Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah DE JURE JURNAL MAHKAMAH FIKRI : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Sakina: Journal of Family Studies Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam DEVOSI Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Yustitia Al-ihsan : Journal of Community Development in Islamic Studies Mitsaq : Islamic Family Law Journal
Rayno Dwi Adityo
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Kenaikan Nafkah Anak Setiap Tahun Pasca Perceraian Perspektif SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Adiningrum, Nuriyah Wulan; Adityo, Rayno Dwi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.343

Abstract

Perceraian mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anaknya, salah satunya adalah nafkah anak. Secara garis besar hukum yang berlaku membenarkan terkait mengenai pemenuhan pembayaran nafkah anak menjadi kewajiban dari seorang ayah terhadap anaknya. Akan tetapi, Hakim menetapkan adanya penambahan biaya sebesar 10% setiap tahunnya dalam penetapan tersebut dianggap sudah sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian berupa peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam hal ini penulis melakukan penelitian yuridis normatif terhadap penetapan No. 319/Pdt.G/2022/PA.Kdr. Hasil penelitian ini adalah konteks hukum tidak menyebutkan secara spesifik mengenai besaran nafkah yang harus diberikan, melainkan pemenuhan nafkah anak hendaknya diberikan secara proporsional dengan melihat 2 batasan, yaitu kemampuan sang ayah dan kebutuhan dari anak tersebut. Jika dilihat dari aspek keterbatasan dan kemampuan dari sang ayah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, maka menurut peneliti Hakim belum tepat untuk menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2015 terhadap putusan tersebut.
Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak Safitri, Retno Kurnia; Adityo, Rayno Dwi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i4.2416

Abstract

Pada tahun 2020 tercatat 5 besar kasus di UPTD PPA Kota Denpasar, termasuk kasus perebutan hak asuh anak yang menduduki peringkat kedua dengan 47 kasus, penyebabnya antara lain kekerasan psikis, perebutan hak asuh anak, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan pelantaran. Sedangkan penerimaan kasus pada tahun 2021 di UPTD PPA Kota Denpasar, kasus perebutan hak asuh anak mengalami penurunan sebanyak 39 kasus, tetapi tetap menempati peringkat kedua. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa urusan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penelitin ini melihat kewenangan UPTD PPA Kota Denpasar terkait penanganan perebutan hak asuh anak di kota itu. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab terjadinya kasus perebutan hak asuh anak yaitu kurangnya komitmen dalam berkeluarga, lingkungan keluarga, penerapan pola asuh yang kurang baik serta permasalahan ekonomi, sedangkan apa yang sudah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Denpasar terhadap pelayanan kepada pihak yang bersengketa hak asuh anak sejalan dengan Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 9 ayat 3, telah dilaksanakan secara optimal seperti mediasi, namun ada catatan sendiri dimana di dalam Perda terdapat keistilahan reintegrasi sosial yang dimaknai sebagai mediasi padahal keistilahan mediasi tidak ditemukan dalam penjelasan Perda tersebut sehingga memunculkan potensi bias. Selain itu, UPTD PPA Kota Denpasar kewenanganannya hanya sebatas pada upaya reintegrasi sosial saja, tidak memiliki kewenangan lebih. Dalam hal menetapkan pengasuhan anak ditentukan oleh Undang-Undang dan ditetapkan oleh Pengadilan.
Alasan Meningkatnya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Kajian Teori Konflik Ulfazah, Yernati; Adityo, Rayno Dwi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1344

Abstract

Perkara cerai memiliki potensi meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali perkara cerai gugat isteri kepada suami di Pengadilan Agama. Salah satunya perkara cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatra Barat. Perkara Gugat Cerai meningkat drastis sejak 2019 hingga 2020 selama wabah covid-19 melanda. Keseluruhan perkara cerai gugat yang masuk Januari hingga Juni sejumlah 422 perkara hingga meningkat sebanyak 524 perkara. Data tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi selama pandemi covid-19 dengan selisih angka sebanyak 102 perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai alasan meningkatnya cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Pati selama masa pandemi dari tahun 2019 sampai 2020 dalam kerangka sosiologis teori konflik. Riset menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Hasil menunjukan bahwa terdapat banyak alasan yang menjadi sebab terjadinya cerai gugat selama terjadinya wabah, tertinggi disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang tidak berkesudahan, namun tetap memiliki keterkaitan erat pada faktor ekonomi. Bentuknya seperti nafkah yang kurang, kepala rumah tangga menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi. Cerai gugat terjadi akibat ketidakmampuan suami dan istri dalam mengelola konflik saat kondisi perekonomian keluarga tidak dalam kondisi baik.
Penerbitan Kartu Nikah Digital Perspektif Teori Utilitarianisme Hukum Rudolf Von Jhering Hamid, Arif Firmansyah; Adityo, Rayno Dwi
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 2 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v6i2.1778

