Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.057
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum BERDIKARI : Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Jurnal Ius Constituendum JURNAL USM LAW REVIEW Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah SULUH ABDI : Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Ngejha Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) JICL
Sarah Qosim
Universitas Muhammadiyah Palembang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Aprita, Serlika; Qosim, Sarah
Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 2 (2022): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v7i2.3963

Abstract

This article aims to analyze the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the implementation of the duties, authorities, and responsibilities of bankruptcy supervisory judges in supervising the management and execution of bankruptcy property in the Surabaya Commercial Court. The research method used in this article is empirical juridical with case approach. The writing of this article first reviewed previous research related to the role and authority of supervisory judges in the Commercial Court, but in each article only describes the contents of the provisions of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU related to the role and authority of bankruptcy law supervisory judges, and then this article analyzes the legal certainty of the enforcement of the authority and responsibility of the supervisory judge in the Surabaya Commercial Court on charges of having received bribes from PT Sky Camping Indonesia (SCI) as a curator in the bankruptcy process. The results of this article show that the legal certainty of Law No. 37 of 2004 on Insolvency and PKPU related to the authority and responsibility of supervisory judges, in practice in the field is not fully operational. The supervisory judge does not carry out his duties and authority to oversee the management and release of bankruptcy property because it has received bribes from PT SCI as a curator so that the supervisory judge determines the verdict of the debtor's bankruptcy assets to non-bankruptcy.Artikel ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Hakim Pengawas kepailitan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian artikel ini terlebih dahulu mereview penelitian-penelitian sebelumnya terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga, namun pada masing-masing artikel tersebut hanya memaparkan isi ketentuan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait peran dan wewenang Hakim Pengawas hukum kepailitan, selanjutnya artikel ini menganalisa kepastian hukum pelaksaan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas di Pengadilan Niaga Surabaya atas dakwaan telah menerima suap dari PT Sky Camping Indonesia (SCI) sebagai Kurator dalam proses kepailitan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kepastian hukum Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terkait wewenang dan tanggung jawab Hakim Pengawas, dalam praktiknya di lapangan tidak sepenuhnya berjalan. Hakim Pengawas menyalahgunakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit dikarenakan telah menerima suap dari PT SCI sebagai Kurator supaya Hakim Pengawas menetapkan putusan aset pailit debitur menjadi non pailit.      
Penerapan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah Satu Wilayah Provinsi Firdaus Akbar; Syahriati Fakhriah; M. Adi Saputra; Sarah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 1: Desember 2024
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i1.6132

Abstract

This research is entitled "Implementation of PPAT Working Areas in Relation to Making Authentic PPAT Deeds in One Province". But in reality PPAT can only work in one district/city, referring to the old regulations. And the Decree of the Minister of Land Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency concerning the Appointment and Appointment of Work Areas as Land Deed Making Officials (PPAT) in 2017 is still in one district/city even though the Government Regulation has been in place in 2016. PPAT is a partner of BPN in terms of land registration, BPN only provides one district/city online tool. Henceforth, the Implementing Regulation as the implementation of the PPAT working area in relation to making an authentic PPAT deed in one province has not yet been established. The author obtained data directly by interviewing sources related to "Implementation of PPAT Work Areas in Relation to Making Authentic PPAT Deeds in One Province" and obtained data from literature studies in the form of literature, books, journals, laws and regulations. Scientific works and other reading sources. So with this, the discussion of the thesis focuses on the formulation of the problem. First, how the implementation of the PPAT work area is a province. Second, what is an obstacle in implementing the PPAT work area is one province
Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia Sarah; Syamsul; Abdul Jafar
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 10 No. 2 (2024): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v10i2.3108

