Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki
Nurmala Waty
Unknown Affiliation
Education

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERAN PSIKOLOGI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI DI POLRES PEMATANG SIANTAR) RIZKI Purba; Liza Erwina; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.476 KB)

Abstract

ABSTRAK Rizki Sarni Purba* Liza Erwina,SH.,M.Hum** Nurmalawaty,SH.,M.Hum*** KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia kiranya dapat memberikan penghayatan bagi aparat penegak hukum untuk menghormati hak tersangka dalam pelaksanaan proses pendahuluan atau penyidikan hingga pembuktian ke arah tegaknya hukum demi keadilan dan kepastian hukum. Terkhusus yang saat ini penulis bahas adalah Psikologi Hukum, Pada tahap penanganan (pengungkapan lewat penyelidikan dan penyidikan), yaitu ketika telah terjadi tindak pidana, psikologi hukum dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku, saksi dan korban, sehingga dapat menangkap pelaku tersebut. skripsi ini berjudul “Peran Psikologi hukum dalam proses penyidikan” (studi lapangan di Polres Pematang Siantar). Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan Bagaimana implementasi psikologi hukum dalam praktik pada beberapa kasus LP/519/XII/2016/SU/STRdanLP/06/1/2017/SU/SIMAL/SEKTOR-BANGUN serta apa saja yang menjadi kendala dan upaya dalam dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran psikologi hukum dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penyidikan dan upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara langsung dengan sampel yang berkaitan langsung. Bahwa dalam melakukan penelitian, proses penyidikan menerapkan  teknik wawancara kognitif, kemudian Penyidik Polres Pematang Siantar Unit PPA, mengalami beberapa kendala dalam proses penyidikan, namun demikian dalam praktiknya terdapat beberapa upaya untuk mengatasi kendala  tersebut dan didukung oleh hasil visum et repertum yang menjadi salah satu bukti kondisi atau keadaan psikis korban sebagai salah satu penerapan psikologi hukum.    
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn) DWI Rizky; Nurmala Waty; Alwan Alwan
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.383 KB)

Abstract

ABSTRAK Dwi Rizky Saputra* Nurmalawaty** Alwan **   Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (selanjutya disebut KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk adalah faktor ekonomi dan faktor makin canggihnya teknologi dalam meniru Kartu Tanda Penduduk asli. Cara yang pada umumnya digunakan pelaku pemalsu dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga dan akta kelahiran dan dokumen lainnya adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu tersangka memakai program photoshop dan corel draw untuk membuat gambar, yang menyerupai gambar di dokumen aslinya dan gambar tadi dicetak dengan memakai bahan, seperti bahan kertas dokumen aslinya dengan menggunakan scanner, jadi stempel maupun tanda tangan para pejabat terkait cukup di-scanning. Penerapan sanksi pidana teerhadap  pemalsuan Kartu Tanda Penduduk dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan  karena telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melalukan perbuatan pemalsuan surat berupa KTP.. Vonis ini tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara.  
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (WANITA) DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan) ELDI RIZQI RIZQI; Edi Warman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.692 KB)

Abstract

ABSTRAK Eldi Rizqi[1]* Ediwarman[2]** Nurmalawaty [3]*** Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibakan seseorang tereksploitasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang pada umumnya melibatkan wanita dan anak sebagai korban. Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap tahunya mengalami peningkatan sehingga menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan permasalahan yaitu bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bagaimana upaya penangulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan). Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2004 tentasng Penghapusan Perdagangan Wanita dan Anak. Faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Penangulanggan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dilakukan dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana Upaya penal Pada putusan pengadilan no. 191/Pid.Sus/2015/PNMdn dan putusan no.741/Pid.Sus/2026/PN Mdn adalah menyatakan terdakwa farida hanum bersalah dan dijatuhkan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dan menyatakan terdakwa abdul azis bersalah dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 9 tahun dan beban biaya sebesar Rp. 2000.-(dua ribu rupiah), sedangkan upaya non penal yaitu upaya penangulangan tindak pidana yang dilakukan diluar dari hukum pidana.   1*       Mahasiwa fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [2]**     Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara [3]***   Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988) YOGI TRIYONO; Nurmala Waty; Mohammad Eka
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.783 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Yogi Triyono * Nurmalawaty, SH.,M.Hum ** Dr. M.Ekaputra, SH.,M.Hum *** Jurnal ini berbicara tentang peranan ajaran kausalitas dalam tindak pidana yang meyebabkan hilangnya nyawa orang, khususnya dalam kasus kelalaian pada saat di jalan raya yang terjadi di Purworejo. Tidak mudah untuk menentukan apa yang dianggap sebagai sebab terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, karena suatu akibat dapat timbul disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, termasuk dalam peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Permasalahan dari penulisan skripsi ini yaitu terletak pada bagaimana ajaran kausalitas dalam hukum pidana indonesia, bagaimana pengaturan tentang tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang dalam KUHP, serta bagaimana penerapan ajaran kausalitas dalam tindak pidana khususnya kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1351 K/Pid/1988. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang di peroleh dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Ajaran kausalitas terbagi menjadi empat teori yaitu Teori Conditio Sine Qua non, Teori mengindividualisir, Teori Menggeneralisir dan Teori Relevansi. Hukum pidana Indonesia  tidak secara eksplisit mengacu pada salah satu ajaran yang ada, para pakar hukum lah yang membuat suatu pandangan tentang ajaran kasusalitas yang manakah yang di pakai dalam suatu tindak pidana. Dalam KUHP di atur tentang tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus misdrijven), kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (Culpose misdrijven) serta kejahatan terhadap jiwa (penganiayaan) yang mengakibatkan kematian. Pada kasus didalam putusan Mahkamah Agung No.1351 K/Pid/1988, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa teori kausalitas yang diterapkan oleh hakim adalah teori Relevansi. *Penulis, mahasiswa Departemen Hukum Pidana Universita Sumatera Utara **Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ***Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara  
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLRI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor.65 / Pid.Sus / 2015 / PN.Sdk) Adi Purwanto; Madiasa Ablisar; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.274 KB)

