Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal Dialectics: A Study of Legal Philosophy Legal Theory and Legal Dogmatics in Indonesian Legal Thought: Dialektika Hukum: Kajian Filsafat Hukum Teori Hukum dan Dogmatika Hukum dalam Pemikiran Hukum Indonesia Irawansah, Didik; Ridwan; Kasmar; Amin, Muhammad
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.314

The results of this study show: (1) The dialectic between philosophy, theory, and legal dogmatics influences the development of modern legal thought by creating a legal system that is not only oriented towards legal certainty but also responsive to social justice and the dynamics of society. Legal philosophy provides a moral foundation and values of justice, while legal theory offers a conceptual framework for understanding the function of law in society. Legal dogmatics, as the application of legal rules, ensures that these normative principles can be implemented effectively. The implication is that modern law becomes more adaptive and able to respond to the demands of ever-growing social change, creating a balance between legal certainty and substantive justice. (2) Legal philosophy plays a role in forming principles of justice and morality that form the basis for a just legal system. These principles are then integrated through legal theory, which explains how law should function conceptually, and legal dogmatics, which applies these principles in practice. The interaction between legal philosophy, theory, and dogmatics creates a more balanced legal system, where law is not only applied technically but also considers moral values and justice, so that the legal system becomes fair, effective, and relevant to society.

Hukum Internalisasi Nilai Kearifan Lokal ‘Maja Labo Dahu’ dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kota Bima Irawansah, Didik; Ridwan, Ridwan; Amin, M; Kasmar, Kasmar
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4597

Lonjakan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar Kota Bima, yang meningkat tajam dari 105 kasus (2023) menjadi 220 kasus (2024), mencerminkan krisis kesadaran hukum yang serius di kalangan generasi muda. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, balapan liar hingga meninggal dunia bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi cerminan degradasi karakter dan lemahnya penanaman nilai moral. Pendekatan represif terbukti belum menyentuh akar persoalan. Penelitian ini bertujuan menggali dan menginternalisasikan nilai Maja Labo Dahu sebagai fondasi pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah menengah Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner di empat sekolah di Kota Bima, melibatkan pelajar, guru, orang tua, tokoh adat, dan aparat kepolisian satlantas Polres Bima Kota. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kesadaran hukum berlalu lintas pelajar di Kota Bima masih rendah, ditandai oleh maraknya pelanggaran seperti berkendara tanpa helm, SIM, dan melanggar rambu- rambu lalulintas. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah, serta dampak negatif media sosial. Internalisasi nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu, yang menanamkan rasa malu dan takut sebagai kendali moral, berpotensi membentuk kesadaran hukum. Namun, modernisasi dan lemahnya penguatan nilai budaya menghambat efektivitasnya. Pengintegrasian nilai ini dalam pendidikan dan lingkungan sosial menjadi strategi penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas secara berkelanjutan.

Kebijakan Hukum Pembangunan Daerah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Kawasan Hutan Bima-NTB Irawansah, Didik; Ridwan; Nasrullah; Kasmar
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v12i2.191

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Model Kebijakan Pembangunan Daerah dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup Kawasan Hutan Daerah Bima, serta menawarkan model pembangunan berkelanjutan yang tepat untuk Bima Nusa Tenggara Barat. Metode Penelitian, hukum empiris (non doktrinal), pendekatan kasus dan kebijakan, Pengumpulan data menggunakan, Dokumentasi, observasi dan wawancara dan memadukan dengan kajian kepustakaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan objek yang diteliti, dan dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil dan Temuan, Arah kebijakan pemanfaatan Kawasan hutan untuk pertanian jagung selama ini salah dipersepsikan. Masyarakat setempat cenderung memanfaatkan Kawasan hutan yang dilindungi untuk terpenuhi produksi jagung, akibatnya banjir dan kerusakan lingkungan selalu terjadi. Sedangkan kebijakan penanggulangan selama ini tidak juga diarahkan pada pengawasan dan pencegahan kerusakan Kawasan hutan, hal ini dinilai antara program pemerintah dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dianggap relevan, akibatnya angka kerusakan lingkungan Kawasan hutan semakin hari semakin kritis. Kebijakan yang ditawarkan dalam penataan pembangunan kedepan sebagai bentuk pengendalian kerusakan Kawasan hutan yaitu Pencabutan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang sudah terbit di dalam Kawasan hutan serta Pemberian sangsi administrasi berupa denda terhadap pelaku-pelaku perusakan Kawasan hutan di Bima Nusa Tenggara Barat.