Abstract

This study aims to examine the legal implications for inheritance rights for parties involved in cases of mafqud (missing persons) and individuals who die together according to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) in Indonesia. The research employs a normative legal study method with an Islamic law approach. The findings indicate that Islamic law provides specific provisions for mafqud cases, considering an individual deceased after a certain period, while in cases of individuals dying together, inheritance distribution is based on confirmation of the order of death. KHI follows a similar principle and involves religious courts in resolving inheritance disputes to ensure fairness. The discussion emphasizes the importance of consistent application of legal provisions and the crucial role of religious courts in addressing uncertainty and conflicts in inheritance distribution.
Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia Syahriati Fakhriah; Sarah; Febrina Hertika Rani; Dea Justicia Ardha; Stanislaus Wisnu Putra Hans
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3377

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa terkait hukum pemaksaan perkawinan berkedok budaya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Aceh dan Negeri Selangor dalam persepktif keadilan gender dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu membandingkan aturan perundangan terkait hukum bagi pelaku kawin paksa di beberapa daerah di Indonesia dan Negeri Selangor Malaysia, serta ditarik analisa menggunakan metode komparatif (perbandingan) yaitu membandingkan sanksi hukum bagi pelaku kawin paksa berkedok tradisi budaya dan Malaysia perspektif keadilan gender hak asasi manusia dan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Budaya Aceh dan Negeri Selangor begitu kental dengan hukum Islam, maka anak yang dilahirkan korban nasabnya harus jatuh kepada ayah biologisnya (pelaku). Selain itu, perkawinan dini juga terjadi di berbagai daerah termasuk Aceh Gayo. Budaya Negeri Selangor Malaysia, anak menerima calon pendamping hidup yang telah ditentukan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dengan melalui perdebatan atau pertengkaran yang demikian alat bahkan otoritas (kekuasaan) yang dimiliki orang tua dalam hal ini mampu memaksa sedemikian rupa sehingga si anak tidak berdaya untuk menolak kehendak kedua orang tuanya. Hal ini menunjukan adanya dugaan kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di Aceh dan Selangor.
Transformasi Digital Sistem E-court dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, dan Hukum Islam di Indonesia Jumadi Jumadi; Sarah Sarah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian dan efektivitas regulasi yang ada, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, dalam mendukung implementasi sistem e-court di Indonesia pada berbagai kasus hukum, termasuk pidana, perdata, dan hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dikombinasikan dengan pendekatan empiris untuk memahami implementasi regulasi di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan praktisi hukum, hakim, dan pengguna e-court, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada telah memberikan landasan hukum yang cukup memadai, terdapat kendala dalam konsistensi penerapan, literasi teknologi, dan perlindungan data pribadi. Novelti penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap perlindungan hak-hak prosedural dan keamanan data dalam sistem e-court, termasuk tanggung jawab lembaga peradilan sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan pelatihan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan bahwa sistem e-court dapat berfungsi secara efektif, adil, dan aman.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Lokal Pasca Regulasi Uu Ketenagakerjaan Studi Siyāsah Shar’iyyah Sarah Qosim; Wasiatur Riskiyah; M. Adi Saputra; Ismail Pettanase
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 4 No. 3 (2023): Edisi Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v4i2.100

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisa peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diregulasi menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait terkait Upah Minumum diubah dan dihapus, ketentuan kontrak kerja sebelumnya dihapus, hak cuti wanita melahirkan diubah, ketentuan perjanjian pesangon diubah. Menurut perspektif teori perlindungan hukum Philupus M. Hadjo, prinisp-prinsip Siyāsah Shar’iyyah Muhammad Tahir Azhary, dan teori maqāṣhid shariah Imam Syatibi. Penelitian artikel ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran pemerintah dalam harmonisasi perlindungan hukum regulasi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirasa belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerja secara maksimal. (2) Menurut prinsip-prinsip Siyāsah Shar’iyyah yang ditawarkan oleh Muhammad Tahir Azhary, peran pemerintah dalam harmonisasi Undang-undang cipta kerja belum sejalan untuk menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip kesamaan, prinsip penegakkan hak asasi manusia, dan prinsip kesejahteraan. (3) Selain itu, penerapan 5 pilar maqāṣhid shariah Imam Syatibi belum sejalan seutuhnya dengan beberapa konsep maqāṣhid shariah seperti penyalahan terhadap perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-aql), keturunan (hifdh al-nasl). Namun dianggap sudah sejalan dalam memelihara harta (hifdh al-maal), karena upah yang diberikan berdasarkan dalam perjanjian. Belum sejalannya beberapa konsep maqāṣhid shariah menyebabkan belum tercapainya kemaslahatan secara
Kepastian Hukum bagi Warga Negara melalui Peran Pejabat Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Legal Certainty for Citizens through the Role of Public Officials in the Indonesian Constitutional System Abdul Jafar; Yonani; Heni Marlina; Syamsul; Sarah
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 9 No. 1 (2026): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v9i1.5

