Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.609
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Hukum Responsif : Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Journal Of World Science Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR) Journal of Social Science Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR) Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Journal Of Law Sciences (Legisci) Journal of Community Service (Abdisci) Indonesian Cyber Law Review
Waluyadi Waluyadi
Universitas Swadaya Gunung Jati
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMER 2 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Abu Sayidatusiap; Ayih Sutarih; Waluyadi Waluyadi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i2.2602

Abstract

Metode penelitian yang digunankan adalah yuridis-normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagainorma-norma, kaidah-kaidah, dan asas-asas atau dogma-dogma. Pendekatan Yuridis-Normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/penelitian doctrinal atau penelitian hokum normatif penegakan hukum peraturan daerah bagi pedagang kaki lima di jalan sukalila kota Cirebon tidak berjalan efektif dikarenakan pedagang kaki lima masih berjualan disepanjang trotoar pemerintah kota Cirebon tidak memberikan penetapan lokasi berjualan maupun memberikan pembinaan dan pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum daerah yaitu satuan polisi pamong praja  serta kurangnya sosialisasi rutin bagi pedagang kaki lima dan akibat hukum bagi pelanggaran peraturan daerah bagi pedagang kali lima sesuai dengan peraturan daerah kota Cirebon yang tertuang dalam pasal 34 setiap PKL yang melanggar pearaturan daerah dikenakan sanksi adminitratif yang berupa sanksi teguran lisan, teguran tertulis sarta pencabutan tanda daftar usaha dalam dalam pasal 37 ketentuan pidana bagi pelanngaran PKL yang dengan sengaja memperjualbelikan tempat usaha dan membangun membangun tempat usaha secara permanen sanksi pidana bagi PKL tersubut maksimal kurungan tiga bulan.
NORMATIVE TEST FOR ENFORCEMENT OF COLONIAL LAW AND MORAL JUSTICE ARTICLE OF CONTROVERS IN THE NATIONAL KUHP BILL Waluyadi
Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 3 No 3 (2022): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), June 2022
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.957 KB) | DOI: 10.56371/jirpl.v3i3.96

Abstract

Indonesia is an independent country. In criminal law it is still colonized. At first, the implementation of the colonial Criminal Code (KUHP) was only temporary. The law has legalized the adjustment of the implementation of the colonial Criminal Code in the spirit of an independent and sovereign state. I just don't have the courage to do it. The plan to stipulate the original Indonesian Criminal Code was met with demonstrations. In this paper, the problem that will be revealed is what is the normative measure of the enforcement of the colonial Criminal Code in Indonesia and how is the moral justice of the controversial articles in the National Criminal Code Bill. This paper is sourced from normative research. The data used is secondary data. Data collection was carried out by means of a literature study, The data were analyzed qualitatively and presented in descriptive form. From the results of the research, it is known that the Act has legalized the enactment of the colonial Criminal Code in Indonesia, with exceptions. The articles in the Draft Criminal Code which are considered controversial have already accommodated moral values.
Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Negeri Kuningan Rahmawan Rahmawan; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.947 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12062

Abstract

Penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika telah menjadi perhatian yang signifikan di Pengadilan Negeri Kuningan. Tindak pidana narkotika menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi masyarakat dan menimbulkan dampak negatif dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam upaya menangani masalah ini, pengadilan negeri di Kuningan menerapkan pidana minimum khusus sebagai langkah yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan dampak dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan dan analisis dokumen yang melibatkan peraturan perundang-undangan terkait, putusan pengadilan, serta penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan negeri di Kuningan telah berhasil menerapkan penjatuhan pidana minimum khusus dengan baik dalam tindak pidana narkotika. Pidana minimum khusus ini memberikan sinyal yang jelas tentang seriusnya penanganan tindak pidana narkotika dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi penjatuhan pidana minimum khusus, seperti masalah penilaian terhadap tingkat keterlibatan pelaku, kualitas bukti, dan peran rehabilitasi dalam proses penanganan kasus narkotika. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif dan pembaruan kebijakan serta kerjasama yang lebih baik antara instansi terkait untuk memperbaiki dan memperkuat efektivitas dari penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kuningan.
Analisis Isi Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 Dan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pemberian Asimilasi dan Hak Intregrasi Bagi Narapidana Untuk Pemenuhan Hak Asasi Narapidana Masridawati Masridawati; Junaedi Junaedi; Waluyadi Waluyadi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.764 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i11.12064