Abstract

ABSTRAK Adi Purwanto* Madiasa Ablisar** Nurmalawaty*** Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dan dapat dikatakan bahwa kejahatan lahir bersamaan dengan lahirnya peradaban manusia, saat ini tindak pidana narkotika dipandang sebagai tindak pidana yang menjadi musuh umat manusia, oleh karena itu Negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berjuang untuk memberantas tindak pidana ini. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana perkembangan Tindak Pidana Narkotika dan perkembangan pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, bagaimana pengaturan dan Sanksi Pidana terhadap Polri pelaku Tindak Pidana Narkotika, serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Polri sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor. 65/Pid.Sus/2015/PN.Sdk. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan peneltian yuridis normatif. Metode yuridis normatif dimana penelitian ini meneliti dengan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum dan juga mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainya. Dari Penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna penyalahguna narkotika terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tentang Narkotika juga mengalami beberapa kali perubahan dari Undang-Undang VerdoovendeMiddelen Ordonantie Tahun 1927, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Anggota Polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan subyek hukum militer, namun karena profesinya anggota Polri juga tunduk pada peraturan disiplin dan kode etik profesi. Terdapat beberapa hal yang tidak bersesuaian di dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Rahman Fitri Harahap berdasarkan barang bukti dan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan menjatuhkan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika Golongan I  bagi diri sendiri dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara.   * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU **Dosen Pembimbing I, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU ***Dosen Pembimbing II, Staff Pengajar Fakultas Hukum USU
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 232/PID.B/2010/PN.KDL) BASRIEF ARYANDA; Alvi Syahrin; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2017)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.986 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Prof. Dr. Alvi Syahrin. SH., M.S* Syafruddin, S.H., M.H., D.F.M* Basrief Aryanda*   Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan keinginan akan informasi tersebut ditambah dengan kebebasan berekspresi. Namun karena kebebasan akan berekspresi menyebabkan timbulnya berbagai akibat baik positif maupun negatif dengan menggunakan teknologi yang berbasis internet. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku – buku dan dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, jurnal – jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (Library Reseach) dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1). Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik ( Studi Putusan Nomor 232/Pid.B/2010/PN. Kdl ) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik * Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara * Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NOMOR 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg). Rizky Amelia; Ediwarman Ediwarman; Nurmala Waty
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 4 (2018)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.568 KB)

Abstract

ABSTRAK Kasus pedofilia terhadap anak di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini meningkat yang bisa dianggap sebagai bencana nasional oleh KPAI. Dimana anak yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diberi kasih sayang oleh orang tuannya. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Maka akan dibahas analisi hukum mengenai tindak pidana pedofilia dalam perspektif kriminologi. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana aturan hukum KUHP dan undang-undang perlindungan anak mengatur aturan mengenai pedofilia, apa saja yang menjadi faktor serta upaya penanggulangan serta kebijakan kriminal seperti apa yang dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian. Tahapan penelitian menggunakan penelitian kepustakaan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier untuk melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan yang menganalisa secara sistematis buku-buku, konvensi-konvensi dan bahan-bahan lain. Faktor yang dianggap dapat menjadikan korban maupun pelaku dalam tindak pidana pedofilia dapat berupa faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor inter adalah faktor yang ada didalam bagaimana seseorang yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadikan dia menjadi peribadi yang memiliki kelainan orientasi seksual atau dapat disebut segai pedofil. Yaitu yang menjadi faktor intern adalah keluarga, ekonomi, religi, dll. faktor-faktor tersebut adalah yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan karakter seseorang kemudian juga dalam upaya pedofilia dikenal adanya upaya represif dan preventif yang mana Tindakan represif yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Tindakan  preventif yaitu tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak  pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan.   Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana Pedofilia, Perspektif                                  Kriminologi
Co-Authors Abul Khair Ade Kumala Sari Nasution Adi Purwanto Alvi Syahrin Alwan Alwan Angelus Andi Lase Annette Anasthasia Napitupulu Antoni Simanjuntak Aras Firdaus Ariq Ablisar Asrul Azis Awlia Sofwan Lubis BASRIEF ARYANDA Daud Rianto Purba DWI RIZKY Edi Warman Ediwarman Ediwarman Eka Putra ELDI RIZQI RIZQI Fazli Lubis Fickry Abrar Pratama HANS SUTRA HENDRIAWAN HENDRIAWAN Intan Putri Iswanda Abdul Illah Iwan Simbolon Jefrianto Sembiring Juli murniaty Laksono Trisnantoro Liza erwina M.Wirawan Saputra Madiasa Ablisar Mahmud Mulyadi Marlina Marlina Meliasta Julin M mentari Yolanda MHD AZHALI Siregar Mohammad Eka Mohammad Eka Putra Rachel Hutabarat Rafiqoh lubis RAY BACHTIAN RANGKUTI RIZKI Purba Rizky Amelia Samuel Y Hutapea Sanofta D.J Gunting Setyo Rakhmad Ramadhan Syafruddin Hasibuan Syafruddin Kalo YOGI TRIYONO