification of the 2023 Criminal Code which removes the specificity of handling corruption and does not regulate the return of state losses is feared to weaken eradication efforts, so that strict law enforcement and synergy between the government and society are needed. Keywords: Corruption Delicacy, Comparative, Implications.
Co-Authors Alexander Domuari Anisa Puspita Sari Wijaya Anissa Puspita Sari Wijaya Bianca Noella Vemy Ulina Surbakti Carlo Athallah Yassar Deddy Yunia Dharma Angkasa Putra I Gede Teguh Wiweka I Kadek Agus Aristya Jaya I Komang Bayu Pramana Putra I Nyoman Cesa Satrya Nugraha Mertha Putra Johanes Fieldyo Ikun Bere Juan Daud Putra Siahaan Komang Bayu Dipa Negara Komang Maysa Surya Aditya Lata Mahosadhi, I Gusti Ngurah Putu Made Djodi Ravandika Pramana Maharani, Putu Ayu Maria Gloria Isabela Ndona Marind Bujana, Gde Alex Matthew Darius Sianturi Muhammad Pramudya Rahardjo Neysa Mazdwitri Panggabean Ni Luh Putu Nurlita Dewi Ni Putu Adinda Salsa Billa Nirmala Dewi, Putu Dhiyah Putu Ayu Gayatri Putu Tuni Cakabawa Landra Reza Dwi Saputra Ruth Renati Nauli Setyobudi Sagung Putri M. E. Purwani Satya Aditama, Komang Putra Satya Gita Adhyaksa Wikan Rajendra Abimanyu Wikarsa