Abstract

Indonesia sedang dalam pandemi covid-19 yang mana seyogyanya adanya pelepasan narapidana sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan virus corona, dalam pembebasan narapidana atau asimilasi tentunya tidak lepas dari peran Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat LAPAS) yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19.[1] Upaya pemberian Hak Asimilasi dan Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana merupakan langkah penyelamatan terhadap Narapidana dan Anak yang berada di LAPAS, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan Integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. [1] Konsideran huruf a. Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. hlm 1.
Kajian Hukum dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Program Imunisasi Wajib Any Fitriyani; Endang Sutrisno; Waluyadi Waluyadi
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 3 (2020): Vol. 22, No. 3, Desember 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i3.14620

Abstract

Tujuan penelitian  ini adalah untuk memahami dan menganalisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pemenuhan hak anak memperoleh imunisasi, mengkaji dan menelaah kepatuhan hukum petugas kesehatan dalam memberikan imunisasi, mengetahui kesadaran orang tua untuk memperoleh  imunisasi bagi anak. Paradigma penelitianya adalah positivistik. Jenis peneltianya bersifat kualitatif-naturalistik. Pendekatan yang digunakan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Cirebon belum sepenuhnya mengacu pada aturan normatif dan kesadaran hukum masyarakat tentang imunisasi masih rendah. Kondisi fakta yang ditemukan berdasarkan pada dimensi minimnya pemahaman norma imunisasi. Tidak adanya sanksi bagi orang tua yang tidak mengikutsertakan anak pada imunisasi menenjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran hukum.  Peneliti menyarankan seyogyanya dilakukan penyuluhan hukum tentang imunisasi, baik untuk petugas imunisasai ataupun untuk masyarakat. The Legal Study and Policy in Implementing of Compulsory Immunization Program  The purpose of this research is to understand and analyze the Government Cirebon policy to fulfill the right of the child for immunization, to review the health officer obedience in giving immunization, to know the parent’s awareness for immunizing child. The paradigm of this research is positivistic. This research is naturalistic-qualitative with empirical juridic approach. The result shows that the implementation of immunizing policy in Cirebon District has not fully referred to the normative and the society awareness of immunizing child is still low. Facts finding based on the modest of understanding on immunization. There are no sanctions for the parents who ignore the right of the child to get immunization, it should be there is a legal counseling about immunization for both of immunizing officer and society.
Implementation of Legal Protection (Study of Decision Number: 5/Pid.Sus/2024/PN.Kng) for Children Who Are Sexually Abused Intan Cahyani, Mareta; Agustinus Sibarani, Frandes Surya; Muhammad Faishal, Adli; Ismayana, Ismayana; Waluyadi, Waluyadi
Jurnal Legisci Vol 1 No 6 (2024): Vol 1 No 6 June 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v1i6.310

Abstract

The goal of this research is to outline the criminal penalties for those who engage in sexual activity with minors in terms of victim protection. The normative approach method is used in this investigation. Secondary data is used. Documents and literature are examined to implement data collection procedures. In the meantime, the analysis is descriptive and employs qualitative analysis. The study's findings indicated that the criminal penalties meted out to those who engage in sexual activity with minors do not fairly compensate for the victims' protection.
Normative Study On Criminal Liability Of The Captain For The Occurrence Of A Fatal Accident That Causes The Death Of A Person Satria Wibawa, Zakka; Lulu Hawazien, Asri; Maulana, Areza; Harmono, Harmono; Waluyadi, Waluyadi
Jurnal Legisci Vol 1 No 6 (2024): Vol 1 No 6 June 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v1i6.311

Abstract

The purpose of this study is to describe criminal liability for the captain for the occurrence of fatal accidents that cause the death of people. The method provided uses a data normative law research approach using secondary data and techniques with document and literature studies. The study results show that the captain is the highest leader on a ship and is responsible for the occurrence of ship accidents unless it can be proven otherwise. The captain's criminal liability for a fatal accident is caused by technical, human, and natural factors. Ship accidents caused by technical and human factors result from a lack of caution (negligence) or a mistake. Because of the fulfillment of the elements of criminal liability, namely mistakes (schuld), being able to take responsibility, and the absence of excuses, the captain is burdened with criminal liability. Meanwhile, ship accidents caused by natural factors are included in noodtoestand. This force majeure circumstance is a reason for forgiveness in criminal law so that the captain is not burdened with criminal liability.
Criminological Aspects of Children as Perpetrators in the Crime of Trafficking in Persons (TPPO) Al Farizi, Fathan; Sairi, Sairi; Fatikhaturrizqiyyah, Tika; Waluyadi, Waluyadi; Hendra, Raden
Jurnal Legisci Vol 1 No 6 (2024): Vol 1 No 6 June 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v1i6.313