Abstract

Melalui Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/Pw.01/07/2021, Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam meluncurkan kartu nikah digital sebagai produk layanan baru menggantikan kartu nikah cetak. Namun dalam aturan tersebut tidak memuat secara rinci terkait bentuk dan spesifikasinya sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Disisi lain penerapan kartu nikah dalam bentuk cetak belum merata sehingga menimbulkan ketidakadilan pelayanan. Salah satu yang terdampak dari ketidakmerataan ini adalah KUA Kecamatan Tumpang. Oleh karenanya dalam artikel ini dikaji mengenai sebab-sebab beralihnya bentuk kartu nikah ini beserta penerapannya di KUA Kecamatan Tumpang. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis administratif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kartu nikah digital ini memberikan lebih banyak manfaat dibanding kartu nikah cetak, diantaranya menciptakan pemerataan layanan, penghematan pengeluaran negara, serta efisiensi penggunaan. Oleh karenanya penerbitan kartu nikah digital ini sejalan dengan teori utilitarianisme Rudolf Von Jhering yang menerapkan tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan, yaitu pengejaran terhadap kemanfaatan dan menghindari kesusahan. Namun kurangnya informasi dan sosialisasi tentang digitalisasi kartu nikah ini menurut beberapa masyarakat membuat mereka kurang paham terkait keberadaan dan fungsi kartu nikah digital ini sehingga kemanfaatan yang ditimbulkan kurang maksimal.
REKONSTRUKSI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI DAN SENGKETA HASIL PEMILU DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA Indrawan, Indrawan; Adityo, Rayno Dwi; Taufik, Achmad
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2931

Abstract

AbstrakPenyelesaian sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu merupakan elemen penting dalam memastikan keadilan dan integritas sistem pemilu di Indonesia. Prosedur yang ada saat ini, meskipun telah diatur dalam undang-undang, masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Sengketa administrasi pemilu, yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, sering kali terkendala oleh ketidakjelasan prosedur dan keterbatasan waktu. Sementara itu, sengketa hasil pemilu, yang melibatkan penghitungan suara dan hasil akhir pemilu, sering kali dipengaruhi oleh kompleksitas teknis dan waktu yang terbatas, terutama dalam peran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi model penyelesaian sengketa pemilu dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur penyelesaian sengketa sudah ada, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki, termasuk penguatan kapasitas lembaga terkait dan penggunaan teknologi untuk mempercepat verifikasi hasil pemilu. Selain itu, rekomendasi perbaikan mencakup pembaruan regulasi yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum pemilu. Dengan rekonstruksi model penyelesaian sengketa yang lebih efektif, diharapkan dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di Indonesia.  
EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAKAN PERUNDUNGAN BODY SHAMING PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Kinanthi, Yuni Ayu; Adityo, Rayno Dwi
Mitsaq: Islamic Family Law Journal Vol 4 No 1 (2026): MITSAQ VOLUME 4, NOMOR 1, 2026
Publisher : Fasya UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/jm.v4i1.11346

Abstract

Perundungan terhadap fisik tubuh dengan verbal berupa celaan atau dikenal dengan istilah body shaming yang terjadi di SMP Negeri 21 Malang terjadi pada setiap jenjang kelas. Perundungan ini biasanya diakukan secara berkelompok. Perundungan dilakukan kepada teman yang dirasa berbeda dari sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor dan bentuk perundungan fisik serta menganalisis efektivitas program pencegahan dan penanganan body shaming di sekolah tersebut mengacu pada konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Penelitian ini berbasis yuridis empiris yang berpijak pada pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak sekolah, seperti Tim Penanggulangan Pencegahan Kekerasan (TPPK), guru Bimbingan Konseling (BK), kesiswaan dan korban perundungan fisik. Adapun aturan yang dijadikan pedoman penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan perundungan di satuan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk body shaming yang dilakukan berbentuk perundungan verbal kearah fisik tubuh, penampilan dan bentuk badan. Kendati pelaksanaan program pencegahan dan penanganan sudah menunjukkan efektivitas yang baik pada indikator hukum, penegak hukum dan sarana prasarana, tetapi efektivitas keseluruhannya masih belum maksimal, terutama terkait dengan peran masyarakat sekolah dan budaya hukumnya.
Co-Authors Achmad Taufik Adiningrum, Nuriyah Wulan AllahRakha, Naeem Anggraeni, Afifah Dhaninta Aris Irawan Elvina Meliana Hamid, Arif Firmansyah Hariz, Hajar Salamah Salsabila Indrawan Indrawan Intan Hafidhatun Nisaa Irawan, Aris Isfaul Isfaul Khasanah Kamalia, Mardiah Khoirul Hidayah Kinanthi, Yuni Ayu Krismiyarsi Krismiyarsi Masrizal Masrizal Mawardy, Imam Mohammad Tegar Firdaus Nasyi'ah, Iffaty Rahmatullah Alaik Marzuki Rizha Alfianita Roibin Roibin Safitri, Retno Kurnia Saifullah Saifullah Salmannisa Najah Ali Sari, Fara Rizqiyah Sheila Kusuma Wardani Amnesti Shinta Nuriyatul Lailiyah Ulfazah, Yernati Yoyo Hambali Yoyo Hambali Zahara Salsabila Ziyana Shofa Al Arifin Zulaichah, Siti