Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

LEGAL ANALYSIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF PUBLIC LIMITED COMPANIES AND STATE OWNED ENTERPRISES Kaunang, Shandy Chripto; Timomor, Adensi; Melo, Isye Junita
International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD) Vol. 7 No. 1 (2025): International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)
Publisher : Lembaga Penelitian dan `Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/ijassd.v7i1.9461

Abstract

Companies are crucial in fulfilling people's needs for goods and services, but their use of natural resources can harm the environment. Consequently, companies bear a social responsibility to balance economic, social, and environmental interests. Investors must implement corporate social responsibility (CSR) and allocate funds for local welfare, as mandated by Law No. 25 of 2007 on Capital Investment (UUPM). Failure to meet these obligations can result in administrative sanctions, including written warnings, business activity restrictions, suspension of business activities, or revocation of investment facilities. However, the implementation of CSR in Indonesia has its shortcomings due to the absence of ideal regulations, allowing companies to execute CSR based on their own goals. Ideally, CSR should prioritize the local environment before addressing broader environmental concerns. Therefore, this study aims to examine the Legal Arrangements regarding CSR that must be implemented by Public Limited Liability Companies and BUMN in Indonesia, and to explore the obstacles to implementing CSR in Public Limited Companies and BUMN in Indonesia. Using normative legal method, the author found out that Legal regulations regarding Social and Environmental Responsibility (CSR) in Indonesia are contained in various laws, including Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and PP no. 47 of 2012 concerning CSR of Limited Liability Companies that requires companies, especially those operating in the natural resources sector, to implement CSR. Some companies only carry out CSR as a formality without any significant impact on society and the environment. The absence of comprehensive standard guidelines causes confusion and inefficiency.
PERBANDINGAN PENGATURAN SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BATAK Togatorop, Heri Br; Melo, Isye J.; Pijoh, Feibe E.
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perbandingan sistem pewarisan antara hukum perdata dan hukum adat Batak, dengan fokus pada perbedaan prinsip dan praktik dalam pembagian warisan. Hukum perdata, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menganut asas kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, dan bersifat individualistis dengan penekanan pada harta benda yang dapat diwariskan secara formal. Sebaliknya, hukum adat Batak mengikuti sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki, terutama anak sulung, sebagai ahli waris utama. Proses pembagian warisan dalam hukum adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa waris yang lebih mengedepankan metode non-litigasi, menunjukkan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum dalam konteks masyarakat yang semakin modern.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS GENDER Nanay, Pamela Y P; Melo , Isye Junita; Kumajas , Merry
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena kekerasan yang dialami perempuan karena faktor gender merupakan isu yang semakin mencuat, seiring meningkatnya kasus tiap tahun yang menunjukkan ketimpangan relasi kuasa dan belum maksimalnya perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta sejauh mana jaminan hukum bagi korban ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum relevan. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum nasional maupun yang diratifikasi dari hukum internasional, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan efektif. Hambatan utama berasal dari budaya patriarki yang masih kuat, belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender, serta kurangnya akses korban terhadap keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan menyeluruh baik dalam hal regulasi, kapasitas aparatur hukum, maupun kesadaran masyarakat luas, guna menjamin keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi perempuan sebagai korban kekerasan gender.