Abstract

The goal of this study is to inform the public about the findings to support the adoption of laws that penalize those who engage in human trafficking. The study's focus is on legal criminology, namely how to apply punishments against those who commit crimes related to human trafficking and countermeasures against juvenile offenders. This study is about legal normative research. The data gathering technique was done through literature studies and interviews for primary data, document studies for secondary data, and interviews for secondary data. The primary data was used as supporting data. A qualitative analysis and descriptive presentation of the data are made. According to the study, there are several reasons why kids commit crimes related to human trafficking.
Questioning the Criminal Threat Formulation Policy on Electoral Crime Waluyadi, Waluyadi
Jurnal Legisci Vol 1 No 5 (2024): Vol 1 No 5 April 2024
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v1i5.242

Abstract

Law Number 10 of 2016 should be formulated differently from other laws, as it pertains to the second amendment to Undan-Law Number 1 of 2015, which stipulates government regulations instead of Law Number 1 of 2014, which deals with the election of governors, regents, and mayors into Law. The enactment of the Law coincides with the conduct of elections, which is not less significant, and the Law's unique nature makes it so that regional head election activities are essentially administrative. The Law is enacted every five (five) years. It is essential to take these specifics into account when forming. Both at the time of application and execution, poorly formulated policies will have consequences. Furthermore, the issue that this tulip will highlight is how the Law's policy was formulated, particularly regarding the inclusion of criminal threats for those who commit electoral offenses. This study uses a normative methodology. It is a qualitative kind of study. Secondary data is what is utilized. Researching the literature is how data is gathered. Presenting the facts in a descriptive format, the analysis is prescriptive. As per the study's findings, electoral crimes are defined as administrative infractions or crimes against election provisions. The legal penalties for electoral crimes consist of imprisonment and fines, with no enforcement measures. Election crime resolution is comparatively quick and applies across Indonesia without considering the specific circumstances in each area.
Protection of Victims of Drug Abuse in the Perspective of Restorative Justice Abdullah, Tegar Ishmat; Ramadhan, Mochammad Gilang; Ghoni, Ahmad Abdul; Waluyadi, Waluyadi; Fathurohman, Dadan Taufik
Indonesian Journal of Advanced Research Vol. 4 No. 5 (2025): May 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ijar.v4i5.14537

Abstract

This study critically examines narcotics abuse through a restorative justice lens within the Indonesian legal system. Using a normative juridical method and qualitative analysis, data were collected through documentary research, with secondary sources as the primary reference. Case analysis of Decision No. 29/Pid.Sus/2024/PN Cbn highlights the dominance of retributive justice, which proves inadequate for addressing narcotics abuse. In contrast, Decision No. 272/Pid.Sus/2021/PN Bir demonstrates restorative justice through victim-centered rehabilitation and efficient legal procedures. The findings underscore the need to expand restorative approaches to better protect and rehabilitate victims, offering a more humane and effective alternative to punitive models.
Co-Authors Abdullah, Tegar Ishmat Abu Sayidatusiap Adamsyah Nadeak Afisa, Nadhila Shiba Agustina, Mela Agustinus Sibarani, Frandes Surya Al Farizi, Fathan Alfiana, Kartika Angelica, Angelica Any Fitriyani Ari Nurhaqi Aulia Rahmawati, Aulia Aulia, Dhea Wardah Ayih Sutarih Azzahra, Lutvia Aulia El Adawiyah, Fabiani Nur Ayesha Endang Sutrisno Erlita Erlita Fadiyah, Hamda Fariz Pamungkas, Abid Nur Fathurohman, Dadan Taufik Fatikhaturrizqiyyah, Tika Fazria, Vitra Nur Firdaus, Fayed Alkadri Firdaus, Firza Aulia Ghoni, Ahmad Abdul Harmono, Harmono Hendra, Raden Hilda Laela, Cahya Ibnu Artadi Ibnu Artadi Intan Cahyani, Mareta Ismayana, Ismayana Isnaeni, Shifaniya Junaedi Junaedi Kamil, Insan Lulu Hawazien, Asri Maharani, Rista Tiara Masridawati Masridawati Maulana, Areza Melyssa, Dona Mubarok, Uba Dawan Muhammad Faishal, Adli Mustofa, Abdul Azis Nadeak, Adamsyah Nurul Afni, Icha Rahma Pertiwi, Nurfadilah Dwinanda Prahidayat, Andrey Anandia Pratama, Lulu Padilah Putra, Gilang Pangestu Putri, Gina Salsabila Rahmawan Rahmawan Ramadhan, Mochammad Gilang Ratu Mawar Kartina Rofif, Harits Tirta Sairi, Sairi Satria Wibawa, Zakka Sayidatusiap, Abu Teddy Asmara