Law Economic Development: A Study Of Economic Protection And Recovery Policies In The Pandemic Covid-19 Irawansah, Didik; Ridwan; Kuswardani
Law and Justice Vol. 7 No. 1 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i1.765

This study describes the role of law in the development and recovery of Indonesia's national economy in the era of the Covid-19 pandemic and describes various policies for protection and economic recovery in the MSME sector during the Covid-19 pandemic and its implications. Method, normative juridical law research which bases its analysis on legal documents that are closely related to the problem under study. Analyzed by analytical descriptive, qualitative conclusion. Research Results: The Indonesian Government's policies have been responsive enough to overcome the pandemic, this is indicated by the various policies issued to regulate sectors affected by the co-19 pandemic, especially in the MSME sector. But it is felt that at the implementation stage it has not been able to target to the lowest point, this condition is characterized by complicated and procedural regulatory constraints, too rigid budgeting and administration barriers, weak coordination and supervision and overlapping authority in managing and providing assistance to beneficiaries. Novelty: Belum ada penelitian yang mempelajari Ragam Kebijakan PEN dalam Pemulihan Ekonomi di Indonesia Pasca Pandemic Covid 19

Pelatihan dan Budidaya Teripang dalam Penguatan Ekonomi Maritim Nelayan Kabupaten Bima: Budidaya_Teripang; Ekonomi_Maritim; Pemberdayaan_Masyarakat; Kearifan_lokal; Bima Irawansah, Didik; Kasmar; Ridwan; Ilyas; Muhamad Amin
Journal of Excellence Humanities and Religiosity Vol. 3 No. 1 (2026): Januari (2026)
Publisher : Journal of Excellence Humanities and Religiosity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/joehr.v3i1.494

Pengabdian ini yakni berkaitan dengan Program pelatihan budidaya teripang yang terintegrasi dengan kearifan lokal dalam menguatkan ekonomi maritim masyarakat pesisir Kabupaten Bima. Wilayah Bima dengan garis pantai yang panjang memiliki potensi sumber daya perikanan, khususnya teripang (gamat/timun laut), yang belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan pengetahuan teknis dan akses pasar. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis data sekunder, Pengabdian ini menunjukkan bahwa model kegiatan pelatihan komprehensif—meliputi aspek teknis budidaya ramah lingkungan, manajemen usaha, dan pemasaran—yang diselaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal seperti _ponggawa-sawi_ (hubungan patron-klien nelayan), _mbolo weki_ (gotong royong), dan prinsip keberlanjutan, mampu menjadi katalisator pemberdayaan ekonomi. Implementasi program semacam ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja tetapi juga memperkuat kelembagaan ekonomi pesisir dan mendorong ketahanan ekonomi daerah. Hasil Pengabdian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penguatan ekonomi maritim di Bima sangat bergantung pada sinergi antara transfer teknologi modern dan penguatan budaya kelautan lokal. Rekomendasi kebijakan difokuskan pada pengembangan program pelatihan berkelanjutan, pendampingan usaha, pembentukan kawasan ekonomi terpadu berbasis teripang, serta integrasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan dampak jangka panjang dan keberlanjutan ekologis dalam meningkatkan ekonomi maritim Masyarakat Kabupaten Bima.

Hukum Internalisasi Nilai Kearifan Lokal ‘Maja Labo Dahu’ dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kota Bima Didik Irawansah; Ridwan Ridwan; M Amin; Kasmar Kasmar
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4597

Lonjakan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar Kota Bima, yang meningkat tajam dari 105 kasus (2023) menjadi 220 kasus (2024), mencerminkan krisis kesadaran hukum yang serius di kalangan generasi muda. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, balapan liar hingga meninggal dunia bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi cerminan degradasi karakter dan lemahnya penanaman nilai moral. Pendekatan represif terbukti belum menyentuh akar persoalan. Penelitian ini bertujuan menggali dan menginternalisasikan nilai Maja Labo Dahu sebagai fondasi pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah menengah Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner di empat sekolah di Kota Bima, melibatkan pelajar, guru, orang tua, tokoh adat, dan aparat kepolisian satlantas Polres Bima Kota. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kesadaran hukum berlalu lintas pelajar di Kota Bima masih rendah, ditandai oleh maraknya pelanggaran seperti berkendara tanpa helm, SIM, dan melanggar rambu- rambu lalulintas. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah, serta dampak negatif media sosial. Internalisasi nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu, yang menanamkan rasa malu dan takut sebagai kendali moral, berpotensi membentuk kesadaran hukum. Namun, modernisasi dan lemahnya penguatan nilai budaya menghambat efektivitasnya. Pengintegrasian nilai ini dalam pendidikan dan lingkungan sosial menjadi strategi penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas secara berkelanjutan.

Post-Job Creation Amdal Reform: Integration of Transcendental Values and Local Wisdom in Sustainable Development Ridwan Ridwan; Rizka Rizka; Didik Irawansah; Ainun Wulandari; Warda Said; Wirda Rohmah
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.52141

This study aims to examine the implications of the AMDAL policy reform in the Job Creation Law on sustainable development, while also offering an integrative model that combines a transcendental approach (prophetic law) and local wisdom. Using a juridical-normative research method with a legislative approach, a conceptual approach, and an analytical approach, this study critically analyzes changes in AMDAL regulations after the Job Creation Law and their impact on environmental protection. The results of the study reveal three main findings: first, the simplification of AMDAL procedures has the potential to reduce the effectiveness of environmental protection; second, there is a gap between the new policy and the principles of sustainable development; third, transcendental values derived from prophetic law and the local wisdom practices of indigenous communities can function as a corrective and complementary mechanism to the shortcomings of the new regulations. The study's conclusions indicate that the reformulation of AMDAL policy needs to consider the integration of transcendental values and local wisdom to create a more holistic environmental protection system. The proposed policy recommendations include: (1) strengthening local community participation in the AMDAL process; (2) internalizing prophetic law principles in implementing regulations; and (3) development of an environmental impact evaluation model based on local values. These findings provide an important contribution to the development of environmental policies that are more responsive to ecological and socio-cultural sustainability aspects.

Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap PNM Mekar Melalui Mediasi Windi Windi; Adnan Adnan; Didik Irawansah
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8184

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara nasabah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar melalui jalur mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan mikro berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng yang menyalurkan modal usaha kepada perempuan prasejahtera. Masalah utama dalam penelitian ini memfokuskan pada tingginya risiko kredit bermasalah akibat nasabah yang melanggar kesepakatan kontraktual, seperti terlambat membayar angsuran bahkan melarikan diri, sehingga merugikan anggota kelompok lain dalam sistem tanggung renteng. Guna menyelesaikan konflik perdata ini secara damai tanpa beban proses persidangan yang lambat dan mahal, mediasi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) non-litigasi yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan prinsip musyawarah untuk mencapai win-win solution. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis (sociological approach). Penelitian lapangan ini melihat langsung hubungan hukum perjanjian dalam realitas sosial masyarakat. Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer yang dikumpulkan langsung melalui wawancara bebas terpimpin bersama pihak staff PNM Mekaar, ketua kelompok, serta nasabah bermasalah, serta dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan. Data sekunder didapatkan melalui studi dokumen tertulis, peraturan kebijakan, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori wanprestasi (breach of contract) dan teori mediasi (mediation). Hasil analisis diharapkan dapat memberikan solusi praktis dalam merumuskan inovasi sistem pembayaran yang fleksibel serta peningkatan efisiensi mediasi internal bagi kelangsungan permodalan mikro yang berkelanjutan.

Legal Strategy for Sustainable Sargassum Management to Improve the Maritime Economic of Bima Didik Irawansah; Kasmar Kasmar; Muhamad Amin; Absori Absori
JUSTISI Vol. 12 No. 3 (2026): JUSTISI Inpress
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i3.5503

The aim of this study is to describe the economic potential of Sargassum in supporting the maritime economy of coastal communities in Bima Regency and to conceptualize strategic legal policies for the sustainable management of Sargassum to enhance the economic competitiveness of coastal villages in Bima. The method used is an empirical legal study employing a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods. The study was conducted in the coastal village of Teluk Waworada, Bima Regency, using purposive sampling of relevant stakeholders. Data were collected through observation, interviews, questionnaires, and documentation. Analysis was conducted qualitatively through data reduction, presentation, and drawing of conclusions. The novelty of this study lies in the formulation of a legal governance policy model for Sargassum that has not been previously researched, integrating environmental protection, the empowerment of coastal communities, and the enhancement of maritime economic competitiveness in Bima Regency. The results of the study indicate that Sargassum makes a tangible contribution to the income and economic resilience of coastal households; however, its utilization remains traditional, lacking downstream processing and legal certainty. The conclusion is that comprehensive local regulations are needed to ensure sustainability, added value, and the competitiveness of the Sargassum-based maritime economy.

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS OPERATORS FOR IRON SAND MINING CAUSED ENVIRONMENTAL DAMAGE Didik Irawansah; Nasrullah; Kasmar
Awang Long Law Review Vol. 5 No. 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.770

The purpose of this research is first to describe the arrangement of criminal liability for business actors for iron sand mining activities which result in environmental damage; second, to describe the form of criminal responsibility of business actors for iron sand mining activities which result in environmental damage. Empirical legal research methods (non-doctrinal), case and policy approaches, using data collection, documentation, observation, and interviews and integrating with literature review of legal documents relevant to the object under study, and analyzed descriptively. The results of the study show, First, legal arrangements for criminal acts of environmental pollution committed by business actors, can be seen in Article 98, Article 99, Article 100, Article 101, Article 104, Article 105, and Article 112 of Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment (UUPPLH) can be imposed on individuals, corporations, and authorized officials. Furthermore, accountability for criminal acts of environmental pollution as ultimum remedium is the last legal remedy where the goal is to punish the perpetrators in the form of imprisonment. In enforcing environmental criminal law through four stages namely investigation, prosecution, examination, and execution. In article 94 of the UUPPLH the investigators are Republic of Indonesia Police Officers and Civil Servant Officials, in article 96 evidence, the validity of evidence is witness testimony, expert testimony, letters, certain instructions, statements from the accused, as well as other evidence including evidence which is regulated in laws and regulations. Second, Forms of Corporate Criminal Liability Against Iron Sand Mining Activities Causing Environmental Damage. In the form of absolute liability (strict liability), however, based on Article 88 of the Law, absolute liability or (strict liability) is only limited to the obligation to pay compensation in the event of a civil lawsuit, on the other hand, criminal liability adhered to by the Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management still adheres to the principle of error.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search