Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.302
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Arena Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Undang: Jurnal Hukum Kosmik Hukum PEDULI: Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum International Journal of Business, Law, and Education Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Audito Comparative Law Journal (ACLJ) IBLAM Law Review International Journal of Humanities Education and Social Sciences PATTIMURA Legal Journal The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)
Fachrizal Afandi
Universitas Brawijaya
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Arena Hukum

 1 
DISKRESI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA RESORT MALANG KOTA DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS Fachrizal Afandi
Arena Hukum Vol. 6 No. 3 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (834.521 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.5

Abstract

AbstractArticle 16 (2) and 18 Act. No. 2/2002 of Indonesia Police Officer gives an authority to police officer doing legal actions based on their interpretation. Furthermore Act No 22/2009 of Traffic and Vehicle should can solve impacts problems from traffic accident. This article will focus on the discretional police background and its mechanism in enforcing traffic law.Key words: discretion, traffic aciident, alternative dispute resolutions AbstrakUndang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) diharapkan dapat menyelesaikan masalah turunan akibat adanya kecelakaan lalu lintas. Pasal 16 ayat (2) dan 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam kata lain aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi.  Fokus tulisan ini berkaitan dengan faktor yang melatarbelakangi Kepolisian Resort Malang Kota menerapkan diskresi dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dan mekanisme penggunaan diskresi yang diterapkan Kepolisian Resort Malang Kota dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.Kata kunci: diskresi, kecelakaan lalu lintas, mediasi penal
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI KEPOLISIAN RESORT MALANG Fachrizal Afandi
Arena Hukum Vol. 8 No. 1 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.712 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.2

Abstract

AbstractDiversion as a new concept in Law 11/2012 on the Juvenile Justice System is becoming problematic in its practices. Several regulations and infrastructures, which obligatoryfor supporting diversionhave not been provideduntil now. This article attempted to see how diversion implementations and its problems during the police investigation.The research has found that the lack of infrastructures and technical regulations on the Law 11/2012 resulted the inefficiency of the diversion implementation. AbstrakSebagai konsep yang sama sekali baru, konsep Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak tidak lepas dari berbagai macam masalah. Berbagai macam aturan pelaksana yang harusnya disiapkan beserta infrastruktur penunjang system diversi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkan ternyata belum semuanya terbangun dengan baik. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik pelaksanaan diversi di tahapan penyidikan dengan mengambil focus di Kepolisian Resort Kabupaten Malang (Polres Malang). Penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode socio-legal dengan mengkombinasikan isu hukum dan praktik di lapangan ditinjau dari ilmu sosial. Hasil penelitian menunjukkan ketiadaan infrastruktur dan peraturan pelaksana UU SPPA yang mengatur proses diversi mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan diversi.
Co-Authors Abdul Madjid Abdul Majid Abdul Majid ABDUL RACHMAD BUDIONO Adhyaksa, Fredi Wahyu Putra Annisa Azzahra Burhan Aria Perkasa Utama Bagaskoro, Ladito Risang Budi Suhariyanto, Budi Daru Adianto Ezenduka, Uzodinma Yurriens Heru Kurniawan I Nyoman Nurjaya I NYOMAN NURJAYA Imam Koeswahyono Kariawan, I Ketut Dody Arta Lanita, Tiara Lilik Mulyadi Lucky Endrawati Martri Sonny Michael Yudhistira Lumban Gaol Milda Istiqomah Monnachu Wemonicha Lovina Muhammad Fathony Rizky Noorizain Muhammad Luthfi Muhammad S.R.P., Sri Gilang Nababan, Anisa Magdalena Nurini Aprilianda Prija Djatmika Prija Djatmika, Prija Prischa Listiningrum Ramadan, Muhammad Anugrah Sasongko, Andy Septiawan Ridho Permadi Setiawan Noerdajasakti Sugiri, Bambang Thesa Tamara Sanyoto Tilman, Aquelino da Costa