Abstract

This study aims to analyze the position of public officials within the Indonesian constitutional system and to examine the consistency of regulations governing their authority in ensuring legal certainty for citizens. This research employs a normative juridical approach using statutory, conceptual, and limited case approaches. The primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 30 of 2004 on the Office of Notary, and Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The findings indicate that constitutionally, public officials function as state instruments exercising public authority to ensure legal certainty. However, the regulation of public officials’ authority across various sectoral laws remains fragmented and potentially creates legal uncertainty. Therefore, regulatory harmonization and strengthened oversight mechanisms are essential to ensure that public officials effectively protect citizens’ constitutional rights within Indonesia’s rule of law framework.
PERAN AHLI HUKUM DALAM PENGUATAN KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Febrina Hertika Rani; Sarah; Dea Justicia Ardha; Ismail Pettanase; Syahriati Fakhriah; Syamsul
Ngejha Vol. 5 No. 2 (2026): Ngejha
Publisher : LP2M IAI Al-Khairat Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32806/nja.v5i2.2373

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran ahli hukum dalam penguatan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan melalui mekanisme Penghargaan Paritrana. Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan hukum tenaga kerja yang bersifat wajib, namun dalam praktiknya tingkat kepatuhan pemerintah daerah dan badan usaha masih menunjukkan variasi yang signifikan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model pengabdian berbasis kebijakan publik. Kegiatan dilaksanakan pada bulan Juli 2025 melalui tahapan persiapan, sosialisasi, evaluasi dokumen, dan wawancara kandidat pemerintah daerah serta badan usaha peserta BPJS Ketenagakerjaan. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi partisipatif, dan wawancara semi-terstruktur yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan perspektif hukum. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa keterlibatan ahli hukum berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman normatif mengenai kewajiban jaminan sosial, memperkuat argumentasi kepatuhan berbasis regulasi, serta mengidentifikasi kendala kelembagaan dan kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, mekanisme Paritrana terbukti efektif sebagai instrumen evaluatif dan edukatif yang mendorong kesadaran hukum dan budaya kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Pengabdian ini menegaskan bahwa peran ahli hukum penting dalam menjembatani norma hukum dan praktik kebijakan daerah guna memperkuat perlindungan hukum tenaga kerja secara berkelanjutan.
Co-Authors Abdul Jafar Abdul Jafar Aprita, Serlika Ardha, Dea Justicia Dea Justicia Ardha Emilson, Nur Husni Fakhriah, Syahriati Febrina Hertika Rani Firdaus Akbar Gumar Herudiansyah Hasanal Mulkan Helwan Kasra Heni Marlina Ismail Pettanase Jumadi Jumadi Mona Wulandari Muhammad Adi Saputra Muhammad Taufiq Nur Husni Emilson Okpirianty, Reny Okpirianty Reny Okpirianty Rusydi, Yudistira Rusydi Serlika Aprita Stanislaus Wisnu Putra Hans Syamsul Syamsul - Syamsul Syamsul Wasiatur Riskiyah Yonani Yonani